Lingkungan

Bangkinang Kota; Atas Nama organisasi yang dipimpinnya, Muslimawati Catur yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, menerima santunan bagi 68 orang anak yatim dan piatu saat melaksanakan buka bersama. Pemberian santun kepada anak-anak yatim yang ada di kabupaten kampar Sebanyak 68 orang ini mewakili TP TPKK Kabupaten Kampar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kampar, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kampar, Forum PAUD, Darma Wanita Persatuan (DWP) dan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kampar yang di adakan dirumah dinas Bupati Kampar, pada hari Rabu, tanggal 22/05. Muslimawati Catur yang menerima langsung santunan ini atas ucapan terima kasih kepada semua pengurus organisasi ini yang telah mentaja kegiatan Santunan untuk Anak yatim, dengan kegiatan ini semoga kedepannya dapat diakses oleh masyarakat dan dapat membantu ibadah Allah, swt ” organisasi dan para undangan undangan yang hadir. “kami berharap ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi saudara kita dalam menyambut datangnya hari raya idul fitri” Selain itu saya berharap kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di kabupaten Kampar kedepannya dapat di tingkatkan lagi kegiatan kegiatan yang bermanfaat seperti sekarang ini, banyak hal yang dapat kita perjuangkan melalui organisasi ini, mari kita membantu yang mendukung peningkatan dan membantu sesama “Tutup Muslimawati . Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, Muslimawati Catur juga melakukan buka bersama dan mendengarkan tausiah dari ustadz sebelum bedug berbunyi (Diskominfo Kampar / AY)

Salo; Pada hari ini, Rabu, 15/05 Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati Daftar Distrik Yakni kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok, ini untuk mensinergikan kegiatan PKK dengan kecamatan yang menjadi penggerak program PKK menuju desa-desa. Setelah kita melakukan peninjauan ke beberapa kecamatan memang ada yang maju dalam menjalankan program PKK, ada juga yang kurang terhadap kegiatan dan sosialisasi. Oleh sebab itu kami meminta kepada seluruh ketua TP PKK dapat selalu berkomunikasi dengan masing-masing kecamatan dengan Kabupaten “Tambah Muslimawati lagi. Ini untuk menjadikan masyarakat Desa yang produktif dan adanya kesibukan bagi kaum ibu sekaligus dapat meningkatkan ekonomi keluarga,Tentunya dengan dukungan sepenuhnya dari Camat masing-masing Kecamatan” Kata Muslimawati Catur. Selaku ketua TP PKK Saya mengajak seluruh Kader PKK desa dan kecamatan untuk selalu mengaktifkan dan menjalankan kelompok kerja masing-masing. Sementara itu Camat Salo Minda saat menyambut kedatangan Ketua PKK Kampar menyambut baik kedatangan PKK Kabupaten, semoga dengan kedatanganKe Kecamatan Salo ini bisa dijadikan ajang silaturahmi sekaligus membina PKK Kecamatan dalam menjalankan kegiatan pada Pokja Pokja yang ada” Kata Minda. Sementara itu Camat Kuok Darusmar menyampaikan bahwa kegiatan program PKK di Kecamatan Kuok telah berjalan dengan sukses dan mudah, banyak kelompok dan dasa wisma yang telah berhasil mencapai tingkat nasional, kami meminta bantuan dan dukungan dari PKK Kabupaten Kampar “Tutup Darusmar (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; menidaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo terhadap penyerahan 2.800 ha lahan perkebunan Kepada masyarakat Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui Dirjen Pengadaan Tanah melakukan pertemuan dengan Pemkab Kampar dan PTPN V yang bertempat di Gedung PTPN V jalan Rambutan Pekanbaru 11/05. Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, S.H., M.Sl dan Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santoso yang membicarakan kelanjutan penyerahan dan penerbitan Sertipikat tanah, sehingga segera dapat diserahkan kepada masyarakat. Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa dalam Rangka Penyelesalan Sengketa Tanah Kebun Sel Kencana, Kabupaten Kampar. Penyelesaian tanah eks pelepasan PTPN V menggunakan Perpres 86/2018, kemudian Bupati Kampar membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria da|am waktu 1 (satu) minggu. Selanjutnya SK Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan Penetapan daftar nominatif disiapkan oleh Bupati Kampar dalam waktu 2 (dua) minggu. Kemudian dari daftar nominatif yang telah disiapkan oleh Bupati Kampar, selanjutnya BPN akan melakukan identifikasl dan Inventarisasi. PTPN V me|akukan proses pelepasan aset PTPN V seluas 2.800 Ha untuk masyarakat Desa Senama Nenek, Kecamaxan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Setelah ada proses pelepasan dan daftar nominatif akan ditindaklanjuti dengan pembahasan proses penerbitan sertipikat melalui kegiatan TORA, dalam pemanfaatan tanah menganut manajemen Pola Kemitraan PTPN V. Pembiayaan sertipikasi obyek TORA akan dibahas di Kementerian ATR/BPN atau menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar, Setelah Lebaran akan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kembali terhadap keputusan dan yang telah ditetapkan. ” Ini merupakan hasil pertemuan kita hari ini bersama instansi yang terkait langsung yakni PTPN V, kementerian ATR-BPN dan Pemkab Kampar” Kata Catur Sugeng. Bupati Kampar bersama dengan Tim terus berupaya agar ini dapat segera kita selesaikan. ” Semoga dengan kerja sama antara Pemkab Kampar, PTPN V dan Dirjen Kementerian ATR-BPN persoalan ini dapat segera kita selesaikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten kampar khusus masyarakat Sinama Nenek Tapung Hulu” Kata Bupati Kampar.(Diskominfo Kampar)

Pagaruyung, Tapung; Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama kepala Badan Restorasi Gambut RI Fuad Nazir usai penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok Tani di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyambut Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Fuad, Deputi Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Alu Dohong, Kepala Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Selatan Susilo Indarto, dalam rangka Kerja Peninjauan dan Penempatanan SPK Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 di Halaman Desa Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jumat (5/4) Dukatakan Bupati Kampar, kami sangat senang dengan Badan Restorasi Gambut ini, karena aangasefektisa dalam memberikan solusi terhadap pemanfaatan lahan Gambut yang ada di Kabupaten Kampar “Kata Catur Sugeng. Dulu di Kampar akan membuat kebakaran lahan gambut, namun sejak program ini ada 2 tahun terkahir ini tidak ada lagi kebakaran yang terjadi “Tambahnya lagi. Lahan Gambut yang lebih dari 191 Rinu Ha di kampar dapat diolah dalam memajukan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lahan gambut ini “Tutup Catur. (Diskominfo Kampar)

Tapung – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyambut Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Fuad, Deputi Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Alu Dohong, Kepala Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Susilo Indarto, dalam rangka Kunjungan Kerja Peninjauan dan Penandatanganan SPK Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 di Halaman Balai Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jumat(5/4) Dalam sambutannya Catur menjelaskan di Kabupaten Kampar mempunyai potensi lahan gambut sekitar 191.363 hektar, yang tersebar di beberapa kecamatan Siak Hulu, perhentian raja, Kampar kiri hilir, tambang dan Tapung. Saat ini lahan gambut telah dikelola sebagai lahan kawasan budidaya, baik untuk tanaman pangan, perkebunan maupun hutan tanaman industri. Membentuk masyarakat peduli api, masyarakat siap siaga kebakaran, saat ini pemerintah Kabupaten Kampar “Kami menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui program 3 R Resetting (Pembasahan kembali gambut), Revegetation, Dan Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat” ungkap Catur. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan restorasi melalui pembuatan 100 unit secara swakelola oleh dua kelompok masyarakat dan revitalisasi melalui penanaman dan budidaya nanas. Hal ini akan semakin ditegaskan melalui penandatanganan SPK revitalisasi ini. Keberadaan lahan gambut memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai paru-paru dunia dan pengendalian perubahan iklim, merupakan sumber pangan, memelihara keanekaragaman hayati, sebagai kantong penyimpan air, dan sumber karbon. Sementara itu Kepala Restorasi Gambut RI Nazir Fuad mengungkapkan keseriusan Pemerintah Pusat memperhatikan masyarakat yang tinggal di lahan gambut terlebih dalam pengelolaannya lahan gambut tidaklah semudah lahan lainnya, serta dengan diperhatikan tata kelola lahan gambut yang ada akan memberikan dampak positif terutama pencegahan dari kebakaran lahan akan semakin mudah dikendalikan apabila dikelola dengan baik. “Inilah bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam memperhatikan masyarakat yang hidup dan tinggal dilahan gambut terutama dalam peningkatan tata kelola lahan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekaligus sebagai pencegahan kebakaran lahan gambut karena pengelolaan lahan gambut tidak semudah lahan lainnya” ungkap Fuad Dihadapan Bupati Kampar dan Kepala Restorasi Gambut RI serta masyarakat Desa Pagaruyung dilakukan Penandatanganan SPK Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 yang ditandatangani oleh enam kelompok masyarakat dan diserahkan secara langsung (DiskominfoKampar/DAT)

Bangkinang Kota ; Pemkab Kampar sangat membuka diri terhadap investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Kampar, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada beberapa point yang menjadi perhatian kita bersama SKK Migas diantaranya perusahaan SKK Migas melalui EMP Perwakilan Riau untuk mebentuk dan bermusyawarah dengan seluruh tingkatan mulai dari Kabupaten sampai ke Desa. Berkaitan dengan tenaga kerja kita meminta perbandingan 40 persen dari EMP berbanding 60 tenaga kerja lokal, begitu juga yang berkaitan dengan retribusi daerah dapat melunasi secara periodik dan terpenting adalah pembagian Corporate Sosial Responsiblity (CSR) serta dampak terhadap lingkungan. Demikian hasil pertemuan Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri saat menerima tim dari SKK Migas yang diadakan di lantai III Kantor Bupati Kampar pada hari Selasa, 02/04 yang didampingi Asisten II Serda Kampar Azwan dan Forkopimda Kampar. Semoga rencana pengeboran gas ini dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat maupun Kabupaten Kampar” Pinta Yusri. Bukan saja terkait dengan pengelolaan sumur yang akan di bor terutama PAD Kampar maupun dampak positif kepada masyarakat terutama ekonomi dan perekrutan tenaga kerja” Pinta Yusri lagi. Sementara itu departemen Humas SKK Migas Wilayah Riau Angga Widyawan dalam sambutannya menyampaikan ada 7 sumur gas yang akan kita lakukan pengeboran. Menjelang kegiatan dimulai kami dari SKK Migas yang di lakukan oleh EMP Riau Siap untuk melakukan berkoordinasi dan akan menjaga komitmen yang telah di keluarkan” Kata Angga Hadir pada kesempatan tersebut Kepala OPD yang berkaitan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan dinas Perkebunan serta OPD lainnya, Camat Siak Hulu Fajri, tim dari SKK Migas dan sub kontraktor EMP Mugas Riau (Kominfo Kampar)

Jakarta – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menandatangani naskah kerjasama antara BKSDA Riau dengan pemerintah Kabupaten Kampar, perjanjian ini juga ditandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono serta di saksikan oleh Ir Wiratno Msc selaku Dirjend KSDA. Dalam penandatanganan tersebut Bupati Kampar juga di dampingi Staf Ahli Suharmi, Asisten II Azwan, beberapa kepala OPD terkait seperti DLH Cokro Aminoto, Kadis PUPR Afdal, Kadis Pariwisata Zulia Dharma, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, Kabag Kerjasama Setda Kampar, Pegiat Alam dan peduli lingkungan kang Rahmat, yang dilaksanakan di ruang Rapat Dirjend KSDA gedung Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada hari Rabu(13/3) Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya memberikan gambaran tentang Kawasan Rimbang Baling yang didalamnya terdapat 9 Desa dalam keadaan terisolir sehingga menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian, pendidikan, akses