Bangkinang – Jhoni Warta menarik nafas lega setelah melalui dua jam dia bersama tujuh orang rekan berbincang panjang lebar soal pemerintahan berbasis elektronik dengan tim Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Diskominfo Persandian) Kampar Provinsi Riau, di Bangkinang, ibukota Kabupaten Kampar, Jumat (7/12) .
Jhoni bersama rekannya sengaja datang ke Kampar untuk membahas ilmu komunikasi informatika lantaran mereka adalah panitia khusus Rancang Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan informatika dan komunikasi DPRD Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Alhasil, Kadiskominfo Persandian Kampar, Arizon, Sekretaris Diskominfo Kampar Persandian, Herry Indra Mulya, Kabid Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Publik Salmi Hadi dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Keamanan dan Tata Kelola e-Government Diskominfo Persandian Kampar, Rini Fauziah Nasution, bergantian menjelaskan tentang apa Yang sudah dilakukan oleh Kampar Terkait e-Government.
“Tadinya kami menyangka untuk membangun sistim berbasis elektronik itu mahal, bisa mencapai tenggang miliar. Ternyata enggak ya, ”ujar Jhoni yang ketua Pansus I DPRD Kota Sawahlunto itu.
Kepada rombongan ini Arizon menjelaskan bahwa Diskominfo Kampar tidak membangun pusat data sendiri, tetapi ditumpangkan di Pekanbaru bersama data daerah lain.
“Kalau kita bangun sendiri, biayanya miliaran rupiah lho. Belum lagi pemeliharaan nya. Belum lagi risiko yang harus kita hadapi. Sebab listrik harus stabil dan enggak memungkinkan mati, di luar harus kering dan dingin. Di Kampar itu sangat tidak mungkin karena listrik enggak stabil dan sering mati. Lantaran radikal makanya kita tumpangkan. Selain sangat aman, kami hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp50 juta – Rp 60 juta perbulan. Dengan duit segitu kita sudah terima bersih. Mulai dari perangkat, jaringan internet, listrik, pemeliharaan hingga ke depan, ”Herry menimpali.
Lalu terkait persiapan IT untuk membuat aplikasi, putar Rini Fauziah pula yang menjelaskan. “Kami sudah merekrut 5 orang IT untuk membangun aplikasi itu. Memberi informasi teknis kepada 41 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap OPN sebagai operator, ”katanya.
Belum sepekan rekrutmen dilakukan kata Rini, Inspektorat Kampar sudah minta dibikinkan audit terkait. “Tujuannya cara auditor bisa langsung menengok hasil audit inspektorat. Biar lebih transparan dan simpel lah, ”ujar Rini.
Jhoni mengaku senang atas penjelasan Diskominfo Persandian Kampar itu. “Alhamdulillah, ini menjadi masukan yang sangat penting bagi kami untuk menyusun Ranperda tentang Informatika dan Komunikasi ini,” ujarnya. (Kominfo / Abdul Aziz)