DPRD

Bangkinang Kota, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Penyampaian Hasil Laporan Pansus Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran TA 2018 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kampar. 8/7/19 Setelah mendengar laporan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Kampar dan menerima seluruh anggota dewan menerima RPP APBD Tahun Anggaran 2019, Bupati Kampar menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua, wakil ketua semua anggota DPRD Kabupaten Kampar dan Kepala Dinas / Badan dan Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar yang telah menyelesaikan perizinan yang telah disetujui. “Kami berbagi tugas yang dilimpahkan kepada kami telah dapat membantu dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah diadakan selama proses pembahasan, dijumpai, segala macam, dan mendukung, karena kami berfikir, berlandaskan musyawarah dan mufakat, demikian, menurut pendapat kami.” diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi nilai dan hasil yang disetujui. “lanjut Catur Oleh karena itu Bupati Kampar memberikan penghargaan kepada semua anggota dewan yang sangat menghargai akan arti penting penyatuan pendapat dan pemikiran untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dan representatif. “Potensi dan semangat kebersamaan ini harus tetap kita jaga, kita bina dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan yang tak mungkin digoyahkan” ucap Catur Dari hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Riau terhadap keuangan dan pemeriksaan APBD Kabupaten Kampar tahun 2018 serta laporan hasil pansus DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang diinginkan saran, Koreksi dan Catatan-Catatan yang menjadi perhatian kami akan menjadi perhatian dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati menyetujui tentang kritik, saran dan pendapat Anggota dewan untuk kemajuan Kabupaten Kampar kedepan tentu akan tetap menjadi perhatian, sehingga jalannya rodanya pemerintahan mampu menjawab tantangan masa depan berdasarkan visi dan misi yang kita sepakati bersama. “Kami telah menyelesaikan tugas yang besar ini, namun dihadiri saya masih membutuhkan tugas-tugas yang lebih besar untuk menyelesaikan kita, seperti Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2019 dan Ranperda APBD Tahun 2020 yang akan dikirim dalam pengiriman dekat ini.” Ujar Catur Sehubungan dengan hal tersebut Bupati Kampung mengundang untuk semua kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Agar dapat berpartisipasi dengan sempurna sehingga dapat dilakukan dengan tepat pada saat tiba. Kepada Ketua DPRD dan anggota dewan, Bupati Kampar mengharapkan kerjasama yang telah kami buat selama ini dapat meningkatkan Ranperda Perubahan APBD 2019 dan Ranperda APBD Tahun 2020 dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri S. Ag, didampingi wakil ketua Ahmad Faizal, dan H Sahidin serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. (Diskominfo)/Humas)

Bangkinang Kota ; Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraks-fraksi terhadap laporan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun 2018 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kampar pada hari Senin,17/06. Jawaban Pemerintah ini merupakan jawaban atas pandangan umum Fraks-fraksi DPRD Kampar yang telah disampaikan oleh para juru bicara Fraks-fraksi DPRD Kampar terhadap pidato Bupati terkait RPP APBD TA 2018. Dalam sambutannya Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan dihadiri oleh Sekda Kampar dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar, Bupati Kampar menyampaikan bahwa Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupatenn Kampar tahun 2018 sebesar Rp. 2,3 Triliun yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Secara rinci PAD Kabupaten Kampar tahun 2018 sebesar Rp. 