Birokrasi

Bangkinang. Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH menyampaikan Kabupaten Kampar kehilangan Aparatur Sipil Negara yang tidak memilih tugas, sosok amanah dan bertanggung jawab dan berdedikasi yang tinggi , Hal itu disampaikan Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si Ketika memberikan sambutan melepas Jenazah Almarhum Santoso di Rumah Duka Perumahan YLZ Residence pada Ahad (9/5) Sekda Yusri dalam sambutannya melepas jenazah Santoso menyampaikan duka yang mendalam, dimana almarhum yang tutup usia 57 tahun tersebut merupakan aparatur sipil negara yang luar biasa dalam mengemban amanah. Dalam sambutan lainnya Yusri mengungkapkan Almarhum Santoso Ketika bertugas sebagai ketua Posko Covid, sangat aktif dalam mengumpulkan dan bekerja 24 jam mengumpulkan bantuan sembako di Posko Tagana Kampar untuk dibagikan ke masyarakat. “Berat bagi Pemda Kampar, beliau terkadang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri. Kita berdo’a semua semoga almarhum Husnul khatimah dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Semoga allah swt menempatkan kedua Almarhum ditempat yang layak disisinya Amin” ucap Sekda Almarhum H Santoso, M. Pd Staf yang akhir masa hayatnya menjabat Staf Ahli Bupati Kampar sekaligus Mantan Kadis P dan K dan Kasat Pol PP kampar, beliau wafat di RS Arifin Ahmad Pekanbaru Pukul 22.00 wib. Dimana jenazah Almarhum Santoso meninggalkan satu orang isteri dan tiga orang anak tersebut dilepas dan disholatkan di Masjdi Attoyibah Perum Ylz Bangkinang serta dimakamkan di pemakamam umum Workhop Bangkinang.(Diskominfo Kampar)

Mukti Sari, Tapung : Suasana Ramadhan yang merupakan bulan penuh rahmat ini dimanfaatkan Bupati Kampar untuk menjalin dan mempererat silaturrahmi. Semoga jalinan silaturrahmi ini makin mempererat hubungan antar masyarakat dan pemimpin dalam kemajuan pendidikan. Peran pesantren tak dapat kita pungkiri lagi dalam memberikan peningkatan Sumber Daya Manusia Khususnya Kabupaten Kampar yang dikenal dengan negeri serambi Mekkah Riau. Diantara Pondok Pesantren yang dikunjungi Bupati Kampar yakni Pondok PP Daarul Aman Desa Koto Baru Tapung Hilir, Pondok Pesantren di Desa Sumber Makmur Tapung Hilir, Pondok Pesantren Raudlhotu Shalihin Mukti Sari Kecamatan Tapung. Pada kesempatan tersebut Bupati Kampar di dsmpingi Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril yang diterima Ketua PC Ansor Kabupaten Kampar Wahid Arbangi, Ustadz Khalid, Gus Ghofur, disini banyak hal yang di bincangkan dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Kampar khususnya Pendidikan di Pondok Pesantren. Hal tersebut terungkap saat Bupati Kampar mengunjungi Pondok pesantren Rauddlotus Shalihin VII Seruling dan pengurus masjid Baiturrahman Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung, dan beberapa Pondok pesantren di Kecamatan Tapung Hilir pada hari Ahad, 09/05. Selain melakukan silaturrahmi Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto juga berkesempatan melakukan peninjauan terhadap kondisi masjid Baiturrahman yang saat ini dalam pembangunan. “Silaturrahmi ini tentunya akan menguatkan hubungan antar kita, harapan kami tentunya dapat melakukan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat menuju masyarakat yang agamis” Pintar Catur. Sementara itu Gus Ghofur manyatakan ucapan terima kasih kepada Bupati Kampar yang telah mengunjungi Pondok Pesantren Daarul Aman Desa Koto Baru Kecamatan Tapung Hilir, semoga jalinan silaturrahmi ini terus dapat dipererat dalam memajukan pendidikan agama di Kabupaten Kampar” Kata Gus Ghofur Hal senada juga disampaikan saat menjunjungi Desa Mukti Sari Atas kunjungan ini pengurus Pesantren Rauddlotus Shalihin VII Mukti Sari Kecamatan Tapung menyatakan ucapan terima kasih terhadap kunjungan Bupati Kampar, kami berharap ada perhatian kepada kami sehingga pondok pesantren ini terus berkembang dalam menjadikan insan yang berilmu dan bertaqwa. (Diskominfo Kampar)

