Pembangunan

Siak Hulu,- Guna meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pelaku usaha perkebunan, Bupati kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH melakukan rapat koordinasi dengan harapan kedepan, hubungan antara pemerintah dan perusahaan semakin baik yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Begitu dikatakan Bupati Kampar saat membuka rapat koordinasi dengan perusahaan yang dilaksanakan di Ballroom Labersa Hotel, Siak Hulu, Jumat (5/3) yang juga dihadiri oleh Ketua Gapki Riau Jatmiko Krisna Santosa yang juga Dirut PTPN V, Kadis perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, Syahrizal, Kadis DPMPTSP Hambali, Kadis DLH, Aliman Makmur dan Kadis Perindustrian Ali Sabri. Ditambahkan Bupati, sinergi sangat penting agar semuanya berjalan dengan lancar, untuk itu pemkab memberikan kemudahan kepada pengusaha kelapa sawit untuk memberikan izin perpanjangan HGUnya. “bagi HGU akan berakhir dan yang belum mendapatkan perizinan, segera di urus, pemkab akan memfalitasi, kemudian diharapkan perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat, merekrut tenaga kerja lokal dan membayar pajak untuk meningkatnya PAD, jika perusahaan sudah melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku, maka tidak akan ada rakyat miskin di kampar, karena selain segala usaha yang telah dilakukan pemkab kampar untuk kesejahteraan masyarakat, di Kampar juga terdapat 78 perusahaan kelapa sawit” jelas Catur Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh perusahaan perkebunan yang telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang telah dibagikan pada HUT Kampar Tanggal 6 Februari lalu.

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar terus proaktif berjuang untuk meraih dana pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersumber dari APBN. Hal ini dilakukan mengingat semakin menurutnya sumber pendapatan APBD Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun. Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Kampar yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Jumat (5/3/2021). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Ir. H. Azwan, M.Si. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Afdal,ST, MT beserta Kabid Cipta Karya Nazaruddin, S.ST, MT, Sekretaris Dinas Perkim M. Katim, MT, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kampar Zaki Helmi, M.Eng, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Riau Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ikhwanul yang diwakili Kasi Wilayah II Endra Saputra beserta staf, Tim dari Pamsimas, Kotaku, Pisew, Kasubbid Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Risa Anjasari, ST, MT, Perwakilan OPD terkait dan undangan lainnya. Disampaikan Kepala Bappeda Kampar Azwan bahwa Rakor IBM ini merupakan tindak lanjut pertemuan Anggota Komisi V DPR-RI Syahrul Aidi, Bupati Kampar, Kepala Balai BPPW Riau pada 18 Februari 2021 di kantor Bupati Kampar terkait pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kampar dengan sumber Dana APBN. Kemudian sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2021 yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi”, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat memberikan manfaat terhadap produktivitas ekonomi masyarakat dengan pola gotong royong dan partisipatif. Dijelaskan Azwan bahwa Rakor IBM ini bertujuan untuk sharing informasi program dan kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau tahun 2021, untuk mendapatkan informasi peluang usulan sumber dana APBN tahun 2022, pembahasan kelengkapan Readiness Criteria (RC) usulan Kabupaten Kampar tahun 2022 dan pembahasan kawasan kumuh Kabupaten Kampar. Saat ini ada 5 program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar yakni Pamsimas, Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Pisew (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Sanimas (Sanitasi Masyarakat) dan TPST 3R (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu 3 R). Jumlah Desa Pamsimas di Kampar sampai tahun 2020 sebanyak 187 desa, Jumlah desa yang termasuk dalam SK kawasan kumuh sebanyak 16 desa dengan luas total 284,84 Ha, jumlah desa Pisew sampai tahun 2020 sebanayk 190 desa, jumlah desa yang mendapatkan pembangunan Sanimas (IPAL Komunal) sebanyak 6 desa, dan jumlah desa yang mendapatkan TPST 3R sampai tahun 2020 sebanyak 8 desa. Sementara itu usulan IBM untuk kegiatan tahun 2022 diantaranya, Pembangunan TPA Tapung Hulu, XIII Koto Kampar, Lipat Kain, Pembangunan baru IPAL kombinasi MCK di Desa Indrapuri dan Desa Bukit Payung, Pembangunan baru tangki Septik individual perdesaan di Desa Simalinyang, Desa Batu Sasak, Desa Koto Perambahan dan Desa Terusan. Selanjutnya pembangunan TPST 3R kawasan kumuh Teratak Buluh, Pasir Putih Pandau, Desa Lipat Kain, Desa Koto Tuo dan Desa Kasikan, peningkatan infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Teratak Buluh dan Bangkinang Kota, Peningkatan Kawasan IPA Baja di Tapung Hulu, Pengembangan jaringan Perpipaan IKK Kuok, Gunung Sahilan, IKK Tapung Hulu dan IKK Koto Kampar Hulu. Pada kesempatan tersebut Kepala BPPW Riau melalui Kasi Wilayah II Endra Saputra menyampaikan paparan materi tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Kegiatan BPPW Riau. Sedangkan Tim Koordinator Kotaku menyampaikan materi tentang program kegiatan Kotaku yang ada di Kabupaten Kampar. Pada sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Zaki Helmi, M.Eng banyak masukan dan saran yang disampaikan peserta rapat yang pada intinya sepakat bersama-sama mendukung terlaksanakan kegiatan IMB tahun 2021 di Kabupaten Kampar dan melengkapi persyaratan usulan tahun 2022.

Pekanbaru – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya, hasil Pemeriksaan BPK tersebut nantinya, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tersebut dipusatkan di Auditorium Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Jum’at (5/3). Bupati Kampar dalam kesempatan tersebut, juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. Yusri, M.Si, Kepala inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, Asisten Bidang Administrasi Syamsul Bahri dan Kepala BPKAD Edward. Selain Kabupaten Kampar, ada juga beberapa Kabupaten yang menyampaikan laporan keuangannya diantaranya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Kampar dalam sambutannya mengatakan bahwa, penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau merupakan komitmen Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan lebih awal sesuai arahan dan petunjuk Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Catur juga menyampaikan penyusunan laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standarisasi akuntasi aktual pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan, dan laporan Kas lainnya. Dikatakan Bupati Kampar seluruh laporan ini masih banyak kekurangan dan tentu saja masih diperlukan bimbingan dan arahan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. “Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang disajikan Pemda Kampar masih banyak ditemukan kekurangan, Kami berharap bimbingan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau”ucap Catur Sugeng Susanto. Sementara itu Kepala BPK-RI Provinsi Riau Widhi Widayat dalam sambutannya menyampaikan peyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan dapat disajikan tepat waktu sesuai dengan diharapkan. Widhi Widayat dalam kesempatan itu juga memaparkan, bahwa setelah menerima laporan keuangan Pemerintah Daerah ini, tim BPK-RI kembali akan melakukan pemeriksaan disetiap Kabupaten selama 30 hari dimulai pada pekan depan dan akan dilaporkan kepada seluruh Pemerintah Daerah dijadwalkan pada awal Bulan Mei 2021.

