NASIONAL

Bangkinang Kota : KPK tahun ini kembali mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan diikuti oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di seluruh Indonesia. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, SPI juga telah menjadi motor penggerak perubahan di berbagai instansi tanah air. Oleh sebab itu ASN agar dapat berpartisipasi dalam mengikuti Survei sangat diharapkan bagi Orgmsiasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagai bentuk komitmen dalam penanggulangan dan pemberantasan Korupsi. Demikian di sampaikan Kepala Dinas Komunilasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril, S. STP di Bangkinang, Selasa, 27/09/2022. Hal ini juga menjadi komitmen Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM,  Sekda Kampar Drs. Yusri M.Si, Kepala Inspektorat Kabupaten Inspektur  Febrinaldi Tridarmawan, S.Stp saat mengikuti sosialisasi bersama Tim KPK Hijau bersama dengan dengan Gubernur Riau dan Forkopimda Riau serta Bupati /Walikota se-Provinsi Riau yang diadakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Terkhusus bagi OPD Pengguna layanan dilingkungan Pemkab Seperti Dinas DukCapil, Disnaker, DPMPTSP, Dinkes dan RSUD Bangkinang Yuricho juga menyampaikan Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK telah memulai SPI pada Juli 2022 yang akan berlangsung hingga September 2022. Seperti tahun sebelumnya, SPI menilai Pemerintah Daerah di 34 Provinsi dan 506 Kabupaten/Kota serta 96 Kementerian/Lembaga. “Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh trading inSurvei akan dilakukan secara self-administered dengan kombinasi antara survei online dan computer assisted personal interview. Namun ada perbedaan di tahun ini, yaitu responden terpilih akan menerima WhatsApp (WA) blast dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke laman spi.kpk.go.id. Responden SPI terdiri dari internal yaitu pegawai di lembaga, eksternal yaitu publik penerima layanan, dan eksper yaitu kalangan ahli” Tambah Yuricho KPK juga menjamin kerahasiaan data pribadi dan jawaban responden sebagaimana diatur di dalam pasal 21 Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang kota – sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 Hal Persetuiuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah, Pj  Bupati Kampar Dr. Kamsol mengikuti secara vidcon yang di laksanakan di Rumah dinas Balai Bupati pagi, Jum’at 23/9/2022 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meluruskan informasi yang beredar ihwal penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian tertanggal 14 September 2022, di mana isu yang berkembang dalam surat tersebut membolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tujuan penerbitan surat edaran tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkapnya dihadapan Pj Bupati Kampar Dr.H Kamsol dan para Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang hadir secara virtual dalam acara Sosialisasi SE Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022, Jumat (23/9). Dirinya menjelaskan bahwa dalam SE tersebut, pemberian kewengangan kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian/pemberhentian sementara/penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi. Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Namun, lanjutnya untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. “Itu semua termaktum di ayat 4a dan 4b dalam surat edaran tersebut,” ujarnya.Ia menjelaskan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut, Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat. Poin kedua, lanjutnya bahwa Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar-daerah (mutasi antar-daerah), maupun antar-instansi (mutasi antar-instansi). Dalam kesempatan itu, Sekjen Suhajar juga menyampaikan pesan dari Mendagri Tito Karnavian kepada para Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah, di mana mereka terpilih tanpa melalui tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga tidak memiliki beban politik. Hal ini dapat membuat mereka bekerja secara netral dan profesional, sehingga tidak terjerat tindak pidana korupsi. “Tetaplah bekerja secara maksimal, diharapkan proses pemerintahan dapat lebih baik dari sebelumnya, setidak-tidaknya, tidak kurang dari sebelumnya,” pungkasnya. Dr.kamsol akan menindak lanjuti hasil vidcon bersama sekjen kemendagri apa yang di sampaikan oleh Dr. Suhajar Diantoro, M.Si bersama OPD yang terkait dan akan melaksanakan Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai arahan kemendagri Yang hadir dalm mengikuti meeting zoom ini Dr. Suhajar Diantoro, M.Si Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negri dan 74 pejabat (Pj) bupati seluruh daerah yang ada di indonesia Hadir juga yang mendapingi Pj bupati kampar dalam zoom meeting di rumah dinas balai bupati febri Naldi, S.Stp, M.Si, kepala Ispektorat Kab.kampar, Ir. Azwan, M.Si Plt BKPSDM Kab. Kampar (Diskominfosandi/CK)

Jakarta – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) siap menjalin kerjasama, dalam membantu peningkatan pembanguan dan kesejahteraan masyarakat Kampar berbasis tekhnologi. Dimana hal tersebut terkemuka saat Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Gembong Primadjaja di Sekretariat Ikatan Alumni ITB Jakarta, kamis (22/9/2022). Pada kesempatan tersebut, Kamsol menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan kerjasama dengan Ikatan Alumni ITB, pertama terkait tata kota Bangkinang yang berbasis atau icon “Kota Serambi Mekah”. Selanjutnya pengembangan berbasis teknologi terkemuka dalam renovasi Islamic Center, serta perencanaan pendirian sebuah Internasional Hafiz Akademi dilingkungan islamic center Bangkinang . Kemudian juga, bagaimana membentuk tekhnologi yang bagus dalam mendorong jaringan irigasi untuk kelancaran sektor pertanian. Dimana dalam sistem penanaman sebelumnya, kita telah melakukan dengan teknologi Intensifikasi Padi Aerod Terkendali Berbasis Organik (IPAD-BO). Terakhir, Kamsol menyampaikan juga dalam mendorong pengebangan teknologi UMKM bagaimana dengan cara cepat dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19. Sementara Gembong Primadjajaselaku Ketua Alumni Institut Teknologi Bandung tersebut, menyampaikan komitmennya bersama tim kedepan akan memberikan apa yang terbaik untuk kabupaten kampar. Dengan silaturahmi, serta komunikasi yang baik pasti ada cara dan trobosan yang bisa dilakukan secara bersama, untuk kemajuan kabupaten kampar beberpa tahun kedepan. kata.”Alumni Teknik Mesin ITB tersebut”  (Diskominfo Kampar /Mzk).

Jakarta – Sebagai upaya pengembangan promosi secara digital UMKM Kabupaten Kampar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Koperasi Syari’ah Digital UMKM Desa Kreatif Kabupaten Kampar (Kopsyah Dektif) melakukan MoU atau Kesepakatan Bersama dengan PT. Mitra Andalan Semeru Indonesia. MoU yang ditandatangai oleh Ketua Kopsyah Dektif Kampar Muizin Firmansyah, S.Kom dan Goorita Center atau tepatnya PT. Mitra Andalan Semeru tersebut hadir sebagai Saksi langsung Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM yang dilaksanakan di Kantor PT. Mitra Andalan Semeru Jakarta, Kamis (22/09/2022). Didampingi Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar Hendri Dunan, S.P, dan Kadis Pariwisata Zulia Dharma, Dr. H. Kamsol, MM pada kesempatan tersebut berharap dengan adanya kerja sama ini, semoga Pengembangan Pemasaran dan Promosi UMKM dan IKM di Kabupaten Kampar lebih luas. Karena kita tau, Goorita Center yang memiliki Perusahaan besar yang bergerak di Bidang