Supardi

Medan,-Pj. Ketua TP-PKK Hj. Deswita Kamsol menghadiri acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 di lapangan Merdeka Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kamis, (7/7) kemarin. Dalam hal ini turut hadir Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo, Ibu Hj. Iriana Joko Widodo, Gubernur Sumatra Utara H. Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E, M.M, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Drs. Edi Afrizal.M.Si . Dalam keterangannya usai mengikuti Upacara Hari Keluarga Nasional ke-29, Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kampar mengajak masyarakat Kabupaten Kampar untuk menurunkan angka Staunting dari 25,7 persen menjadi 14 persen. Ia menambahkan penurunan angka Stunting di Kabupaten Kampar dapat dilakukan menjadi 14% tentunya dengan instruksi Presiden Republik Indonesia yang diperkuat. Deswita menambahkan, agar kita bentuk bersama-sama 497 tim di Desa untuk dapat mencegah stunting tersebut, tentunya dengan tim PKK dan Satgas Stunting, Pemerintah Kabupaten Kampar serta stake holder, kita dapat turunkan sesuai dengan target yang diminta” Kata Deswita Kamsol. Sementara itu Presiden Republik indonesia Ir. Joko Widodo dalam Pidatonya menyampaikan bahwa dunia pada saat ini mengalami krisis bahan bakar, harga bahan bakar minyak naik sehingga berimbas kepada tingkat ekonomi dunia,  Sementara Indonesia, kata Jokowi bisa bertahan tidak menaikkan harga pangan dan energi. “Kalau anaknya stunting, kurang gizi bagaimana mau bersaing di tingkat internasional. Saya ingin pada 2024 angka stunting nasional harus turun menjadi 14 persen saja. Data 2021 stunting sudah di angka 24,4 persen. Pada 2014 saat saya masuk angka stunting 37 persen. Jadi penurunannya tinggi, dan pada 2024 harus bisa 14 persen,” kata Jokowi.(Diskominfo Kampar /prot-dokpim)

Jakarta : Usai melakukan kunjungan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Penjabat Bupati Kampar langsung melakukan kunjungan ke Kemnetetian desa Tertinggal, kunjungan ini berkaitan dengan pembangunan Perempuan dan perlindungan anak di desa – desa yang tertinggal di Kampar, khususnya di desa yang berada dikawasan hutan maupun desa – desa tertinggal lainnya yang sangat perlu perhatian dari pemerintah, khusus Kementerian Desa Tertinggal kami mohon agar dapat melaksanakan program di desa – desa yang sangat terisolir. Kami sangat merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, karena berada di hutan kawasan, semua terbatas. Untuk bertani saja masyarakat susah apalagi membuka lahan mereka takut karena ini merupakan kawasan Hutan pembanguna desa terisolir Ini juga sesuai dengan amanah Gubernur Riau yang merupakan prioritas kami selaku Penjabat Bupati Kampar. Kunjungan Pj Bupati Kampar ke Kementerian Desa Tertinggal langsung disambut oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito S.Sos MH, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Nursaid, S.Sos., M.M di Gedung Dirjen pembagunan sarana dan prasaran desa Kementerian Desa Tertinggal di Jakarta, Jum’at, 08/07. Ikut mendampingi kunjungan kerja ini Kepala Dinas Pememwrintahan dan Desa Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, Camat Kampar Kiri Hulu Firdaus, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP, mewakili Kepala DPPKBP3A Satiti Rahayu, Ibrahim Kabid di Dinas Pemerintahan dan Desa. Dikatakan Kamsol bahwa desa seperti ini tidak hanya ada di Kampar dan Riau saja namun juga ada tersebar di Indonesia, sebanyak 24 Desa ada didalam kawasan hutan yang berada pada jalur Kuning, Jalur Tengah dan Jalur Kiri, khusus sembilan desa yang berada di jalur Kiri di Kampar Kiri Hulu kami minta perhatian khusus dari Kementerian PDT dan Kampar telah melakukan berbagai hal yang bekerjasama dengan lintas Kementerian diantaranya pembangunan jalan interpretasi, pembangunan jembatan penghubung, pembangunan jaringan listrik dan pembangunan telekomunikasi, namun ini belum berjalan