Supardi

Pekanbaru :  H. Catur Sugeng Susanto, SH Resmi menyandang gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau setelah Rektor UIR memindahkan tali toga dari kiri ke kanan. Usai peresmian tersebut Catur Sugeng Susanto mendapat kehormatan menyampaikan pidato pesan dan kesan yang mewakili sebanyak 2. 034 wisudawan/Wisudawati dari jenjang pendidikan Magister, Sarjana dan Ahli Madya. Wisuda yang Pimpin langsung oleh Rektor Universitas Islam Riau Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL. digelar di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIR Pekanbaru, Selasa, 21/09. Wisuda ini digelar terbatas dan bertahap dengan dua cara yakni secara Virtual dan offline mengingat masih adanya Pendemi covid-19. Pada kesempatan tersebut Catur menyampaikan merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua , dan menjadi tonggak sejarah yang tidak mudah untuk dilupakan, yang diraih dengan susah payah, banyak ujian dan cobaan serta pengorbanan yang harus kita berikan , selama perkuliahan” Kata Catur Sugeng dihadapan Rektor, Wakil Rektor dan para wisudawan/wati, serta orang tua. Ucapan tak terhingga disampaikan Catur yang juga Bupati Kampar tersebut kepada Rektor UIR dan seluruh Wakil Rektor, para dosen dan tenaga pengajar, kami atas nama mahasiswa menyampaikan rasa syukur dan bangga menjadi bagian  dari keluarga besar Universitas Islam Riau . Disini kami merasakan suka duka , dan pengalaman yang sangat berharga , berjuang untuk menimba ilmu pengetahuan , untuk pengembangan diri kami kedepan lebih baik . rasa syukur dan bangga tersebut, dapat dicapai dengan tidak mudah, dengan mengucapkan alhamdulillah , pada hari ini kami dapat menyelesaikan semua rangkaian perkuliahan pada program Pascasarjana, Strata 1dan Ahli Madya ” Tutup Catur Sugeng berlinang Air mata. Sebagaimana di ketahui bahwa Catur Sugeng Merupakan salah seorang mahasiswa Program Pasca Sarjana ilmu Hukum yang telah menyelesaikan program magister di Universitas Islam Riau (UIR) yang telah melalui ujian tesis oleh Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M. Hum, Dr. Syafriadi, SH, MH, Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH, M. Hum, Dr. H. Suparpto, SH, S. IP., M. Hum.dengan judul tesis tentang implikasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Kampar dalam masa pendemi Covid-19. (Diskominfo Kampar)

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph.D  Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia selalu diuji dan diganggu oleh pihak asing, terutama para penjajah, dan komunisme. Setelah kemerdekaan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dua kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Pertama peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948, yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI yang kedua di Indonesia. Peristiwa itu, terjadi pada tahun 1948, persis setelah 3 tahun Indonesia memprokalamirkan kemerdekaannya kepada dunia internasional, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kendatipun Indonesia  telah merdeka, nafsu busuk kaum penjajah, tetap ingin berkuasa untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk dibawa kenegara penjajah seperti Belanda yang sempat menjajah Indonsesia selama 350 tahun, seperti yang pernah diajarkan oleh para guru-guru kita tahun 70-an ketika menuntut ilmu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bangsa yang tidak baik, adalah bangsa yang tidak mengenang dan tidak mengenang peristiwa penajajahan yang merugikan dan membuat Indonesia ladang perbruruan untuk mengambil harta dan kekayaan Indonesia untuk dibawa dan dipindahkan ke negara penajah, misalnya seperti, Belanda dan Jepang. Belanda, sempat menjajah Indonesia, selama 350 tahun, dan Jepang sempat pula bercokol menguasai Indonesia selama 3,5 tahun (tiga setengah tahun) sebagaimaan dibaca dalam buku-buka sejarah Indonesia. Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, konon kabarnya, penderitaan yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, hampir sama yang dirasakan ketika dijajah oleh tentara penjajah Belanda selama 350 tahun. Benarkah demikian?       