Pemasaran dan mengirimkan produk – produk ke Luar Negeri “Ucap Kamsol”. Kemudian, Komitmen dalam MoU ini sendiri memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan produk – produk UMKM yang ada di Kabupaten Kampar yang juga didorong dunia Perbankan agar dapat naik kelas, dan berani bersaing di Tingkat Nasional secara Global. Apalagi Ekonomi di Indonesia tampa terkecuali Kampar, diterpa Pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih serta situasi ekonomi global yang tidak menentu. Maka dengan kehadiran kerja sama antara Goorita dan Kopsyah Dektif Kampar ini semoga nantinya juga banyak memberikan beberapa benefit khususnya untuk UMKM “Pintanya”. Ini merupakan langkah strategis buat kita dalam rangka meningkatkan UMKM di Kabupaten Kampar. Apalagi kita telah mendapat dukungan dari Seluruh Perangkat Desa  yang masuk ke dalam 50 Desa Kreatif ” Ucap Kamsol lagi”. Hal senada juga disampaikan Direktur PT. Mitra Andalan Semeru Fikrul Manan, semoga dengan kerja sama ini kami bisa nantinya  membangun Perekonomian Masyarakat Kampar melalui UMKM sampai menembus Pasar Global Internasional. (Diskominfo/Mzk)

Jakarta – Bekerjasama dengan PT. Elang Mahkota Teknologi (Emtek), direncanakan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kampar akan menggelar Songket Internasional Festival, gelaran kegiatan ini akan di support oleh Livestreaming Video dibawah payung Emtek. yang tak kalah penting adalah songket akan diperkenalkan di pasar digital serta pembukaan /Open Ceremony yang akan di ramaikan oleh artis dan tokoh publik. Demikian disampaikan Pj Bupati Kampar Dr Kamsol saat ekspose Songket Internasional Festival diruang meting PT. Emtek SCTV Tower Senayan City Jakarta, rabu malam (21/9/2022). Dalam ekspose tersebut, Kamsol menyampakan dimana dalam Opening Ceremony Songket Festival Internasional nantinya akan digelar Fashion Show dengan tema “Gerbang Melayu” oleh Pj Bupati Kampar dan Ketua Dekranasda Kampar Deswita Kamsol yang akan menggunakan songket khas kampar. Sementara untuk pada hari pertama, akan digelar Fashion Show tokoh politik dan tokoh publik dengan anaknya seperti Deswita Kamsol dan anaknya, selanjutnya pentas seni yang akan menghadirkan Menteri Kemenparekrap Sandiaga Uno, serta Stand Up Komedi. Kemudian pada hari kedua, Kamsol memyampaikan akan digelar Lomba Esport, lomba Dance melalui Vidio.com, Diskusi “muda kaya raya”, dengan narasumber Merry Riana, Boy Wiliam serta Slavina. Selanjutnya Kompetesi Digital Kreasi dengan cara mengkreasikan Songket ala kamu yang di Upload cara format vidio (instagram reels) Begitu juga hat terakhir live Shopping di Instagram #Banggasongketindonesia yang akan menjual kreasi-kreasi yang akan diramaikan oleh KOL penggemar songket (e.g raffi ahmad, Didiet Maulana serta Yanti Hairlangga), serta bazar shopping UMKM.(diskominfo/Mzk).

Jakarta – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Namun menindak lanjut hal tersebut, Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menyampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Abdullah Azwar Anas, bahwa daerah akan mengambil langkah-langkah agar ini tidak terjadi. Demikian disampaikan Yusri bersama Ketua Umum AKAPSI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.Bupati Dharmasraya saat menghadiri Rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (AKAPSI) dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Ballrom Hotel Said Jaya Jakarta, rabu (21/9/2022). Lebih lanjut, Yusri menyampaikan, dalam menyikapi hal tersebut pemda kampar akan terus melakukan skema-skema dalam penyelamatan tenaga Non-ASN. Dihadapan para Bupati Se-Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana. Yusri juga telah menyampaikan usulan kepada MenPAN-RB, bahwa standar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu besar. Kalau di Kabupaten Kampar, satu orang P3K seumpama dengan gaji, serta TPP Rp 5 juta/bulan. Itu bisa menggaji tiga atau sampai tenaga honorer yang sekarang. Dengan demikian, apabila pengangkatan P3K dipaksankan. Maka dari jumlah kebih kurang 5 ribu honorer di kampar, sebanyak tiga ribu leih akan menjadi pengangguran dan pengangguran di kampar akan meningkat. Karena kita tau, apa yang akan diputuskan Kemen PAN-RB kita tunggu bersama. Namun kampar sendiri, dalam penerimaan P3K akan dijalankan sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada, kemudian tenaga honor tetap bisa kita pertahankan sepanjang skema keuangan.”terang Yusri”. Selanjutnya Yusri berharap semoga ini bisa menjadi Notulen oleh AKAPSI sehinga menjadi rumusan yang dibuat sebagai sebuah keputusan. Karena dalam rakor tersebut, para kepala daerah lainnya sama dengan kampar masih ingin mempertahankan tenaga honorer.”ucap Yusri”. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, pada kesempatan tersebut sesuai dengan hasil rapat bersama AKAPSI sebelumnya. Menyampaikan bahwa, daerah boleh menggaji honorer atau P3K. akan tetapi sesuai kemampuan anggaran masing-masing daerah.Selagi daerah mampu, silahkan dilakukan. Kemudiam bukan masalah baru, bagi setiap kepala daerah yang terpilih pasti melakukan pengangkatan tenaga Non-ASN, makanya pembengkakan terjadi. Untuk itu, sebagai  solusinya. Kepada kepala daerah diberikan kuota pengangkatan P3K, dengan cacatan P3K berlaku hanya selama periodesasi kepala daerah.”kata MenPAN-RB”. Selanjutnya, tenaga honorer yang tidak memenui syarat, dengan solusi diberikan pelatihan pengembagan usaha plus uang pisah sebagai modal usaha, kartu prakerja, serta melakukan MoU dengan BUMN, BUMD, dan Swasta. Sehingga MenPAN-RB pun bisa MoU pula dengan BUMN dan Kemenparekrap, agar seluruh honorer yang belum bisa diokomodir bisa terokomodir oleh BUMN dan Kemenparekrap. “Ucap Azwar”.(diskominfo/Mzk).

Bangkinang Kota – Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM menghadiri Rapat Koodinasi bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi Jakarta yang diikuti secara Zoom lantai II Kantor Bupati Kampar, Rabu (14/09/2022). Dalam rapat yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lima Gubernur, Para Bupati/Walikota tersebut merupakan upaya dalam mendengarkan arahan dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi serta dialog singkat. Usai mendengarkan arahan salah seorang Narasumber dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, yang membahas Penetapan Kawasan Hutan dalam Progres, hambatannya, Komplikasi Sawit, serta RTDR. Dalam hal tersebut, Dr. H. Kamsol menyampaikan dua hal yang menjadi persoalan saat ini pertama dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang merupakan bagian pedoman bagi Pemerintah, untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu. Namun hal ini masih terkendala dari Badan Informasi Geospasial RI yang bertugas dan fungsi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi Geospasial selama setahun baru keluar sanksi. Kedua persolan di Riau termasuk di Kampar yang berbalik dengan di Kalimantan Timur, dimana kalau Kaltim banyak Hak Guna Usaha yang belum ditanam, tetapi Kampar banyak yang ditanam diluar HGU “Ucap Kamsol”. Sementara sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah menyatakan, bahwa ada Audit Kebun Sawit se-Indonesia bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) dan Kejaksaan Agung. Namun setelah dilakukan Koordinasi dengan BPKP Riau, BPKP mengakui memang ada perintah. Namun belum bisa dilaksanakan, karena terkendala anggaran yang tidak ada. Untuk itu, kami berharap dan kami Pemerintah Kabupaten/Kota siap bersama untuk mendukung hal tersebut. Karena saat ini banyak HGU-HGU yang diperpanjang dan ini menjadi Polemik ditengah Masyarakat. Dengan demikian, yang diluar HGU tersebut itu mau kita apakan. Apakah akan kita teruskan izinnya atau bagaimana “Tanya Kamsol”. Selain Pj. Bupati Kampar, Zoom tersebut diikuti sebanyak Lima Provinsi atau Gubenur antara lain Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Provinsi Riau serta juga diikuti oleh Bupati/Walikota dari Lima Provinsi tersebut. (Diskominfo/Mzk)

