Bangkinang Kota

BANGKINANG ; Pengurus Forum Alumni Mahasiswa Kabupaten Kampar-Riau bersilahturahmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Kampar M. Faisal, ST, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Senin (7/9/20). Pengurus FAMKR yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Ketua FAMKR Muhammad Riza, SE, Wakil Ketua Putra Budiman, SE serta Koordinator-Koordinator Bidang, DR. Budi Azwar, Sulaiman, S.Sos, Dahnil, S.Kom, Herman Jhoni, S.Sos M.Si, dan Damsir, SE. Suasana akrab dan rasa kekeluargaan begitu terasa dalam pertemuan tersebut. Apalagi sebagian besar pengurus yang hadir sudah saling kenal dengan Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Pada kesempatan tersebut, Ketua FAMKR Muhammad Riza, menyampaikan bahwa maksud kehadiran mereka selain silahturahmi, juga untuk meminta kesediaan Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal sebagai salah satu Dewan Pembina FAMKR. Riza juga memaparkan apa yang melatar belakangi terbentuknya FAMKR serta apa maksud dan tujuan dibentuknya FAMKR. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan anggota FAMKR. Disampaikan Riza bahwa mencermati kondisi saat ini, masih banyak anggota FAMKR (Alumni Mahasiswa Kampar Riau) yang secara ekonomi kurang beruntung dan memprihatinkan atau jauh dari harapan. “Untuk itu FAMKR mencoa bagaimana perekonomian dan kesejahteraan anggota meningkat melalui berbagai usaha dan kerjasama yang akan dibangun FAMKR melalui mitra kerja,” jelas Riza. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar M. Faisal menyambut baik maksud dari FAMKR serta menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada FAMKR atas kepercayaan menempatkan dirinya sebagai salah satu Dewan Pembina. “Mudah- mudahan dengan kehadiran kami disana bisa menunjang kinerja FAMKR dan kita saling bersinergi untuk membangun daerah ini,” ujarnya. Untuk itu ia juga menyarankan kepada pengurus FAMKR, nantinya program kegiatan FAMKR tidak hanya terbatas untuk peningkatan kesejahteraan anggota, tapi juga masyarakat Kampar secara keseluruhan. “Banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Harapan kami, FAMKR sebagai jembatan dan bersinergi dengan pemerintah, karena bagaimanapun membangun ini tidak bisa sendiri tapi perlu bersama-sama,” ujar Faisal. Kemudian Faisal juga berpesan agar dalam perjalanannya nanti, FAMKR tidak terlibat politik praktis. “FAMKR sebaiknya netral, jangan masuk ke ranah politik, karena kalau masuk keranah politik maka organisasi cenderung ditumpangi oleh kepentingan kelompok tertentu dan kalau ini terjadi sulit bagi organisasi untuk bertahan lama. Jaga netralitas,” nasehatnya. Nasehat-nasehat Ketua DPRD ini menjadi masukan yang berharga bagi pengurus FAMKR. Diskusi terus berlanjut, yang banyak membahas tentang kondisi Kampar saat ini. Pertemuan tersebut berakhir ketika azan Zuhur berkumandang. (Diskominfo Kampar/Herman Jhoni)

Bangkinang Kota – Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. meresmikan peluncuran Mobil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di lapangan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Senin (07/09/2020). Selain itu dengan adanya Oto Banking ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar. Pelayanan ini bentuk pro-aktif kita (Jemput bola) dalam pelayanan Prima kepada masyarakat. Bupati Kampar dalam sambutannya mengatakan bahwa hadirnya pelayanan seperti ini merupakan terobosan yang perlu diapresiasi. “Saya rasa ini merupakan bentuk terobosan dan inovasi yang selayaknya kita apresiasi, meskipun dikondisi pandemi tetapi pelayanan kepada masyarakat bisa di optimalkan yang akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar” Kata Catur Untuk operasional mobil layanan ini diharapkan nanti mampu menjangkau hingga ke tingkat desa, khususnya di wilayah kabupaten Kampar. “Masyarakat kita tidak perlu lagi datang ke kantor bapenda, tidak perlu lagi mendatangi bank Riau Kepri membayar pajak. Cukup melalui aplikasi, maka masyarakat sudah tercatat membayar pajak. Saya rasa ini inovasi yang cukup bagus dan solutif sekali, kedepannya kita upayakan akan menambah mobile unit Oto Banking ini” Lanjut Catur. Bupati Kampar juga menghimbau untuk selalu mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Kampar untuk taat bayar pajak. “Perlu diketahui jatuh tempo membayar pajak PBB-P2 adalah tanggal 30 September. Lewat dari tanggal itu, maka akan dikenai sanksi berupa denda” Kata Catur. Kepala Bapenda Kampar, Ir. Hj. Kholidah, MM. dalam sambutannya mengatakan bahwa diharapkan dengan kehadiran mobil pajak PBB-P2 ini bisa menjadi inovasi terbaru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, khususnya membayar pajak. Sesuai dengan harapan Bupati Kampar dalam upaya meningkatkan dan mendongkrak PAD Kampar. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Berdasarkan surat edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/130/RB.04/2020 tanggal 14 agustus 2020, tentang undagan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan ini dijadwalkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui beberapa OPD besok selasa 8 september 2020 akan melakukan Espose Evaluasi SAKIP dan RB secara Virtual bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di Rumah Dinas Bupati kampar Bangkinang Kota. Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Darah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si saat memimpin rapat evaluasi pra Ekspose SAKIP dan RB di ruang rapat lantai III kantor bupati kampar, Senin (7/9/20). Dimana dalam Ekspose besok kemungkinan yang akan melakukan ekspose pertama adalah OPD claster utama seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan. Sementara kelaster pendukung adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pehubungan, DPM-PTSP serta kelaster tambahan Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Arsip serta RSUD Bangkinang. Adapan yang akan disampaikan nantinya oleh setiap OPD adalah, telaah dokumen dan komunikasi seperti dokumen SAKIP yang meliputi RPJMD, Renstra, PK, IKU, Renja, Laporan hasil evaluasi serta cascading kinerja. Dimana dalam hal ini OPD akan menyampaikan tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya, progres perbaikan AKIP, Cascading dan Crosccuting program serta perubahan strategi program atas pandemi Covid-19. Selanjutnya dalam materi Reformasi Birokrasi akan disampaikan tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya, progres reform yang telah dilakukan before-after serta progres pada penyederhanaan organisasi. Yusri berharap semoga natinya OPD yang akan melakukan ekspose terutama OPD klaster utama, hendaknya bisa medukung atau mendongkrak nilai SAKIP dan RB Pemda Kampar pada tahun ini dari sebelumnya B menjadi B besar atau dari nilai B menjadi BB.(Diskominfo Kampar)

BANGKINANG KOTA -Sehubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kampar tahun 2020 yang digelar 16-17 September mendatang, Panitia Musorkab mulai membuka tahapan penjaringan Bakal Calon Ketua KONI Kampar masa Bhakti 2020-2024. Dalam konferensi pers yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kampar, tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir dibuka dua hari, tanggal 7-8 September 2020 dimulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 Wib bertempat di Sekretariat KONI Kabupaten Kampar Jl. HR.Soebrantas Bangkinang Kota. “Sedangkan pengembalian formulir Bacalon Ketua Umum KONI ditinggal 9 dan 10 September, pengembalian perbaikan persyaratan administrasi tanggal 11 September, dengan jam dan tempat yang sama dan verifikasi dan klarifikasi dukungan akan dilaksanakan 14-15 September,” ungkap Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Heri Susanto, SE didampingi Ketua KONI Abdul Gafar dan jajaran pengurus di Aula KONI, Jumat (4/9). Dalam paparannya, Ketua Steering Committee (SC) Heri juga menyebutkan sejumlah syarat dan ketentuan Bacalon Ketua Umum KONI Kampar diantaranya tidak dalam proses persoalan hukum, tidak terkait dengan jabatan struktural dan jabatan publik hingga memperoleh dukungan tertulis yang diusulkan minimal oleh 9 Pemkab dan sejumlah persyaratan lainnya. Sementara itu Ketua Organizer Committee (OC) Emil Budiono menjelaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Musorkab dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Pihaknya juga telah menyurati pihak terkait agar Musorkab berlangsung lancar sesuai ketentuan dimasa New Normal ini. “Jika juga mempersiapkan fasilitas pendukung (protokol kesehatan), seperti tempat cuci tangan, alat pengecekan suhu (thermo gun). Kita tekankan juga untuk pemilik hak suara atau peserta menggunakan masker, dan hanya dibolehkan masuk ruangan Musorkab bagi pemegang mandat saja supaya aturan jaga jarak didalam ruangan dapat kita patuhi juga,” beber Emil. Ketua Umum KONI Kampar Abdul Gafar dalam sambutannya berharap Musorkab berjalan lancar dan menjadi pemersatu bagi penggiat olahraga di Kabupaten Kampar kedepan. “Kalau kita memang ingin Kampar ini dipandang sebagai daerah penghasil atlit seperti sebelum-sebelumnya,” ingat Gafar.(Diskominfo Kampar)