maksimal dan sebagian terhenti akibat adanya pendemi Covid-19, Namun ini akan kami tindak lanjuti lagi ” Kata Kamsol. Penanganan ini boleh dibilang lambat, sehingga dengan adanya program ini merupakan bentuk hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, telah berpuluh – puluh tahun mereka merasakan, bahkan mereka bilang kami belum merdeka” Tambah Kamsol lagi. Perlu kombinasi dengan lintas Kementerian, seperti Kementerian PDT, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo kami juga telah melakukan apa yang dapat kami lakukan disini (Desa terisolir) melalui apbd Kampar , ” Ujar Kamsol. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT,  dalam sambutan menyampikan selamat datang di Kementerian PDT RI, siap mensupport terhadap proposal yang dibawa oleh Pj Bupati kampar ini dalam pembangunan di desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu , kami siap menyesuaikan dengan program pemerintah Kabupaten Kampar dengan program Kementerian Desa Tertinggal ” Kata Rachmawati Handayani. Ada master plan pembangunan terhadap pengembangan desa seperti ini, program bersama dengan NGO atau dengan desa – desa yang ada di sekitar, kami siap menyesuaikan” Imbuhnya lagi. Untuk itu kita akan bentuk tim terpadu terkait dengan persoalan yang jarang seperti ini ” Katanya lagi. Mana yang ada di anggaran kami, kami siap melaksnakan di Kampar, namun yang berkaitan dengan Kementerian lain diharapkan dapat mensingkronkan lagi” Kata Rachmawati Handayani. Terakhir Kamsol menyampikan ucapan terima kasih semoga pertemuan ini dapat segera kita realisasikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap nasib masyarakat yang telah puluhan tahun berada di dalam terisolir ” Tutup Kamsol (Diskominfo Kampar)

Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kampar atas komitmen Pemerintah dalam pembangunan perempuan dan Perlindungan terhadap anak, pembangunan ini hingga ke Desa – desa. Dari Segi pendidikan dan pembangunan Manusia Kampar terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas hidup maupun mengurangi angka kamiskinan dan angka putus sekolah, walau ada beberapa desa di Kampar yang saat ini masih berada dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, ini salah satu kendala dalam pembangunan baik ekonomi, pendidikan maupun infrastruktur. Namun kita trerus berupaya membuka keterisolasian daerah dengan pembangunan jalan interpretasi, jaringan listrik. Kami sangat mengapresiasi Pemkab Kampar dalam upaya dan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan, Infrastruktur, Ekonomi dan Kesehatan. Hal tersebut dikatakan oleh Titi Eko Rahayu, SE, MAP Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI  saat menerima Kunjungan Penjabat Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM di Kantor Kementerian Pbwedayaan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta, Jum’at, 08/07. Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Kampar Dr. Kamsol MM menyampikan kondisi terkini dalam pembangunan perempuan dan perlindungan terhadap anak begitu juga permasalahannya yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kami mengapresiasikan kabupaten kampar dengan membawa pembangun ke tingkat desa dan tingkat kelurahan , wilayah itu yang harusnya kita sentuh karna desa memiliki potensi sumberdaya yang besar, juga memiliki sumber daya yang partisipasi masyarakat di tingkat desa jauh lebih besar dan lebih mempunyai nuansa dan kekhasan ” Kata Titi Eko Rahayu yang didampingi oleh Sri Prihantini lestari WIjayanti Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kementrian PPPA, Nanang Aminudin Rachman, S.Sos, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan khusus anak kementrian PPPA. Perempuan dan anak itu termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi, padahal potensinya luar biasa ketika perempuan dan anak ini diberikan kesempatan untuk pertartisipasi untuk maju” Kata Titi Eko Rahayu. Dikatakan Titi Eko Rahayu