Keganasan PKI di Magetan Pada tahun 1948, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur juga terjadi pembantaian pejuang, ulama, dan tokoh masyarakat oleh orang-orang PKI. Tragedi pembantaian PKI saat itu juga menjadi catatan kelam dalam sejarah yang menimpa kaum santri dan ulama. Salah satu yang menjadi incaran PKI adalah Pondok Pesantren Cokrokoptopati Ibnu Sabil Takeran, Magetan. Dalam sejarahnya, Pesantren Ibnu Sabil Takeran dikenal sebagai basis Partai Masyumi. Di sana pula para tokoh-tokoh Masyumi, para ulama besar dan kaum santri biasa berkumpul. Keganasan dan kekejaman PKI pada masa itu hingga kini masih dikenang kuat oleh masyarakat Magetan. Semua tragedi itu kini dapat disaksikan melalui Monumen Soco yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan. Monumen itu menjadi simbol sejarah kebrutalan PKI terhadap warga Magetan. Tepat di bawah monumen itulah, dulunya mayat-mayat korban pembantaian PKI dari kalangan ulama dan santri dibuang. Saat itu PKI menciduk para ulama untuk kemudian dibunuh. Misalnya saja dengan membujuk, merayu hingga menangkap mengatasnamakan pemerintah. Ulama yang terciduk itu kemudian digiring ke sebuah sumur hingga kemudian dihabisi nyawanya. Di Monumen Soco terdapat bukti gerbong maut dan sumur yang digunakan untuk mengangkut dan membuang ratusan korban. Salah satu gerbong yang dulunya digunakan untuk mengangkut tebu dan hasil gula itu kini diletakkan sebagai bukti sejarah. Bekas sumur yang dijadikan tempat pembuangan sudah ditutup dan di atasnya dibangun sejenis tugu kecil. Di dekat sumur itu juga dibangun prasasti nama-nama korban pembataian PKI. Di sumur itu ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, sedangkan sisanya tidak dikenal. Selain itu, Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia, (2021). Di antara nama-nama yang tertera di monumen Soca itu adalah pimpinan Pondok Pesantren ath-Thohirin Mojopurno Magetan, KH. Sulaiman Zuhdi. Beliau merupakan salah seorang kiyai yang tidak hanya pandai dalam bidang agama, namun juga sebagai pengamal tarekat Naqsyabandiyyah-Khalidiyyah. Dia juga mampu menciptakan tenaga pembangkit listrik bertenaga air pada 1938, membuat pabrik rokok, membuat pabrik kain tenun (tekstil), dan menyamak kulit hewan. Menurut Kiai Sulaiman,  yang juga dikenal sebagai pejuang gigih kemerdekaan di barisan tentara Hizbullah dijelaskan bahwa,  dia merupakan salah satu komandan dan panutan dalam kesatuannya yang berkedudukan di Mojokerto. Disamping itu, Kiai Sulaiman sangat dikenal oleh masyarakat Magetan sebagai pemimpin yang disegani. Pada masa kemerdekaan, Kiai Sulaiman kemudian menjadi penasehat Bupati Magetan, Sudibjo. Namun, keduanya akhirnya meninggal dunia pada 1948 September karena keganasan PKI ketika melakukan petualangan politik di Madiun, yang dikenal dengan Madiun Affair. Selain Kiai Sulaiman, beberapa nama lain yang menjadi korban pembantaian PKI di Desa Soco adalah Jaksa R Moerti, Kiai Muhammad Suhud yang merupakan ayah mantan Ketua DPR/MPR Kharis Suhud, Kapten Sumarno dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. Selain Monumen Soca, ada juga Monumen Keganasan PKI yang terletak di Rejosari, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Di sana terpacak 26 nama korban pembataian PKI. Beberapa nama ulama yang ada di monumen itu di antaranya tertulis K. H. Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussu’ada Rejosari, Madiun. Kiai Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut, setelah disiksa berkali-kali oleh kelompok PKI yang biadap dan tidak berperikemanusiaan. Bahkan, ketika dimasukkan ke dalam sumur, Kiai Shofwan sempat mengumandangkan azan. Selan itu, dua orang putra Kiai Shofwan, yakni Kiai Zubeir dan Kiai Bawani juga menjadi korban keganasan PKI dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.             