DPRD

Pj Bupati Kampar Sampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Laporan Banggar APBD 2023 dan Pengesahan Dua Ranperda.

Bangkinang Kota – Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian laporan terhadap laporan Badan Anggaran Terhadap RAPBD Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2023 serta Laporan Hasil 2 (Dua) Pansus Ranperda Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang di selenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Kampar, Senin (21/11/2022). Pembahasan ini setelah mendengarkan pandangan, pertimbangan dan laporan reses dari Anggota DPRD Kampar dan badan anggaran DPRD Kampar terhadap APBD Kampar Tahun 2023 yang ditandai dengan penandatangan naskah yang ditandatangani oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM dan Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST. Dari 30 Anggota Dewan yang Hadir, dengan Demikian Forum rapat Penyampaian Kerja Badan Anggaran Terhadap RAPBD Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2023 serta Laporan Hasil 2 (Dua) Pansus Ranperda Kabupaten Kampar Tahun 2022 telah terpenuhi dan dapat dilaksanakan. Dalam Penyampaian tersebut, Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM mengatakan bahwa Jumlah RAPBD Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang disepakati Sebesar Rp. 2.546. 433.417. 574. 00, dengan Komposisi, Pendapatan Daerah Rp. 2. 474. 438. 143. 237.00. Belanja Daerah 2.546. 433.417.574.00,. Pembiayaan Daerah Rp. 71.995. 274. 337,00. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses berjalan penyusunan RAPBD tahun 2023 pemerintah pusat melalui kementrian keuangan telah menyampaikan Pemberitahuan jumlah Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023. Telah terjadi perubahan jumlah Pendaptan Transfer dari yang direncanakan menjadi sebesar 2 Triliun 52 Milyar yang terdiri dari Dana Bagi Hasil 607 Milyar, Dana Alokasi Umum 821 Milyar Yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan pengggunaannya 271 Milyar, DAU yang tidak ditentukan Pengggunaannya 250 Milyar, Dana Alokasi Khusus 398 Milyar yang terdiri dari DAK Fisik 29 Milyar, DAK Non Fisik 368 Milyar, Dana Desa (DD) 224 Milyar dan Pendapatan Hibah 2.1 Milyar. Oleh karena itu adanya perubahan kebijakan TKDD tahun 2023 terutama terhadap pengguna DAU yang ditentukan penggunaannya maka perubahan kebijakan tersebut Perlu dilakukan Sebelum dokumen RAPBD tahun 2023 disampaikan ke Provinsi untuk Di evaluasi. Terkait dengan belanja Daerah, saya ingatkan kepada saudara-saudara untuk melakukan pengelolaan belanja Daerah secara Efektif, Efisien, dan Bertanggung jawab tanpa mengurangi Kualitas Pekerjaan dengan Memperhatikan azas Keadilan dan Manfaat Untuk Masyarakat.”ungkapnya”. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengajukan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama sebagai berikut yaitu, Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. “Semoga Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas ini setelah diundangkan dijadikan regulasi dalam menjalankan roda Pemerintah pembangunan di Kabupaten Kampar. Dan Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan Kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas kerja keras sehingga Pembahasan Ranperda ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.”ungkapnya”. Pengajuan Ranperda ini merupakan tahapan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku lembaga Penyelenggara negara didaerah dalam memenuhi dan melaksanakan fungsi dan kewenangan, Semoga Rancangan peraturan Daerah yang telah kita bahas bersama ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Kampar. Dengan Selesainya pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah ini pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar Bersama DPRD Kabupaten Kampar telah melakukan pembahasan sebanyak 5 (Lima) Ranperda, 2 (Dua) Ranperda yang telah diundangkan dan 3 (Tiga) Ranperda dalam proses Pengundangan. Hal ini sungguh merupakan suatu momentum untuk lebih meningkatkan kerja sama yang baik antara Pemerintah daerah dengan Lembaga Legislatif dalam suatu tatanan pemerintah yang demokratis dan Aspiratif yang dijiwai dengan nilai nilai dan semangat Bersama. Kita menyadiari dalam pembentukan daerah ini merupakan Politikal Will Pemerintah untuk lebih meningkatkan Penyelenggara Pemerintah dan Program Pembangunan Kabupaten Kampar kearah yang lebih baik. “Semoga Penyampaian Kerja Badan Anggaran Terhadap RAPBD Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2023 serta Laporan Hasil 2 (Dua) Pansus Ranperda Kabupaten Kampar Tahun 2022 ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kampar dalam rangka dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kampar dan memperoleh legitimasi dari Masyarakat dalam Pelaksanaannya, Semoga allah yang maha kuasa Meredo’i kita semua.”tutupnya”.(DiskominfoKampar/IsN).