BANGKINANG ; Dua orang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Edwin Pratama Putra, SH dan H. Darma Setiawan berkunjung ke Kabupaten Kampar, kunjungan diadakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Kamis (3/9/20). Pada kesempatan ini dua orang senator ini menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan Kepala OPD (Dinas/Instansi) dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kampar. Dua orang anggota DPD RI ini hadir ke Bappeda atas undangan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si, yang kebetulan mereka sedang melakukan kunjungan kerja di Riau. Disela-sela kunjungan kerja ini dimanfaatkan oleh Kepala Bappeda untuk mengundang mereka bertemu dengan OPD terkait. Moment ini dinilai sangat strategis karena pada waktu bersamaan, di Bappeda sendiri sedang dilaksanakan pembahasan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021. Seperti di ketahui Edwin Pratama Putra merupakan anggota DPD-RI dari Provinsi Riau, sedangkan Darma Setiawan adalah Anggota DPD-RI asal Kepulauan Riau. Meskipun dari Kepri, Darma memiliki ikatan emosional dengan masyarakat Kampar karena orang tua Darma dan istrinya berasal dari Kabuaten Kampar (Tapung). Kedua anggota DPD RI ini duduk di komite II DPD-RI yang bermitra dengan sebelas Kementerian dan dua Menko. Lingkup tugas Komite II meliputi urusan, Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum. Pada pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kampar Azwan tersebut, banyak usulan aspirasi yang disampaikan OPD kepada dua orang anggota DPD untuk diperjuangkan di Pusat. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka diharapkan kucuran dana dari pusat semakin besar sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar. Diantara usulan yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Dinas tersebut diantaranya adalah, pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri di Bangkinang Kota. Dimana untuk lahan sekolah sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan SMP ini penting mengingat kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan setingkat SMP di Bangkinang Kota sangat tinggi. Disamping itu Bangkinang Kota merupakan satu-satunya Ibukota Kabupaten di Indonesia yang hanya memiliki dua unit sekolah SMP Negeri yakni SMPN 1 dan SMPN 2. Di daerah lain ada 3 sampai 7 unit SMP Negeri untuk satu kecamatan. Kemudian ada usulan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan serta pembangunan bidang lainnya. “Di Kabupaten Kampar ada ruas jalan kabupaten sepanjang 2.037 Km dan lebih dari 1000 unit jembatan, yang semua ini membutuhkan dana yang signifikan untuk pemeliharaan,” ujar Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Hanif. Kepala Bappeda Kabuapten Kampar Azwan menambahkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa proposal pembangunan yang akan disampaikan ke kementerian melalui anggota DPD-RI dan DPR-RI, diantaranya proposal dari Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. “Kami mengharapkan dukungan anggota DPD dan DPR-RI untuk memperjuangkan usulan kami,” harap Azwan. Sementara itu Edwin menyampaikan bahwa ia bersama rekan-rekannya di DPD dan DPR-RI siap untuk memperjuangkan aspirasi dari Kabupaten Kampar “Saya akan rekomendasikan usulan yang bapak-ibu sampaikan, termasuk juga untuk pembangunan SMP baru itu, saya akan buat surat resmi,” ujarnya. Edwin juga akan mendukung progam jalan dan jembatan serta program-program lainnya. Ia mendorong agar semua pihak saling mendukung sehingga semakin banyak program kegiatan pembangunan yang masuk ke Riau dan Kampar ini. “Manfaatkan kami yang di Jakarta,” ajaknya. Sementara itu anggota DPD RI Darma Setiawan menyampaikan bahwa Edwin adalah aset berharga yang dimiliki Kabupaten Kampar dan Riau. “Beliau adalah anggota DPD yang cerdas, manfaatkan beliau untuk membangun daerah ini,” ujarnya. Bahkan jelas Darma, saat ini Edwin telah ditunjuk oleh anggota DPD sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPD-RI Badan Akuntabilitas Publik. “Jabatan ini tidak ada lobi-lobi, tapi anggota melihat dan menilai kemampuan dan kecerdasannya sehingga memberikan kepercayaan sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Publik,” ujarnya. Darma berjanji siap membantu Kabupaten Kampar bersama Edwin. “Kabupaten Kampar dan Kepri memiliki medan yang berbeda sehingga memudahkan saya untuk membantu Kabupaten Kampar,” ujarnya. (Diskominfo Kampar/Herman Jhoni)