bahwa terhadap komitmen Pj Bupati Kampar dalam pembangunan anak dan perempuan sampai ke Desa kami tidak mempunyai kewenangan di tingkat desa tentunya kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang memiliki wilayah sampai ke tingkat desa khususnya kementrian desa untuk dapat melakukan MOU dengan Kementerian Desa. Kerja sama mengembangkan desa ramah perempuan dan anak itu menjadi titik awal membawa pembangunan kebutuhan semua kelompok masyarakat” Kata Titi Eko Rahayu. Sekali lagi kami mengapresiasi atas komitmen kabupaten kampar dalam pembangunan anak komitmen untuk pembedayaan perempuan , dan juga kami mengapresiasi bapak bupati karna dari catatan kami kampar menjadi satu dari 216 Kabupaten yang menerima DAK Non fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, Kampar memiliki Adminitrasi tertinggi yang merupakan hasil dari kementrian keuangan” Titi Eko Rahayu Sebelumnya pj bupati kampar Dr.Kamsol.MM menyampaikan ekspose menyampaikan mengenai masalah langkah strategis terhadap arah kebijakan nasional, kami terus akan berkoordinasi dengan beberapa kementrian sehingga program yg ada di daerah sejalan dengan program yg ada di Kementrian sehingga target yang di capai Kementerian bisa kita suport dengan kinerja kabupaten kota” Kata Kamsol yang pada kesempatan tersebut didampingi olehKepala Dinas Pemerintahan Dan Desa Kabupaten Kampar Loekmansyah Badoe,Kadis komimfo  dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP,  Kepala Dinas PPKBP3A yang diwakiliKabid Perlindungan Anak Satiti Rahayu ,SKM,MKM. Masalah perempuan dan anak yang ada di kabupaten kampar saat ini kita memberikan adukasi kepada anak untuk sekolah, paling tidak Kampar harus masuk pada tingkat belajar 12 Tahun” Tambah Kamsol lagi. Di kampar ada Tiga filosopi di Kabupaten Kampar yang dipegang erat dan menjadi dasar pembangunan yakni Tali bapilin tigo, tigo tungku sajoangan artinya ada sinergitas Pemeeintah, Ninik Mamak dan tokoh adat  alim ulama. Kampar juga sangat dikenal dengan sebagai serambi mekkah Provinsi Riau ini tak terlepas dari pendidikan dan masyrakat yang religius, mayoritas pendidikan agama. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong pemberian insentif kepada guru PDTA dan karna pendidikan Agama yang kuat sehingga anak-anak di kabupaten kampar tidak terpengaruh dengan hal – hal nrgative dan lingkungan yang tidak sehat karena telah di dasari dengan pendidikan agama yang kuat” Tambah Kamsol lagi. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Kampar sampai dengan bulan Juli 2022. Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri M.Si pimpin Rapat Evakuasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan tahun 2022 di ruang rapat Kantor Bappeda Kampar di Bangkinang Kota, jum’at (8/7/2022). Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai realisasi keuangan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022. Dimana pada APBD Kampar  tahun 2022 dengan pagu anggaran lebih kurang Rp 2, 468 trilun dengan realisasi sampai juli 2022 hanya baru sampai sebesar 29,43% atau Rp 725,499 miliar. Sedangkan DAK dalam DAK Fisik sebesar Rp 133,338 miliar, dengan KKPN telah disalurkan DAK Fisik sampai juli 2022 sebesar 9,62% atau Rp 12,878 miliar. Dengan realisasi fisik dan realisasi keungan sampai Juli 2022 masih Rp 0,-. Sementara DAK Non Fisik dengan pagu Rp 351,221 miliar, dengan KPKN telah disalurkan sampai juli 2022 sebesar Rp 198,462 miliar atau (56,51 %). Kemudian terkait dana Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 215,759 miliar, telah disalurkan KPKN sampai Juli 2022 sebesar Rp 97,838 (45,03 %), dan dengan realisasi pembangunan sebesar Rp 97,838 miliar (45.03%). Dengan demikian, kepada setiap OPD yang persentase capaian realisasi program dan kegiatan baik fisik maupun keuangannya masih rendah, di instruksikan agar segera melakukan upaya-upaya percepatan, sehingga realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Diskominfo/mzk)..

