Ekonomi

Pekanbaru : Pj Bupati Kampar menghadiri Rapat Koordinasi teknis berkaitan dengan percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem yang diadkan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, 03/10. Hadir juga pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Riau Edy Natar, Forkopimda Riau, Bupati /Walikota se Provisi Riau, Mewakili Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat. Rakortek yang dibuka oleh Gubernur Riau Drs. Syamsuar, M.Si tersebut juga mendengarkan Arahan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. A. P.  Melalui Zoom Meeting, pada kesempatan tersebut Pj Bupati Kampar menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk Kabupaten Kampar yang diserahkan Gubernur Riau yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan antara Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota. Dari data P3KE tahun 2022 ini jumlah masyarakat Miskin Ekstrem Kampar sebesar 1.73 Persen atau setara dengan 15.450 Jiwa. Pemkab Kampar sangat komit terhadap pemberantasan kemiskinan di Kampar namun ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemkab Kampar sendiri, ada hal yang sangat mengganjal dalam penuntasan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem khususnya di Kabupaten Kampar. Dikatakan Kamsol terdapat 23 desa sangat tertinggal yang berada di bebarapa jalur diantaranya 9 desa hanya dapat dilalui dengan jalur sungai, ada juga yang berada di jalur kuning namun belum ada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik, semuanya diakibatkan pembangunan infrastruktur sangat minim, dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung suaka margasatwa yang mana Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan pembangunan Infrastruktur dikarenakan peraturan Pemerintah untuk melindungi area tersebut. Kamsol juga berharap agar Pemerintah pusat memberikan regulasi dan jalan keluarnya, agar Pemerintah daerah bisa atau mampu melakukan pembangunan Infrastruktur khususnya jalan darat, karena wilayah tersebut akses hanya jalan air atau sungai. Dalam kesempatan itu Pj. Bupati Kampar juga menerima penghargaan katagori Peringkat kedua Kabupaten dengan Kinerja pelaksanaan aksi Konvergensi Penurunan Staunting di Provinsi Riau tahun 2021 dan dalam kesempatan itu juga PJ. Bupati Kampar diserahkan  Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dari Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia yang juga diterima seluruh Bupati/Walikota se-provinsi Riau” Tambah Kamsol yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah, Kepala Dinas Sosial Muhammad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Loekmansyah Badoe, Kabag Kerjasama Zaky Rahman. Pemkab Kampar telah membentuk 50 Desa Kreatif dan 50 Desa Menuju Desa Kreatif semua ini untuk menjadikan desa – desa yang melibatkan peran ibu – ibu dan wanita desa dalam mengangkat ekonomi masyarakat ” Kata Kamsol lagi. Sementara itu Menteri PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. A. P dalam sambutannya menyampikan bahwa Hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem ini sudah realisasikan, Menteri menyatakan bahwa seharusnya kami hadir langsung ke Riau, namun mendadak ke Malang dalam rangka penanganan pasca kerusuhan di Stadion kulunjuruanan Malang yang sampai saat ini telah menelan korban jiwa sebanyak125 Orang tersebut. Terimakasih kepada gubernur Riau, Bupati dan walikota yang telah merspon dengan psotif dan cepat dalam penghapusan kemiskinan di Riau, bahwa target pemerintah,Indonesia harus bebas miskin ekstrim pada tahun 2024 ini. Sementara untuk Dunia harus tuntas pada tahun 2030, tentunya ini bukan pekerjaan mudah perlu intervensi terhadap orang-orang yang berada dalam miskin ekstrim ini ” Kata Menteri Koordinator PMK tersebut. Bahwa target dan sasaran adalah data dari Kemenkes, BPS, Kementerian Sosial BKKBN oleh sebab itu sangat penting terhadap data yang akurat, By name by address, tidak ada lagi data yang keliru ini yang harus di kawal, seluruh sumber daya yang ada harus ikut dalam program ini ” Kata Menteri PMK Muhajir Effendy. Sementara itu Gubernur Riau Drs. Syamsuar, Msi dalam sambutannya menyampikan bahwa Pembangunan SDM merupakan salah satu visi Provinsi Riau, berbagai