Bangkinang- Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH Datuok Rajo Batuah melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi 55 pajabat Administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan tersebut dipusatkan di Aula Kantor Bupati Kampar, pada Kamis sore (4/3/2021). Bupati Kampar pada kesempatan tersebut didampingi juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si, Kepala BKDSM Zulfahmi, Asisten Administrasi Setda Kampar Syamsul Bahri Dalam arahannya Bupati Kampar mengharapkan Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya agar menjalankan amanat dengan ikhlas, penuh rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk menunjang Visi dan Misi Kabupaten Kampar. “Jalankan Amanat ini dengan Ikhlas dan penuh rasa Tanggung jawab yang tinggi serta saling menghargai dan menghormati”ujar Catur Sugeng Disampaikan Bupati Kampar jabatan yang diembankan kepada Pejabat agar disyukuri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saling bekerjasama serta saling mendukung dan membantu Pimpinan disatkernya masing-masing. Dirinya juga berpesan agar pejabat yang dilantik hari ini untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membangun negeri memajukan pembangunan masyarakat sesuai dengan “Basamo Mambolo Naghoghi”. Disisi lain dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut Catur Sugeng juga berpesan sebuah jabatan bukan sebuah hak akan tetapi merupakan Amanat dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang berisi serangkaian tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. “Saya percaya pejabat yang dilantik hari ini adalah pejabat yang mampu mengemban tugas dan amanah sebagai Birokrat yang baik” ujar Catur Sugeng. Diakhiri arahannya Bupati Kampar berpesan mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta bagian dari pola pembinaan karier pegawai negeri sipil. Selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik semoga Allah SWT selalu memberikan kita nikmatnya dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Pekanbaru – Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi bersama Gubernur, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Gubernuran Pekanbaru. Rabu, (3/3) Turut hadir dalam Rakor tersebut, Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi Supervisi wilayah I Didik Agung Widjanarko di dampingi Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, serta Satgas Supervisi wilayah I KPK yang membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, kepulauan Riau dan Bengkulu. Usai acara Bupati Kampar menyampaikan bahwa rakor ini sangat penting dalam rangka penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi secara administratif menjalankan disiplin anggaran guna tumbuhnya aktifitas usaha atau disebut dengan Good Governance serta dalam rangka pemerintahan yang bersih dan berwibawa. “Banyak informasi yang didapat dari Rapat ini terutama strategi secara nasional dalam pencegahan korupsi serta dengan adanya penambahan struktural di tubuh KPK terutama bidang Koordinasi Supervisi Wilayah I ini kita yakin Kabupaten Kampar akan semakin baik dalam tata kelola keuangannya, karena di dalamnya terdapat supervisi pencegahan yang selalu siap berkoordinasi dalam setiap langkah-langkah pencapaian kerja yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.”ujar Catur Bupati Kampar menegaskan bahwa kita akan memaksimalkan pertemuan yang berbasis pencegahan dengan selalu koordinasi dan bersinergi bersama KPK sehingga Kampar akan lebih baik lagi.

Bangkinang Kota – Peringatan hari jadi Satpol PP yang ke-71 dan hari jadi Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59 yang diperingati setiap tanggal 3 Maret di tandai dengan upacara secara serentak di seluruh indonesia yang awalnya akan dilakukan melalui virtual, namun karena adanya kebijakan dari pusat akhirnya upacara dialihkan di halaman Kantor Satpol PP masing masing, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, upacara ini dipimpin langsung oleh kasatpol PP Nurbit di HalamanKantorSatpol PP, Rabu (3/3). Pada kesempatan ini, Kasatpol PP Nurbit mengucapkan selamat Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja ke-71 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59, dengan harapan semoga Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat lebih Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas dalam melaksanakan tugas. “Peringatan hari jadi ini tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi sebuah sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.”ungkap Nurbit Selain itu, Nurbit juga mengapresiasi atas kinerja Satpol PP, Satlinmas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat Kabupaten Kampar. Ia menambahkan, Peringatan tersebut hendaknya dapat dimaknai sebagai upaya untuk lebih meningkatkan citra positif Satpol PP, Satlinmas dalam melaksanakan tugas kedinasan. “Saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Satpol PP, Satlinmas karena dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih mandiri, lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi sehingga menjadi momentum untuk meningkatkan citra dan kewibawaan Satpol PP di mata masyarakat”,papar Nurbit Terakhir Nurbit mengatakan selain TNI dan Polri Peran Satpol PP dan Satlimas sangat sentral, terlebih lagi di masa pandemi Covid 19 dan memasuki musim kemarau, tugas Satpol PP sangat dibutuhkan untuk terus memberikan himbauan agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan dan tidak membakar lahan sembarangan.”tutupnya.(Diskominfo/Rby)