229 Miliar, dana pertimbangan Rp 1.994 Triliun, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.103,9 Miliar. Sementara itu untuk penggunaan terdiri dari Belanja operasi yang terdiri dari belanja sebesar lebih kurang Rp, 1.59 Triliun, Belanja pegawai Rp. 998 Miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp. 489 Miliar, sementara itu Belanja subsidi Rp. 1.94 Miliar, Belanja Hibah sebesar Rp. 25,412 Miliar dan Bantuan Sosial sebesar Rp,13, 7 Miliar lebih. Lebih rinci bahwa belanja Aset tetap sebesar Rp. 2,291 Miliar, belanja Aset lainnya sebesar Rp. 31 Miliar, Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.32 Miliar serta belanja transfer dan pembiayaan daerah sebesar Rp.50 Miliar, Sebelum mengakhiri sambutannya Bupati Kampar menyampaikan bahwa laporan ini dapat di bahas Lebih lanjut pada Pansus, kami atas nama pemerintah Kabupaten kampar mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kampar atas dibahasnya pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) Kata Bupati Kampar, kritikan, masukan demi penyempurnaan laporan pertanggungjawaban jawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2018, dan akhirnya kita berharap semoga dapat dilahirkan Perda tentang laporan pertanggungjawaban ini Terhadap RPP tahun 2018″ Kata Catur Sugeng lagi. Sementara itu Ketua DPRD Kampar menyampaikan setelah jawaban pemerintah ini akan dilakukan pembahasan pada tingkat Pansus DPRD Kampar dengan pembahasan sesuai dengan yang telah ditetapkan” Kata Ahmad Fikri lagi.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota ; Kampar Catur Sugeng Susanto saat menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Kampar pada hari Senin, 17/06l. Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar pada rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kampar dan dihadiri oleh anggota DPRD Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar. Bupati Kampar Catur Sugeng dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2018, telah Berbagai upaya dilakukan oleh pemkab Kampar, begitu juga terhadap pembangunan Pemkab Kampar. Kita terus melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tertuang didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2018″ Kata Catur Sugeng lagi. Selain itu hal yang terpenting disampaikan adalah terkait pengelolaan pemerintahan dimana Pemkab Kampar telah tiga kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau, ini membuktikan pengelolaan pemerintahan baik anggaran maupun pelaporan administrasi telah berjalan dengan baik” Kata Bupati Kampar. Selain itu Bupati Kampar mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan ide terhadap pembangunan Kampar yang lebih baik lagi Semoga Kampar yang maju dan berkeadilan dapat kita wujudkan” tutup Bupati Kampar. Setelah penyampaian Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun Anggaran 2018 Bupati Kampar menyerahkan Laporan pertanggungjawaban kepada Ketua DPRD Kampar yang akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh fraks-fraksi di DPRD Kampar (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Kunjungan Anggota DPRD Pariaman, kedatangan anggota DPRD ini di sambut oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan Aliman Makmur di Ruang Rapat Bupati Kampar, Rabu(20/2) Dalam kunjungan nya kali ini anggota DPRD Pariaman bersama pemerintah Kabupaten Kampar membahas tentang kedatangan rombongan ini yang menindaklanjuti program kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya mengingat Walikota terpilih Kota Pariaman Genius Umar terkait penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna peningkatan pendapatan asli Daerah Pariaman kedepannya. Dalam sambutannya Aliman Makmur memberikan pemaparan tentang potensi Kabupaten Kampar berikut penyerapan pendapatan asli daerah yang menjadikan APBD Kampar meningkatkan mencapai 2,6 