terobosan telah kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat” Kata Syamsuar. Dari data yang kita terima bahwa Provinsi Riau memiliki kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen atau dengan jumlah 135 Ribu jiwa” Kata Syamsuar. Oleh sebab itu Pemerintah pusat melakukan Pensasaran Data by name by adress terhadap kabupaten/Kota se Provinsi Riau” Kata Syamsuar lagi. Kita Laksnakan tugas secara bersama-sama untuk menurunkan Kemiskinan Ekstrim, Stunting, dan pengendalian inflasi. Insyaallah dengan kebersamaan kemiskinan ekstrim tahun 2024 dapat pada posisi nol” Tutup Syamsuar (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Dengan menjadinya Kenduri Riau sebagai  salah satu agenda pariwisata nasional yang telah masuk dalam 100 Calender of Events Nusantara (Kalender Acara Nusantara) Kemenparekaf, Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM Hadiri Acara Opening Ceremony Kenduri Riau Tahun 2022 denagan tema “Hela Muara” yang di buka lansung oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar di Kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai), Pekanbaru, Jumat Malam 30/09/2022. Pj Bupati Kampat Dr. H. Kamsol yang di dampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Zulia Dharma dalam wawancaranya menyampaikan Apresiasinya dan mendukung sepenuhnya acara Kenduri Riau tahun 2022 ini. Dengan adanya acara ini tentu dapat mempromosikan pariwisata yang ada di Riau khususnya kabupaten kampar” Ucap Kamsol. Kampar sangat kaya dengan destinasi wisata maupun kuliner, beberapa waktu lalu Kampar sukses menyelenggarakan Event Bagholek Godang yang merupakan wadah promosi dan pemasaran destinasi wisata, kuliner dan UMKM Kampar ” Tambah Kamsol. Sementra itu Inspektur II Kemenparekraf RI Kamal Riwosan Mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyampaikan bahwa Kemenparekraf mendukung Event – Event seperti Event Kenduri Riau tahun 2022 karena dengan event ini dapat menjadi media promosi wisata dan ekonomi kreatif sehingga meningkatkan peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggerakkan ekonomi nasional. Sementara itu Gebernur Riau Drs. H. Syamsuar menyampaikan bahwa acara Kenduri Riau Tahun 2022 ini menghimpun banyak komunitas yang berkualitas di Riau dan banyak lomba yang akan di pergelarkan. “Oleh sebab itu marilah kita sukseskan Kenduri Riau Tahun 2022 ini dan semoga seluruh acara berjalan dengan lancar dan protokol kesehatan tetap di perhatikan” Ucap Syamsuar. Acara Kenduri Riau Tahun 2022 akan di laksanakan sampai tanggal 02 Oktober tahun 2022 dan ditutup dengan acara malam puncak pemilihan Bujang Dara Riau 2022. Turut Hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Agung Nugroho, SE, MM beserta Forkopimda Riau lainnya. (Diskominfo Kampar / RF)

Jakarta,-Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kampar, Zamzami Hasan mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tentang PID, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia itu dipusatkan di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center di Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (29/9). Juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan serta pejabat Pemerintahan. Selain PJ. Bupati Kampar tampak hadir seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota se-Indonesia. Pemkab Kampar sangat mendukung terhadap pemanfaatan sumber daya lokal, dengan demikian sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya membangkitkan UMKM yang bermutu dan berkualitas” Kata Zamzami Hasan. Sejalan dengan kemajuan Tekhnologi dan zaman serba digital Pemkab Kampar juga melakukan berbagai inovasi dalam memperkenalkan produk khas Kampar ke dunia luar ” Kata Zamzami Hasan Disela-sela pertemuan. Dalam arahannya Presiden RI itu menyampaikan mengenai upaya Pemerintah Daerah untuk segera menggunakan anggaran biaya tak terduga,  belanja wajib 2 persen  dana transfer umum, serta percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka pengendalian Inflasi. Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian Inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan ketersediaan bahan pangan serta percepatan pendistribusiannya termasuk bahan pokok seperti beras, daging dan Holtikultura lainnya. Jokowi juga menyampaikan Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah agar menggunakan dan menetapkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan Ekstrem untuk memastikan akurasi sasaran program. Jokowi menambahkan Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan afirmatif penanganan kemiskinan Ekstrem termasuk re-alokasi anggaran. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam pemaparan materinya menyampaikan enam terobosan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Selain itu tiga instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran, serta kemiskinan ekstrem. Luhut kemudian menyampaikan delapan hal yang memerlukan arahan dan keputusan presiden. Salah satunya arahan dalam meminta pemerintah daerah segera menggunakan anggaran biaya tak terduga, belanja wajib 2 persen dana transfer umum, dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi nasional.(Diskominfo Kampar /prot-dokpim)

Bangkinang Kota – DPRD Kampar akhirnya mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Kamis (29/09/2022) Siang, melalui sidang Paripurna Laporan Badan Anggaran, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Lantai II, Gedung DPRD Kampar, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Ketua DPRD Muhammad Faisal, ST mengetuk palu setelah mendapat persetujuan dari quorom DPRD Kampar. Rapat Raripurna tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kampar Dr H Kamsol, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Kampar. Selain itu, Sekretaris Dewan Ramlah dan pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kampar, Insan Pers yang selalu setia meliput agenda Rapat Paripurna. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal didampingi Wakil Ketua Tony Hidayat dan Repol dan Anggota DPRD Kampar lebih dari separoh yang hadir mengikuti Rapat Paripurna tersebut. Dalam Rapat Paripurna itu, DPRD Kampar menyampaikan bahwa seluruh Anggota DPRD Kampar telah menyetujui APBD Perubahan TA 2022 dengan jumlah Rp. 2,587 T. Kondisi perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, yang mana pendapatan daerah ini secara umum meningkat sebesar 3,31 Persen atau bertambah sebesar 79,847 miliar menjadi 2,492 triliun dari 2,412 triliun sebelum perubahan 3,31% yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  pendapatan transfer. Kamsol juga sampaikan bahwa, perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 jenis belanja yaitu belanja operasi menjadi 1,894 triliun, belanja modal menjadi 305,9 miliar, belanja tidak terduga 1,5 milyar dan belanja transfer 386, 3 milyar Perubahan APBD, dimana rancangan Perubahan APBDP tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 119 milyar. Sementara Perubahan APBD disetujui sebesar Rp 2.587 triliun, terjadi penambahan sebesar Rp 119,434 miliar atau naik 4,48 Persen, penerima daerah sebesar ” Tambahnya lagi. Kamsol menjelaskan penambahan ini adalah untuk bantuan keuangan Provinsi Riau sebesar Rp 26 miliar,  kegiatan didanai silpa Dinkes, Dispora dan RSUD sebesar Rp 6,8 milyar, selanjutnya tambahan bagi hasil untuk desa sebsar Rp 2,98 miliar, rasionalisasi anggaran TPP dan Gaji sebesar Rp 79,850 milyar serta KUPA dan PPAS yang dilajutkan dengan Nota Kesepakatan Anggaran sebesar Rp 37,724 milyar” Kata Kamsol. Dalam pidato tersebut Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM juga menyampaikan, Kami sangat mengapresiasi terhadap seluruh Anggota DPRD Kampar yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kampar Tahun Anggaran Tahun 2022 hingga di sahkan menjadi Perda Perubahan APBD Kampar Tahun Anggaran Tahun 2022, mulai dari tingkat Fraksi, Banggar bersama sama-sama dengan OPD terkait” Kata Kamsol lagi. APBD Perubahan yang telah disetujui ini akan disempurnakan lebih lanjut oleh Pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan angka yang telah disepakati pada saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran” Tambah Kamsol. Selanjutnya, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bekerja dan membahas mulai dari awal hingga disahkannya APBD Perubahan TA 2022. Sebelumnya Juru Bicara Banggar Zulfan Azmi, ST, MT menyampikan bahwa pembahasan perubahan APBD tahun 2022 telah dilakukan oleh DPRD Kampar, dan hari ini kita telah sampaikan hasil pembahasan oleh tim Badan Anggaran DPRD Kampar untuk dapat di Perdakan” Kata Zulfan Azmi. Bahwa rancangan Perubahan APBD Kampar Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp. Rp. 2,587 T. yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 1,8 Triliun, Belanja Modal sebesar Rp. 305, 9 Milyar, belanja tak Terduga Rp 1,5 M,  Belanja Transfer Sebesar Rp 386 M” Urai Zulfan Azmi. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar M Faisal,ST didampingi wakil Ketua Toni Hidayat. Dimana rapat tersebut membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022, yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Kampar, Rabu, (28/9/2022). Paripurna yang dihadiri Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si tersebut, para perwakilan Fraksi menyampaikan beberapa pandangannya. Dimana dari Fraksi Gerindra sendiri disampaikan oleh Zumrotun,SE, Fraksi Demokrat Juswari Umar Said,SH,MH, Fraksi Golkar Jupen, Fraksi PAN Zulfan Azmi,ST,MT, Fraksi PPP Ansor, Fraksi PDI Rofi Siregar,S.Sos, Fraksi PKS Ali Sobirin, S.Ag, serta dari Fraksi Nasdem Bambang Hermanto. Usai setiap Fraksi memberikan pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2022, Yusri langsung menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas  semua tanggapan yang memberikan kritikan, masukan membangun. Adapun semua pandangan setiap fraksi hampir sama terkait rancangan perubahan APBD, dimana rancangan Perubahan APBDP tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 119 milyar. Sementara rancangan KUA-PPAS  yang telah disampaikan sebesar Rp 2.552 triliun, terjadi penambahan sebesar Rp 83,434 miliar. Dimana penambahan ini adalah untuk bantuan keuangan Provinsi Riau sebesar Rp 26 miliar,  kegiatan didanai silpa Dinkes, Dispora dan RSUD sebesar Rp 6,8 milyar, selanjutnya tambahan bagi hasil untuk desa sebsar Rp 2,98 miliar, rasionalisasi anggaran TPP dan Gaji sebesar Rp 79,850 milyar serta KUPA dan PPAS yang dilajutkan dengan Nota Kesepakatan Anggaran sebesar Rp 37,724 milyar. Terakhir Yusri juga menjelaskan, hahwa dalam Distribusi penganggaran setiap OPD pada RAPBD tahun 2022, telah mengikuti Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021.  Dimana pendiatribusian anggaran berdasarkan urusan dan mendatori  perangkat daerah. “Ucap Yusri”.(diskominfo/Mzk).

Bangkinang Kota – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau, dijadwalkan akan melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa tahun 2021-2022 Kepatuhan Kampar. Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri,MM saat mengikuti Entry Briefing agenda Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengadaan barang dan jasa tahun 2021-2022 (SD November 2022) secara Virtual di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, rabu (28/9/2022). Dalam rapat tersebut, lebih lanjut Yusri menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan nantinya. Dimana dalam waktu yang sama BPK RI juga akan melaksanakan di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Rokan Hulu. Adapun ruang lingkup dalam Pemeriksaan nantinya, meliputi Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasapada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja ModalTahun 2021 dan 2022 (s.d. November 2022). “Sementara tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memperoleh data daninformasi serta pemahaman, untuk menentukan Identifikasi Pengguna Hasil Pemeriksaan dan Pihak yangbertanggung jawab.”terang Yusri”. Terakhir, Yusri juga menyampaikan kepada BPKP Riau untuk terus memberikan bimbingan dalam pengolahan keuangan daerah. Kemduian terkait data atau informasi yang diperlukan, setiap Perangkat Daerah (PD) kampar akan mendukung sepenuhnya kegiatan audit interim dalam memberikan informasi atau data. Sementara itu Kepala PerwakilanIndria Syzinia S.E., M.Si., Ak., CA, Dalam membuka rapat menyampaikan, bahwa pemeriksaan bersama tim yang telah di tunjuk akan dilakukan selama lebih kurang 26 hari kedepan, mulai dari tanggal 27 September hingga 22 Oktober 2022. Dimana sasaran pemeriksaan akan memperoleh pemahaman/gambaran kepatuhan entitas terhadap prosesperaturan perundang-undangan perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa.(diskominfo/Mzk).