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kampar membahas draft Momerandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) Jalan Universitas Indonesia Salemba No. 4 Senen Jakarta Pusat, Jum’at 08 Juli 2022. Pj Bupati Bupati Kampar DR. H. Kamsol, MM yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi dan Umum Ir. Azwan, M.Si didampingi Kepala Bagian Kerjasama Setda Zaki Helmi, ST, M.Eng dan Kepala Bagian Hukum Setda Khairuman SH. Pertemuan ini membahas Penguatan Pembangunan Daerah melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun ruang lingkupnya meliputi Bidang perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengabdian Masyarakat serta Bidang-bidang lain yang telah disepakati Para Pihak. Plt Direktur LPTUI Ovila N Setiawan didampingi oleh peneliti LPTUI Bob Randilawe, Pande K Trimayuni beserta perwakilan Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Bagian Keuangan LPTUI menyambut baik kedatangan perwakilan Pemkab Kampar dan rencana kerjasama yang akan dilaksanakan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor UI Bidang Kerjasama terkait point point MoU yang telah disepakati para pihak antara Rektor UI dengan Pj Bupati Kampar. “Papar Setiawan” Sementara itu Azwan menyampaikan bahwa Nota Kesepatan yang dibahas langsung dengan berbagai unsur dari LPTUI. secara umum telah disepakati pasal per pasal dan akan disampaikan ke pimpinan masing-masing dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan penandatangan bersama.(Diskominfo/JJ)

Jakarta, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) lakukan Rapat Koordinasi bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi Republik (Marves) Republik Indonesia Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. dan Ketua BPKP RI  Muhammad Yusuf Ateh, AK, M. B. A, CSFA, CGCAE di Puri Agung Grand Sahid Hotel Sahid Jaya Jakarta. Kamis, 7/7/2022 Ketua Umum AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah) didampingi Sekretaris Jendral AKPSI Dr. H Kamsol MM (Bupati Kampar, Provinsi Riau) dan Direktur Eksekutif Asri Anas mengajukan penerbitan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Persawitan Kepada Pemerintah. 13 Pengajuan regulasi peraturan perundang-undangan Persawitan yang diajukan diantaranya, Meminta kepada Menteri Pertanian untuk melakukan revisi peraturan menteri pertanian tentang pedoman penetapan tandan buah segar TBS Kelapa sawit produk perkebunan dengan memasukkan komponen cangkang dan kernel dalam standar penghitungan buah segar, meminta kepada Pemerintah pusat memasukkan dalam priotnas (prioritas nasional), prioritas 2023 undang-undang kelapa sawit perkelapa sawitan yang mengatur terkait tata kelola sawit nasional, pembentukan badan pengelola pelaksana kelapa sawit mengatur tata kelola sawit dari hulu sampai ke hilir serta kewenangan pengawasan dan retribusi dan AKPSI siap menyusun draf awal untuk disyahkan menjadi oleh Pemerintah. Selanjutnya AKPSI juga meminta Pemerintah untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh perusahaan besar kelapa sawit untuk membuka akses cabang dan legalitas perizin perusahaan kepada kepala daerah penghasil sawit. Selanjutnya Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut retribusi pada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. AKPSI memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah bisa melakukan pemungutan Rp 25 perkilogram (kg) pada tiap TBS yang ada di daerahnya.Rekomendasi ini pun sudah diberikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.“Kami sudah meminta pada pemerintah pusat agar daerah kabupaten masing-masing diberi kewenangan untuk memungut Rp 25 per kg dari harga TBS. Untuk meningkatkan keadilan di kabupaten masing-masing,” ujar Yulhaidir dalam acara Rapat Koordinasi AKPSI di Grand Sahid Jaya.Yulhaidir mengatakan jumlah pungutan sebesar Rp.25 per kg dilakukan agar bisa menimbulkan keseimbangan antara kepentingan negara, investasi, dan masyarakat. Pungutan yang masuk akan diberikan daerah untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.