Birokrasi

Pekanbaru – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kembali berhasil raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2021, penerimaan opini ini merupakan untuk kali ke Enam berturut-turut. Opini WTP ini diterima langsung oleh Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH MH dan Ketua DPRD Kampar M Faisal,ST dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Widhi Widayat,SE, M.Si,CA, CSFA,Ak saat penyerahan LHP oleh BPK Perwakilan Riau tahun 2021 di Ruang Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru, rabu (17/5/2022). Bupati Kampar secara khusus yang diminta BPK mewakili beberapa Bupati/Walikota untuk memberikan arahan, pada kesempatan menyampaikan terimakasih kepada BPK Riau telah memberikan pembinaan, pendampingan dan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengelolaan keuangan dan Asset Daerah. Catur juga memberikan Apresiasi kepada Ketua DPRD Kampar dan seluruh anggota DPRD Kampar serta seluruh Stek Holder yang telah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Dengan kerjasama tersebut, sehinggga sepanjang sejarah khusus Kabupaten Kampar selama kepemimpinan Azis – Catur dan Catur sendiri telah enam tahun atau enam kali berturut-turut menerima laporan tertinggi atau yang disebut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Riau. Hal ini mulai dari kado pertama masa kepemipinan beliau meraih Opini WTP pada 29 Mei 2017 yang diraih oleh Pemkab Kampar, sampai enam kali atau enam tahun, tepat hari ini yang ke-6 pada tanggal 17 Mei 2021 alhamdulilah kita dapat mempertahankan meraih Opini WTP dari BPK Riau. Sementara itu Kepala BPK Provinsi Riau, Widhi Widayat S.E., M.Si. Ak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Inderagiri Hilir, Pelelawan, dan Kabupaten Siak yang telah sukses meraih Opini WTP Tahun Anggaran 2021, diharapkan Pemerintah Kabupaten terkait untuk segera mengeluarkan rekomendasi atas tindaklanjut hasil LHP. Selanjutnya agar ini  bisa terus tercapai sengan baik, maka kedepan hal ini mesti disampaikan selambat-lambatnya 60 hari kedepan, dengan tujuan agar menciptakan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel pada kas daerah.” Kata Kepala BPK tersebut. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, S.T. menyampaikan apresiasi atas kepemimpinam Bupati Catur dengan hasil Opimi WTP selama enam tahun. Faisal berharap  hasil pemeriksaan ini diharapkan mampu terus dipertahankan, karena ini akan memberikan dampak yang lebih baik kedepannya bagi Kabupaten Kampar. Untuk diketahui, dalam pempertahankan Opini WTP ini jauh lebih sulit dibandingkan untuk mencapainya awal pertama. Dengan Opini WTP keenam, ini merupakan bukti Pemda Kampar memiliki kinerja yang luar biasa, sesuai standar aturan yang berlaku. Usai acara, Catur juga menandatangani Dukungan Stakwholder BPK menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(Diskominfo/mzk).

Pekanbaru,- Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) antara Pemerintah Dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit, Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait. Rakor tersebut diadakan di Balai Pauh Janggi Kompleks Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru pada Selasa (17/5) Hadir dalam Rakor tersebut diantaranya Gubernur Riau H. Syamsuar, M,Si, Bupati/Walikota se-provinsi Riau, Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait lainnya. Bupati Kampar usai mengikuti rakor tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemutusan atau memangkasan jalur penjualan dari petani sawit non mitra kepada PKS sehingga harga yang diterima akibat panjangnya birokrasi berdampak menurunnya harga TBS yang diterima petani semakin sedikit. Disisi lain Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung seluruh kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan Pemerintahan Tentang pelarangan ekspor CPO. Dalam arahannya Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo ketika menggelar Rapat kerja bersama Gubernur se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia menambahkan dalam raker tentang kebijakan Pemerintahan pusat pasca pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April 2022. Ia juga menambahkan berdasarkan Rapat Koordinasi terbatas Kementerian Ekonomi dan kementerian terkait pada tanggal 23 April 2022 yang lalu guna menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO, serta berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Perkebunan Republik Indonesia  mengenai tindak lanjut dari Kebijakan Pemerintah pelarangan ekspor CPO. Gubernur Riau dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintahan Republik Indonesia maka Provinsi Riau mengamati tindakan dengan memperhatikan beberapa aspek berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan pada perkebunan pada umumnya Perusahaan Kebun  Sawit non kebun belum memenuhi ketentuan yang telah ditentukan Pemerintah. Diakhir arahannya Syamsuar mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait untuk penurunan harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) oleh PKS yang berdampak signifikan terhadap perkebunan swadaya (non mitra) dikarenakan rantai pasok yang panjang sehingga petani sawit non mitra dapat menikmati harga yang sewajarnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder untuk mencabut kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO agar kondisi para pengusaha perkebunan kelapa sawit kembali membaik Khusus harga TBS.(Diskominfo Kampar).