Bangkinang Kota – Pj Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST di dampingi Wakil Ketua DPRD Kampar, Toni Hidayat , Fahmil, ST, Sekretaris Dewan (Sekwan), Ramlah, SE yang di ikuti oleh para anggota DPRD Kampar dan Kepala OPD di ruang lingkup Kabupaten Kampar di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (26/09/2022). Pada kesempatan tersebut Sekda Kampar Drs Yusri M.Si menyerahkan laporan keuangan maka pembahasan dilakukan dengan pandangan fraksi – fraksi DPRD Kampar, selanjutnya persetujuan dari seluruh anggota DPRD dan dapat dijadikan sebagai Perda Perubahan APBD tahun 2022. Pada kesempatan itu, Sekda Kampar menyampaikan nota keuangan dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Yusri mengatakan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau pengurangan belanja daerah. Secara umum jumlah belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengalami pergeseran pergeseran berupa pengurangan dan penambahan anggaran rencana belanja pada perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,587 triliun bertambah sebesar Rp. 119 milyar dari anggaran belanja murni Rp. 2,468 milyar atau naik 4,84 Persen. Kondisi perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, yang mana pendapatan daerah ini secara umum meningkat sebesar 3,31 Persen atau bertambah sebesar Rp. 79,847 miliar menjadi Rp. 2,492 triliun dari Rp. 2,412 triliun sebelum perubahan 3,31% yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  pendapatan transfer. Selanjutnya belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 2,587 triliun dari Rp. 2,468 triliun bertambah sebesar Rp. 119,4 milyar atau meningkat 4,84 persen, perubahan belanja daerah di antaranya penambahan dan pengurangan beberapa komponen belanja serta pergeseran antara kegiatan dan jenis belanja. Yusri juga sampaikan bahwa, perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 jenis belanja yaitu belanja operasi menjadi Rp. 1,894 triliun, belanja modal menjadi Rp. 305,9 miliar, belanja tidak terduga Rp. 1,5 milyar dan belanja transfer Rp. 386, 3 milyar Kemudian Sekda Kampar menyampaikan kepada anggota DPRD Kampar agar dalam pembahasan nanti kiranya memberikan masukkan -masukan yang berkembang pada rapat-rapat berikutnya sehingga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan dasar yang mendesak sehingga perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022 dapat memberikan kemajuan bagi Kabupaten Kampar yang sama-sama kita cintai.(Diskominfo Kampar).

Siak Hulu – Setelah dilaksanakan Musyawarah Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu yang lalu. Maka, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus DPD Provinsi Riau nomor 005/SM/DPD-APDESI/Raiu/IX/2022. Akhirnya menetapkan M Haris CH sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Kampar periode 2022-2027. Dihadiri Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM yang diwakili oleh Kadis PMD Kampar Lukmansyah Badoe, M Haris CH dilantik secara langaung oleh Ketua APDESI Provinsi Riau H Abdoel Rakhman Chan, di Ball room Labesa Hotel Siak Hulu, sabtu (24/9/2022). Dalam sambutannya, Lukmansyah Badoe menyampikan bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai suatu oranganisasi atau wadah berhimpunnya seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan demikian, hal ini diharapkan nantinya terus bisa menjadi mitra strategis pemerintah Daerah untuk membangun dan memajukan kabupaten kampar. Seluruh pembangunan muaranya dari desa, untuk itu peran aktif kepala desa di dalam membangun daerah sangat penting termasuk di dalam membantu memberikan hak dan legalitas atas tanah masyarakat di desa. Dengan demikian, “saya berharap organisasi ini bisa menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah dalam menyusun rencana-rencana kerja untuk membangun Kabupaten Kampar yang lebih baik dan masyarakatnya semakin sejahtera di masa yang akan datang,” Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Pusat Surta Wijaya, M.Si yang hadir langsung, mengharapkan setelah dilantik pengurus DPC APDESI Kabupaten Kampar segera melakukan konsolidasi di 21 Kecamatan atau 242 Desa se-Kabupaten Kampar. “Konsolidasi ini diperlukan untuk menyamakan persepsi. Dengan latar belakang yang berbeda tiap-tiap kepala desa untuk diberikan pemahaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”terang  Wak Rahman sapaan Akrab Abdurrahman Chan. Sedangkan Ketua DPC APDESI Kampar M. Haris,CH  dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Kampar. Dimana saat imi telah mengamanahkan kepadanya untuk menjadi Ketua DPC APDESI Kabupaten Kampar lima tahun kedepan. Isnyaallah kami akan siap menjalankan AD/ART Apdesi dengan berkerja sama dengan pemerintah setempat, Dukungan pemikiran maupun moril sangat dibutuhkan dalam membesarkan Apdesi sebagai wadah pemersatu Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan mendukung program pemerintah .”ucap Haris”. (Diskominfo/Mzk).

