PEKANBARU

Pekanbaru,-Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M, Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi Aset tahun 2022. Rakor tersebut dipimpin Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF. Hariyanto, didampingi Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nur Cahyo, dan Kepala ATR/BPN M. Syahril. Rakor tersebut diikuti seluruh Sekretaris Daerah se-provinsi Riau yang dipusatkan diruang Melati Kantor Gubernur Riau pada Kamis (24/2). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M.Si atas nama Pemerintah Daerah Kabuapten Kampar memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN Kabupaten Kampar yang telah menyelenggarakan kemudahan dalam Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) sehingga penataan barang milik negara tertata pengelolaannya. Pemkab Kampar melalui Bupati Kampar H, Catur Sugeng Susanto, SH, MH terus melakukan penertiban Asset daerah. Selain itu, Yusri juga mengatakan Rakor ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah pusat melalui Komisi Pemebertasan Korupsi (KPK) dalam menata aset milik negara di daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat menjaga serta melindungi aset tersebut. Sementara itu Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nur Cahyo mengatakan, Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah mutlak ada untuk menghindari permasalahan sengketa tanah. Klaim pemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya tidak turun dan justru mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Ditambahkan Arief Nur Cahyo dalam pencatatan aset tanah milik pemda, tentunya mengikuti tertib peraturan pengelolaan aset yang mensyaratkan adanya sertifikat tanah untuk tiap aset tanah yang dicatat dalam buku inventaris pemda. “belum seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten bersertifikat dan hal ini hampir terjadi diseluruh kabupaten/kota. Tanah-tanah yang belum berbukti kepemilikan atas nama Pemkab maupun Provinsi sebagian besar ditemukan pada aset tanah jalan.”ucapnya Ia juga mengatakan ini bisa terjadi karena kebutuhan akses jalan harus segera dipenuhi dengan pembangunan jalan sedangkan proses sertifikasi belum final. Selain itu terjadi juga proses hibah aset tanah yang sertipikatnya belum diserahkan dan/atau belum atas nama Pemerintah Daerah.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanti,SH,MH yang diwakili Sekretaris Daeah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si hadiri langsung Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Diseminisasi MCP 2022 Balrom Hotel Premiere Pekanbaru, rabu (23/2/2022). Membahas program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau, Sekda Kampar dukung Program pencegahan korupsi yang digagas langsung KPK melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP) tersebut. Pemkab Kampar mendukung terhadap program MCP oleh KPK RI ini. Usai Rakor, Yusri menjelaskan bahwa MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Dimana melalui MPC, Pemda Kampar saat ini memiliki capaian MCP tahun 2020 sebesar 71,48 dan tahun 2021 sebesar 71,76   naik beberapa persen. Begitu juga, bahwa nilai MCP tersebut ternyata belum menjadi tolak ukur dari penurunan praktek korupsi. Akan tetapi, KPK dan BPK minta perlu aksi perubahan langsung dari pemerintah, perusahan maupun usaha swasta lainnya. Dengan demikian, KPK, Mendagri dan BPK sat ini terus hadir dalam memberikan pemahaman, bimbingan agar langkah yang dilalui tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal senada juga disampaikan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nur Cahyo mengapresiasi penerapan MCP di Provinsi Riau. Walaupun demikian ia juga bengharap agar MCP ini dapat ditingkatkan untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Pihaknya juga mengatakan, dimana MCP ini adalah sebuah tools dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan juga monitoring serta evaluasi atas program rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Rapat yang diikuti seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Insfektur Se-Provinsi Riau tersebut, Arief juga mengingatkan bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini.( Diskominfo/Mzk).