Bangkinang Kota – Sesuai dengan surat Keputusan Bupati kampar Nomor 821.1.404/V/2022, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2022. Maka dengan SK tersebut, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH yang di wakili Asisten III Setda Kampar Ir Azwan melantik dan mengambil sumpah sebanyak 72 pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Kampar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, kamis (12/5/2022). Dari sebanyak 72 pejabat tersebut, sebanyak 42 orang merupakan pejabat Eselon III dan sebanyak 30 orang pejabat eselon IV yang terdiri dari beberapa Camat antara lain Drs Jamilus sebagai Camat Tambang, Albukhari M.Pd, Camat Kampar Kiri Hilir, Refizal,S.STP Camat Salo, Herman,SP, M.Si Camat Kuok, serta Riska Jonita, S.STP, M.Si Camat Kampar Utara. Azwan usai melantik pejabat tersebut menyampaikan bahwa para pejabat mutasi merupakan hal biasa dalam lingkungan kerja untuk orientasi penyegaran. Sementara promosi merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada pegawai yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mengisi posisi yang ada. “Dengan demikian Azwan menegaskan, jabatan ini bukan hak. Tetapi ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, terutama untuk bersama mewujudkan Kampar lebih maju. Selain itu, Azwan juga menekankan agar semua program kerja tidak hanya sekadar sent, tetapi harus benar-benar terkirim. Artinya, hasil dari semua kerja itu harus benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat.(diskominfo/mzk).

Bangkinang Kota : Dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas dan siap bersaing perlu mempersiapkan terhadap generasi masa depan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas proses ini diawali dengan sosialisasi dan skrining mulai dari pranikah maupun dalam tahap kehamilan dan seribu hari kelahiran. Untuk itu Pemkab Kampar melakukan Launching Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) merupakan  aplikasi skrining, pendampingan, dan pencegahan stunting bagi calon pengantin yang diterapkan secara nasional. Sebagai mana data yang di peroleh Bahwa secara nasional stunting berkisar pada 27.6 persen, sementara untuk Provinsi Riau 22.3 Persen dan Kabupaten Kampar pada posisi  25.7 persen. Maka sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tahun 2024 Turun ke angka 14 Persen. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. Insyaallah dengan kesungguhan kita dapat mencapai 14 Persen pada tahun 2024. Ini merupakan bagian dari menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai generasi emas penerus bangsa. Demikian dikatakan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh  Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Drs. Syamsul Bahri pada Lounching Aplikasi Elsimil dan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diadakan di Aula Bappeda Kampar di Bangkinang Kota, Kamis, 12/05. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda, Kampar Ardi Mardiansyah S.STP, Kepala Dinas PMD Lukmansyah Badoe, S. Sos, M Si, Kepala Dinas PPKBP3A Drs Edi Afrizal, mewakili Kamenag Kampar, Kadis Kesehatan, Pendamping Keluarga se Kabupaten kampar dan Tecknical Asisten (TA) Penurunan Stunting Riau. Kampar merupakan perdana melaksanakan Lounching Aplikasi Elsimil di Riau setelah diluncurkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Agama di Bantul beberapa hari lalu. Dikatakan Syamsul Bahri Bahwa Kampar merupakan perdana di Riau dalam melakukan Lounching Aplikasi ini, kami sangat mengapresiasi terhadap DPPKBP3A, TP PKK Kampar, Dinas Kesehatan, Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kampar serta instansi yang terlibat dengan penurunan stunting ini. Dan terkhusus kepada ujung tombak dilapangan dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Kampar. Stunting ini adalah program strategis nasional yang harus kita dukung, lakukan dan kerjakan bersama”Pinta Syamsul Bahri. Tahun 2024 Bahwa Kampar harus turun mencapai angka 14 Persen perlu bekerja keras untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kampar” Harap Syamsul Selain ujung tombak dari kesuksesan ini yang tak kalah memiliki peran penting adalah para kepala OPD yang terkait dalam melakukan terobosan dan kreatifitas dalam melakukan penurunan stunting ” Tambahnya lagi. Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M Si ini sesuai Perpres. Nomor 32 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting dimana ada indikator yang kita lakukan diantaranya skrening terhadap masyarakat, pengecekan kesehatan. Saat ini Kampar terdapat 25, 75 Persen tingkat stunting, dengan terbentuknya kelompok tugas stunting dan adanya kesungguhan kita optimis dapat turun menjadi 14 persen hingga tahun 2024, untuk diketahui seluruh tim tugas di Riau sebanyak 10.764 di Riau sementara di Kampar sendiri terdapat 1004 Orang dan ini terbanyak di Riau” Kata Mardalena Wati Yulia. Tentunya kita berharap dengan Lounching Aplikasi Elsimil ini kita dapat menurunkan angka stunting di Kampar, aplikasi ini adanya pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang akan menikah sekurang kurangnya 90 Hari sebelum menikah, Siap nikah Siap Hamil” Tutup Mardalena. Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)  Kabupaten Kampar Drs. Edi Afrizal dalam sambutan menyatakan seluruh instansi terkait tentunya terus memberikan atensi dan perhatian terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Kampar, salah satu bentuk perhatian tersebut deorang pembentukan satgas dan osialisasi terhadap stunting ” Kata Edi Afrizal. Dari Penduduk Kampar sebanyak 890 Ribu lebih terdapat lebih kurang dengan jumlah Keluarga sebanyak 198, 964 KK, Usia Subur sebanyak 135.964, Jumlah ibu hamil sebanyak 5.595, keluarga yang memiliki Bayi Dibawah lumat tahun sebanyak 17.559 keluarga, Sementara yang Beresiko Stunting sebanyak 104.671 Keluarga ” Kata Edi Afrizal. Target kita adalah yang memasuki Usia Pernikahan, ibu – ibu yang sedang hamil maupun anak-anak yang balita” Tambah Edi Afrizal lagi. (Diskominfo Kampar)

Tambang – Ramadhan mungkin sudah berlalu, namun cerminan dari bulan mulia itu harus terus terpancar dalam kehidupan sehari-hari, Dalam Hal tersebut Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh Camat Tambang Drs.H. Abukhari, M.Pd  menghadiri khitanan massal serta halal bihallal Persatuan Tarbiyah Islamiyah Ranting desa Aursati, bertempat di Gedung PDTA TI Aursati Kecamatan Tambang, Kamis (12/5/2022) pagi. Turut menghadiri Bupati Kampar yang diwakili oleh Camat Tambang Drs. H. Abu Kari, M.Pd, DPD RI Edwin Pratama, forkopimcam, Ketua Tarbiyah Islamiyah Kampar Dr. Khairil Anwar, MA, Kades Aursati M. Yanis, SH, serta perangkat desa dan masyarakat aursati. Dalam sambutan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh Camat Tambang Drs. Abu Kari, M.Pd Mengatakan bahwa apresiasi yang sebesar besarnya kepada pengurus Tarbiyah Islamiyah Ranting Desa ausati yang mensukseskan acara yang sangat membantu masyarakat kita, dan Tarbiyah ini sudah 45 tahun berjalan, semoga kedepan semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang orang. “Acara halal bi halal ini tidak lupa pula untuk selalu menjaga silaturahmi dan kebersamaan, kekompakan, supaya tarbiyah ini selalu berjalan dan berkembang ke masa yang akan datang”ungkap Abukhari. Dalam kesempatan tersebut Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto yang diwakili oleh Camat Tambang Drs. H. Abukhari, M.Pd mendengar bahwa acara khitanan ini berjumlah 25 orang yang berasal dari desa Aursati, “Dalam amanah beliau menyampikan kepada saya bahwa seluruh Masyarakat Kabupaten Kampar kecamatan Tambang dan terkhusus nya desa Aursati segenap keluarga, beliau mengucapkan Minal Aidin Wal-Faidzin Mohon maaf lahir dan Batin dan tentunya di akhir masa jabatan Bupati Kampar beliau menyampaikan kepada bapak/ibu, saudara, para alim ulama sekalian berpamitan dan meminta maaf kalau ada salah ucapan dan perilaku yang menyinggung bapak/ibu dan mohon doanya semoga kita terus dapat menjalin tali silaturohim diantara kita dan insyaallah kita akan bertemu kembali dilain waktu yang akan datang,”tutup Abukhari” (Diskominfo Kampar/ISN)