XIII Koto Kampar – Setelah lebih kurang 2 tahun 8 bulan terbentuknya Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah di Kabupaten Kampar, kedepan KPH Suligi Batu Gajah akan lebih mengoptimalkan pariwisata yang ada di kabupaten kampar dan kami akan bersinergi dengan Pemkab Kampar dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala UPT KPH Suligi Batu Gajah kabupaten kampar Alwamen pada acara Pisah sambut Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah di Taman Seribu Bunga Tepian Mahligai Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, kamis (3/9/20) Alwamen mejelaskan bahwa kampar merupakan destinasi wisata terbanyak di Provinsi Riau, dimana untuk kawasan PLTA sendiri lebih kurang 9 ribu hektar, dimana luas danau lebih kurang 7 ribu hrktar serta 2 ribu hektar merupakan kawasan hutan. Sementara pemanfaatan danau dan lahan yang memiliki potensi wisata ini belum terkelola dengan optimal. Untuk diketahui, bahwa saat ini jasa lingkungan, wisata alam serta hasil hutan bukan kayu yang merupakan progres dari KPH dalam mengelola hutan. Dulu hutan momok bagi masyarakat, untuk itu bagimana kedepan pengolahan ini bisa terintegrasi dan kompleksitas. Untuk itu KPH hadir untuk masyarakat dan menjaga lingkungan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. “terang Wamen”. Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau H. Muhammad Fuad, SH berharap dengan keberadaan KPH di Kab.kampar dan KPH yang ada di Riau, agar bisa terus menjalin kerjasama dalam mengembangkan koperasi yang ada di setiap KPH guna pengembangan objek-objek wisata. Dimana dalam hal ini secara langsung saat ini telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan terus melaksanakan kegiatan ditempat wisata seperti saat ini dalam suatu kegiatan pisah sambut KPH Batu Gajah dengan memanfaatkan objek wisata kampar Taman Seribu Bunga Tepian Mahligai dan wisata kuliner Kopiek Ndak Batulang untuk menu makan siang.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si menghadiri pelantikkan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) Kabupaten Kampar periode 2020 – 2024 di Gedung Guru, Rabu (02/09/2020). Sekda Kampar dalam sambutannya mengatakan kehadiran pengurus FKDT sangat berperan dalam mewujudkan julukan Kampar sebagai serambi mekkahnya Riau. Oleh karenanya, kita selaku pemerintah daerah akan mendukung pergerakan yang menjunjung tinggi keberadaan ulama, ustadz dan para kiya’i. “Kita akan mendukung pergerakan yang mewujudkan Kampar sebagai serambi mekkahnya Riau” Kata Yusri. Yusri juga menghimbau untuk transparan dalam menjalankan roda organisasi. “kunci sukses organisasi harus komit dan transparan dalam segala hal, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mewujudkan organisasi yang sehat” Lanjut Yusri. Ketua DPW FLDT Riau, Mukhlis, S.Pd. dalam sambutannya mengatakan bahwa diharapkan ada interaksi, konsultasi dan kaoordinasi sehingga mampu menjadi media penyalur aspirasi masyarakat diniyah serta satu suara dalam koridor. “Saya berharap untuk seluruh keluarga diniyah mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, dan pengurus bisa berkolaborasi dengan bagus, baik itu secara internal maupun eksternal” Kata Mukhlis.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang. Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili Sekretaris Daerah Kampar Drs.Yusri, M.Si pimpin Rapat menindaklanjuti kunjungan Anggota DPR-RI Syahrul Aidi terkait menjemput dana pembangunan Kabupaten Kampar melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah diusulkan anggota DPR-RI Syahrul Aidi pada beberapa waktu yang lalu. Dalam rapat tersebut juga diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Bangkinang Amir Lutfi, Camat Bangkinang Kota Irianto, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Syafruddin, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Dicky Rahmayadi, rapat tersebut diselenggarakan diruang Rapat Kantor Bupati Lantai III, Rabu (2/9). Dalam arahannya Sekdakab Kampar menegaskan agar seluruh Satker untuk segera bergerak cepat untuk merebut dana APBN dipusat. Manfaatkan dana pusat yang telah diusulkan perwakilan kita di DPR-RI. “Kita memiliki perwakilan yang gigih dalam memperjuangkan dana pembangunan kita dipusat, jangan sia-siakan, segera bergerak cepat untuk merebut dana pembangunan yang melimpah”ujar Sekda. Dilanjutkan Yusri, selama ini Pemda Kampar hanya mengharapkan dana pembangunan dari APBD saja, sudah saatnya kita semua bergerak untuk meraih dana pembangunan yang sebentar lagi akan dibahas melalui APBN. Ditambahkan Yusri, seluruh sektor pembangunan akan kita kejar dananya, diantaranya PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan dinas lainnya yang membutuhkan dana pembangunan. Dirinya juga mengatakan untuk merebut dana APBN dipusat sudah selayaknya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunjang diluncurkan dana tersebut ke Kabupaten Kampar. Yusri juga berharap seluruh satker segera membuat rencana awal untuk seluruh pembangunan yang dibutuhkan Pemda Kampar, rencana awal tersebut dirasakan sangat perlu untuk menggambarkan situasi pembangunan yang dibutuhkan masing-masing Satker. Sekda juga berharap agar seluruh Satker untuk dapat menyerahkan rencana awal pembangunan disemua Satker untuk kita ajukan kepada Pusat melalui perwakilan kita di DPR-RI, untuk diperjuangkan melalui APBN nantinya. Disisi lain Sekda juga mengungkapkan agar seluruh Satker dalam penyampaian rencana awal pengajuan dana pembangunan agar tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan, agar usulan pembangunan yang kita ajukan dapat segera.