Supardi

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph. Peristiwa pengkhianatan PKI tahun 1965, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebab, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ternyata ada niat jahat dari kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar NKR yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 direncanakan diubah dengan ajaran faham komunis melalui poros Bejing, Republik Rakyat China (RRC). Adanya upaya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi Nasional, Agama dan Komunis (Nasakom), mendapatkan tantangan dan perlawanan dari sebagian tokoh nasionalis, kaum agama, Adat untuk memberikan perlawnan terhada ide Nasakom yang dikembangkan oleh Ir. Soekarno, dan kawan-kawan. Ide tersebut, mendapat perlawan dari kelompok agama, dan tokoh-tokoh adat. Puncak dari pergerakan PKI di Indonesia ditandai dengan meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30-SPKI, adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya (1 Oktober) tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa G-30-SPKI itu, sejumlah tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta militer. Dalam dokumen pemerintah, gerakan ini disebut sebagai Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Istilah lainnya yang juga digunakan untuk peristiwa itu, adalah Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu), atau Gerakan Satu Oktober (Gestok), . Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan Partai Komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan. Kemudian, Ir. Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Dia  memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin”, Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM, seperti dikutip dari Wikipedia Indonesia, (2021). Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.            Angkatan Kelima Pada saat kunjungan Mentri Luar Negeri Indonesia, ketika dibajat oleh Subandrio ketika ke Tiongkok, maka Perdana Tiongkok (China) pada saat itu,  Menteri Zhou Enlai menjanjikan, 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi pihak Mentri Zhou Enlai, belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya peristiwa G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI, berdasarkan tawaran perdana menteri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal itu akan menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan pihak yang berfaham PKI. Berawal dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan “kepentingan bersama”, polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “Sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” sebagai subjek karya-karya mereka, sebagaimana dikutip dari Wikipedia, (2021). Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). Menteri-menteri yang berhaluan PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa, angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis ”rakyat”.                                  Jenazah di Lubang Buaya Selanjutnya, salah seorang tokoh PKI, yaitu D. N. Aidit, sempat memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, ketika itu dia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk dengan para komunis”. Sedangkan rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di tempat-tempat industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan, karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis). Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa, “Nasakomisasi”, angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa, para aparatur militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G-30-S PKI, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil…

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH. menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan umum Fraksi fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 dalam sidang Paripurna yang di pusatkan di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar, Senin Sore ( 27/9/2021). Bupati Kampar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada Fraksi fraksi DPRD Kampar yang telah menyampaikan tanggapan, baik dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi, yang semuanya itu kami anggap suatu tanggapan yang hakikatnya bersifat membangun untuk Kesempurnaan dari rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan. Pada Kesempatan itu, Bupati Kampar menyampaikan jawaban  Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi –  fraksi DPRD Kabupaten Kampar atas Nota Keuangan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Bupati Kampar menyampaikan bahwa, tahun ini merupakan tahun kedua kita berada pada situasi pandemi Covid 19, dimana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan perubahan besar terhadap kebijakan kebijakan dalam penganggaran yang sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar didalam menyusun dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara umum mengalami peningkatan, yang berasal dari Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah. Untuk pendapatan transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan sebesar Rp. 33.346 Miliar, sementara untuk lain lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat untuk Alokasi Dana BOS SPN sebesar Rp. 111.813 Miliar. Disisi lain Pemda juga telah meluncurkan program Stimulus penghapusan denda administrasi PDP2, Pemerintah Daerah juga telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka pengoptimalan Penerimaan PAD melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti kemudahan membayar pajak, upaya jemput bola, melalui aplikasi Gopay. Ditambahkan Catur Sugeng program terbaru adalah peluasan kanal pembayaran pajak melalui Quick respon Indonesian standar dan saat ini Pemda Kampar juga menerapkan pajak cost mineral bukan logam dari proyek strategi nasional pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang. Selanjutnya Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan untuk retribusi daerah, Pemda Kampa akan mengoptimalkan retribusi atas pengujian kendaraan bermotor serta akan mengoptimalkan retribusi izin pendirian bangunan Atau IMB. Disamping peningkatan penerimaan, juga terjadi penurunan Pendapatan yang antara lain pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar Rp. 6,6 Miliar yang disebabkan karena masih randahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar kewajibannya, selanjutnya dampak pandemi Covid 19 juga mempengaruhi penurunan penerimaan PAD dari sektor pajak hotel dan pajak restoran, rendahnya transaksi jual beli dan pengurusan Peningkatan Hak (PH) atas Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor BPHTB. Disamping adanya penambahan belanja, pada Perubahaan APBD Tahun 2021 juga terjadi pergeseran atau Refocusing anggaran berdasarakan PMK 17 /PMK-07/2021, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran minimal sebesar 8% dari total dana alokasi umum yang diterima. Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar total anggaran yang di maksud sebesar Rp. 61,3 Miliar yang di Alokasikan untuk dukungan pencegahan dan penanganan Covid 19, disamping itu juga di alokasikan untuk kegiatan dalam dukungan pemulihan ekonomi nasional yang bersifat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Diakhir sambutannya Bupati Kampar menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh Anggota Dewan, semoga menjadi amal ibadah atas usaha keras kita bersama untuk membangun Kabupaten Kampar yang kita cintai. Hadir dalam sidang Paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal, ST, Wakil Ketua DPRD Kampar serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dan seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Diskominfo Kampar).