Read more

Dr. H. Kamsol, MM Sampaikan Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kampar TA 2023.

Bangkinang Kota – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Ranperda APBD tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar. Saya ucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan tanggapan baik itu dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi yang semuanya itu merupakan suatu tanggapan yang hakikatnya bersifat membangun untuk kesempurnaan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan. Rapat ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si, l, Sekretaris DPRD Kampar Ramlah, Wakil Ketua DPRD Fahmil, Anggota DPRD Kampar, serta Perangkat daerah dan undangan lainnya, Paripurna di adakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota, Kamis 27/10. Sebelum Rapat Paripurna dibuka Oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sudah melebihi quorum dan bisa dimulai. Penyampaian Ranperda ABPD tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM beberapa hari yang lalu, akhirnya Fraksi-Fraksi dapat memberikan pandangannya didalam rapat Paripurna ini. Untuk itu, Dr. H. kamsol menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar atas nota keuangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 diantaranya: Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi Gerindra yang Disampaikan oleh Sri Rahayu menyatakanterhadap catatan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh fraksi gerinda sebagai pembuka pandangan umum fraksi pada Paripurna ini Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan pandangan yang disampaikan dan ini akan menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 Selanjutnya Fraksi Demokrat disampaikan Datuk Nefrizal, menyampaikan terkait pendapatan,  dalam efisiensi,  administrasi pajak daerah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan pajak daerah di kabupaten Kampar di mana saat ini telah berlaku atau diberlakukan pelayanan secara efektif dan efisien atau secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja terhadap usulan masyarakat yang belum terpenuhi di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pemilihan kegiatan kegiatan prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun yang disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggaran yang tersedia sesuai dengan mandatori bidang pendidikan minimal 20% kondisi saat ini telah mencapai 25,47% bidang kesehatan minimal 10% kondisi saat ini sebesar 14,34% Sedangkan untuk bidang modal atau infrastruktur minimal 25% kondisi saat ini sebesar 8,04%.” Kata Nefrizal. Sementara Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Ramlan menyampaikan terhadap kebijakan perencanaan belanja pemerintah daerah kabupaten Kampar telah menyusun prioritas perencanaan belanja mulai dari tahapan perencanaan dalam dokumen Renja dan rkpd serta prioritas belanja dalam KUA ppas sehingga prioritas belanja telah sesuai dengan kebijakan daerah dan plafon anggaran yang telah tersedia Pandangan Umum yang disampaikan oleh Edi Eprizon Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Kami mendukung upaya pemrintah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik sumber dari PAD dan Investasi dengan memberikan stimulan guna menggerakkan percepatan ekonomi di kabupaten Kampar. Fraksi PKS mendorong dan mengusulkan supaya kampar mempunyai membangun gedung meseum khas untuk daya tarik pariwata dikabupaten kampar. Dan fraksi PKS meminta untuk mengoperasionalkan mobil untuk Kepala Desa. Fraksi PKS mendorong pemrintah daerah