triliun untuk tahun ini. Serta potensi pembangunan kedepan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kampar. Selain itu juga pengembangan Insfratruktur, Industri dan Investasi yang menjadi sasaran utama pembangunan di Kabupaten Kampar. “Tidak ada negara yang maju melainkan dengan memajukan industri, pertanian dan masyarakat yang regilius. berbicara tentang Industri dan Pertanian harus ada SDM yang Handal dan fungsional, dengan harapan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Ungkap Aliman Aliman mengatakan pada prinsipnya Kabupaten Kampar di usung dari usur unsur startegis serta visi misinya untuk 25 tahun kedepan, sekitar 40 persen terdiri dari wilayah perkebunan. APBD Kampar 2.53 triliuan dengan pendapatan asli daerah 260 miliar. Ketua Komisi II Safrinal Akbar didampingi rekan – rekannya Anggota DPRD lainnya Arizal, Muliadi, M.Yasin, Fitri Nora, Sofinar menyebutkan kedatangannya beserta rombongan untuk mendapatkan informasi dalam kunjungan studi banding mengenai RPJMD serta upaya peningkatan PAD. Kota Pariaman mekar pada tanggal 22 Juli 2002 dengan penduduk mencapai 90 ribu jiwa dengan jumlah Desa sebanyak 71 dan memiliki anggota DPRD sejumlah 20 orang. “Kampar merupakan daerah yang strategis dan memiliki banyak potensi sehingga mendorong kami untuk berbagi informasi terlebih di Kota Pariaman tidak adanya perusahaan – perusahaan besar layaknya disini namun Pariaman memiliki pantai dan sejumlah potensi wisata yang cukup baik” ungkap Akbar Kunjungan ini dilakukan untuk melihat peluang maupun potensi lainnya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber potensi baru yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Selain itu juga dilakukan penyerahan cinderamata dari kedua belah pihak.(DiskominfoKampar/DAT)

Bangkinang – Jhoni Warta menarik nafas lega setelah melalui dua jam dia bersama tujuh orang rekan berbincang panjang lebar soal pemerintahan berbasis elektronik dengan tim Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Diskominfo Persandian) Kampar Provinsi Riau, di Bangkinang, ibukota Kabupaten Kampar, Jumat (7/12) . Jhoni bersama rekannya sengaja datang ke Kampar untuk membahas ilmu komunikasi informatika lantaran mereka adalah panitia khusus Rancang Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan informatika dan komunikasi DPRD Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Alhasil, Kadiskominfo Persandian Kampar, Arizon, Sekretaris Diskominfo Kampar Persandian, Herry Indra Mulya, Kabid Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Publik Salmi Hadi dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Keamanan dan Tata Kelola e-Government Diskominfo Persandian Kampar, Rini Fauziah Nasution, bergantian menjelaskan tentang apa Yang sudah dilakukan oleh Kampar Terkait e-Government. “Tadinya kami menyangka untuk membangun sistim berbasis elektronik itu mahal, bisa mencapai tenggang miliar. Ternyata enggak ya, ”ujar Jhoni yang ketua Pansus I DPRD Kota Sawahlunto itu. Kepada rombongan ini Arizon menjelaskan bahwa Diskominfo Kampar tidak membangun pusat data sendiri, tetapi ditumpangkan di Pekanbaru bersama data daerah lain. “Kalau kita bangun sendiri, biayanya miliaran rupiah lho. Belum lagi pemeliharaan nya. Belum lagi risiko yang harus kita hadapi. Sebab listrik harus stabil dan enggak memungkinkan mati, di luar harus kering dan dingin. Di Kampar itu sangat tidak mungkin karena listrik enggak stabil dan sering mati. Lantaran radikal makanya kita tumpangkan. Selain sangat aman, kami hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp50 juta – Rp 60 juta perbulan. Dengan duit segitu kita sudah terima bersih. Mulai dari perangkat, jaringan internet, listrik, pemeliharaan hingga ke depan, ”Herry menimpali. Lalu terkait persiapan IT untuk membuat aplikasi, putar Rini Fauziah pula yang menjelaskan. “Kami