Bangkinang Kota – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kampar Hj. Juli Mastuti Yusri bersama pengurus DWP UP OPD di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan kegiatan sosialisasi terkait potensi manfaat tanaman kelor untuk kesehatan yang di laksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, Jum’at (16/09/2022). Juli Mastuty pada kesempatan itu menyampaikan bahwa melalui sosialisasi potensi dan pemanfaataan daun kelor bagi kesehatan, nantinya kita bisa untuk mengetahui akan manfaat daun kelor ini, yang tentunya memiliki kandungan gizi yang sudah terbukti dan juga banyak mengandung vitamin. Juli mastuty juga mengatkan kita juga ikut berperan dalam penurunan stunting di kabupaten Kampar yang mana kita masih ada beberapa lokasi di Kabupaten kampar sehingga dengan kegiatan pemanfaatan daun kelor ini dapat memberi kreasi makanan anak balita umur 2 sampai 5 tahun untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten Kampar. kemudian dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan ibu-ibu DWP kabupaten Kampar Bagaimana kandungan dan manfaat dari daun kelor ini untuk kesehatan dan nantinya bisa untuk di realisasikan dalam kehidupan sehari hari. Tambah juli mastuty Sementara itu, Nurhifayah Sari, M.Pd sebagai narasamber pada kegiatan ini menyampaikan bahwa ke depannya kita berharap melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan kabupaten Kampar bisa mengolah daun kelor dalam teori lingkungan keluarga, selain itu kelor juga bisa dinikmati bersama keluarga tercinta dan memberikan nutrisi yang tinggi untuk keluarga dalam bentuk olahan makanan. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan bersama-sama industri rumah tangga sehingga Kampar dikenal sebagai sentra kelor di provinsi Riau.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang :  Setelah menjadi Polemik yang terjadi puluhan tahun dan terakhir adanya kericuhan di Koperasi Iyo Basamo, pada hari ini Jum’at (23/09) berakhir sudah, ini setelah Pemkab Kampar bersama Forkopimda Kampar memfasilitasi dalam mewujudkan kesepakatan pengelolaan koperasi Iyo Basamo Terantang Kecamatan Tambang. melakukan Fasilitasi ini Penjabat (Pj)  Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Konflik Koperasi Iyo Basamo. Rakor tersebut juga diikuti seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan MUI Kampar Kabupaten Kampar, Kegiatan Rakor penyelesaian Konflik Koperasi Iyo Basamo tersebut dipusatkan di Aula Sanika Satyawada Polres Kampar yang di buka oleh Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, S.I.K. Pada kesempatan Sekda Kampar Drs. Yusri, M.Si, Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, S.I.K, Dandim 0313, KPR Letkol Arh Mulyadi, Ketua MUI Kampar Dr Mawardi. M Saleh, Lc, Kepala Dinas Perkebunan Kampar Ir. Syahrizal dari PTPN V hadir di antaranya Muhammad Rudi, Arief S Siregar, Ferry P Lubis serta dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kampar Mahadi. Pihak pihak yang selama ini mengklaim terhadap koperasi iyo Basamo Hermayalis dan Yuslianti. Pada kesempatan penandatangan MoU antara Koperasi Iyo Basamo dengan pihak PTPN V terkait dengan Alih kelola Kebun Sawit Koperasi iyo Basamo ke PTPN V. Dalam kesepakatan tersebut para berbagai pihak setuju untuk membuat rekening bersama untuk menampung hasil dari Kebun Koperasi Iyo Basamo dan kesepakatan terkait dengan pencairan penjualan Tandan Buah Segar. “Alhamdullilah, dihari Jum’at