melakukan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Kampar. Mencermati nota keuangan pemerintah kabupaten Kampar tahun 2023 fraksi PKS mencatat yakni meski proses pemulihan ekonomi penerimaan PaD APBD 2023 diprediksi bertambah dari APBD 2022 terdapat kenaikan sekitar 4.52% dari retribusi daerah 1.9% dari pjak daerah menurut fraksi PKS. Retribusinya PAD dan Pajak daerah harus ditingkatkan guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kampar, Semoga keterpaduan langkah dan sinergi dapat tercapainya misi dan misi untuk kabupaten Kampar yang kita cintai ini.”tutupnya”. Sementara itu Fraksi PAN melalui jubir H. Januar Rambo menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar ke depannya akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD melalui upaya menggali potensi-potensi penerimaan pad serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan penerimaan PAD. Sedangkan Fraksi PPP melalui Juru Bicara Habiburahman menyatakan Untuk dokumen-dokumen pendukung pembahasan rancangan APBD seperti rkpd KUA ppas serta dokumen lainnya akan disampaikan apabila dibutuhkan dalam pembahasan ranperda dan secara keseluruhan telah tercantum di dalam nota keuangan APBD 2023 yang bersamaan telah disampaikan dengan penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Kemudian Pandangan Umum yang disampaikan oleh Muhammad Zainuri Fraksi Nasdem megatakan bahwa Fraksi nasdem menyarankan kepada bapak Pj Bupati Kampar didalam membangun kabupaten Kampar lebih mengedepankan pengembangan potensi daerah serta wisata dan pendidikan yang dapat menyatakan PAD yang memiliki nilai jual bagi bahan investor yang ingin menenam modal dikabupaten Kampar maka selama ini kampar belum bisa menjadi daerah yang diminati oleh semua kalangan untuk menanamkan modal usahanya. Fraksi Nasdem meminta kepada seluruh OPD terkait tentang belanja daerah dan retribusi daerah untuk lebih mangakomodif untuk mensosialisasikan tentang peraturan daerah dan perizinan pajak dan retribusi daerah serta bersikap tegas terhadap kelembagaan dan oknum yang tidak patuh pada peraturan. Berdasarkan Hal di atas Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kampar secara prinsip menyetujui untuk melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten Kampar tentang APBD tahun Anggaran 2023 yang telah di ajukan pemerintah daerah kabupaten kampar untuk dibahas ketingkat selanjutnya.”tutupnya”. Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Rafi Siregar terkait aspirasi masyarakat pada musrenbang sudah terhimpun pada aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri melalui Link SIPD. Kemendagri.go.id dan telah diteruskan ke masing-masing perangkat daerah untuk dilakukan skala prioritas sesuai rencana kerja Perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah Terakhir Kamsol menyampaikan sebelum kami mengakhiri tanggapan ini terhadap beberapa penjelasan yang mungkin dirasakan masih kurang dapat kita bahas lebih lanjut pada pembahasan tingkat badan anggaran di hari selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh anggota dewan yang terhormat Semoga amal ibadah dan usaha keras kita bersama diterima Allah subhanahu wa ta’ala untuk membangun kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Semoga Ranperda APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 ini dapat segera di setujui dan dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah APBD Kampar Tahun 2023″ Kata Kamsol .(Diskominfo Kampar)

Read more

Pj Bupati Kampar Melalui Sekda Sampaikan Apresiasi Kepada Seluruh Fraksi atas Persetujuan 2 Ranperda.