Bangkinang Kota – Sehubung telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tanggal 18 Agustus 2022, Tindak lanjuti tersebut, Pj Bupati Kampar yang diwakili oleh Kabag Ekonomi Zamhur melakukan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah melalui Zoom meeting dengan Wakil Kemendagri RI terkait Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022, yang diselenggarakan di Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Kampar, Rabu (14/9/2022). Wakil Mentri Dalam Negeri RI Jhon Wampi Wetipo memimpin rapat tersebut di Gedung ShangRI Ballroom Kota Surabaya, Jakarta Timur. Adapun tema dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah pengendalian Inflasi Tahun 2022 ini yaitu Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Dalam sambutannya, Wakil Mentri Dalam Negeri RI Jhon Wempi Wetipo mengatakan Bahwa, tujuan dilaksanakan Rakor tersebut adalah untuk membahas langkah Kedepan, sebagai tindak lanjut dari arahan presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan melalui kegiatan operasi pasar dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, konsisten melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, percepatan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi. “Ia menambahkan,Pemerintah daerah dapat memperluas program tanam pangan dan pekarangan sebagai ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga dan pembangunan untuk level yang lebih luas serta Memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan antara lain memastikan jalur distribusi logistik tidak terhambat. “Selain itu, melakukan komunikasi yang efektif, positif antara lain dengan menyampaikan kebijakan dan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga dalam rangka membentuk ekspetasi masyarakat atas harga pangan Pokok. “Malaksanakan kerja sama antara daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antara wilayah, adanyanya neraca pangan bagi daerah menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi.”ungkapnya”. Wakil Mendagri RI juga menjelaskan bahwa Dalam arahan Bapak Presiden RI Ir. Joko widodo, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, antara lain yaitu Pertama (1) agar Pemda melakukan gerakan tanam pangan cepat panen seperti Cabe, Bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Kedua (2) Pemda Perlu mengawasi Penyaluran BBM Subsidi agar tetap tepat sasaran. Ketiga (3) Pemerintah Provinsi agar mengumumkan Presentase inflasi dikabupaten/Kota disetiap bulannya. Keempat (4) Pemda akan Menintensifkan jaring pengaman sosial baik dari belanja tak terduga, anggaran bantuan sosial, anggaran desa, dan dana Alokasi Umum maupun bansos dari pemerintah pusat. Kelima (5) Meningkatkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta merespon cepat dengan perkembangan harga dari waktu kewaktu. “Atas kerja keras yang dilakukan oleh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten Kota, dalam mengendalikan inflasi didaerah nya masing masing, setiap tahunnya tim Pengendalian  pusat melakuan penilaian kinerja sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras tersebut dengan memberikan penghargaan TPID Award kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten kota yang dapat mengendalikan Inflasi dengan baik melalui berbagai inovasi yang dilakukan.”tutupnya”.(DiskominfoKampr/IsN).