XIII Koto Kampar : Kabar duka kembali datang, baru saja mengantar Almarhum Santoso keperistrihatan terakhir di Tempat Pemakaman Umum Workshop, Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH bertolak menuju Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar untuk melihat salah satu petugas Posko yang wafat ketika melaksanakan tugas di Posko Terpadu di XIII Koto Kampar. Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si menjenguk langsung jenazah Almarhum M.Yanis yang merupakan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBP) Kabupaten Kampar di Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar, Almarhum tutup usia pada usia 56 tahun ketika bertugas untuk menjaga Pos berbatasan di Kelurahan Batu Bersurat perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. (9/5) Usai menjenguk Jenazah M.Yanis, Sekda Kampar memerintahkan Kepala BNPB Dedi Sambudi untuk mengantar Almarhum M.Yanis untuk diantar kerumah Duka menggunakan Ambulans Kecamatan XIII Koto Kampar di Pekanbaru untuk dilakukan prosesi Pemakaman.(Diskominfo Kampar/Humas Kpr)

Bangkinang Kota – Menindaklanjuti hasil rapat Bupati Kampar bersama FORKOPIMDA Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Daerah Drs.Yusri M.Si langsung melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Gugus Tugas Covid 19, Rakor ini dipusatkan di Aula Kantor Bupati dan diikuti Asisten Bidang Administrasi Setda Kampar Syamsul Bahri, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suhermi, Perwakilan Forkopimda, seluruh Camat dan seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Kampar, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Kamis (6/5) Dalam Rakor tersebut Yusri menghimbau agar semua pihak dapat mengoptimalkan kembali penerapan protokol kesehatan, mengingat sampai saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Riau terus meningkat. Perlu adanya evaluasi dan tindakan nyata dalam penanganan serta antisipasi penyebaran Covid-19. ” Mulai hari ini tanggal 6 Mei Pemkab Kampar beserta TNI, Polri akan memperketat penerapan protokol kesehatan, segala cara akan kita maksimalkan, mulai dari mambangun Posko , Memberlakukan jam Malam, berpatroli langsung, dan Memberi himbauan dengan Mobil keliling.” Ungkap Sekda Sekda menambahkan terkait jam malam, artinya seluruh kegiatan masyarakat nantinya tidak diperbolehkan lagi beraktifitas lagi diluar rumah paling lambat jam 22.00.Wib, sedangkan untuk pemilik usaha, jam 11 malam sudah tidak ada yang buka lagi.” Tegas Yusri Yusri mengatakan jika masyarakat masih ada yang melanggar nantinya maka akan dikenakan sanksi lisan, tertulis, maupun kerja bakti. Pada Rakor ini Sekda Kampar sekaligus membentuk Satuan Tugas penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan, agar penanganan Covid -19 betul betul terlaksana dari tingkat yang terkecil. ( DiskominfoKampar)

Bangkinang Kota – Kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kampar Mulai hari ini telah mulai membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, Ini sesuai dengan telah ditebitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2021 yang mengatur tentang pemberian THR untuk PNS, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan oleh Presiden RI Joko Widodo. Atas telah dikeluarkan PP tersebut Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto menyatakan untuk dapat segera menindaklanjuti melakukan pembayaran THR kepada penerima, dan telah diterbitkan Perbup Nomor 8 tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ke 13 yang bersumber dari APBD Kampar tahun 2021. Bahwa program pemerintah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dimasa pendemi covid-19 yang masih melanda , Demikian dikatakan Catur Sugeng saat dijumpai dibangkinang pada Rabu, 05/05. Alhamdulilah kita telah dapat menyalurkan Pembayaran THR, ini yang pertama untuk Provinsi Riau” Kata Catur. Sementara itu Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten KamparEdward, SE dengan adanya instruksi Bupati Kampar tersebut dan dengan diterbitkan Perbup maka dan tersedianya anggaran untuk tunjangan dan THR, BPKAD siap untuk membayar tunjangan hari Raya kepada seluruh ASN, Pejabat, Pimpinan dan Anggota Dprd dan PPPK di Kabupaten Kampar. Ini bentuk perhatian kepala daerah untuk ASN di Kabupaten Kampar” Kata Edward lagi yang mana berjumlah sebanyak ASN sebanyak 8233 ASN dan 279 orang PPPK Kabupaten Kampar. Adapun komponen yang dibayar berupa Gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan/ Umum/ Fungsional dan Tunjangan pangan dengan besaran dengan total lebih kurang Rp. 39 Miliar “Kata Edward lagi.(DiskominfoKampar)