Bangkinang Kota – Dalam rapat Istimewa Paripurna DPRD Kampar terhadap Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang 2 Ranperda Kabupaten Kampar tahun 2022. Maka, Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ribuan terimakasih kepada seluruh Fraksi-fraksi yang telah menyetujui dua Ranperda tersebut. Yusri menjelaskan bahwa dua ranperda yang disetujui dan akan di bahas dalam Panitia Khusus nantinya adalah, Ranperda Kabupaten Layak Anak dan Ranperda tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah. Dalam ranperda kabupaten layak anak sendiri, ini nantinya akan memberikan perlindungn kepada anak agar hak-hak anak terpenuhi. Dengan demikian, Yusri beharap dalam pembahasannya di tingkat panitia khusus nantinya bisa dibahas sebaik mungkin.”pinta Yusri” Sementara itu sesuai dengan kesepakatan pada  dalam susunan pembentukan Panitia Khusus (pansus) setelah pertimbangan Badan Anggaran, ditetapkan Pansus satu dalam pembahasan Ranperda Pengelolahan Keuangan Daerah nantinya dengan Ketua Pansus, Zulfan Azmi dan wakil ketua Efrinaldi Kemudian Pansus dua terkait Ranperda Kabupaten Kayak Anak, ketua Habiburahman dan Wakil ketua Haswinda,S.Ag, selanjutnya Pansus tiga dalam pembahasan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dengan ketua Agus Candra dan Wakil ketua Safrudin Domo.(diskominfo/Mzk).

Read more

Pj Bupati Kampar Sampaikan Nota Keuangan APBD Tahun 2023 dan dua Ranperda Tahun 2022.

Bangkinang Kota – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/3808/OTDA tanggal Juni 2022, bahwa Pj Bupati Kampar memiliki tugas dan kewenangan pemmbahasan dan penandanatangan rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemda Kampar telah mengajukan permohonan  persetujuan pembahaan Ranperda yang langsung dibacakan Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM pada Paripurna di ruang rapat DPRD Kampar Bangkinag Kota, senin (24/10/2022). Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Kampar menyerahkan kepada Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST berupa Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan dua Ranperda. Lebih lanjut, Kamsol menyampaikan bahwa dua rancangan tersebut telah mendapat persetujuan Medagri nomor 188.34/7096/OTDA 10 Oktober 2022, tentang persetujuan pembahasan tentang Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam menjamin perlindungan hak anak, pemerintah melakukan upaya-upaya salah satunya Kabupaten Layak Anak. Ada dua indikator kabupaten layak anak, yakni penguatan kelembagaan dan klauster yang salah satu penguatannya adalah peraturan perundang-undangan. Untuk dketahui, Dalam hal ini ada lima tingkatan penilaian, pertama tingkat Pratama, kedua adalah Madya, ketiga Nindya, keempat Utama serta kelima adalah Kabupaten Layak Anak. Sementara kampar sendiri tahun 2021 dan 2022 telah mendapatkan peringkat kedua yakni Madya.”terang Kamsol”. Selanjutnya, Kamsol menyampaikan hal sesuai dengan surat Mendagri nomor 188.34/76l326 OTDA tanggal 17 Oktober 2022 tentang persetujuan pembahasan Ranperda Pengelolahan Keuangan Daerah. Terkait pengelolaan keuangan daerah, Kamsol juga menyampaikan bahwa hal ini dalam pengolahan keuangan daerah harus secara tertip, dan benar agar dapat di mamfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam paripurna yang dibuka secara langsung Ketua DPRD Kampar M Faizal,ST dan diikuti Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si, para Anggota dan para Kepala Dinas tersebut, Pj Bupati kampar juga menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Kamsol mejelaskan, bahwa Estimasi PAD RAPBD Kabupaten Kampar tahun 2023 sebesar Rp 278, 73 milyar,  terjadi kenaikan sebesar Rp 4,38% atau sebesar Rp 11,68 milyar. Kenaikan terjadi pada Pajak Daerah sebesar Rp 267,01 milyar, Restribusi daerah Rp 604, 4 juta, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 1,192 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 6,24 milyar. Selanjutnya dalam penyampaian ranperda tesebut, paripurna juga dilanjutkan dengan pembahasan pandangan dari Fraksi-fraksi terhadap dua Ranpersa tersebut. Dimana setiap Fraksi pada intinya menyampaikan persetujuan dam dukungan atas terselenggaranya dua ranperda tersebut.(Diskominfo/Mzk).