Lipat Kain Selatan,  Pengurus PKK memiliki dan memegang Peran penting dan strategis didalam masyarkat, apalagi jika peran ini di sinergiikan dengan komponen masyarakat. Kita tentunya memiliki harapan besar kepada ibu-ibu PKK Desa dalam memberikan pembinaaan kepada ibu-ibu desa bukan saja terhadap program pokok PKK tapi juga dalam interaksi dengan masyarakat apalagi pada masa pendemi Covid-19 ini , peran inilah yang harus kita jalankan. Demikian dikatakan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur saat memberikan arahan di hadapan para ibu-ibu pengurus PKK Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri pada penilaian hatinya PKK , Senin, 27/09. Hadir Juga pada kesempatan tersebut Camat Kampar Kiri Marjanis dan Ketua TP PKK Kecamatan Kampar Kiri Hermida, Kepala Desa Lipat Kain Selatan Junaidi dan Ketua TP PKK Desa Lipat kain selatan Hendrawati, Kapus dan anggota PKK Desa Lipat kain selatan. Pembinaan terhadap 10 Program Pokok PKK, pola hidup sehat, pendidikan dan pemanfaatan Pekarangan,  disinilah peran penting ibu-ibu Desa disamping sebagai ibu rumah tangga ” Kata Muslimawati Catur. Harapan kita dapat bersinergi dengan Kepala desa maupun instansi terkait di Kabupaten, kami mengapresiasi atas usaha ibu-ibu pengurus PKK bahkan ada yang berkolam ikan” Tambahnya lagi. Sementara itu Camat Kampar Kiri Marjanis menyatakan ucapan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Kampar yang telah menunjuk dan menilai Desa Lipat Kain Selatan Kampar Kiri, Besar harapan kepada ketua TP PKK Kabupaten untuk membina Desa desa lain du Kecamatan Kampar Kiri ” Kata Marjanis yang didampingi Ketua TP Kecamatan Kampar Kiri Hermida. Pada kesempatan tersebut dilakukan dialog antara Ketua TP PKK Kabupaten Kampar dengan ibu-ibu PKK Desa, disini juga banyak banyak persoalan dan solusi terhadap permasalahan, selanjutnya ketua TP PKK dan rombongan melakukan peninjauan dan penilaian terhadap kelompok PKK Lipat Kain Selatan (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota : Untuk meningkatkan qualitas anak menjadi generasi emas tak terlepas dari perhatian dan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang secara formal dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan untuk informal dimulai dari 1000 Hari dari kelahiran, karena ini sangat penting dalam membentuk karakteristik dan kemandirian anak. Hal tersebut dikatakan Bunda PAUD Kampar Hj. Muslimawati Catur saat membuka sosialisasi PAUD Holistik Integratif dalam rangka Hari Anak Nasioanal (HAN) Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kampar yang diadakan di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang, Senin, 27/09. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pengawas /Penilik Kelembagaan PAUD se Kabupaten Kampar. Dikatakan Muslimawati Catur bahwa Program 1 Paud satu Desa untuk Kabupaten Kampar sudah terpenuhi data tahun 2020 dari 250 Desa /Kelurahan ada 709 Kelembagaan sedangkan yang telah menuju PAUD Holistik Integratif baru 37 PAUD atau 0.05 Persen datiykelwmbagaa yang ada ” Kata Muslimawati Catur yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar M. Yasir dan Ketua Forum PAUD Hj. Juli Mastuti Yusri. ” Inilah yang harus kita gesa sekarang agar PAUD Holistik Integratif yakni penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.” Tutup Muslimawati sembari membuka secara resmi sosialisai. Sementara itu M. Yasir Kepala Dispora Kabupaten Kampar menyatakan bahwa keberadaan lembaga pendidikan Anak sengat penting seperti PAUD, Himpaudi, Kelompok Paud, IG TKI, juga gerakan stunting. ” Ini semua untuk membangun Kampar yang lebih maju, pendidikan ini merupakan investasi kita masa depan yang gemilang, Katanya lagi. Karena masa ini adalah masa yang penting, gerakan ini dimulai datitmasa hamil seribu Hari usia anak hingga pertumbuhan selanjutnya. Begitu juga asupan gizi. Ini dapat dikembangkan di Kecamatan dan Desa masing-masing, Fenomena dunia