“Kami meminta agar ada keseimbangan, Kepentingan negara, investasi, dan masyarakat, Agar roda ekonomi berjalan baik, Kita kan minimal Rp 25 per kg dan kami rasa sudah mencukupi, sudah ada rasa adil di hati kami, ” jelas Yulhaidir AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isupertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit. Sementara itu Luhut dalam arahannya mengatakan saat ini kita jangan membicarakan perbedaan, namun kita harus bersama-sama memperjuangkannya, inilah gunanya Pemerintah melakukan mengaudit seluruh persawitan melalui BPKP RI. Luhut juga menyampaikan kondisi keuangan dunia juga masalah ketidakstabilan kondisi ekonomi ini mempengaruhi sekali dan ditambahkan ada lagi Eropa mengeluarkan sun flower,  ini sangat berpengaruh dengan sistem.“Karena dia lama tidak bisa ekspor dipotong pajaknya harga menjadi turun harga minyak sawit kita juga menjadi turun jadi kalo harga minyak sawit kita menjadi turun kan akhirnya cpo juga turun produksi perusahaan juga menurun jadi tentu perusahaan akan mengupayakan dulu memaksimalkan hasil CPO hasil sawit yang ada di kebun mereka, sehingga yang Swadaya dan plasma menjadi menjadi repot, dan kadang kadang memaksakan diri menjual dengan harga yang berapa aja, daripada tak terjual sama sekali.”ujar Luhut Sementara itu Bupati Kampar usai acara mengatakan tadi sudah disampaikan oleh kepala BPKP, Mereka sedang melakukan audit secara keseluruhan dari  hulu sampai hilir, dan bagaimana kondisi perkebunan sawit juga hilirisasi daripada Sawit itu sendiri Kamsol menjelaskan ini akan memberikan dampak yang begitu besar bagi pemerintah maupun bagi kita di daerah sebabnya dari hasil audit ini, kita lebih tahu dan jelas berapa sebenarnya luas kebun yang ada apa sebenarnya begitu juga nilai produksinya karena inilah sebagai bahan bagi pemerintah nanti, Kamsol juga memaparkan dengan adanya undang undang nomor satu 2022 tentang pembagian hasil kita berharap ada turunan PPnya .“seperti yang saya sampaikan tadi sebagai permintaan oleh asosiasi di PP itu yang akan mengatur pola pembagian, pola pembagian Dwh dari hasil sawit jadi pembagian dewek DBH itu kan sangat tergantung dari kondisi data yang ada kalau sekarang ini kan data serba nggak jelas, data dari Kabupaten berbeda dari kehutanan berbeda dari agraria juga berbeda dari perkebunan juga berbeda.”Ujar KamsolKamsol melanjutkan kalau data dari perkebunan saya yakin kawasan kita nggak masuk, karena hanya masuk kawasan kawasan perkebunan.“Mungkin dalam kawasan hutan tak terhitung kan banyak kebun kebun Swadaya yang berada di kawasan hutan apalagi juga kebun kebun HG U juga ada dan belum dalam proses jadi itu tidak tersinkronisasi dengan baik.”Kata Kamsol lagiKamsol juga menegaskan kalau data sudah tersinkronisasi dengan baik jadi jelas pemerintah menghitung berapa besar yang akan dibagi kepada masing masing daerah.Menteri Marves juga berharap nantinya ada Peningkatan produktif intensitas daripada sawit kita karena nilai biaya produksinya juga bagus, bibitnya bagus, pokoknya bagus dan ini menjadi komoditas utama misalnya sekarang kita baru 5 ton per hektar bisa menjadi 10 tahun itu tergantung tanah bibit. Kamsol juga mengatakan pemerintah harus menggalakkan itu semua untuk jadi  komoditas, jadi nanti sawit ini tidak lagi sebagai kebutuhan untuk pangan tapi untuk kebutuhan biodiesel apalagi dengan peningkatan dari B 20 menjadi B 30 selanjutnya menjadi B 40.Dengan demikian kebutuhan sawit akan tinggi dan pengaruh daripada harga sawit yang turun saat ini. tapi ini insya Allah tidak akan lama, jadi ke pasar akan kembali normal karena apa sebabnya karena mungkin pengaruh dari kemarin kita stop ekspor, akhirnya dengan stop ekspor harga minyak menjadi turun dan sekarang ini makin turun lagi,  bahkan penyumbang penurunan inflasi itu dari minyak goreng.Mudah-mudahan dengan upaya kiat saat ini  pasar akan beraktif kembali, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan asosiasi ini kita tetap mendorong pemerintah pertama untuk menyusun tata kelola per Sawitan, mendukung pemerintah untuk mendirikan suatu badan yang khusus penanganan sawit sehinga memberi kepastian kepada investasi juga kepada pemerintah dan masyarakat supaya semuanya seimbang di dalam hal tata kelola perkebunan itu sendiri.