Read more

Haswinda Serahkan Beberapa Sampan Untuk Warga Kampar Utara dan Tambang

Kampar Utara – Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang hidup bergantung dalam sektor perikanan, atau sebagai nelayan. Anggota DPRD Kampar Haswinda,S.Ag secara simbolis menyerahkan beberapa sampan di Dusun Sentul Desa Sei Jalau Kecamatan Kampar Utara, kamis (6/10/2022). Dalam arahan singkatnya, Politisi Demokrat tersebut secara singkat menyampaikan bahwa bantuan prasarana perikanan tangkap/nelayan untuk warga Sei Jalau tersebut, merupakan Pokok Pikiran (pokir) Wakil beliau melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Dengan bantuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar tersebut mengharapkan nantinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan serta keselamatan saat menangkap ikan di sungai. Usai penyerahan di Sei Jalau yang disaksikan Kepala Desa Nirwan, Haswinda juga langsung menyerakan bantuan sampan beserta mesin untuk para kelompok nelayan Sakti di Desa Terantang Kecamatan Tambang. Hal yang sama juga disampaikan Haswinda, dengan harapan semoga semua bantuan yang diberikan kedepan bisa lebih meningkat, dan lebih bermanfaat serta dapat di pergunakan dangan sebaiknya guna kemudahan dalam aktipitas sebagai nelayan.(mzk).

Read more

DPRD Kampar Sahkan APBD Perubahan TA 2022 Sebesar Rp 2,587 T

Bangkinang Kota – DPRD Kampar akhirnya mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Kamis (29/09/2022) Siang, melalui sidang Paripurna Laporan Badan Anggaran, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Lantai II, Gedung DPRD Kampar, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Ketua DPRD Muhammad Faisal, ST mengetuk palu setelah mendapat persetujuan dari quorom DPRD Kampar. Rapat Raripurna tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kampar Dr H Kamsol, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Kampar. Selain itu, Sekretaris Dewan Ramlah dan pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kampar, Insan Pers yang selalu setia meliput agenda Rapat Paripurna. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal didampingi Wakil Ketua Tony Hidayat dan Repol dan Anggota DPRD Kampar lebih dari separoh yang hadir mengikuti Rapat Paripurna tersebut. Dalam Rapat Paripurna itu, DPRD Kampar menyampaikan bahwa seluruh Anggota DPRD Kampar telah menyetujui APBD Perubahan TA 2022 dengan jumlah Rp. 2,587 T. Kondisi perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, yang mana pendapatan daerah ini secara umum meningkat sebesar 3,31 Persen atau bertambah sebesar 79,847 miliar menjadi 2,492 triliun dari 2,412 triliun sebelum perubahan 3,31% yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  pendapatan transfer. Kamsol juga sampaikan bahwa, perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 jenis belanja yaitu belanja operasi menjadi 1,894 triliun, belanja modal menjadi 305,9 miliar, belanja tidak terduga 1,5 milyar dan belanja transfer 386, 3 milyar Perubahan APBD, dimana rancangan Perubahan APBDP tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 119 milyar. Sementara Perubahan APBD disetujui sebesar Rp 2.587 triliun, terjadi penambahan sebesar Rp 119,434 miliar atau naik 4,48 Persen, penerima daerah sebesar ” Tambahnya lagi. Kamsol menjelaskan penambahan ini adalah untuk bantuan keuangan Provinsi Riau sebesar Rp 26 miliar,  kegiatan didanai silpa Dinkes, Dispora dan RSUD sebesar Rp 6,8 milyar, selanjutnya tambahan bagi hasil untuk desa sebsar Rp 2,98 miliar, rasionalisasi anggaran TPP dan Gaji sebesar Rp 79,850 milyar serta KUPA dan PPAS yang dilajutkan dengan Nota Kesepakatan Anggaran sebesar Rp 37,724 milyar” Kata Kamsol. Dalam pidato tersebut Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM juga menyampaikan, Kami sangat mengapresiasi terhadap seluruh Anggota DPRD Kampar yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kampar Tahun Anggaran Tahun 2022 hingga di sahkan menjadi Perda Perubahan APBD Kampar Tahun Anggaran Tahun 2022, mulai dari tingkat Fraksi, Banggar bersama sama-sama dengan OPD terkait” Kata Kamsol lagi. APBD Perubahan yang telah disetujui ini akan disempurnakan lebih lanjut oleh Pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan angka yang telah disepakati pada saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran” Tambah Kamsol. Selanjutnya, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bekerja dan membahas mulai dari awal hingga disahkannya APBD Perubahan TA 2022. Sebelumnya Juru Bicara Banggar Zulfan Azmi, ST, MT menyampikan bahwa pembahasan perubahan APBD tahun 2022 telah dilakukan oleh DPRD Kampar, dan hari ini kita telah sampaikan hasil pembahasan oleh tim Badan Anggaran DPRD Kampar untuk dapat di Perdakan” Kata Zulfan Azmi. Bahwa rancangan Perubahan APBD Kampar Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp. Rp. 2,587 T. yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 1,8 Triliun, Belanja Modal sebesar Rp. 305, 9 Milyar, belanja tak Terduga Rp 1,5 M,  Belanja Transfer Sebesar Rp 386 M” Urai Zulfan Azmi. (Diskominfo Kampar)