modern tidak saja memberikan manfaat tapi juga dapat memberikan dampak negatif seperti penggunaan HP., peran orang tua sangat sentral dalam mendidik disamping menyaring terhadap pengaruh lingkungan. Atas jajaran Dispora siap mendukung terhadap kegiatan ini semoga kita dapat menciptakan generasi emas untuk masa depan bangsa ” Tutup Yasir. Sementara itu Juli Mastuti Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kampar selaku ketua panitia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan sosialisai Paud HI dalam rangka Hari Anak Nasioanal tahun 2021, hanya dapat mengumpulkan beberapa orang dan terbatas karena masih adanya Pendemi Covid-19, yang diikuti sebanyak 100 orang peserta dari 221 Kecamatan yang dibagi dalam Kelompok 1 dan Kelompok II” Kata Juli Mastuti. (Diskominfo Kampar)

Tapung – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH bersama Komandan Kodim 0313/KPR Letkol Inf Leo Oktavianus Sinaga meninjau Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Kodim 0313/KPR Tahun Anggaran 2021 di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung. Senin, (27/9/21) Dalam peninjauan tersebut, Bupati kampar menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh jajaran TNI khusus dibawah komando Kodim 0313 KPR.  Ini sangat bermanfaat, kerja sosial para TNI untuk masyarakat yang ada diseda. Bersama masyarakat bahu membahu untuk membangun Desa dan kabupaten kampar. Didampingi juga Camat Tapung Amri Yudo dan Kades Batuh Gajah Junaid, Bupati Kampar juga meninjau penyebarangan sungai dari Kantor Desa menuju Dusun III yang diusulkan masyarakat melalui Kades untuk pembuatan jembatan penyeberangan sungai Tapung ini minimal jembatan gantung. Sebab akses keseberang selama yang digunakan warga lebih kurang 300 KK tersebut saat ini hanya menggunakan sampan. Saat peninjauan, Bupati kampar juga mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus senantiasa terus. Hal ini dipandang perlu terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, Bupati kampar menyampaikan bahwa hal ini akan ditindak lanjut bersama pemerintah daerah  dengan mengusulkan pembangunan jembatan ini ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Riau melalui program padat karya Kementerian PUPR RI. Turut juga hadir pada peninjauan mendampingi Kepala Dinas DPM-PTSP Kampar Hambali, Kadis Perkebunan Syahrizal, Kepala Badan Kesbangpol Ardi Mardiansyah, Kadis DLH Aliman Makmur, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar Yuricho Efril.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Pengurus Cabang (Kecamatan) Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesi (IPEMI) Kabupaten Kampar Periode 2021 – 2026 yang resmi di kukuhkan oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) IPEMI Riau  H. Dinawati di Aula Kantor Bupati Kampar, Senin (27/9/2021). Dalam pengukuhan ini, ada 5 (lima)  PC  Kecamatan IPEMI Kabupaten Kampar yang dikukuhkan yakni PC IPEMI Kecamatan Bangkinang Kota, Kuok, Bangkinang, Tambang serta Kecamatan Kampar Utara. Pada Kesempatan itu, Bupati Kampar diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan, Hukum dan Politik Ir. Hj Nurhasani, MM di dampingi Kepala Dinas DPPKBP3A Edi Aprizal, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kampar Hendri Dunan dan Kabid Ekrab dan Kebudayaan Kampar Bambang,  menyampaikan ucapan selamat atas di kukuhkannya Pengurus Cabang  di 5 Kecamatan IPEMI Kabupaten Kampar periode 2021 – 2026 semoga dengan pengukuhan ini dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Keluarga. Nurhasani juga berpesan kepada Pengurus Cabang (Kecamatan) IPEMI Kabupaten Kampar yang baru di kukuhkan agar selalu bersemangat dalam memajukan organisasi sesuai dengan apa yang telah menjadi visi dan misi  dari IPEMI, tingkatkan pelayanan dan kualitas produk UMKM serta bertanggung jawab atas segala apa yang telah menjadi kewajiban sebagai pengurus IPEMI sehingga kita nantinya bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita bersama sebagai pengusaha muslimah. Sementara itu, Ketua PW IPEMI Riau Hj. Dinawati menyampaikan bahwa pengukuhan PC IPEMI Kabupaten Kampar ini bertujuan untuk menghimoun pelaku usaha muslimah dan memaksimalkan potensi UKM agar terangkat keberadaannya baik sebagai individu pelaku usaha maupun potensi karya lokal yang harus terus dimunculkan dan terus dibina melalui edukasi dan pendampingan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sektor ekonomi masyarakat. Selanjutnya Ketua PD IPEMI Kabupaten Kampar menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus Cabang IPEMI Kabupaten Kampar yang telah dikukuhkan dan juga ucapan terima kasih kepada Dinas terkait yang telah membantu keberadaan UKM IPEMI di Kabupaten Kampar ini, kami berharap kedepannya kepada  Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas terkait  jangan pernah lelah untuk membimbing kami, edukasi kami, support usaha kami agar terus tumbuh dan berkembang untuk memunculkan produk produk lokal yang mampu bersaing baik di market place maupun pemasaran konvensional. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cendramata dari Ketua PD IPEMI Kabupaten Kampar kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang langsung diterima oleh Staf Ahli Bupati Kampar Nurhasani serta cendramata dari Ketua PD IPEMI Kabupaten Kampar kepada Ketua PW IPEMI Riau dan dilanjutkan dengan prosesi pelelangan produk UMKM dari anggota IPEMI Kabupaten Kampar serta prosesi foto bersama antara Ketua DW IPEMI Riau dengan Pengurus Cabang IPEMI Kecamatan yang baru saja dikukuhkan. (Diskominfo Kampar).

Pekanbaru,- Bupati Kampar yang diwakili Sekda Kampar, Drs. H.Yusri.M.Si menghadiri rapat inventarisasi pelaksanaan kerjasama daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan di Premier Hotel, Pekanbaru , Senin (27/9). Dikatakan Sekda, penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreativitas dan inovasi dari aparatur pemerintah daerah dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintah yang efisien dan efektif. “untuk itu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kerjasama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama melalui pendekatan saling membutuhkan dan saling melengkapi, untuk itu dengan menjalin kerja sama nantinya diharapkan dapat menemukan solusi dan keterbatasan yang ada selama ini ” harap Yusri. Ditambahkan Sekda, Kerja Sama Daerah (KSD) dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi-misi daerah karena pendekatan ini menitikberatkan pada aspek sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan pemanfaatan KSD sebagai salah satu strategi pembangunan daerah sangat tepat untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan kerjasama baik antar kabupaten /kota maupun dengan provinsi lainnya, salah satunya dengan melaksanakan inventarisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten Kota” jelas Yusri. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH menghadiri langsung Musyawarah Wilayah sekaligus Rapat Pimpinan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau tahun 2021 yang dilaksanakan di Hotel Pengeran Pekanbaru, minggu (26/9/21). Dimana rapat pimpinan Musywil yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau Drs Syamsuar, M. SI yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto tersebut juga dihadiri Sekjend PHM Arwani Thomafi, Ketua PPP Provinsi Riau Syamsurizal, Sekretaris PPP Afrizal Hidayat, Bupati Pelalwan H Zukri serta Asisten Wako Pekanbaru Azwan. Bupati Kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan slamat melaksnakan Musywil kepada segenap keluarga besar partai PPP Provinsi Riau. Dimana PPP sendiri merupakan partai pengususng saat beliau  beliau mencalon sebagai wakil bupati kampar sebelumnya, dan alhamdulillah berkat dukungan tersebut saat ini saya juga jadi bupati kampar. “ungkap Catur”. Sesuai dengan SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menerbitkan SK kepengurusan DPW PPP Provinsi Riau periode 2021-2026.  