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota : Setelah kemarin dilakukan pembukaan Training Center 05 Juli 2022 oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, maka untuk hari ini kita akan jeda karena memasuki hari Hari Raya Iedul Adha 1443 H dan akan kita lanjutkan TC ini kembali usai Iedul Adha 1443 H pada tanggal 13 Juli 2022 hingga 19 Juli 2022. Demikian dikatakan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kampar H. Yurmailis Saruji SE saat memberikan arahan pada penutupan sementara Training Center Kafilah MTQ ke 40 provinsi Riau di Rokan Hilir yang diadakan di Hotel Bangkinang Baru, Bangkinang Kota. Kamis, 07/07. Hadir pada kesempatan tersebut Kabag Kesra Setda Kampar yang diwakili Muhammad Syarif, dan peserta Training Center Kafilah MTQ Kabupaten Kampar. Dikatakan Yurmailis Bahwa hari ini memasuki masa off atau jeda pelaksanaan TC kafilah kab Kampar dalam rangka memasuki rangkaian Idul adha 1443 H” Kata Yurmailis. Ditambahkan Yurmailis istirahat ini kita berikan selama selama lima hari Insya Allah masuk TC lagi pemusatan latihan tanggal 13 s/d 19 Juli 2022 ditempat yang sama hotel Bangkinang Baru” Kata Yurmailis. Pada kesempatan tersebut Ketua LPTQ Kampar tersebut memberi pembekalan secara umum kepada kafilah yang pulang ke rumah masing-masing. Dikatakan Yurmailis dimasa jeda selama lima hari ini intinya hal hal yang mengurangi persiapan mental dan fisik untuk di off kan saja untuk sementara waktu. Jaga makanan yang dikonsumsi seperti mengkonsumsi daging secara berlebihan, memperbanyak makan buah buahan, intinya jaga kesehatan yang baik dan benar” Tambah Yurmailis. Selanjutnya Ketua lptq juga menasehati jaga sikap religius dan tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Jurus ini penting dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT. Kita yang telah diamanahkan oleh masyarakat Kampar menjadi pilihan sebagai kafilah MTQ Kabupaten Kampar, maka mari kita jadikan TC ini efektif secara formal untuk pemantapan, namun lebih efektif lagi kita mengoptimalkan waktu yang ada diluar kegiatan formal ini” Pintanya lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemusatan latihan bagi kafilah MTQ kab Kampar dibuka resmi oleh Pj Bupati kampar DR. H. Kamsol, MM pada tanggal 5 Juli 2022 dihotel Bangkinang baru pemusatan latihan ini berlangsung dari tanggal 4 s/d 7 Juli dan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 s/d 19 Juli 2022. (Diskominfo Kampar)

Jakarta – Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menjajaki Momerandum of Understanding (MoU) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung BPPT II  lantai 24 Jl M.H. Thamrin  No. 08 Jakarta Pusat. Kamis 07 Juli 2022. Adapun MOU ini membahas terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, penerapan Teknologi dan Invensi serta Inovasi yang terintegrasi antara Pemkab Kampar dengan BRIN. Pj Bupati Kampar dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Kampar Ir. Azwan, M.Si, Kepala Bagian Kerjasama Zaki Helmi, ST, M.Eng, Kepala Bagian Hukum Khairuman, SH serta Sekretaris Diskominfo dan Persandian Ade Syaputra, SE, M.Si Sementara itu Dr. Agus Widodo Plt Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah didampingiAnissa Anwar. M. Koordinator Kerjasama dalam Negeri Biro Hukum dan Kerja sama BRIN beserta staf menyampaikan arahan agar Pemda Kampar segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).Hal ini dimaksudkan supaya apa yang telah direncanakan sesuai Tugas,Pokok dan Fungsi organisasi. Azwan juga menyampaikan bahwa Nota Kesepatan yang dibahas langsung dengan berbagai unsur dari BRIN secara umum telah disepakati pasal per pasal dan akan disampaikan ke pimpinan masing masing dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan penandatanganan bersama (Diskominfo/JJ)