Pekanbaru – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Kabupaten Kampar kembali berhasil raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2020 dan ini merupakan kelima kalinya WTP diberikan Oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Selasa (4/5). Kepala BPK Provinsi Riau, Widhi Widayat S.E., M.Si. memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yang telah sukses meraih Opini WTP Tahun Anggaran 2020, diharapkan Pemerintah Kabupaten terkait untuk segera mengeluarkan rekomendasi atas tindaklanjut hasil LHP.  “Selambat lambatnya 60 hari, hal ini bertujuan agar menciptakan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel pada kas daerah.” Ujar Widhi. Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, S.H. atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020, sehingga berjasa terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendapatkan Opini WTP 5 kali berturut turut.  “Opini WTP lima tahun berturut- turut merupakan prestasi yang luar biasa, membutuhkan kerja keras dan bukanlah hal mudah, Opini WTP merupakan Predikat terbaik dari hasil Audit Keuangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari kita bersama.” Ungkap Catur Dt Rajo Batuah yang juga didampingi oleh Sekda Kampar. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, S.T. mengatakan hasil pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan stimulus yang lebih baik kedepannya bagi Kabupaten Kampar. Ia mengapresiasi sebesar besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas prestasi yang telah diraih.  “Mempertahankan Opini WTP ini jauh lebih sulit dibandingkan untuk mencapainya seperti semula, dengan Opini WTP kelima kalinya ini merupakan bukti Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki kinerja yang luar biasa, sesuai standar aturan yang berlaku, kedepan semoga hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk kemajuan daerah.”Ungkap Faisal (DiskominfoKampar).

Bangkinang Kota – Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan relawan yang memiliki tingkat semangat dan tingkat resiko kerja yang sangat tinggi, untuk itu dalam setiap menjalankan tugas tagana juga harus bisa menjaga keselamatan diri. Begitu himbauan kepada Tim Tagana yang disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Muhammad saat temu ramah sekaligus perkenalan dengan anggota Tagana Kampar di Sekretriat Posko Tagana Kampar di Bangkinang Kota, senin (13/5/21). Muhammad menjelaskan bahwa Dinas Sosial yang baru dipimpinnya, merupakan Dinas untuk melayani sejuta umat, artinya seluruh persoalan umat manusia ada di Dinas Sosial seperti permasalahan fakir miskin, orang gila, sakit, cacat serta permasalahan lainnya yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, selain Petugas Sosial Tagana Kampar yang saat ini mencapai 70 orang anggota, 150 Petugas SDM PKH, 50 Pekerja Sosial Masyarakat, serta 21 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), disini Tim Tagana merupakan petugas yang harus tanggap terhadap musibah yang terjadi disekitar kita, khususnya di Kabupaten Kampar. Sekali lagi, tugas sosial yang penuh resiko membuat kita harus ekstra hati-hati dalam bekerja, jaga keselamatan diri, jangan sampai kita sebagai relawan ataupun penyelamat malah kita yang dapat musibah saat melakukan penyelamatan.”terang Muhammad. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kampar Herry Indra Mulya, SP bahwa Tagana adalah relawan yang harus memiliki respon cepat terhadap bencana yang ada di sekitar kita, dan di dalam organisasi dengan kerja Tim, kebersamaan merupakan hal yang paling utama harus dibentuk dalam diri, prinsip dan karakter masing-masing anggota Tim. “Selalu jalin komunikasi yang baik sesama anggota, dengan masyarakat serta bentuklah jalinan komunikasi yang baik, dan juga harus dijaga dengan semua perangkat yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kampar.”ungkap Herry”.(DiskominfoKampar).

Kampar Kiri – Warga kurang mampu yang merupakan anak dari salah seorang Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di bawah Dinas Sosial Kabupaten Kampar, mengalami luka bakar yang cukup serius disekujur tubuhnya akibat tersambar api yang berasal dari percikan korek yang mengenai jerigen bensin, di kamis malam 29 april, dan hanya bagian kakinya yang tidak terbakar pada malam itu,Sabtu(1/5). Korban luka bakar Muhammad Asyari (24) merupakan masyarakat Dusun I Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah dibantu Warga memadamkan api, kemudian korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kampar Kiri, karena peralatan yang tidak memadai, pada hari Jumat 30 April akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) “pertama” yang ada di Pekanbaru, namun malah dirujuk lagi ke RS swasta “kedua” , kemudian di oper lagi ke RS “ketiga”, dimana penolakan – penolakan tersebut membuat korban trauma untuk menjalani pengobatan, belum lagi ibu korban Yuherna (40) mengaku tidak memiliki biaya untuk pengobatan anaknya yang merupakan buruh sawit tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Drs.Muhammad M.Si ketika dikonfirmasi, dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan inisiatif serta usaha dari salah seorang anggotanya yang merupakan pendamping Dinas Sosial di wilayah Kampar Kiri bernama Sri Mahrani dan Juli, yang telah berupaya meyakinkan korban dan pihak keluarga agar mau dibawa berobat, hingga akhirnya kembali di bawa ke RSUD Bangkinang untuk menjalani pengobatan. “Setelah berupaya meyakinkan keluarga dan korban luka bakar, akhirnya anggota kita di wilayah Kampar Kiri yang bernama Sri Mahrani melarikan korban ke RSUD Bangkinang dan saat ini telah di rawat di RSUD Bangkinang selanjutnya akan dilakukan tindakan operasi.”Ungkap Muhammad. Alhamdulillah berkat kepedulian, kerjasama dari berbagai pihak, terutama para pekerja sosial yang ada di bawah jajaran Dinas Sosial sehingga korban telah bisa ditangani dengan baik, Kami mengajak semuanya agar kita bersama-sama untuk mendoakan M. Asyari supaya dapat segera dilakukan tindakan operasi sesegera mungkin, serta lekas sembuh dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ujar Muhammad(DiskominfoKampar)