dihari baik ini kedua kubu telah mencapai kesepakatan bahwa PTPN V akan mengambil alih dan kedua belah pihak sepakat untuk memasukan nama-nama masyarakat yang berhak dan akan dilakukan verifikasi pendataan sehingga PTPN V bisa melakukan pemanenan buah sawit dan PTPN V bisa membuka rekening” ujarnya. Sekretaris Daerah Kampar juga menyampaikan atas kejadian terhadap polemik Koperasi Iyo Basamo yang terjadi beberapa waktu lalu, kita telah melakukan berbagai langkah dan pertemuan dan telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan ini merupakan pertemuan kesekian kali yang merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya bahwa pengelolaan Kebun Sawit dibawah Koperasi Iyo Basamo diserahkan kepada pihak PTPN V, kita berharap dengan MoU ini tidak terjadi lagi rusuh maupun kesalah fahaman di antara kita. Selanjutnya Yusri juga mengatakan untuk itu ada penyerahan secara tertulis dari Koperasi Iyo Basamo ke PTPN V untuk menjadi payung hukum dalam pengambilan Lahan Kebun Koperasi Iyo Basamo ini terutama Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pertemuan ini sangat penting dan strategis dan upaya kita bagaimana Daerah kita tetap dalam berada dalam kondisi yang  Stabili, Kondusif, kedepankan Kampar sebagai Negeri yang Agamis, Beradat dan keamanan di masyarakat. “Kata Yusri lagi”. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Arief Budiman, SH, MH dalam sambutan singkatnya menyatakan bahwa dengan adanya penandatangan ini, janganlah niat baik kita ini disalah artikan, ini semua untuk Mensejahterakan Anak dan Kemanakan” Kata Arief Budiman. Kita berharap semua kita dapat mendukung terhadap kesepakatan ini, kita juga tau ada pihak – pihak yang tidak ingin kesepakatan ini terjadi ” Katanya lagi. Dikatakan Arief Budiman Hampir seluruh Perkebunan Sawit di Riau ini merupakan mitra PTPN V sekaligus menjadi bapak angkat, PTPN merupakan Badan Usaha Milik Negara bertugas membina Koperasi dan Perkebunan Rakyat, ini juga upaya penyelamatan Koperasi Iyo Basamo ” Tambahnya lagi. Jangan ada yang main – main terhadap hal ini, kita tidak ada yang tersangkut dengan hukum semua kita tidak ada yang kebal hukum, Kita sepakat siap menindak tegas siapa yang bermain – main, dan siap menindak aktor intelektual yang yang telah menyebabkan kerusuhan ” Tegas Arief Budiman. Untuk kedua belah pihak untuk menahan diri sampai keluar surat keputusan dari Mahkamah Agung siapun yang menang nanti kita akan hormati keputusan hukum. Tetap akan menggunakan persuasif, jangan ada persoalan hukum, namun juga tidak dapat mengikuti dengan terpaksa menempuh jalur hukum” Tutup Arief Budiman”. Senada dengan Kejaksaan Negeri Kampar, Letkol Arh Mulyadi Dandim 0313 KPR Sebenarnya ini kalau kita melihat yang lebih jauh, fikiran jernih dan melihat kemaslahatan Masyarakat dibilang ribet tidak, tapi kalau dibuat ribet ya ribet juga jadinya  kedua belah Pihak harus hadir, Negara harus hadir dalam persoalan ini karena ada kerawanan” Kata Arh  Mulyadi”. Hari ini kita sangat antusias untuk membuat langkah yang sangat tepat, dengan berbicara memalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan sekarang dengan Pemerintah, jadi ini langkah yang tepat dan kita mendorong ini dapat terus di selesaikan Permasalahan ini hingga tuntas ” Pinta Mulyadi”. Terimakasih telah hadir kita berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh Masyarakat” Tutup Dandim 0313 /KPR Letkol Arh Mulyadi.(Diskominfo Kampar)