kesehatan, maka disinilah Pemerintah Kabupaten Kampar melihat harapan masyarakat akan kebutuhan jalur interpretasi yang akan memberikan harapan baru bagi masyarakat disana. “Jalur interpretasi yang menjadi penghubung sembilan desa yang berada di kawasan inti bukit rimbang baling semoga memberikan harapan baru bagi masyarakat disana dan kedepan pengembangan ekowisata alam terbatas disana akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan” ungkap catur Selain itu Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Ir Wiratno, Msc mengatakan Provinsi Riau saat ini memiliki kawasan konservasi satu -satunya yang ada di wilayah Kampar dan alamnya sangat bagus, insfratruktur dasar saat ini menjadi perhatian dikarenakan banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan karena terkendala insfratruktur dan hal ini menjadi perhatian Presiden. “Wisata alam ini sangat perlu untuk dikembangkan yang memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa merusak hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem, banyak wilayah konservasi yang saat ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata ini, rimbang baling harus melihat contoh yang telah ada” ungkap Wiratno Terakhir Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono mengharapkan dengan penandatanganan ini semoga bisa menambah serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup melalui ekowisata dan kearifan lokal yang ada yang menjadi daya tarik tersendiri tanpa perusakan hutan dan lahan konservasi itu sendiri. “Kita secepatnya akan membuat rencana kerja tahunan yang insyaallah tahun ini akan segera jalan dan terealisasi, ini sejarah baru bagi masyarakat kita yang ada dirimbang baling semoga kedepan masyarakat dapat mengembangkan ekowisata dan bersama pemerintah kita bersama menjaga alam disana dari perusakan, agar ruang hidup satwa liar yang ada disana tetap ada dan tidak hanya kita baca di buku” ungkap Suharyono (diskominfoKampar/DAT)

Tanjung Sawit Tapung ; Dengan adanya dukungan dari tokoh dan elemen masyarakat dan di dukung eluruh masyarakat desa insya Allah seluruh program dapat kita capai, oleh sebab itu saya meminta kepada seluruh komponen masyarakat dapat bersatu dalam membangun desa khusunya yangbberkaitan dengan program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Demikian disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati Catur saat Kunjungan Kerja di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung pada hari Selasa 12/03. Kunjungan Kerja yang merupakan kunker hari ke 4 ini Muslimawati mengunjungi 2 Desa Yakni Desa Tanjung Sawit dan Petapahan Jaya, Dalam arahan ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan masyatakat Desa, semua ide dan cita-cita tidak dapat diraih tanpa adanya kesatuan seluruh elemen masyarakat Desa” Kata Muslimati dihadapan pengurus harian PKK Kabupaten diantaranya Wakil Ketua Juli Mastuti, Anggota dan Pengurus Harian PKK Kampar Debi Ricardo dan Kelompok Kerja I PKK Kampar, Ketua TP PKK Kecamatan Tapung Yuni Pratiwi Sari Ardi Mardiansyah dan anggota PKK desa setempat. “Saya berharap 10 Program PKK dari desa dan kabupaten itu harus menyatu saya meminta kepada Masyarakat galakan dasawismanya, dan program pembinaan ibu-ibu desa termasuk usaha masyarakat, jika di desa ini sudah terwujud berarti desa tersebut sudah termasuk maju ini berarti telah adanya singkronisasi dan mencapai terwujudnya tujuan dari PKK yakni kesejahteraan dan keadilan” Tambahnya lagi. “inilah salah tujuan utama kita, semoga Kabupaten Kampar Makin maju dan sejatera” Harap Muslimawati Catur. Sementara itu Kades tanjung sawit Two Bagus Parito Pohan menyatakan kami salaku warga desa Tanjung Sawit kegiatan PKK tahun ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu kami mohon bantuan membina desa kami agar lebih maju lagi Kata Kepala Desa yang menghadirkan seluruh RT dan RW Desa Tanjung Sawit. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya Uli Hadirun yang menyatakan silaturrahmi ini memberikan makna dan manfaat bagi desa kami, semoga pembinaan terus berlanjut sehingga program PKK dapat dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pembinaan keluarga dan ekojomi masyarakat desa” Kata Uli Hadirun. Muslimawati Catur juga berkesempatan melakuakan peninjauan terhadap Posyandu serta peninjauan kegiatan pelayanan kesehatan balita. TP PKK juga menyerahkan sebanyak 50 Batang bibit Matoa dan 50 batang bibit Jeruk Manis untuk masing-masing desa sebagi usaha bagi PKK desa, Semiga ini memberikan hasil” Kata Muslimawati Catur pada saat penyerahan bibit. (Diskominfo Kampar)

BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar diwakili Sekdakab Drs. Yusri MSi, pimpin Rapat Pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir yang tergabung dalam Persatuan Koto Aman (PEKAM), terkait tuntutan masyarakat tentang Permasalahan lahan dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Rapat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kampar ini diadakan Jumat sore (8/3/2019) sekira pukul 15.20 Wib yang digelar di ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar. Hadir dalam rapat ini Kapolsek Tapung Hilir AKP Amru Hutauruk SH yang mewakili Kapolres Kampar, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Kampar H. Aziz serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Ahmad Yuzar MT. Juga hadir Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kampar Ir. H. Bustan, Kekesbangpol Jamilus S. Sos, Kasatpol PP Kab. Kampar Hambali MBA, Kepala Desa Koto Aman Sdr. Syofian dan Perwakilan masyarakat Desa Koto Aman sdr. Irpan, Akmal dan Alfi. Mengawali Rapat ini, Asisten I Drs. Ahmad Yuzar sebagai Pembuka Kata menyampaikan bahwa Rapat pembahasan terkait tuntutan masyarakat Desa Koto Aman ini merupakan tindak lanjut dari rapat beberapa waktu lalu yang diadakan di Kantor BPN Provinsi Riau. Selanjutnya Sambutan dari Sekda Kabupaten Kampar Drs. Yusri, MSi, pada kesempatan ini Sekda Kampar ini menyampaikan bahwa permasalahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL sudah bergulir sejak lama yaitu semenjak Bupati Kampar masih dijabat Drs. Burhanuddin Husin. Lebih lanjut disampaikan bahwa belum lama ini Pemda Kampar bersama Jajaran Polres Kampar dan BPN Kabupaten Kampar telah berupaya menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini dengan melakukan mediasi untuk mencarikan solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini juga ditayangkan untuk dilihat oleh peserta Rapat tentang Peta Kawasan HGU PT. SBAL yang didalamnya termasuk sekitar 700 HA wilayah Desa Koto Aman, dijelaskan bahwa Peta HGU ini dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan dimana Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan untuk merubah HGU tersebut, jelas Sekda. Bila masyarakat merasa Peta kawasan HGU tersebut ada yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan menggugat HGU melalui pengadilan, penyelesaikan Tata Batas Desa dengan menurunkan Tim dari Pemda Kampar atau menuntut ganti rugi dengan melampirkan alas hak atas lahan yang dimiliki masyarakat yang belum diganti rugi. Selanjutnya tanggapan dari Kepala Desa Koto Aman Sdr. Syofian yang menyampaikan bahwa peta HGU PT. SBAL ini tidak sesuai dengan fakta dilapangan, salahsatunya dikarenakan Desa Koto Aman ini baru berdiri tahun 2001 sebagai pemekaran Desa Sekijang, sedangkan peta HGU tersebut sudah dikeluarkan semenjak tahun 1994. Selain itu yang dituntut masyarakat bukan hanya soal HGU, tetapi juga masalah ganti rugi lahan yang tidak sesuai oleh pihak perusahaan, dimana lahan yang diganti rugi oleh PT. SBAL kepada masyarakat Desa Koto Aman hanya seluas 608,5 Ha dari total lahan yang dikuasai seluas 1.500 Ha. Berikutnya tanggapan dari Asisten I Drs. Ahmad Yuzar yang menyampaikan beberapa point, yaitu merekomendasikan untuk dilakukan pertemuan ulang dengan menghadirkan pihak PT. SBAL. Hasil rapat di BPN Provinsi Riau beberapa waktu lalu menyatakan bahwa persoalan HGU PT. SBAL sudah selesai, tetapi apabila ada masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi maka BPN akan merekomendasikan agar PT. SBAL memberikan ganti rugi. Selain itu Pemerintah Daerah juga akan mempercepat proses penyelesaian Tata Batas