Bangkinang Kota – Dengan menindak lanjuti surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Republik Indonesia tentang penyelanggaraan apel  siaga yang bertemakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) bergerak secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota. Pemkab Kampar mengikuti zoom meeting apel siaga Tim Pendamping Keluaga Bergerak Nusantara, dimana acara tersebut di gelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kampar pada Kamis, 12/05/2022. Berkesempatan hadir pada zoom meeting apel siaga ini Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH,MH yang dalam hal itu di wakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Drs.Syamsul Bahri M.Si, serta Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah S.STP, M.Si, Kepala Dinas PMD Kampar Lukmansyah Badoe S.Sos, M.Si, Kepala Dinas DPPKBP3A Kampar Drs.Edi Afrizal M.Si, Pewakilan BKKBN Provinsi Riau yang di wakili  Koordinator KSPK  H. Syaid Masri SH, M.Si, Kepala Dinas Disdukcapil Kampar Muslim S.Sos, dan Dari perwakilan PKK Kabupaten Kampar Dr.Elvi Yanti. Bupati Kampar yang di wakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Drs.Syamsul Bahri M.Si menyampaikan tugas Tim Pendamping keluarga (TPK) yakni melakukan serangkaian kegiatan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, pasca salin, anak dibawah 5 tahun dan calon pengantin/calon PUS untuk deteksi dini faktor stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh faktor risiko stunting. Menurut Syamsul Bahri, Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) bergerak ini memiliki nilai yang sangat postif bagi masyarakat Indonesia terkhususnya Kabupaten Kampar, karna program ini bisa me mininimalisir stunting di Kabupaten Kampar “Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global,” ujar Syamsul (Diskominfo/Srn)

Bangkinang Kota – Masih dalam suasana lebaran hari raya Idul Fitri 1443 H, dalam jalinan silaturahmi dan kebersamaan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP dengan para rekan media yang ada di Kabupaten kampar. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Yuricho Efril,S.STP yang didampingi Sekretaris Ade Syaputra, SE, M.Si dan beberapa staf. Acara ini dilaksanakan di Dapu Kopie Aceh Bangkinang Kota, rabu (11/5/2022). Dalam arahannya, Yuricho menyampaikan Permohonan Maaf Lahir dan Bathin kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan tersebut. Pada suasana santai namun serius tersebut, Yuricho berharap kepada rekan media, kedepan untuk terus bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik terutama dalam bidang publikasi agenda pimpinan dan kegiatan pemda kampar melalui Dinas- dinas terkait. Dalam realese yang dibuat rekan Liputan Kominfo, diharapkan juga kepada rekan media untuk bisa mengkreasikan atau kembangkan isi tulisan tersebut dalam sisi lain sesuai dengan kreasi rekan media. Terkait anggaran untuk media yang ada di Diskominfo Kampar, Yuricho menyampaikan agar semua rekan media memaklumi hal tersebut, Dikarenakan dari beberapa media yang telah lulus Verifikasi E- Wartawan belum bisa diakomodir disebabkan keterbatasan anggaran. Yuricho berharap Kedepan kami akan terus berupaya  untuk bisa memperjuangan anggaran agar publikasi Pemda Kampar bisa sampai ke seluruh lapisan Masyarakat . Sementara itu Abu Bakar yang mewakili para rekan media pada kesempatan tersebut, menyampaikan harapan dan saran untuk menjalin terus kebersamaan dan kekompakan media dengan Kominfo Kampar.  Apabila ada silap kata dan tingkah itu biasa, dan akan bisa dimusyawarahkan secara bersama. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Molly Wahyuni, Jeki, Juliardi, Netty Mubdrayani dan Budi Hendra yang menyatakan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten kampar Yuricho Efril, yang telah berbuat agar lebih baik dan menciptakan kondisi dan hubungan yang hangat dalam memajukan pembangunan Kabupaten Kampar, Bersama-sama dalam mencarikan solusi secara bersama terhadap adanya kendala atau permasalahan maupun terhadap anggaran.(Diskominfo/Mzk).