Makasar, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui beberapa kebijakan kesehatan. Kebijakan tersebut berupa program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di antaranya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kampar yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus lakukan sinergitas dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting secara intensif. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diwakili oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Kampar dr, Zulhendra Das’at via telepon dari lokasi pelaksanaan penyerahan penghargaan tersebut, hotel Gamara Kota Makassar. Kamis, 7/7/2022 “Semua OPD terkait berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting secara intensif sehingga pada penilaian kinerja Stunting, Kabupaten Kampar mendapatkan apresiasi penghargaan juara 2 dari 10 Kabupaten yang mengikuti PK di Provinsi Riau.”ujar Zulhendra Ia menjelaskan, berbagai inovasi dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan Stunting dilakukan termasuk PIS-PK, dan Pemerintah Kabupaten Kampar berhasil meraih penghargaan juara 2. Penghargaan ini diserahkan oleh Kemendagri dan diterima oleh Ketua TPPS Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar. Ia menjelaskan target Kabupaten Kampar dalam penurunan angka Stunting hingga tahun 2023 adalah 18 persen, dan ini harus kita capai. lanjut Zulhendra. Zulhendra berharap kegiatan ini akan terus kita tingkatkan dan sinergitas seluruh OPD terkait akan penurunan angka Stunting akan selalu menjadi prioritas kita karena ini merupakan program nasional. Zulhendra juga memaparkan, PIS-PK telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK. Program ini dilakukan dengan mendatangi langsung ke masyarakat untuk memantau kesehatan masyarakat, termasuk pemantauan gizi masyarakat untuk menurunkan angka stunting oleh petugas Puskesmas. PIS-PK merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Diharapkan gizi masyarakat akan terpantau di seluruh wilayah terutama di daerah dan perbatasan agar penurunan angka stunting bisa tercapai.(Diskominfo Kampar)

Tambang – Setelah lebih kurang lima bulan mengikuti Pendidikan Pelantikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau tepatnya di Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, akhirnya semua dinyatakan lulus dan resmi sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda). Hal tersebut terlihat setelah Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si menyaksikan langsung Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal saat menutup secara resmi Pendidikan,  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Diktukba Polri Gelombang 1 tahun 2022 di Lapangan SPN Polda Riau di Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang, kamis (7/7/2022). Sekda Kampar didampingi Camat Tambang Jamilus usai menyaksikan pengambilan sumpah Bintara tersebut, menyampaikan ucapan selamat kepada siswa dan orang tua yang saat ini telah resmi menjadi seorang Polisi Negara RI dibawah jajaran Polda Riau dengan SK Kapolri Kep.880.VII.2.1.2022. Sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo pada puncak HUT Bhayangkara ke-76 kemaren, Yusri menyampaikan bahwa saat ini seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri termasuk para bintara baru dilantik tadi. Hal ini disebabkan kewenangan polri sangat besar menembus sampai tingkat desa untuk melindungi dan mengayomi rakyat Indonesia. Jadilah polisi yang disukai dan dicintai masyarakat.”harap Yusri”. Sementara itu Kapolda Riau Irjen dalam amanatnya membacakan sambutan Karo SDM Mabes Polri Brigjen Pol Hawari, menyampaikan bahwa, ada lima hal yang harus dijaga dan dijalankan sorang anggota polisi. Pertama terus menigkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, kemudian pegang teguh nilai tribrata atau nama baik polri, senentiasa terus membangun komunikasi santun kepada masyarakat, pemerintah dan jajaran polri sendiri. Kemudian tingkatkan kemampuan ilmu pengetahun dalam pemgembangan diri dan mampu memgikuti perkembangan dunia global, serta  jadilah sosok panutan dan layani masyarakat sepenuh hati. Jangan skiti mastarakat, jangan kecewakan orang tua, dan istutusi Polri.”pinta Iqbal”.(Diskominfo/mzk).