Desa di sekitar PT. SBAL. Salahsatu perwakilan masyarakat Desa Koto Aman sdr. Irfan menyampaikan bahwa Peta HGU yang ditampilkan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, oleh karena itu masyarakat menuntut HGU ini dibatalkan karena cacat administrasi. Sementara itu Kepala BPN Kab. Kampar sdr. Aziz menyampaikan tanggapannya, yaitu : Menurut penelitian dan pengkajian, bahwa HGU PT. SBAL tidak cacat administrasi, jika ternyata ada lahan masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi maka PT. SBAL wajib memberikan ganti rugi. Namun jika masyarakat menganggap HGU PT. SBAL ini cacat administrasi, maka silahkan mengajukan gugatan uji materi lewat pengadilan, jelasnya. Mengakhiri Rapat ini, Sekda Kampar menyampaikan kesimpulan Rapat, yaitu : 1. Memberikan ruang kepada masyarakat Desa Koto Aman untuk menggugat HGU PT. SBAL sesuai mekanisme yang diatur melalui Undang-undang. 2. Pemerintah Kabupaten Kampar berkewajiban membantu Pemerintah Kecamatan apabila meminta untuk pengecekan atau pengukuran Tata Batas Desa yang terdampak oleh HGU PT. SBAL. 3. Diminta kepada perusahaan agar mangganti rugi jika masih ada lahan masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi. Rapat berakhir pukul 16.15 Wib dan selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan kondusif. (Kominfo Kampar)

Pekanbaru ; Alhamdulillah untuk Kabupaten Kampar saat ini nihil hotspot, namun kita tetap waspada terhadap bencana. Oleh sebab itu, seluruh elemen untuk selalu waspada dan mencegah perusakan hutan dan lahan, seluruh komponen terus bersinergi. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang diwakili oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar M. Yasir saat dibacakan silaturahmi dengan kepala BNPB Letnan Doni Monardo yang dilangsungkan di Balai serindit Gedung Daerah Riau pada hari Senin, 04/03. Yang dihadiri oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edi Natar, Nasution dan para Bupati walikota se-Riau. Tambah M. Yasir usai pertemuan Alhamdulillah Kampar hotspot di Kampar nihil, namun demikian kita tetap waspada dan tetap bersinergi, selalu berkoordinasi dengan seluruh kecamatan, masyarakat peduli api ,. Tim karlahut Kampar, TRC posdalop BPBD kabupaten Kampar tetap melakukan kegiatan rutin melakukan koordinasi dan mengatur kebencanaan atau siaga selalu menghadapi bencana. Untuk sementara kita tidak membuat posko darurat di lapangan yang terkait dengan karlahut, cukup di BPBD saja. Mudah-mudahan harapan kita dapat bertahan dengan kondisi nihil hotspot ini “harap M. Yasir. “Kita selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengantisipasi potensi bencana, Mari kita membebaskan alam, maka alam akan mengizinkan kita” pesan Yasir. Kegiatan ini sekaligus ramah tamah dengan gubernur Riau, Bupati / walikota, Rektor, tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka menentang keselamatan hutan dan lahan di Provinsi Riau Sementara itu kepala BNPB Doni Monardo mengatakan untuk Riau kemarin ada sebanyak 295 hotspot, namun berkat usaha yang gigih saat ini menjadi 2 hotspot yaitu di kabupaten Meranti “Kata Doni Monardo. “jangan biarkan generasi Riau rusak karena bencana yang ada. Karena memunculkan yang sangat merugikan semua pihak, memunculkan yang sangat dirasak1an adalah yang sehat sehingga juga merugi material” tambahnya lagi. Hampir semua sungai sudah tercemar logam berat dan bakteri. Dalam Islam kita beralih ke rahmatan lilalamiin, jaga keseimbangan alam, penggunaan plastik yang berlebihan “tambah Doni Monardo. Kami sangat mendukung Wacana Gubernur Riau untuk mewujudkan Riau hijau, banyak jenis tanaman yang bisa kita tanam kembali dalam mensejahterakan masyarakat Riau. Sementara itu gubernur Riau Syamsuar. M.Si mengatakan sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dan juga meninjau lokasi api pulau rangsang. Kunjungan ini dapat memberikan pencerahan dan menerima arahan dari BNPB bapak Doni Monardo dan seluruh rombongan dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Kedepan kita memiliki mimpi untuk mewujudkan Riau yang hijau se-provinsi Riau. (Diskominfo Kampar)