Pondok Modern Gontor Sejak tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Setelah Magetan, Ponorogo juga menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Takeran Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, keadaan yang semula tenang menjadi penuh kekhawatiran. Meskipun jarak antara Gontor dan Madiun terpaut sekitar 40 kilometer, semua peristiwa itu membuat para santri resah. Mereka khawatir akan menjadi korban situasi yang tidak menguntungkan itu. Sebagian santri kemudian ada yang minta izin pulang, khususnya mereka yang bertempat tinggal tidak jauh dari pondok. Sementara itu yang lain masih banyak yang tetap tinggal di dalam pondok. Kiai Imam Zarkasyi dan Kiai Ahmad Sahal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Gontor mencoba bersikap tenang sambil berpikir tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatisipasi keadaan tersebut. Ahmad Sahal dan KH. Imam Zarkasyi, kemudian bermusyawarah dengan beberapa santri seniornya, seperti Ghozali Anwar dan Shoiman Lukmanul Hakim. Dari musyawarah itu lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontak sesuatu yang tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dari para pemberontak dengan cara mengungsi. Dalam buku berjudul: “Dari Gontor Merintis Pesantren Modern”, dijelaskan bahwa untuk…

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph.D (Bagian: Pertama)             Pasang-surut dan pasang-naik serta keberuntungan dan tidak beruntung  dalam kehidupan manusia adalah sesatu keniscayaan akan terjadi pada diri manusia, baik secara personal maupun secara berkelompok. Demikian pula, dengan roda kehidupan manusia di dunia, selalu berputar. Terkadang berada di atas, dan terkadang berada di bawah serta kemungkinannya berada di tengah. Itulah kehidupan, tak ada yang abadi, tetapi selalu terjadi peruabahan. Hal itu, dapat dipastikan dan dirasakan setiap orang yang hidup di dunia. Sebab, hidup itu adalah aktiftas, dan tak ada kehidupan tanpa aktifitas. Tidak semua aktifitas dan apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang positif, tetapi adakalanya bermakna negatif. Kendatipi ada hal positif dan negatif yang dirasakan oleh setiap orang, maka bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, tidak akan menyerah dan mengeluh ketika berhadapan dengan sesuatu dalam kehidupan mereka. Setidaknya, sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 hingga sekarang, sudah pernah terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Tujuan kelompok tersebut, adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintaha yang syah dan ingin menafikan Pancasila dari dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti dengan bentuk yang lain, yaitu ideologi Komunisme. Hal itu, dapat dibuktikan dengan dua kali peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. Adapaun peristiwa pemberontakan PKI, adalah peristiwa pemberontakan PKI yang pertama terjadi di Indonesia, yaitu  peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi yang berpusat  di Madiun, Jawa Tengah tahun 1948. Selanjutnya, pemberontakan PKI yang kedua terjadi adalah terjadi di Jakarta pada tahun 1965 di Jakarta. Peristiwa G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya Kristina, (30 September 2021). Peristiwa G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini (30/9/1965), atau sekitar 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU, sebagaimana dikutip dari situs berita detikedu, (Kristina, 2021). Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh Sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau dikenal dengan Henk Sneevliet. Sejarah PKI, tujuan, tokoh, pemberontakan Madiun, dan Gerakan 30 September berkeingian untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia dari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi ideologi Komunisme. Seperti dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas XII okarangan Nana Supriatna menjelaskan bahwa, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam (SI). Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaoen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis Harry A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia (PNRI). Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaoen. Sejarah G30S PKI, Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Sebagaimana dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni: “If everything depends on the communist, we would follow the peaceful way (bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian)”. Pandangan itu, disebut bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa, komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, seperti dikutip dari detikedu, (Kristina, 2021)..           Tujuan G30S PKI Tujuan utama G-30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara Komunis. Sebagaimana diketahui bahwa, gerakan PKI di Indonesia saat itu, disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah untuk SMK Kelas IX oleh Prawoto, beberapa tujuan gerakan biadap yang pernah dilancarkan dan dilaksanakan G30S PKI adalah sebagai berikut: 1). Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2). Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3). Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis, 4). Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional, Kronologi G30S PKI, Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, 30 September 1956 menuju hari Jumat, 1 Oktober 1965. Kenapa Disebut Lubang Buaya? Ini Sejarah Saksi Bisu Tragedi G30S/PKI. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik enam orang perwira tinggi Angkatan Darat. Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal…

Pekanbaru,-Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH menandatangani nota kesepakatan dalam rangka memperkuat sinergitas kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang juga dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuansing yang dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Jumat 24 September 2021. Dikatakan Bupati, dengan adanya penandatanganan ini, pemeritah daerah berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPKP yang diharapkan nantinya dapat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan juga diharapkan dapat berkonsultasi seluas-luasnya dengan BPKP terkait pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Kepualaun Meranti , H.M.Adil, Bupati Kuansing, Andi Putra, Bupati Siak, Drs.H. Alfedri dan Wakil Bupati Inhil, Syamsuddin, Sekda Kampar, Bustami H.Y, Direktur pengawasan akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah BPKP, Rizal Suhaili, SK,MM, Inspektur Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridharmawan, SSTP, M.Si serta Kabag Kerjasama Nur Azman. Ditambahkan Bupati, inti dari nota kesepakatan yang kita tandatangani pada hari ini adalah terkait pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, kemudian juga untuk penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) dan pengelolaan resiko, penguatan kapabilitas APIP, serta pengawalan tata kelola keuangan dan Pembangunan Daerah dengan jangka waktu MOU selama 5 tahun. Sementara itu Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir dalam sambutannya mengatakan bahwa nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “dengan kesepakatan yang dijalin, diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara perwakilan BPKP dengan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan aparat pengawasan intern pemerintah yang kapabel dapat terwujud” harapnya(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota :  Bentuk kebersamaan dan saling berbagi antar sesama serta mengambil berkah hari jumat yang mulia, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar berbagi dalam bentuk penyerahan 50 Kotak Nasi yang di peruntukkan bagi jamaah Masjid yang menunaikan ibadah jum’at. Demikian dikatakan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Kominfo dr. Yoanna Gusti Rahayu Yuricho melalui pengurus DWP Kampar Nunik Handriyani di Masjid Baitusshalihin Bangkinang Kota, Jum’at, 24/09. Dikatakan Nunik bahwa ini merupakan terobosan dari Ketua DWP Unit Kominfo Kampar Ibu Yoanna Gusti Rahayu Yuricho, bahwa DWP Kominfo menyerahkan nasi bungkus bagi jamaah masjid yang menunaikan shalat jumat ” Kata Nunik Handriyani. Program ini insyaallah akan rutin kita Laksnakan, semoga pada waktu mendatang kita dapat meningkatkan porsi dan lokasi yang lain lagi” Tambah Nunik yang diikuti oleh Irma Zusriani dan pengurus