sudah merekrut 5 orang IT untuk membangun aplikasi itu. Memberi informasi teknis kepada 41 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap OPN sebagai operator, ”katanya. Belum sepekan rekrutmen dilakukan kata Rini, Inspektorat Kampar sudah minta dibikinkan audit terkait. “Tujuannya cara auditor bisa langsung menengok hasil audit inspektorat. Biar lebih transparan dan simpel lah, ”ujar Rini. Jhoni mengaku senang atas penjelasan Diskominfo Persandian Kampar itu. “Alhamdulillah, ini menjadi masukan yang sangat penting bagi kami untuk menyusun Ranperda tentang Informatika dan Komunikasi ini,” ujarnya. (Kominfo / Abdul Aziz)

Bangkinang Kota –Sebabagai gambaran untuk kemajuan daerah Kabupaten Kampar lima tahun kedepan, berbagai program dan pembangunan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar dibawah kepemimpinan Bupati Kampar H Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH. Dalam hal tesebut pada rapat Paripurna masa sidang III Penyampain Nota Keuangan dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Kampar tahun 2019, H Azis Zaenal menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 di ruang rapat DPRD Kampar, senin sore (19/11/18). Dalam materi tersebut Azis Zaenal menyampaikan proses penyusunan RAPBD dalam kurung waktu hampir dua tahun belakangan ini, pemda kampar telah melakukan upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan program 3I (infrastruktur, Industri serta Investasi) yang tercantum dalam RPJMD. Dalam hal ini, Azis Zaenal menjelaskan bahwa dibidang pendidikan dialkokasikan lebih kurang 20% termasuk dalam bentuk beasiswa. Kemudian dalam hal Kesehatan dianggarkan 10% dengan mengadakan mabil Ambulance setiap Desa pada tahun 2017 sebanyak 11 unit, tahun 2018 sebanyak 29 unit serta tahun 2019 sebanyak 50 unit. Kemudian dibidang infrastruktur, yakni dalam pemeliharaan jalan sepanjang 113,7 KM, kemudian pembangunan 12 unit jembatan, 4 unit jembatan gantung, 6 unit jembatan besi dan 2 jembatan beton. Disamping itu jugam mebuka jalan Sei Jernih yang menghubungkan 5 Kecamatan yakni, Kecamatan Bangkinang, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar dan Tambang atau 11 Desa dan 1 Kelurahan sepanjang 27 KM. Dalam juga mengembangkan keterisoliran daerah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah dilakukan kesepakatan dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk membuka jalan penghubung yang selama ini hanya bisa dijalani dengan jalur sungai sepanjang lebih kurang 37 KM. Selanjunya disampaikan Bupati Kampar, untuk kenyamanan pemukiman rumah warga telah dianggarkan juga untuk bedah rumah pada tahun 2017 sebanyak 80 unit, tahun 2018 sebanyak 104 unit, serta tahun 2019 sebanyak 100 unit lagi. Sementara untuk tahun 2019 pembangunan prioritas antara lain pembangunan perkantoran terpadu 8 lantai guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang menjadi Icon Kampar nantinya Untuk memajukan Kampar, juga direncanakan pembangunan Menara dikawasan Markaz Islamy Bangkinang serta pembangunan Riverside di Kawasan Jembatan Kembanr Bangkinang. Khusus dibidang Perhubungan saat ini telah dibuka juga traek anggkutan dari Bangkinang menuju Bandara SSK II serta Bangkinang menuju Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Khusus dibidang sosial masyarakat, pemda kampar telah memberangkatkan tokoh panutan masyarakat setiap Desa pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 60 orang serta tahun 2019 sebanyak 30 orang lagi.   Terakhir untuk diketahui bersama bahwa pencapaian pendapatan asli adaerah (PAD) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 dari 174 milyar dan pada tahun 2018 menjadi 214 milyar, dengan demikian Kampar meperoleh Dana Insentif Daerah (DID) lebih kurang36 Milyar serta meraih pelaporan keuangan  terbaik Wajat Tampa Pengecualian (WTP). ( Diskomkinfo Kampar).