Pekanbaru : Pemerintah Provinsi Riau menggelar ajang penjaringan pesepak bola Riau yang berasal dari pelajar se Provinsi Riau, ajang yang bernama Balai Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (Blispi) tersebut diikuti oleh Sekolah Sepakbola (SSB) se Provinsi Riau serta dari berbagai sekolah dan perusahaan. Kampar sendiri mengutus dua SSB untuk mengikuti ajang ini yakni SSB Kampar Muda dan SSB Opris Rimbo Panjang pada U-10 dan beberapa tim pada U-12 dan U-14. Ini untuk menjaring bibit – bibit Sepakbola Riau yang akan memperebutkan tiket ke Bandung Jawa Barat untuk tim yang meraih juara I dan Juara II pada tingkatan umur yang di pertandingkan. Demikian dikatakan oleh Edo Prasetyo Sekretaris Panitia Blispi Zona Riau saat di jumpai di Stadion Utama Riau di Pekanbaru, Ahad , 20/02. Pergelaran ini kita gelar selama 10 hari yang dimulai tanggal 19/28 Februari 2022 diikuti oleh 52 Tim dari kategori kelompok Umur U-10, U-12 dan U-14″ Kata Edo Prasetyo. Pemenang juara masing-masing kelompok umur akan di kirim ke Bandung Jawa Barat untuk mengikuti putaran Final tingkat Nasional, pertandingan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan ” Tutup Edo Prasetyo yang didampingi oleh panitia lainnya. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP yang ikut mendampingi tim Kampar U-10 menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melahirkan bibit – bibit pesepak bola Kabupaten Kampar yang banyak memiliki potensi untuk menjadi pemain besar, inilah salah satu Sebagi ajang penyeleksian” Kata Yuricho Efril S.STP yang didampingi oleh pelatih Madi. Untuk Kelompok Umur U-10 Tahun, Setelah melakoni pertandingan sengit yang ditampilkan oleh tim keluar Sebagi juara I Wahana Karsa Swandiri Pekanbaru dan Juara II SSB Bina Bakat Pekanbaru dan Juara III Tiga Naga Pekanbaru, maka untuk kategori U-10 maka Tun yang dikirim ke Bandung Jawa Barat diwakili oleh tim Wahana Karsa Swandiri dan Bina Bakat. Sementara itu untuk kategori U-12 dan U14 masih melakoni pertandingan. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru –  Kunci utama dalam penilaian Ombudsman Indonesia yang dimulai dari  untuk Kampar bisa meraih Penghargaan Standar Kaya Publik Nasional, tergantung pada Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan Publik termasuk Diskominfo. Demikian disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si usai melakukan Konsultasi dan Koordinasi Kepastian Standar Pelayanan Publik di Ombudsman RI Perwakilan Riau Pekanbaru, selasa (15/2/2022). Lebih lanjut Yusri menjelaskan, bahwa dalam mepertahankan Penghargaan nomor satu Layanan Publik se-Indonesia tersebut, semua terfokus yang utama dari tingkat standar layanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Selain empat OPD tersebut, ada juga Dinas dibelakang sebagai penunjang imformasi kepada masyarakat adalah Dinas Komunikasi, Imformatika dan Persandian Kabupaten Kampar yang selalu keras dalam publikasi melalui Website kamparkab.go.id. “Semenjak Kampar ditetapkan sebagai Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten dari 416 Kabupaten se-Indonesia, banyak publik mempertanyakan kenapa Kampar bisa dapat, banyak daerah lain memiliki fasilitas lengkap dalam pelayanan publik”. Namun ternyata, lanjut Yusri bahwa semua itu dinilai Ombudsman mulai dari Ombudsman tingkat provinsi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan dan informasi, baik layanan secara langsung maupun secara online yang sedikit mendapatkan keluhan dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam pelayanan publik dan menjawab tantangan untuk mempertahankan penghargaan ini, Yusri juga menyampaikan bahwa kampar sebelumnnya juga telah melakukan berbagai inovasi seperti Percepatan Administrasi OPD yang tinggi dalam layanan publik, Mendirikan Mal Pelayanan Publik, Peningkatan Pelayanan di RSUD dengan menempatkan di pelayanan orang dari BPJS, Dinas Capil dan Dinaa Sosial serta membuat Anjungan Disdukcapil Mandiri atau (ADM). Dengan perolehan penghargaan ini tentunya kita bukan saja mendapat Penghargaan tapi realisasi pelayanan di masyatakat, Kampar akan dijadikan sebagai daerah rujukan dan contoh bagi Kabupaten /Kota lain, inilah yang kita jaga dan tingkatkan pada semua OPD di lingkup Pemkab Kampar ” Tutup Sekda Kampar. Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Ahmad Fitri dalam laporannya menyampaikan jelas yang utama adalah Dandan Layanan Publik. Dimana dalam hal ini adalah Produk Layanan khususnya layanan administratif baik pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dimulai dari empat tahun sebelumnnya. Untuk diketahui hasil dari penilaian Ombudsman yang menjadikan Kampar peringkat pertama tersebut nilai dari, Adminduk jumlah Produk Layanan (PL) 10 dengan Nilai 99,46, kemudian Dinas Pendidikan PL 10 nilai 100, Dinas Kesehatan PL 10 nilai 98,15, serta Dinas Perizinan PL 31 dengan nilai 99,43. Maka dari 4 OPD tersebut dengan jumlah Produk Layanan 62 meraih Nilai sebesar 397,04 atau 99,26. Untuk itu kedepan Ombusman akan terus mendorong Kepala Daerah bagaimaa melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan yang ada di OPD lain agar dilimpahkan ke DPMPTSP, dan Allhamdulillah itu sudah berjalan di pemda Kampar dan itu erat kaitannya dengan kepatuhan.”terang Ahmad”. Turut hadir mendampingi para Kepada OPD terkait dalam koordinasi tersebut, Staf Ahli Bupati Syamsul Bahri, Kadis Sosial Muhammad,M.Si, Kadis PMPTSP Hambali, Kadis Kominfo Yuricho Efril,S.STP, Kadia Capil Muslim,S.Sos, Kepala BKPSDM Zulfahmi, Kepala Kesbangpol Ahmadi,  Kadis Perhubungan Amin Filda, Plt Kadis Kes Rahmad, Sekretaris Dinas Pendidikan Aidil.(diskominfo/Mzk).

Pekanbaru :  untuk memenuhi kebutuhan Air di Riau Pemerintah Provinsi Riau bersama, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Pekanbaru membangun SPAM lintas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang bersumber dari pemanfaatan Air Sungai Kampar dengan kapasitas 1000 Liter/ Detik yang akan mensuplay Air bersih ke kedua Kabupaten Kota Secara bertahap. Memulai Pembangunan ini pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang, yang didanai SPR Riau bekerja sama dengan PT. PP Konstruksi dan PT. Tirta Kampar, PT Tirta Siak dan Asosiasi Perumahan Nasional (Apernas) Riau. “Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung program pembangunan SPAM dengan kapasitas 1000 liter perdetik ini, tak lain tak bukan untuk kesejahteraan rakyat” Kata Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Setda Kampar Ir. Suhermi yang didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kampar Zamhur, ST.di Pangeran Hotel Pekanbaru, Selasa, 08/02. SPAM yang beroperasi tahun 2022 ini akan melayani Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang, serta 4 Kecamatan di Kota Pekanbaru semoga ini dapat segera di wujudkan dan beroperasi, selain keterlibatan BUMD seperti Tirta Kampar juga serapan tenaga kerja bagi masyatakat setempat ” Kata Suhermi. Sementara itu Gubernur Riau Drs Syamsuar. Msi yang diwakili oleh Plt. Asisten Kesra Setda Riau menyatakan Aryadi Telah banyak Anggran yang yang telah dikeluarkan semoga segera beroperasi secara tekhnis telah dilakukan pemasaran, sosialisasi sehingga dapat menarik konsumen untuk menikmati spam lintas Pekanbaru – Kampar” Kata Aryadi. “Ini bukti bentuk kehadiran kita dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat ” Kata Aryadi. Selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga kita menargetkan dunia usaha, kita melihat bahwa air yang dihasilkan sesuai dengan mutu dari Kementerian Kesehatan yang siap dan layak di minum ” Tambahnya lagi. Senada dengan Gubernur Riau dan Bupati Kampar Direktur SPR Riau Fuadi Noor dan Achmad Sanusi Dirut PT. PP Riau selaku pembangunan menyatakan tekad agar SPAM lintas Kampar ini dapat segera beroperasi untuk 6 Kecamatan di Kota Pekanbaru dan Kampar, produk 1000 ltr/perdetik akan melayani kebutuhan air layak minum untuk masyarakat. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH.MH menghadiri sekaligus sampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Dr. H. Saidul Amin, MA sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024. Pelantikan Dr H Saidul Amin MA resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) masa jabatan 2022-2024 oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof H Lincolin Arsyad, di Auditorium Kampus Utama UMRI, Selasa (8/2/2022). Pelantikan Rektor UMRI 2022-2024 oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1982/KEP/1.0/D/2021 tanggal 31 Desember 2021 lalu. Dalam pelantikan ini juga dilakukan serahterima jabatan dari Rektor UMRI yang lama periode 2018-2022 Dr. H. Mubarak, M.Si kepada Rertor UMRI yang baru dilantik periode 2022-2024 Dr.H.Saidul.MA. Bupati Kampar pada kesempatan itu langsung sampaikan ucapan selamat kepada Saidul Amin sebagai Rektor UMRI yang baru saja dilantik, yang akan mengembankan amanah dalam meningkatkan kualitas, mutu dan Sumberdaya manusia yang unggul di masa masa yang akan datang sehingga apa yang menjadi misi dan visi UMRI yang telah di tetapkan sebelumnya dapat terwujud dengan baik. Sementara itu Rektor UMRI yang baru dilantik Dr. H. Saidul Amin, MA sampaikan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, kepribadian Muhammadiyah, bahkan cita-cita hidup Muhammadiyah, serta perjuangan Muhammadiyah. Ditambahkan Saidul Amin, dirinya akan berpedoman pada aturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan majelis tinggi penelitian dan pengembangan PP Muhammadiyah, dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan serta bertawakal kepada Allah SWT. Selanjutnya, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof H Lincolin Arsyad mengucapkan selamat atas dilantiknya Rektor UMRI yang baru. Ia berharap Saidul Amin dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, sekaligus dilaksanakan Penandatanganan MOU Badan Wakaf Indonesia (BWI) Riau dengan Rektor Umri serta soft launching ruang kelas berbasis wakaf. Turut hadir dalam pelantikan ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI yang juga salah satu dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, Anggota DPR RI, Achmad, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Mantan Rektor UMRI Dr. H. Mubarak, M.Si, serta tamu undangan lainnya (Diskominfo Kampar).

Pekanbaru – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH,MH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yuari,M.Si menekankan agar seluruh Organisasi Peringkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian ditegaskan Sekda Kampar saat menghadiri acara Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2021di Ballrom Hotel Pangenran Pekanbaru, Selasa (8/2/2022). Lebih lanjut Yusri menjelaskan, bahwa dari sebanyak 416 Kabupaten di Indonesia Penghargaan Penganugrahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten se-Indonesia peringkat pertama di raih Kabupaten Kampar. Artinya, Kampar nomor satu pelayanan publik terbaik di Indonesia. Dengan demikian, Yusri menegaskan agar seluruh Dinas atau OPD agar terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkhusus bagi Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil dan RSUD Bangkinang. Kita berharap, tahun 2022 ini penghargaan ini bisa hendaknya kita pertahankan. Untuk itu mohon kerjasama terus guna menjadikan masyarakat aman, nyaman serta puas dengan layanan yang diberikan pemerintah.”tegas Yusri”. Sementara itu Gubernur Riau Drs Syamsuar,M Si yang diwakiki Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Joni Irwan menyampaikan kembali ucapan selamat selamat kepada pemda kampar atas capaian peringatan pertama nasional tersebut. Hal senada juga disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau H Ahmad Fitri menyampaikan selamat atas hasil tersebut fan mesti terus bisa diperjuangkan. Karena Kampar Juara, bukan saja Pemprov Riau yang juga dikenal, melainkan nama baik Ombudsman Perwakilan Riau juga akan disebut. Sebagai lembaga pembinaan dan penilaian terhadap layanan publik, Ombudsman perwakilan riau huga akan terus memberikan dukungan dan motivasi untuk Kabupaten Kampar dan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Riau untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan di daerah masing-masing.”pinta Ahmad”.( Diskominfo/ Mzk).