DWP Unit Kominfo Kampar. Sementara itu pengurus masjid Baitusshalihin Yoannes menyatakan terima kasih atas bantuan nasi bagi jamaah masjid, semoga ini memberikan manfaat dan berkah dari Allah SWT, kita Bagikan siap shalat Jum’at nanti” Yoannes saat menerima paket dari DWP Unit Kominfo sebelum Jum’atan  dilaksanakan. Sementara itu Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP menyatakan sangat mengapresiasi program yang telah di lakukan oleh DWP Unit Kominfo, tentunya sasaran lain dengan porsi yang lebih dapat secara kontiniu dilaksanakan” Kata Yuricho Efril. Semoga di hari Jum’at ini kita semua mendapat berkah dari Allah SWT, dan bagi yang menerima semoga memberikan manfaat ” Kata Yuricho Efril lagi. (Diskominfo Kampar)

Batu Belah, Kampar.  Di era kemajuan teknologi dan dunia digital serta Informasi Tekhmolgi saat ini, kita terus dituntut agar dapat mengikuti dan memanfaatkan kemajuan informasi digital dan media sosial, tak ketinggalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang terus berlomba untuk mengikuti kemajuan zaman, tentunya ini takan memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Kampar Ir. Nurhasani, MM saat melounching Aplikasi ASMARA dan Stimulus di RSUD Bangkinang, Kamis, 22/09 di Kampar Kecamatan Kampar. Dikatakan Nurhasani bahwa Kabupaten Kampar terus mengupayakan agar seluruh OPD termasuk Rumah Sakit Daerah untuk dapat berinovasi dan tidak ada kata terlambat ” Kata Nurhasni menekankan. Dengan Lounching aplikasi ini Semoga RSUD Bangkinang makin efisien dan efektif sehingga makin memudahkan masyarakat dalam menerima layanan kesehatan” Harap Nurhasani. “ini adalah layanan publik dalam melayani masyarakat. Semoga aplikasi ASMARA dan STIMULUS ini sangat membantu masyarakat” Tutup Nurhasani sembari melounching dua Aplikasi yang di dampingi oleh kepala rumah sakit dr.Asmara Fitrah abadi yang di wakili oleh Elfian SKM M Kes Bidang Sumber daya Diskes Kampar, Zumrotun Ketua Komisi II DPRD Kampar dan para undangan yang hadir. Sementara itu Dr Delfan Syukri kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Bangkinang menyampaikan terima kasih kepada Bupati kampar yang hadir dalam launcing ini, semoga online aplikasi ini berjalan dengan baik” Kata Delfan Syukri. Dengan inovasi ini kita berharap bisa menjadi teknologi Paripurna atau bintang 5 dalam pelayanan kesehatan dengan prinsip pelayanan di atur oleh sistem aplikasi dan juga pelayanan RSUD Bangkinang yang terintegrasi ” Tambahnya lagi. Dengan pelayanan aplikasi Ini semua dapat menghemat waktu dan tenaga, efisien dan kemudahan dalam mendapatkan obat yang menghindari berkurangnya antrian pasien di ruang tunggu, mari kita manfaatkan aplikasi ini ” Tutup Delfan(Diskominfo Kampar)

Jakarta – Sempena puncak Hari Ulang Tahun Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional ke-50 tahun 2021, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH, MH menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI Syahrul Yasim Limpo di Jakarta, kamis (23/9/21). Sesuai dengan Surat Keputusan KTNA Nasional nomor 64/KEP/KTNA Nasional/09/2021, penghargaan Tanda Lencana Emas Adi Bhakti Utama Tani Nelayan KTNA Nasional tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rembug Paripurna Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional oleh Menteri Pertanian melalui Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI Prof. Dr. Ir Dedi Nursyamsi,.M.Agr di Ruang Catur Gatra Kementerian Pertanian. Hadir mendampingi pada kesempatan tersebut Ketua KTNA Riau Drs Yusri, M.Si, Ketua DPRD Kampar M Faisal, ST, para Kepala Dinas antara lain Kadis Plt Kadis Pertanian Zulia Dharma, Kadis Kominfo dan Persandian Yuricho Efril, Kadis DLH Dr Aliman Makmur, Kadis DPMPTSP Hambali, Kepala Kesbangpol Ardi Mardiansyah, Kadis Perkebunan Syahrizal. Bupati Kampar usai menerima penghargaan menyampaikan rasa syukur atas kerjasama KTNA Provinsi Riau dan Kampar bersama pemerinta daerah serta masyarakat sehingga hari ini kampar diberi penghargaan, ini atas perhatian dan keberpihakan terhadap kemajuan para petani di kabupaten kampar. Bupati Kampar juga menyampaikan komitmen terus untuk mendukung dan mengutamakan perhatian terhadap sektor pertanian. Dimana Kampar sendiri merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang subur dan luas. Maknanya pertanian harus kita perhatikan, “terang Catur. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani, nelayan dan masyarakat Kampar, Ketua DPRD Kampar dan Ketua KTNA Riau yang juga Sekda Kampar atas perhatian dalam kemajuan pertanian di Kabupaten Kampar” Tambahnya lagi. Senada dengan Bupati Kampar Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST mengapresiasi Pemkab Kampar terhadap pembinaan Petani di Kampar, semoga ini moment kemajuan bagi petani dan nelayan Kampar ” Kata Faisal. Sementara itu Prof Dedi Nursyamsi usai penghargaan menyampaikan, bahwa peran kepala daerah sangat berpengaruh dalam arah kebijakan untuk membantu pertanian dan petani di daerah ini. Karena tanpa dukungan, maka pertanian sulit berkembang. Komitmen kepala daerah sangat menentukan maju tidaknya pertanian. Dalam pandemi Covid-19, disaat itu pula Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor lainnya terpuruk dalam pertumbuhan negatif, namun dalam soktor pertanian tumbuh positif berdiri kokoh dengan pertumbuhan sebesar 21%. Untuk itu, sektor pertanian adalah salah sektor yang tidak pernah surut walaupun pandemi Covid-19. “terang Dedi Nursamsi” Ketua KTNA Riau Drs. H. Yusri. M. Si menyatakan bahwa pemberian ini bukan hanya sekedar pemberian penghargaan akan tetapi bentuk riil atas komitmen dan keseriusan dalam memajukan petani dan nelayan ” Kata Yusri yang juga Sekda Kampar tersebut .(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta diperluas dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan program redistribusi tanah. Pada kesempatan ini, Sebanyak 502 masyarakat desa balung dan 34 untuk masyarakat desa sungai rambai akan menerima sertifikat hak atas tanah program redistribusi tahun 2021 tentunya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi masyarakat balung dan sungai rambai mengingat dengan adanya sertifikat ini berarti status kepemilikan tanah sudah jelas. Demikian disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir. Bustan saat menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah program redistribusi tahun 2021 yang dilaksanakan di Balai Bupati Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Rabu (22/9/2021). Bustan juga menyampikan bahwa, sertipikat ini juga bernilai sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diserahkan sertipikat ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar. Selanjutnya, Bustan juga berharap kedepannya dapat menambahkan target bidang tanah untuk diberikan kepastian hukum terhadap semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung program redistribusi ini, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kantor Pertanahan Kampar dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas sinergitas dan kerja sama yabg telah kita jalin selama ini, “tutup Bustan. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Dedy Kurniawan, ST. SS. M.Si menyampaikan bahwa, penyerahan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2021 ini dalam rangka peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang ke 61 Tahun 2021, semoga dengan sertipikat Resdistribusi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan agar sertipikat di jaga dengan baik. Sementara itu, Presiden RI Joko Ir H. Joko Widodo melalui zoom meeting menyampaikan bahwa, Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama, untuk itu pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini. “Saya tidak ingin konflik agraria yang terjadi di setiap daerah yang terus menerus berlangsung, saya juga tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka dan saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya.” Kata Joko Widodo. Hari ini bertepatan hari Agraria dan Tata Ruang, saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota, sebanyak 5512 diantaranya merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang menjadi Prioritas di Tahun 2021. ” Ungkap Joko Widodo. ( Diskominfo Kampar).