Bangkinang Kota – Guna percepatan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) 202, Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Kampar melakukan mulai menggelar rapat realisasi fisik di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, (1/3/21). Rapat yang dipimpin Bupati Kampar yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kampar, Ir. Suhermi, S.T tersebut juga didampingi Kepala Bappeda Kampar, Ir. H. Azwan, M.Si dan diikuti perwakilan OPD yang menerima atau menyalurkan DAK. Suhermi menyampaikan, bahwa Dana alokasi khusus atau DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran APBD dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Pelaksaan rapat DAK 2021 kali ini bertujuan untuk memonitoring tentang rencana sekaligus percepatan tata pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2021. Perlu ditegaskan, bahwa hal ini perlu adanya pembahasan dalam pembentukan rincian pelaksanaan kegiatan, sehingga nantinya dalam realisasi bisa transparan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui rapat ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Kabupaten Kampar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi kemajuan Kabupaten Kampar. Untuk itu, seluruh OPD terkait agar dengan cepat memonitorang kegiatan yang tergabung dalam penggunaan DAK, baik Dinas P dan K, Dinas PU, Dinas Perkim serta Dinas lainnya. (Diskominfo Kampar)

Rumbio Jaya – Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen membangun Kabupaten Kampar sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2017-2022. Demikian disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Rumbio Jaya dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, di Aula kantor Camat Rumbio Jaya, Jumat (26/2/2021). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si yang juga selaku Koordinator Tim I, Anggota DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi, ST, MT, Camat Rumbio Jaya Tommy Farnandes, SSTP, Kepala OPD, Kepala Desa, Kepala BPD se-Kecamatan Rumbio Jaya serta tamu undangan lainnya. Disampaikan Bupati, sejak Maret 2020 sebagaimana diketahui seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19, termasuk Indonesia yang sangat berdampak kepada perekonomian negara. Dampak ekonomi ini dimulai dengan adanya berbagai arahan pemerintah mulai dari refocussing anggaran, pemotongan anggaran dana baik DBH, DAU, DAK dan sumber dana lainnya termasuk berdampak kepada PAD. “Kondisi ini menyebabkan target pembangunan mengalami pergeseran,” ujar Bupati. Namun demikian, walaupun dalam situasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kampar masih bisa meraih berbagai prestasi termasuk pada akhir tahun anggaran, Pemkab Kampar mampu menuntaskan seluruh pembayaran pihak ketiga atau tidak ada tunda bayar. Kemudian terkait dengan proses perencananan pembangunan ini, Bupati menyampaikan bahwa permasalahan dan isu yang berkembang tidak akan sama pada setiap kecamatan. Oleh karena itu Bupati minta kepada Desa dan Kecamatan agar cermat dalam mengusulkan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan merupakan kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas pembangunan, kegiatan lanjutan dari tahun- tahun sebelumnya dalam rangka fungsionalisasi kegiatan. Kegiatan harus sesuai dengan kewenangan kabupaten serta kegiatan yang memenuhi kriteria teknis untuk dilaksanakan. “Kegiatan yang bukan kewenangan Kabupaten agar diusulkan metode lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati. Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si saat memimpin diskusi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor : 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor : 70 tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Seperti diketahui, Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan pada hari Jumat (26/2/21) digelar di lima lokasi yakni di kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok. Dengan demikian seluruh kecamatan telah melaksanakan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2021 ini, diawali dengan musrenbang di Kecamatan Tapung pada Senin (22/2/2021) yang dibuka langsung oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH. Dilanjutkan, Selasa (23/2/2021) di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Tapung Hulu, Kampar, Kampar Kiri Hilir dan Gunung Sahilan. Rabu (24/2/2021) Musrenbang di Kecamatan Siak Hulu, Kampa, Tapung Hilir, Kampar Kiri Tengah dan XIII Koto Kampar. Kamis (25/2/21) Musrenbang di kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Bangkinang Kota, Kampar Utara dan Tambang. Seluruh rangkaian pelaksanaan Musrenbang kecamatan berjalan lancar dan suskes dengan menghasilkan usulan kegiatan prioritas masing-masing desa.