Bangkinang Kota, Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 diprediksi sebesar Rp.1,8 triliun lebih, Pendapatan Daerah tersebut telah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar RP.1,219 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp.642,9 miliar, dimana penyusunannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Bersamaan dengan pembahasan ditingkat Badan Anggaran dan Komisi diperoleh informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait Alokasi Dana Transfer untuk Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 sehingga berpengaruh terhadap struktur APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019 pada KUA PPAS dipridiksi Pendapatan Daerah lebih kurang sebesar Rp.2,398 triliun, belanja daerah lebih kurang sebasar Rp.2,448 triliun sehingga defisit lebih kurang Rp.50 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah. Demikian dikatakan Bupati Kampar H Azis Zaenal SH MM pada Sidang Paripurna dalam agenda Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 setelah rapat marathon hingga dini hari di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin(12/11). Selanjutnya Bupati menjelaskan pada belanja tidak langsung, kebijakan diarahkan pada belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik serta belanja tidak terduga. Kebijakan belanja langsung dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka penjang tahap ke tiga dengan penekanan pada pencapaian daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang berbasis pada keunggulan komporatif dan kompotitif dengan dilandasi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga memperhatikan visi dan misi kepala daerah, fungsi Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sesuai dengan tugas pokok dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya Bupati Kampar mengataka bahwa Penyusunan KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 85. Permendagri ini menyatakan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi Ekonomi Makro daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Disisi lain Bupati Kampar merasa bersyukur karena program Pemerintah Kabupaten Kampar berupa pembangunan gedung perkantoran Pemerintah delapan lantai yang pendanaannya dilakukan dengan tahun jamak (Multiyears) telah selesai dibahas, seiring dengan proses pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019, sehingga antara pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar telah memiliki satu persepsi dan kesepahaman, sehingga diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakan. “Semoga apa yang telah sama-sama kita bahas dapat menyentuh pada substansi dan prioritas pembangunan yang ingin kita capai pada tahun 2019.”imbuh Azis (HUMAS)

BANGKINANG- Bupati Kampar Azis Zaenal mengaku lega usulan pembangunan gedung 8 lantai telah disahkan oleh DPRD melalui Rapat Paripurna KUA-PPAS 2019 pada Senin (12/11) malam. Meski rapat paripurna ini tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Ahmad Fikri, Wakil Ketua Sunardi DS dan beberapa orang anggota DPRD lainnya. Mereka yang tidak hadir pada rapat paripurna itu disebut karena tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung 8 lantai ini. Mereka menolak karna besarnya anggaran yang tersedot mega proyek ini. Azis Zaenal dalam penyampaian pandangan pemerintah pada KUA-PPAS mengaku bahwa proyeksi APBD Kampar 2019 sebesar 2 Triliun 399 miliar sedangkan besaran belanja langsunng dan tidak langsung sebesar 2 triliun 444 miliar. “Defisit sekitar 55 miliar tapi akan ditutupi lewat mekanisme Silpa,” ujar Azis Zaenal. Azis Zaenal saat rapat ditutup terlihat sumringah karena rencana pembangunan gedung 8 lantai telah diloloskan DPRD. “Pembangunan gedung ini kita programkan lewat rencana pembangunan Tahun Jamak atau yang lazim kita sebut proyek Multi Years,” ucap Azis girang. Sekedar Informasi, gedung 8 lantai akan menghabiskan dana sebesar lebih kurang 96 miliar. Pos anggaran pembangunan diambil dari APBD Kabupaten Kampar 20 19 dan 2020. Rencana pembangunan mega proyek ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa jam sebelum rapat dimulai massa aksi dari Forum Masyarakat Kabupaten Kampar (Forkab) sempat berdemo hingga masuk ke gedung DPRD menyuarakan penolakan pembangunan gedung 8 lantai ini. Dalam orasinya, mereka miminta Pemerintah Azis Zaenal untuk Fokus mengurusi kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan di pelosok Kabupaten Kampar seperti di Kampar Kiri Hulu dan di banyak kecamatan lainnya. “Azis dulu janjikan pembangunan jalan guna membuka wilayah terisolasi, sekarang malah ingin membangun gedung megah dengan dana hampir 100 miliar. Urgensinya apa?” teriak mereka. Internal DPRD sendiri juga ada yang menolak karena berbagai persoalan termasuk disebabkan oleh tersedotnya sejumlah anggaran dinas strategis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Meski alot, akhirnya Azis Zaenal bisa bernapas lega karena salah satu usulan program strategis Pemerintahannya telah sah masuk dalam APBD 2019. (Kominfo Kampar)

Bangkinang Kota : 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kampar dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Kampar telah dibahas oleh DPRD Kampar. 7 Ranperda Ini telah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar maupun oleh  terhadap inisiatif Ranperda oleh DPRD Kampar. Oleh Sebab itu untuk penyem[urnaan terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dibahas pada tingkat lebih lanjut, dimana pada mala mini kita telah membahas melalui pandangan umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kampar. Demikian terungkap saat Bupati Kampar menyampaikan Pidato tentang usulan Rancangan Peraturan Daerah Rapat Paripurna terhadap 7 Ranperda dan 1 inisiatif DPRD Kampar yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar pada Senin, 12/11/2018. Rapat yang dipimpin oleh Muhammad Faisal, ST, MT dan Pimpinan DPRD H. Sahidin berjalan a lot sampai tengah malam, Anggota DPRD Kampar dan Bupati Kampar serta Sekda dan OPD membahas terkait pembangunan Kabupaten Kampar. Selain pembnahadsan terhadap 8 Ranperda juga dilakukan penandatangan MoU terhadap KUA PPAS APBD Tahun 2019 dan Nota Kesepahaman Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Komplek Perkantoran Terpadu. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten lampar tentang Penyampaian 7 (tujuh)  ranperda kabupaten kampar tahun anggaran 2018 dan 1 (satu) ranperda inisiatif dewan, serta penetapan propemperda tahun 2019 sekaligus pengesahan tata tertib DPRD kabupaten kampar yang diawali dengan penyampaian dan pandangan oleh Fraksi-fraksi DPRD Kampar, yang menyatakan pada umumnya semua Fraksi dapat menerima usulan Ranperda yang diusulkan Pemkab Kampar, begitu juga terhadap penetapan kUA PPAS dan penetapan Anggaran Jamak pembangunan Gedung 8 lantai sebagi Komplek perkantoran Pemkab Kampar. Ketujuh Ranperda tersebut yakni 1.penyelengaraan pendididkan 2. Tentang badan permusyawaratan desa, 3.tentang rencana tata ruang tahun 2108 – 2022, 4. tentang retribusi jasa usaha, 5. Ranperda atas perubahan tahun 2011 tentang pajak air tanah, 6.Ranperda tentang retiribusi izin ganguan,  7. Izin gangguan , dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Kampar tentang Narkotika, bahan berbahaya dan Zat Adiktif lainnya. Bupati Kampar saat menyampaikan pidato terkait Paripurna yang diadakan tersebut sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap Anggota DPRD Kampar yang telah gigih dan mengorbankan waktu, fikiran untuk kemajuan Kabupaten Kampar. “ Pemkab Kampar sangat mengapresiasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kampar sehingga 7 Ranperda yang diusulkan telah dapat dibahas di DPRD Kampar, semoga dengan masukan dan sumbang satran demi kesempurnaan Ranperda menjadi Perda dapat kita wujudkan, semoga Kampar lebih Baik” Tambah Azis Zaenal. Sementara terhadap MoU terhadap KUA PPAS yang telah ditandatangani semoga dapat segera kita jalankan pada proses selanjutnya, ini merupakan kepentingan masyarakat Kampar untuk dapat lebih baik lagi, kita akan mengakomodir terhadap pandangan yang telah disampaikan oleh tim