Pekanbaru : Bupati Kampar menghadiri sekaligus membahas Evaluasi Kinerja dan Bisnis Perusahaan Daerah (PD) Bank Sari Madu tahun 2022 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan pembahasan Kinerja tersebut dipusakan di Ruang Kenamang Kantor OJK Provinsi Riau di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru Riau. (3/2) Hadir dalam pembahasan tersebut diantaranya Otoritas Jasa Keuangan Elfira Azwan, Rio Murphi, Nora Sarbina Sirait,  Direktur PD. Bank Sari Madu, Ersa F Direktur, Sudiarto Bank Sari Madu. Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi mengatakan untuk memberikan keuntungan bagi perbankan khususnya Bank Sari Madu ia berharap adanya efisensi anggaran pengeluaran operasional bank, hal ini harus dilakukan untuk kembali menyehatkan bank tersebut. Selanjutnya Suhermi menyampaikan bahwa PD. Bank Sari Madu harus melakukan perbaikan kinerja, untuk menuju Bank berbasis bisnis langkah tersebut harus dilakukan oleh jajaran manajemen Bank. Suhermi juga mengatakan Sehubungan dengan itu terhadap Bank yang dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Sementara itu perwakilan OJK Elfira Azwan dalam sambutannya mengungkapkan bagi Bank yang masih memiliki prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya Suhermi perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usaha, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru : Bupati Kampar menghadiri sekaligus membahas Evaluasi Kinerja dan Bisnis Perusahaan Daerah (PD) Bank Sari Madu tahun 2022 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan pembahasan Kinerja tersebut dipusakan di Ruang Kenamang Kantor OJK Provinsi Riau di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru Riau. (3/2) Hadir dalam pembahasan tersebut diantaranya Otoritas Jasa Keuangan Elfira Azwan, Rio Murphi, Nora Sarbina Sirait,  Direktur PD. Bank Sari Madu, Ersa F Direktur, Sudiarto Bank Sari Madu. Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi mengatakan untuk memberikan keuntungan bagi perbankan khususnya Bank Sari Madu ia berharap adanya efisensi anggaran pengeluaran operasional bank, hal ini harus dilakukan untuk kembali menyehatkan bank tersebut. Selanjutnya Suhermi menyampaikan bahwa PD. Bank Sari Madu harus melakukan perbaikan kinerja, untuk menuju Bank berbasis bisnis langkah tersebut harus dilakukan oleh jajaran manajemen Bank. Suhermi juga mengatakan Sehubungan dengan itu terhadap Bank yang dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Sementara itu perwakilan OJK Elfira Azwan dalam sambutannya mengungkapkan bagi Bank yang masih memiliki prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya Suhermi perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usaha, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M, Si menghadiri undangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).  Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD-RI mengundang kepala daerah se-provinsi Riau  melakukan dengar pendapat terhadap Badan Akuntabilitas publik dalam rangka ( Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester)  IHPS I tahun 2021 BPK Republik Indonesia bersama Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota. Hadir dalam Rapat dengar pendapat tersebut diantaranya Ketua BAP DPD-RI Edwin Pratama Putra, SH, Dapil Provinsi Riau, Dr. Asyera A. Respati Provinsi NTT, Asep Hidayat dari Provinsi Jawa barat, Alirman Sori dari Provinsi Sumatera Barat, Ikbal Hi Djabid Provinsi Maluku Utara, Ria Mayangsari SH Provinsi Jambi, Gubernur Riau yang diwakili Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Asisten III Bidang Administrasi Umum Azwan, Inspektorat Febrinaldi Tridarmawan, Kepala BKPSDM  Zulfahmi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar Edward dan perwakilan Kepala Daerah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru , Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Siak. Rapat dengar pendapat BAP bersama DPD RI tersebut dipusatkan di Ruang Auditorium Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru (27/1/2022). Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar telah lima kali berturut-turut menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun terkait penemuan di Kampar ditambahkannya dari tahun 2019 hingga 2021 Kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami penurunan temuan dari BPK. Yusri juga menyampaikan, hasil temuan BPKP Riau pada tahun lalu telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah telah mampu memberikan klarifikasi atas temuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Daerah dan Kabupaten Kampar memperoleh opini WTP dari BPKP Riau. Disisi lain, Yusri juga mengatakan ada beberapa hal yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar diantaranya pengawasan Program strategis yang bersifat lintas  dengan Perwakilan BPKP Riau telah melaksanakan pengawasan dengan APIP dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terhadap program strategis dan bersifat lintas sektoral selain pengawasan atas penanganan Covid 19″ Kata Yusri. Sementara itu Ketua BAP DPD-RI Edwin Pratama Putra, SH menyampaikan berdasarakan ketentuan Pasal 121 hutuf a Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib dinyatakan bahwa BAP mempunyai tugas untuk melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi terhadap kerugian Negara. Edwin juga menjelaskan pengawasan Atas Pelaksanaan Undang – Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (Diskominfo Kampar).