Bangkinang  Kota – Bincang Strategi Nasional (Stranas) dalam Pencegahan Korupsi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Bincang tersebut diikuti secara Zoom oleh seluruh para Direktur BUMD yang ada di Kabupaten Kampar. Selain para Dirut, bincang tersebut juga diikuti langsung Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM yang diwakili oleh Asisten II  Setda Kampar Suhermi ST secara Virtual di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, Kamis (9/9/2022). Adapun beberapa Dirut BUMD Kampar yang hadir mengikuti anatara lain, Dirut PT Bumi Kampar Sarana Energi Rinto Pramono, Plt Dirut Taman Rekreasi Stanum Yohanis, Dirut Perumdam Tirta Kampar Muhammad (mewakili), Dirut Bank PT Fadilah Syari’ah Rizaldi, Dirut PT BPR Perseroda Sarimadu Yordan. Suhermi pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas bimbingan dan pembinaan yang disampaikan dari KPK dan Kemendagri sebelumnnya. Dimana KPK dan Kemendagri bertekat untuk terus memberikan pembinaan dan mengembalian fungsi BUMD sebagai mana mestinya. Dimana fungsi BUMD yang terpenting adalah, bisa memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan masyarakat, serta bisa berkembang dengan menghasilkan laba atau keuntungan. Sudah waktunya kita berbenah secara transparan, peran serta BUMD dengan aset yang jumlahnya signifikan untuk bisa menghasilkan PAD.” ucap Suhermi”. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si menyampaikan bahwa, kemendagri akan terus bertekat, baik untuk membina dan mengembalikan fungsi BUMD. Untuk diketahui, dari 959 BUMD dengan total aset Rp 855 triliun, atau dengan rata-rata/BUMD Rp 1 triliun. Maka 249 BUMD tidak memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau separoh dari jumlah tersebut boleh dikatakan kondisinya suda parah. Namun demikian, kita semua berupaya untuk memperbaikinya. Kita akan terus melakukan pengawasan dan upaya-upaya perbaikan, namun apabila dalam perjalannya masih ditemukan kesengajaan yang merugikan keuangan negara tersebut. Maka hal ini kita akan serahkan perkata ini kepada pihak hukum.”tegas Tomsi”. Selanjutnya, kepada para pejabat daerah sebagai pemegang saham diharapkan  untuk melalukan pembenahan terhadap BUMD tersebut. Antara lain BUMD yang memiliki emat orang dewan komisaris agar melaporkan kepada pemerintah. Sedangkan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengaskan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota, Komisaris agar untuk menutup BUMN atau BUMD yang telah bertahun-tahun hadir tetapi tidak mampu memberikan mamfaat bagi daerah, dan masyarakat serta malah hanya terus menggerogoti anggaran negara atau APBD. Untuk itu, yang harus dipahami BUMD yang harus dikembangkan adalah BUMD yang berbasis pada kekayaan alam atau potensi daerah. Dengan demikian itu pasti menghasikan keuntungan sepanjang dikelola dengan benar. “terang Aleksander”.(diskominfo/mzk).

Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM yang juga Sekretaris Jendral dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mengadakan rapat kerja dengan ketua umum beserta seluruh anggota AKPSI yang di adakan di Hotel Sari  Pacific Jakarta, Selasa 6/9. Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol saat di wawancarai menyampaikan bahwa pada rapat kerja ini di bahas tentang menyusun Norma-Norma Kebijakan, Arah, dan Strategi AKPSI. Pada kesempatan forum AKPSI menunjuk Kabupaten Kampar sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional yang pertama Dikatakan Kamsol pada rapat ini juga memutuskan waktu persiapan pelaksanaan untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPSI yang nantinya akan di adakan di Provinsi Riau Tepatnya di Kabupaten Kampar, yang akan direncanakn pada bulan November 2022 nanti. Dengan di tunjuknya Kabupaten Kampar sebagai tempat untuk pelaksanaan Rakernas ini maka kita harus menyusun rencana kerja untuk Rakernas tersebut” Ucapnya Kamsol berharap pada rakernas yang akan di laksanakan di Kampar Nanti nanti AKPSI bisa mendatangkan Presiden RI Ir Joko Widodo , Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi , Mentri Ekonomi dan juga Menteri Dalam Negeri RI. “Dan juga pada Rakernas nanti kita berharap juga bisa menggabung selain dari kabupaten/kota penghasil sawit tapi juga APKASINDO dan GAPKI karna semuanya berkepentingan dalam rangka menyusun tata kelola sawit kedepan.” Tambah Kamsol Dan pada rapat ini kita juga sudah membentuk tim kecil yang akan mengurus kebijakan dan manfaat dari pembentukan AKPSI ini, yaitu dalam rangka kontribusi dari perusahaan terhadap penetapan Jual Tandan Sawit yang sudah kita usulkan sebelumnya. Tutup Kamsol (Diskominfo Kampar/RF)