Banggar DPRD Kampar sebagi acuan dalam penyusunan Program” Harap Azis Zaenal. Sementara itu terkait Pembangunan Gedung delapan lantai Azis Zaenal menyatakan bahwa ini merupakan slah satu icon Kampar sebagi Ibu Kota Bangkinang, sehingga ini dapat menjadikan sebagai komplek perkantoran yang berada di tengah Kota Bangkinang” Kata Azis Zaenal Sementara itu terkait Usulan Ranperda inisiatif DPRD Kampar ia sangat berterima kasih terhadap Anggota DPRD Kampar yang mana Narkoba saat ini sudah sangat menrisaukan, bahkan sudah mewabah ke Desa-desa yang tidak kenal dengan umur, kondisi ini kita rasakan, bahkan generasi yang menjadi harapan kita hancur akibat narkoba dan bahan berbahaya lainnya’ Kata Azis Zaenal terharu. Setelah kita mendengar dan masukan dari tim Badan Anggaran maupun Fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap yang telah kita bahas mala mini, ini tak lain tak bukan untuk kebaikan kampar yang lebih maju dan sejahtera, oleh sebab itu Pemkab Kampar sangat mengapresiasi terhadap perjuanagan dan kegigihan Anggota DPRD Kampar” Tutup Azis Zaenal (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota : Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diadakan pada Rapat Paripurna pada penyampaian laporan Badan Anggaran dan pengesahan APBDP tahun 2018 di Gedung DPRD Kampar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri. S. Ag dan Para Pimpinan DPRD Kampar . Dengan disahkan perubahan APBD P tahun 2018 ini semoga kita dapat melaksanakn pembanguan dan penggunaan anggaran sevcara efisiensi terhadap Anggaran,  apa yang telah kita sepakati dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga dana yang telah disusun dapat termanfaatkan semaksimal mungkin, tidak ada pemborosan. Demikian disampaiak oleh Bupati Kampar pada pidatonya dalam acara Rapat Paripurna di DPRD Kampar pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun Anggaran 2018 yang diadakan di Gedung DPRD Kampar pada hari Selasa tengah malam, 25/9. Dikatakan azis Zaenal ucapan terima Kasih kepada Anggota DPRD Kampar, Anggota DPRD Kampar,  TAPD Kampar dan kepala OPD dilingkungan Kabupaten Kampar yang telah membahas dan menyelasikan rancangan APBD P Tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan , dan ini akan menjadi pijakan dalam pelaksnaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada komposisi APBD P tahun 2018 terdapat komposisi penerimaan dan belanja daerah, oleh karena anggaran yang tertuang dalam APBD P tahun 2018 ini harus dapat terselesaikan pada akhir tahun ini, dan kepada  OPD agar dapat melakukan langklah-langkah percepatan, sesaui dengan waktu yang ditetapkan” Pinta Azis Dengan selesainya pembahansan dan disetujuninya APBD P 2018 ini menyatakan bahwa rancamngan APBD P ini akan disampaiakn ke Gubernur untuk dievaluasi sebelum ranperda diterbitkan. Semoga segala pengabdian kita dalam pembahasan mulai dari pembahasan KUA PPAS sampai kepada laporan Badan Anggaran DPRD Kampar yang telah disahkan menjadi amal saleh dan mendapat Ridha dari Allah SWT” Kata Azis zaenal. Sementara itu Juru Bicara Badan Anggaran yang disampaikan oleh Zulfan Azmi, ST, MT dalam laporannya menyampaikan bahwa besaran APBD P Tahun 2018 ini Pendapatan sebesar Rp. 2,26 Triliun lebih, sedangkan untuk belanja sebesar Rp. 2,26 Triliun yang terdiri dari Belanja langsung dan belanja tak langsung yang dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kampar, semoga dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat” tutup Zulfan Azmi setelah menguraikan panjang lebar terhadap alokasi dana bagi OPD di Kabupaten Kampar. Sementara itu Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri. S,Ag agar semua OPD dapat bekerja sesaui dengan aturan, kegiatan yang perlu ditendekan agar segera dilaksnakan mengingat waktu yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Apa yang menjadi penekanan Bupati Kampar untuk dapat disikapi oleh Dinas-dinas di Lingkup Pemkab Kampar sehingga masa-masa akhir tahun tidak ada lagi proyek atau kegiatan yang tidak terselesaikan” Kata Ahmad Fikri lagi. (diskominfo Kampar)