Bupati Kampar : Jangan Sampai Ada Permasalahan Baru dengan Berfungsinya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang oleh sebab itu usai Rakor di Bappeda Kampar Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH, MH Bersama Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST, MT beserta Dirjen Kementerian PUPR serta Kepala Balai Jalan wilayah Provinsi Riau melakukan peninjauan ke Interchange (IC) di Kecamatan Bangkinang tepatnya di kembar Jembatan Bangkinang. Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH pada peninjauan lapangan Interchange (IC) persimpangan jalan yang tidak sebidang dengan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Pangkalan yang berada dijalan Bangkinang-Petapahan Kabupaten Kampar. Peninjuan ini merupakan hasil dari Rakor Dengan Kementerian PUPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Ma’azat LC, MA, Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal, ST, Kapolres Kampar AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba SIK.MH , Dirjen Bina Marga PUPR Dr.Ir.Hedy Rahadian M.Sc, Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau Kementerian PUPR, Kepala Balai Pengelola Tranportasi Darat (BPTD) wilayah IV Provinsi Riau kementerian PUPR, Pimpinan PT. Hutama Karya Seksi Bangkinang Pekanbaru, Pimpinan PT. Hutama karya seksi Bangkinang Pangkalan Kepala OPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Bupati Kampar menyampaikan harapannya dengan dibangunnya jalan tol Pekanbaru- Bangkinang, Bangkinang-Pangkalan tidak menimbulkan persoalan baru atau masalah baru seperti Kemacetan yang telah terjadi di pintu tol yang terletak di Kecamatan Bangkinang. Ia berharap stake holder terkait untuk ikut mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan Jalan Tol. “Ketika difungsikannya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Bangkinang terjadi Kemacetan, Ini semua harus kita Carikan Solusinya, salah satunya diperlukan jalan penyangga” ujar Catur Sugeng Ia juga berharap, hasil dari Rakor dan Peninjauan ini dapat menemukan solusi dari permasalahan baru akibat difungsikannya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Catur minta agar bersama mencarikan solusi atau jalan keluar permasalahan kemacetan yang timbul dari difungsikan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan agar jalan penyangga tol untuk tetap dianggarkan, agar masyarakat tidak pengguna jalan tol juga dapat menikmati pembangunan Infrastruktur ini ” Kata Catur. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal ST,  menyampaikan pembangunan tol ini adalah hal yang sangat positif bagi daerah, karna tol yang sudah di bangun atau yang masih dalam proses ini bisa menghubungkan 2 (Dua) Provinsi, tentunya ini adalah suatu kemajuan bagi Indonesia terkhususnya Kabupaten Kampar. Terkait dengan adanya Interchange di Bangkinang Kami sangat berharap kepada Kementerian PUPR agar dapat memberikan alokasi terhadap pelebaran pembangunan jalan limpahan maupun menuju Tol Bangkinang – Pekanbaru atau Bangkinang Pangkalan ” Kata Faisal lagi. (Diskominfo Kampar)

Bupati Kampar : Jangan Sampai Ada Permasalahan Baru Akibat Berfungsinya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang Bangkinang Kota : Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus peninjauan lapangan Interchange (IC) persimpangan jalan yang tidak sebidang dengan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Pangkalan yang berada dijalan Bangkinang-Petapahan Kabupaten Kampar. Rakor tersebut digelar dari hasil koordinasi bersama Kementerian PUPR Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Hadir dalam kesempatan Rakor tersebut diantaranya Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Ma’azat LC, MA, Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal, ST, Kapolres Kampar AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba SIK.MH , Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Riau Kementerian PUPR, Kepala Balai Pengelola Tranportasi Darat (BPTD) wilayah IV Provinsi Riau kementerian PUPR, Pimpinan PT. Hutama Karya Seksi Bangkinang Pekanbaru, Pimpinan PT. Hutama karya seksi Bangkinang Pangkalan Kepala OPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Rakor tersebut dipusatkan di aula Bapeda Kampar pada Rabu (11/5) Dalam arahannya Bupati Kampar menyampaikan harapannya dengan dibangunnya jalan tol Pekanbaru- Bangkinang, Bangkinang-Pangkalan tidak menimbulkan persoalan baru atau masalah baru seperti Kemacetan yang telah terjadi di pintu tol yang terletak di Kecamatan Bangkinang. Ia berharap stake holder terkait untuk ikut mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan Jalan Tol. “Ketika difungsikannya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Bangkinang terjadi Kemacetan, Ini semua harus kita Carikan Solusinya, salah satunya diperlukan jalan penyangga” ujar Catur Sugeng Ia juga berharap, hasil dari Rakor ini dapat menemukan solusi dari permasalahan baru akibat difungsikannya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Catur minta agar bersama mencarikan solusi atau jalan keluar permasalahan kemacetan yang timbul dari difungsikan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan agar jalan penyangga tol untuk tetap dianggarkan, agar masyarakat tidak pengguna jalan tol juga dapat menikmati pembangunan Infrastruktur jalan yang dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, selain itu akses non tol seperti dua jalur menuju Kota Bangkinang agar diteruskan pembagunannya. Dirinya juga menyampaikan atas nama masyarakat Kabupaten Kampar mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, melalui kementerian PUPR atas telah difungsikannya pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang melalui dana RAPBN. Di sisi lain, Ketua Dprd Kabupaten Kampar M.Faisal ST,  menyampaikan pembangunan tol ini adalah hal yang sangat positif bagi daerah, karna tol yang sudah di bangun atau yang masih dalam proses ini bisa menghubungkan 2 (Dua) Provinsi, tentunya ini adalah suatu kemajuan bagi Indonesia terkhususnya Kabupaten Kampar. Terkait dengan adanya Interchange di Bangkinang Kami sangat berharap kepada Kementerian PUPR agar dapat memberikan alokasi terhadap pelebaran pembangunan jalan limpahan maupun menuju Tol Bangkinang – Pekanbaru atau Bangkinang Pangkalan ” Kata Faisal lagi. (Diskominfo Kampar).

Bangkinang – Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) Se- Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dalam Rapat Kerja sesuai dengan komitmen dalam Mewujudkan Pengolahan TPA di Kelurahan Pulau sebagai Percontohan di Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan tema dalam rapat kerja yang dihadiri langsung Ketua Pembina TPA se-Kelurahan Pulau Prof Dr Zulfadil, SE,M.BA di TPA Jami’atul Hasanah Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang, selasa (10/5/2022). Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH Camat Bangkinang Ganda Ade Putra ,S.STP, M.Si yang membuka secara resmi raker tersebut menyampaikan dukungan atas program kerja yang akan di lakukan TPA Pulau. Ini adalah langkah awal dalam kita meningkatkan mutu pendidikan di setiap Dusun ataupun Desa melalui TPA. Untuk itu, Ganda menyampaikan dukungan penuh atas bagaimana program TPA nantinya baik dalam pembelajaran, pembinaan ataupun terkait honor para guru. Sementara itu Prof Dr Zulfadil, SE,M.BA dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menyampaikan agar pengelolahan setiap TPA terus dikembangkan dengan baik dan bisa nantinya menjadi contoh bagi TPA lainnya di Provinsi Riau bahkan Indonesia. Dimana TPA sendiri merupakan jenjang pendidikan ilmu dasar bagi anak-anak yang sekolah di luar Pondok Pesantren. Dengan demikian perlu perrhatian bagi anak didik terkhusus juga bagi para guru yang selama ini dengan iklas mengajar dengan gaji lebih kurang Rp 100.000/bulan.”ucap Profesor dari Kampar tersebut Sementara itu Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal,ST yang berkesempatan hadir didampingi Wakil Ketua Fahmil,SE,ME pada kesempatan tersebut menyampaikan dukungan atas rencana pembinaan dalam memajukan aktifitas belajar di jenjang TPA di Kabupaten Kampar. Kampar sebagai Negeri Serambi Mekkah Riau patut menjadi contoh dalam program pendidikan keagamaan maupun terhadap pelaksanaan  keagamaan secara luas ” Kata Faisal lagi. (Diskominfo/Mzk).