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Sebagai wujud peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar dalam memerangi penyebaran wabah Covid-19, Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur menyerahkan ribuan masker kepada TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Kampar. Dimana penyerahan secara simbolis sebanyak lebih kurang 8.400 masker dari Provinsi riau kepada Ketua TP-PKK kabupaten kampar dan diserahkan kepada ketua TT-PKK kecamatan se-kabupaten kampar tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar Bangkinang Kota, rabu (2/9/20). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kampar Juli Mastuti, Pengurus PKK Kabupaten Kampar, dan Ibu Camat selaku Ketua PKK Kecamatan se Kabupaten Kampar. Bantuan Masker ini berasal dari PKK Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, OPD dilingkungan Pemkab Kampar dan Ikatan Keluarga Alumni Pamong Praja Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Dalam arahannya Muslimawati menyebutkan, bahwa pemberian masker ini merupakan bantuan dari TP-PKK Provinsi Riau sebanyak lebih kurang 400 setiap kecamatan. Dimana bantuan masker ini merupakan partisipasi TP-PKK provinsi bersama TP-PKK kabupaten kampar dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di kabupaten kampar. Muslimawati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat serlalu mengantisipasi penularan Covid-19 dengan mengikuti berbagai himbauan dari pemerintah, salah satunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Disaat pembagian kepada TP-PKK Desa dan masyarakat nantinya, Muslimawat juga berpesan dalam program “PKK Gebrak Masker”, seluruh kader PKK untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19 dengan selalu memakai maker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya dalam teknis pembagian di kecamatan nantinya, sepenuhnya diserahkan kepada TP-PKK kecamatan dan TP PKK desa bersama masyararakat dan langsung mengirimkan laporann kepada PKK Kabupaten dan PKK kabupaten menyerahkan juga langaung kepada PKK Provinsi Riau.(Diskominfo Kampar)

BANGKINANG : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar bahas program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021. Pembahasan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, 1-3 September 2020, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kampar. Rapat pembahasan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si, Selasa (1/9/20) dan dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar, M.Fadli Mukhtar, S.Pi, M.Sc, seluruh pejabat dilingkup Bappeda Kabupaten Kampar serta OPD terkait. Pembahasan tiap OPD sesuai jadwal yang telah disusun dengan sistem desk. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembahasan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021 ini, sesuai dengan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta penyusunan KUA PPAS Tahun 2021. Kemudian pembahasan program/kegiatan prioritas ini sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) tiap-tiap OPD. “Pembahasan ini penting agar tidak terganggu SPM masing-masing OPD,” jelas Azwan. Diingatkan Azwan bahwa penyusunan program/kegiatan prioritas tahun 2021 ini juga harus disesuaikan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2021, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. “Disamping untuk pemenuhan SPM itu, kita juga sesuaikan dengan tema RKP dan RKPD tahun 2021,” ujar Azwan. Pada rapat Selasa (1/9/20), OPD yang pertama dibahas sesuai jadwal, adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Rapat ini diikuti langsung oleh Kepala Dinas DLH DR. Aliman Makmur dan memaparkan (ekpose) program/kegiatan prioritas pembangunan DLH Tahun Anggaran 2021. Menurut Aliman, bahwa di Dinas Lingkungan Hidup ada dua pokok yang menjadi kewenangannya yaitu soal kebersihan dan lingkungan hidup. Untuk program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2021, DLH membutuhkan dana sebesar Rp. 10,797 miliar. Rapat ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pakai masker, tidak berjabat tangan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki gedung. (Diskominfo Kampar/Herman Jhoni)