Surat Keputusan tertanggal 7 Agustus 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketum PPP, H Suharso Monoarfa dan Sekjend HM Arwani Thomafi. Dalam SK disebutkan menetapkan dimana kalau Ketua DPW PPP Riau saat ini dijabat oleh Syamsurizal, dimana beliau sekarang juga merupakan sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau sekaligus  mantan Bupati Bengkalis dua periode.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru,-Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH menghadiri sekaligus menjadi Saksi Nikah pasangan Pengantin Miftah Farid Darussalam, S,IP, MA dengan Ajeng Ayu Adhisty, S,IP, MA Putera dan Puteri pasangan Emil Budiono dengan Putera  pasangan Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M, Ah. Acara Akad Nikah kedua mempelai tersebut dipusatkan diaula serba guna Hotel Arya Duta Pekanbaru. Bupati Kampar yang didampingi Hj. Muslimawati Catur dan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si beserta Juli Mastuty Yusri. Minggu (26/9). Pada kesempatan tersebut Catur menyatakan selamat kepada kedua pengantin semoga menjadi keluarga, Sakinah, mawaddah Warahmah, pegang erat amanah pernikahan semoga kekal dan langgeng sampai hayat terakhir ” Kata H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – banyak diantara kaulamuda yang bisa memotret, namun tidak memberi makna dan manfaat kadang malah mengarah ke negative, oleh sebab itu Siswa-siswi SMA sederajat belajar fotografi bersama pemateri dari Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar yang diadakan di SMAN I Bangkinang Kota, Sabtu (24/9/2021). “Tidak ada yang tidak suka di foto, hobi anak-anak muda sekarang itu adalah berpose apalagi dengan berbagai handphone yang canggih sekarang ini, maka kita bisa lebih mengarahkan dapat memotret objek penting dengan baik melalui ilmu dasar fotografi dengan memperkenalkan kamera SLR dan HP”, kata Koordinator Tim, Netty Mindrayani. Selain penyaluran hobi itu lanjutnya, foto juga menjadi syarat penting dalam melengkapi berita di media massa. Kepala SMANSA Bangkinang Kota, Hendra Yunal menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada tim dari insan pers dan Kominfo Kabupaten Kampar. “Ini luar biasa insan pers dan kominfo Kabupaten Kampar telah dengan sukarela memberikan ilmu kepada siswa siswi SMA/Sederjat se-Kabuoaten Kampar,  semoga ini menjadi amal jariyah”, kata dia yang hadir memberi kata sambutan sebelum kegiatan pembinaan dan pelatihan jurnalistik itu di mulai. Dia berharap agar para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar ini dengan penuh semangat dan semoga dapat lahir bibit baru para jurnalis muda andalan. Pemateri yang hadir Rahmat Hidayat didampingi Kasi infrastruktur dan Teknologi, Edy Syahputra dan Beni  memaparkan teknik dasar fotografi berikut menampilkan hasil jepretan pihak kominfo yang melaksanakan tugas di lapangan dalam liputan kegiatan pemerintah daerah. Pelatihan jurnalistik ini sangat berperan penting guna menunjang kreatifitas mereka dalam penulisan berita dan juga pengambilan gambar. Yang nantinya bisa mereka tuangkan dalam media sosial” Kata Rahmat Hidayat yang  akrab dipanggil dayat tersebut. Saat ini pengguna media sosial di kalangan remaja sangat banyak, dan ini bisa menjadi wadah bagi siswa/i untuk mengembangkan bakat dalam baik itu dalam penulisan, maupun pengambilan gambar” Katanya lagi Banyak siswa yang bisa mengambil gambar, tapi masih belum paham bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik. Saya berharap kedepannya PWI Kampar bersama Diskominfo Kampar mengadakan workshop foto jurnalistik agar siswa/i bisa mengaplikasikan langsung ilmu yang mereka pelajari” Kata Rahmad Hidayat. Seluruh siswa mengikuti dengan serius dan banyak bertanya kepada pemateri sekaligus praktek menggunakan kamera SLR. (Diskominfo Kampar)