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH diwakili Asisten Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yuzar mengikuti Rapat Koordinasi terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Video Conference melalui fasilitas Live Streaming Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dan diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Jumat(30/4). Dalam agenda tersebut Kemendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa jika sudah ada tata ruang dan batas, maka tidak menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia, karena saat ini tapak batas daerah merupakan salah satu penghambatnya, kesulitan yang dialami oleh para investor adalah karena kemana mereka membuat izin dan susahnya mendapatkan izin ketika belum adanya kejelasan terkait tapal batas daerah. Sementara itu, Bupati Kampar melalui Asisten I Pemerintahan Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa akan mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat karena Pemkab Kampar memang telah serius melaksanakan hal tersebut, dimana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2021, Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan GRG atau Hak Atas Tanah, yang diatur pada Pasal 5 ayat 1 dan 6. “Pemkab Kampar mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat karena Pemkab Kampar memang telah serius melaksanakan hal tersebut, dimana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2021, Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan GRG atau Hak Atas Tanah.” Ungkap Ahmad Yuzar (DiskominfoKampar).

Jakarta – Batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang sampai saat ini belum tuntas, penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Demikian hasil rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka klarifikasi peta batas Daerah Wilayah I yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di ruang rapat Lagoon I Hotel Best Western Kemayoran Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat itu dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Rokan Hulu, Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Biro Hukum Setjen Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Keputusan rapat itu tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 13/BAD I/III/2021. Ada dua hasil kesepakatan tersebut. Pertama, Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu telah memaparkan kondisi riil wilayah di lapangan pada sub segmen batas yang tidak disepakati, namun belum tercapai kesepakatan. Kedua, Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sepakat menyerahkan penegasan Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau kepada Tim PBD (Penetapan Batas Daerah) pusat yang selanjutnya, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Berita acara ini ditanda tangani oleh Bupati Kampar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, Bupati Rohul H. Sukiman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau H. Sudarman, SH, MH, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sugiarto, SE, M.Si dan perwakilan peserta rapat lainnya. Tercatat ada 16 orang pejabat/perwakilan peserta yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. Azwan, M.Si yang juga tim penyelesaian tapal batas Kabupaten Kampar, Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Kampar Refizal, SSTP, Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar, Sutrilwan, SH, MH, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kampar Zaki Helmi, ST MEng, Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kampar Tangkas, MH. Sebelum penandatanganan berita acara kesepakatan, masing-masing pihak baik Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan ekpose tentang batas daerah antar Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Asisten Pemerintah dan Kesra Setdakab Kampar Ahmad Yuzar mewakili Bupati Kampar menyampaikan bagaimana batas Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menurut pandangan Pemerintah Kabupaten Kampar dan bagaimana proses penyelesaian batas kedua daerah sampai saat ini. Menurutnya, Salah satu sub segmen yaitu status lima desa, Desa Muara Intan, Rimbo Jaya, Rimba Makmur, Intan Jaya dan Tanah Datar, sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kampar. Pihak Rokan Hulu juga menyampaikan batas daerah menurut versi mereka. Pemerintah Provinsi Riau seperti yang disampaikan Kabiro Pemerintahan dan Otda Sudarman sudah melakukan upaya-upaya penyelesaian batas kedua daerah. Mengingat belum adanya titik temu dalam rapat tersebut maka disepakati penyelesaian batas daerah ini di serahkan ke pemerintah pusat. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. Azwan, MSi menyampaikan bahwa, Batas yang sudah diajukan oleh Pemkab Kampar sudah memenuhi unsur-unsur teknis, termasuk didalamnya aspek RTRW mulai dari RTRW Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994. Kemudian kata Azwan, aspek pelayanan pembangunan secara faktual pemkab Kampar sudah dan sedang melakukan pembangunan baik infrastruktur ataupun pelayanan dasar. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sugiarto, SE, M.Si menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu akan dipertimbangkan. “Kita akan buat kajian dengan melihat dokumen sesuai aturan, dan kita akan cek lapangan terakhir dengan mengecek titik koordinat. Kami memahami apa yang bapak-bapak sampaikan sesuai versi bapak,” ujarnya. Namun demikian katanya, pemerintah pusat akan memutuskann batas ini. “Apa yang kita putuskan nantinya hendaknya Bapak terima,” ujarnya.