Bangkinang Kota Mewakili Bupati Kampar, Asissten III adminitrasi umum Syamsul Bahri membuka secara resmi acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Kecamatan Bangkinang Kota, Tahun Anggaran 2022, bertempat di Aula Kantor Camat Bangkinang Kota, Kamis (25/2/2021). Hadir juga pada acara ini Anggota DPRD dapil IV Kardinal Khasim SE, Lurah Bangkinang Aulia Ulillah Usman Camat Bangkinang Kota Irianto Pamungkas serta perwakilan dari Desa, ninik mamak dan OPD diruang lingkup Pemda Kampar, acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Disampikan Syamsul Bahri bahwa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan ini akan dilaksanakan selama sepekan, dimulai pada hari ini Senin-Jumat (22 s/d 26 Februari 2021) untuk 21 Kecamatan se-Kabupaten Kampar, sedangkan untuk pelaksanaannya nantinya akan dibagi dalam lima tim yang setiap tim akan membawahi 4-5 kecamatan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Vovid -19 yang masih melanda, “ungkap Syamsul Syamsul juga mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tingkat Kecamatan  merupakan wadah sekaligus  proses perencanaan  pembangunan dari bawah. Sebagai sebuah proses  tahunan, Musrenbang   berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan  masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini. ” Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karena itu  hendaknya dilaksanakan  dengan tertib, lancar, penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang  realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan.” Tutupnya Sementara itu Camat Bangkinang Kota Irianto menyampaikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya pencapaian target pembangunan di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang dan sekitarnya akan dirumuskan nantinya oleh Bappeda. ” Dalam penyusunan Musrenbang bukan hanya outputnya saja, akan tetapi perlu memikirkan outcomenya sehingga masyarakat betul betul dapat merasakan manfaatnya, untuk itu dalam menyampaikan Aspirasi hendaknya betul betul yang proritas”ungkapnya Untuk diketahui Musrenbang Tahun ini dibagi menjadi 5 Tim Untuk Tim I, membawahi Kecamatan Tapung, Koto Kampar Hulu, Rumbio Jaya, Siak Hulu, Kampar Kiri Tengah. Koordinator Bappeda dan SIPD Yusdiyen Hadinata, sedangkan Koordinator Tim Kecamatan Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM dan Kepala Bappeda. Tim II, melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Tapung Hulu, Salo, Kampa dan Kampar Kiri. Koordinator Bappeda dan SIPD, Safri, sedangkan Koordinator Tim Kecamatan Asisten Perekonomian Pembangunan, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Kadis Kesehatan. Untuk Tim III, melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Kampar dan Perhentian Raja. Koordinator Bappeda dan SIPD, Jhon Mainir, sedangkan Koordinator Tim Kecamatan Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kadis Lingkungan Hidup. Sedangkan Tim IV melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kampar Utara, Kampar Kiri Hilir dan Kuok. Koordinator Bappeda dan SIPD, Zaki Helmi, sedangkan Koordinator Tim Kecamatan Kadis PUPR, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan Kadis Ketahanan Pangan. Selanjutnya Tim V, melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Bangkinang, XIII Koto Kampar, Tambang, dan Gunung Sahilan. Koordinator Bappeda dan SIPD, M. Fadli Mukhtar, sedangkan Koordinator Tim Kecamatan, Kepala Satpol PP, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. ( Diskominfo/Rby )