Bangkinang Kota- Pengurus Daerah (PD) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Kampar Periode 2021 – 2025 Resmi Dilantik langsung oleh Sri Wahyuni, S.E selaku ketua PW Himpaudi Provinsi Riau. Dalam pelantikan pengurus daerah Himapaudi Kabupaten Kampar yang digelar di aula kantor Bupati Kampar,  Juli Mastuty Yusri terpilih secara aklamasi sebagai ketua PD Himpaudi Kampar Periode 2021-2025, yang di Laksnakan di Aula Kantor Bupati Kampar, Selasa (21/9/21). Acara berlangsung dengan khidmat yang di awali dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hymne Himapaudi serta mars Himapaudi. Dilanjutkan dengan pembacaan SK Pimpinan Daerah Himpaudi kabupaten Kampar periode 2021-2025 serta pembacaan ikrar oleh seluruh pengurus yang dilantik. Bunda Paud Kampar Hj. Muslimawati Catur menyatakan bahwa pelantikan harus dilaksanakan sebagai wadah Pendidik PAUD untuk meningkatkan Profesionalitas Guru, ini tentunya agar Guru PAUD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Jadikan Himpaudi sebagai wadah untuk mencetak generasi emas dan berilmu pengetahuan sebagai generasi penerus ” Kata Muslimawati Catur. Sementara Juli Mastuti selaku Ketua baru Himpaudi Kampar menyatakan Harapan seluruh pengurus dapat bekerjasama secara aktif, professional dan bertanggung jawab, dengan  tujuan agar kabupaten Kampar dapat lebih sukses dan jaya di masa yang akan datang, “Ucap Juli Mastuty Yusri dalam kata sambutannya sebagai ketua Himapaudi Kabupaten Kampar.(Diskominfo Kampar /Rara)

Bangkinang Kota – Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Keendidikan Anak Usia Indonesia (PD Himpaudi) Kabupaten Kampar periode 2021-2005 yng dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota, selasa (21/9/21). Pelantikan ketua Himpaudi kabupaten kampar Hj Juli Mastuti dan pengurus lainnya tersebut dilaksanakan setelah Musyawarah Daera IV yang sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 022/KEP/ PW HIMPAUDI-Riau/IX/2021 yang ditandatangani langsung oleh ketua PW Himpaudi Provinsi Riau Sri Wahyuni, SE. Bunda Paud (Pendidikan Anak Usia Dini)   Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur yang hadir langsung pada pelantikan tersebut menyampaikan bahwa pelantikan wajib dilaksanakan oleh semua jenis organisasi PAUD sebagai wadah Pendidik PAUD untuk meningkatkan SDM dan Profesionalitas Guru, sehingga Guru PAUD bisa melaksanakan tugasnya dengan baik” Kata Muslimawati Catur. Sebagai organisasi pendidik, Penasehat HIMPAUDI kabupaten kampar Muslimawati juga menegaskan agar HIMPAUDI Kampar wajib ikut andil dalam menunjang kemajuan dan kemandirian pendidikan secara berkelanjutan dan lebih konstruktif. “Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Muslimawati. Hal senada juga disampaikan ketua PW HIMPAUDI Provinsi Riau Sri Wahyuni, SE bahwa setiap organisasi apapun yang terpenting adalah kekompakan. Semua harus bekerja, jangan setiap pengurus hanya numpang nama. Semua harus proaktif dalam bekerja dan memberikan inovasi guna meningkatkan mutu pendidik usia dini. Sementara itu Ketua PD HIMPAUDI yang baru dilantik Hj Juli Mastuti dalam sambutannya menampilkan kesiapan berasa pengurus lainnya untuk lebih memajukan HIMPAUDI Kampar agar mutu pendidikan mulai anak usia dini. Akan tetapi, dalam mewujudkan visi dan misi, pengurus tersebut perlu kerjasama dan kebersamaan yang propesional. Dalam kesiap sedian melihat dan memantau apa yang menjadi kekurangan bagi yayasan atau lembaga pendidikan yang ada di kabupaten kampar” Kata Juli Mastuti .(Diskominfo Kampar)