Read more

Usai Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan, Pemda Kampar Langsung Berikan Jawaban.

Bangkinang Kota – Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar M Faisal,ST didampingi wakil Ketua Toni Hidayat. Dimana rapat tersebut membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022, yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Kampar, Rabu, (28/9/2022). Paripurna yang dihadiri Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si tersebut, para perwakilan Fraksi menyampaikan beberapa pandangannya. Dimana dari Fraksi Gerindra sendiri disampaikan oleh Zumrotun,SE, Fraksi Demokrat Juswari Umar Said,SH,MH, Fraksi Golkar Jupen, Fraksi PAN Zulfan Azmi,ST,MT, Fraksi PPP Ansor, Fraksi PDI Rofi Siregar,S.Sos, Fraksi PKS Ali Sobirin, S.Ag, serta dari Fraksi Nasdem Bambang Hermanto. Usai setiap Fraksi memberikan pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2022, Yusri langsung menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas  semua tanggapan yang memberikan kritikan, masukan membangun. Adapun semua pandangan setiap fraksi hampir sama terkait rancangan perubahan APBD, dimana rancangan Perubahan APBDP tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 119 milyar. Sementara rancangan KUA-PPAS  yang telah disampaikan sebesar Rp 2.552 triliun, terjadi penambahan sebesar Rp 83,434 miliar. Dimana penambahan ini adalah untuk bantuan keuangan Provinsi Riau sebesar Rp 26 miliar,  kegiatan didanai silpa Dinkes, Dispora dan RSUD sebesar Rp 6,8 milyar, selanjutnya tambahan bagi hasil untuk desa sebsar Rp 2,98 miliar, rasionalisasi anggaran TPP dan Gaji sebesar Rp 79,850 milyar serta KUPA dan PPAS yang dilajutkan dengan Nota Kesepakatan Anggaran sebesar Rp 37,724 milyar. Terakhir Yusri juga menjelaskan, hahwa dalam Distribusi penganggaran setiap OPD pada RAPBD tahun 2022, telah mengikuti Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021.  Dimana pendiatribusian anggaran berdasarkan urusan dan mendatori  perangkat daerah. “Ucap Yusri”.(diskominfo/Mzk).

Read more

Sekda Kampar sampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Bangkinang Kota – Pj Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST di dampingi Wakil Ketua DPRD Kampar, Toni Hidayat , Fahmil, ST, Sekretaris Dewan (Sekwan), Ramlah, SE yang di ikuti oleh para anggota DPRD Kampar dan Kepala OPD di ruang lingkup Kabupaten Kampar di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (26/09/2022). Pada kesempatan tersebut Sekda Kampar Drs Yusri M.Si menyerahkan laporan keuangan maka pembahasan dilakukan dengan pandangan fraksi – fraksi DPRD Kampar, selanjutnya persetujuan dari seluruh anggota DPRD dan dapat dijadikan sebagai Perda Perubahan APBD tahun 2022. Pada kesempatan itu, Sekda Kampar menyampaikan nota keuangan dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Yusri mengatakan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau pengurangan belanja daerah. Secara umum jumlah belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengalami pergeseran pergeseran berupa pengurangan dan penambahan anggaran rencana belanja pada perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,587 triliun bertambah sebesar Rp. 119 milyar dari anggaran belanja murni Rp. 2,468 milyar atau naik 4,84 Persen. Kondisi perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, yang mana pendapatan daerah ini secara umum meningkat sebesar 3,31 Persen atau bertambah sebesar Rp. 79,847 miliar menjadi Rp. 2,492 triliun dari Rp. 2,412 triliun sebelum perubahan 3,31% yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  pendapatan transfer. Selanjutnya belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 2,587 triliun dari Rp. 2,468 triliun bertambah sebesar Rp. 119,4 milyar atau meningkat 4,84 persen, perubahan belanja daerah di antaranya penambahan dan pengurangan beberapa komponen belanja serta pergeseran antara kegiatan dan jenis belanja. Yusri juga sampaikan bahwa, perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 jenis belanja yaitu belanja operasi menjadi Rp. 1,894 triliun, belanja modal menjadi Rp. 305,9 miliar, belanja tidak terduga Rp. 1,5 milyar dan belanja transfer Rp. 386, 3 milyar Kemudian Sekda Kampar menyampaikan kepada anggota DPRD Kampar agar dalam pembahasan nanti kiranya memberikan masukkan -masukan yang berkembang pada rapat-rapat berikutnya sehingga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan dasar yang mendesak sehingga perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022 dapat memberikan kemajuan bagi Kabupaten Kampar yang sama-sama kita cintai.(Diskominfo Kampar).

Read more

Pemkab Kampar Dan DPRD Kampar Tandatangani Nota Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.

Bangkinang : Pemerintah Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran Tahun 2022. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Setelah dilakukan pembahasan melalui tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kabupaten Kampar menyetujui  Rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Kampar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kampar pada Kamis (22/9) penandatangan dilakukan langsung  Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM dan Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST dan Pimpinan DPRD Kampar Fahmil, SE, Tony Hidayat dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri, M.Si dan Sekretaris DPRD Kampar Ramlah, SE dan Anggota DPRD Kampar, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar, dan Forkopimda yang mewakili. Usai melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut Penjabat (PJ). Bupati Kampar Dr. H. Kamsol dalam sambutannya menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan beberapa waktu telah dilakukan pembahasan secara bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD teknis terkait. Kamsol melanjutkan pembahasan ini tentunya dilakukan secara rinci terhadap perubahan kebijakan dan perubahan prioritas anggaran sebagaimana yang disampaikan pemerintah daerah dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Ia juga menambahkan penyesuaian dan perubahan kebijakan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan asumsi yang mendasari penyusunan APBD murni tahun 2022. Seterusnya Kamsol menyampaikan perubahan asumsi ini tentunya akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran belanja. Lebih jauh Kamsol menjelaskan perubahan pendapatan daerah tahun 2022 terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pusat. perubahan pendapatan ini selanjutnya mempengaruhi kebijakan belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 dalam pelaksanaannya telah mengalami pergeseran APBD mendahului perubahan apbd sebanyak 6 (enam) kali perubahan melalui perubahan peraturan bupati kampar nomor 66 tahun 2021 tentang penjabaran apbd tahun 2022. perubahan tersebut nantinya akan ditampung dalam perubahan apbd tahun 2022. Kamsol juga memaparkan pendapatan daerah pada rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 mengalami perubahan target begitu juga dengan perubahan alokasi belanja daerah tahun anggaran 2022. Diakhir sambutannya Kamsol menyampaikan pembiayaan daerah mengalami perubahan pada penerimaan pembiayaan. pembiayaan daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. perubahan penerimaan pembiayaan daerah adalah pada penyesuaian penghitungan silpa dalan perda pertanggungjawan apbd tahun 2021 dan menganggarkan penerimaan pembiayaan dari pengembalian investasi jangka panjang dana bergulir pada BPR Sari Madu. penerimaan kembal pembiayaan dari pengembalian dana bergulir ini dilakukan karena silpa pada tahun 2021 tidak bisa menutupi defisit belanja pada perubahan APBD tahun 2022.(Diskominfo Kampar)

Read more

PJ. Bupati Kampar Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kampar Tahun 2022

Bangkinang : Penjabat (PJ). Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, menyampaikan Rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Dalam penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten  Kampar Tahun 2022 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar M. Faisal, ST dan didampingi oleh Wakil Ketua Toni Hidayat, Repol, S,Ag dan Fahmil, ST serta anggota DPRD Kabupaten Kampar dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar. (19/9). Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST dalam memimpin Rapat Paripurna tersebut menyampaikan KUA PPAS Perubahan APBD 2022 akan di Bahas tingkat Banggar, sehingga dapat kita lakukan pembahasan pada  21 Sepetember 2022  oleh sebab itu diminta tim Banggar dan OPD dapat membahas bersama-sama ” Pinta Faisal ST. Dalam pembacaan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kampar Tahun 2022 PJ. Bupati Kampar menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah menyusun rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan ppas berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya Kamsol juga menyampaikan tahapan pembahasan selanjutnya adalah penyampaian rancabgan perubahan KUA dan perubahan PPAS, yang merupakan tahapan dan langkah dalam penyusunan perubahan APBD sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022. Kamsol juga dalam kesempatan itu merincikan asumsi pendapatan daerah pada rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan ppas APBD tahun anggaran 2022 mengalami perubahan target dari target apbd murni tahun 2022 sebesar Rp.2.412.166.907.158 menjadi Rp.2.456.290.321.019 atau bertambah sebesar Rp.26.617.753.588,00. perubahan pendapatan daerah ini seperti perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). perubahan target pad terdiri dari pajak daerah dari semula sebesar Rp.136.003.615.653 menjadi Rp.151.227.920.126,00 atau bertambah 15.224.304.473,00. Selanjutnya Kamsol mengatakan pembiayaan daerah mengalami perubahan pada penerimaan pembiayaan. pembiayaan daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. perubahan penerimaan pembiayaan daerah adalah pada penyesuaian penghitungan silpa dalan perda pertanggungjawan APBD tahun 2021 semula Rp.56.264.143.566,00 menjadi Rp.74.859.762.812,00 dan menganggarkan penerimaan pembiayaan dari pengembalian investasi jangka panjang dana bergulir pada bpr sari madu sebesar Rp. 21.431.030.291,00. penerimaan kembali pembiayaan dari pengembalian dana bergulir ini dilakukan karena silpa pada tahun 2021 tidak bisa menutupi defisit belanja pada perubahan APBD tahun 2022. Diakhir pidato pembacaan penyampaian   pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 Kamsol menyampaikan ini  merupakan bagian dari proses penyusunan dan pembahasan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 secara keseluruhan. pada tahap ini, kita semua tentu berharap Badan Anggaran (Bangar) bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) akan melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 secara cermat dan efektif, sehingga apa yang akan kita bahas bersama nantinya dapat menyentuh kepada substansi penyusunan APBD dimaksud, serta dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan” Tutup Kamsol. (Diskominfo Kampar)

Read more