BERITA

Bangkinang Kota – Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si menghadiri pelantikkan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) Kabupaten Kampar periode 2020 – 2024 di Gedung Guru, Rabu (02/09/2020). Sekda Kampar dalam sambutannya mengatakan kehadiran pengurus FKDT sangat berperan dalam mewujudkan julukan Kampar sebagai serambi mekkahnya Riau. Oleh karenanya, kita selaku pemerintah daerah akan mendukung pergerakan yang menjunjung tinggi keberadaan ulama, ustadz dan para kiya’i. “Kita akan mendukung pergerakan yang mewujudkan Kampar sebagai serambi mekkahnya Riau” Kata Yusri. Yusri juga menghimbau untuk transparan dalam menjalankan roda organisasi. “kunci sukses organisasi harus komit dan transparan dalam segala hal, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mewujudkan organisasi yang sehat” Lanjut Yusri. Ketua DPW FLDT Riau, Mukhlis, S.Pd. dalam sambutannya mengatakan bahwa diharapkan ada interaksi, konsultasi dan kaoordinasi sehingga mampu menjadi media penyalur aspirasi masyarakat diniyah serta satu suara dalam koridor. “Saya berharap untuk seluruh keluarga diniyah mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, dan pengurus bisa berkolaborasi dengan bagus, baik itu secara internal maupun eksternal” Kata Mukhlis.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang. Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili Sekretaris Daerah Kampar Drs.Yusri, M.Si pimpin Rapat menindaklanjuti kunjungan Anggota DPR-RI Syahrul Aidi terkait menjemput dana pembangunan Kabupaten Kampar melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah diusulkan anggota DPR-RI Syahrul Aidi pada beberapa waktu yang lalu. Dalam rapat tersebut juga diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Bangkinang Amir Lutfi, Camat Bangkinang Kota Irianto, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Syafruddin, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Dicky Rahmayadi, rapat tersebut diselenggarakan diruang Rapat Kantor Bupati Lantai III, Rabu (2/9). Dalam arahannya Sekdakab Kampar menegaskan agar seluruh Satker untuk segera bergerak cepat untuk merebut dana APBN dipusat. Manfaatkan dana pusat yang telah diusulkan perwakilan kita di DPR-RI. “Kita memiliki perwakilan yang gigih dalam memperjuangkan dana pembangunan kita dipusat, jangan sia-siakan, segera bergerak cepat untuk merebut dana pembangunan yang melimpah”ujar Sekda. Dilanjutkan Yusri, selama ini Pemda Kampar hanya mengharapkan dana pembangunan dari APBD saja, sudah saatnya kita semua bergerak untuk meraih dana pembangunan yang sebentar lagi akan dibahas melalui APBN. Ditambahkan Yusri, seluruh sektor pembangunan akan kita kejar dananya, diantaranya PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan dinas lainnya yang membutuhkan dana pembangunan. Dirinya juga mengatakan untuk merebut dana APBN dipusat sudah selayaknya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunjang diluncurkan dana tersebut ke Kabupaten Kampar. Yusri juga berharap seluruh satker segera membuat rencana awal untuk seluruh pembangunan yang dibutuhkan Pemda Kampar, rencana awal tersebut dirasakan sangat perlu untuk menggambarkan situasi pembangunan yang dibutuhkan masing-masing Satker. Sekda juga berharap agar seluruh Satker untuk dapat menyerahkan rencana awal pembangunan disemua Satker untuk kita ajukan kepada Pusat melalui perwakilan kita di DPR-RI, untuk diperjuangkan melalui APBN nantinya. Disisi lain Sekda juga mengungkapkan agar seluruh Satker dalam penyampaian rencana awal pengajuan dana pembangunan agar tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan, agar usulan pembangunan yang kita ajukan dapat segera.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Sebagai wujud peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar dalam memerangi penyebaran wabah Covid-19, Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur menyerahkan ribuan masker kepada TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Kampar. Dimana penyerahan secara simbolis sebanyak lebih kurang 8.400 masker dari Provinsi riau kepada Ketua TP-PKK kabupaten kampar dan diserahkan kepada ketua TT-PKK kecamatan se-kabupaten kampar tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar Bangkinang Kota, rabu (2/9/20). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kampar Juli Mastuti, Pengurus PKK Kabupaten Kampar, dan Ibu Camat selaku Ketua PKK Kecamatan se Kabupaten Kampar. Bantuan Masker ini berasal dari PKK Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, OPD dilingkungan Pemkab Kampar dan Ikatan Keluarga Alumni Pamong Praja Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Dalam arahannya Muslimawati menyebutkan, bahwa pemberian masker ini merupakan bantuan dari TP-PKK Provinsi Riau sebanyak lebih kurang 400 setiap kecamatan. Dimana bantuan masker ini merupakan partisipasi TP-PKK provinsi bersama TP-PKK kabupaten kampar dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di kabupaten kampar. Muslimawati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat serlalu mengantisipasi penularan Covid-19 dengan mengikuti berbagai himbauan dari pemerintah, salah satunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Disaat pembagian kepada TP-PKK Desa dan masyarakat nantinya, Muslimawat juga berpesan dalam program “PKK Gebrak Masker”, seluruh kader PKK untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19 dengan selalu memakai maker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya dalam teknis pembagian di kecamatan nantinya, sepenuhnya diserahkan kepada TP-PKK kecamatan dan TP PKK desa bersama masyararakat dan langsung mengirimkan laporann kepada PKK Kabupaten dan PKK kabupaten menyerahkan juga langaung kepada PKK Provinsi Riau.(Diskominfo Kampar)

Tapung Hilir – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto diwakili Sekretaris Daerah H Yusri memimpin pertemuan Lintas Sektor Triwulan III dalam rangka penanggulangam covid 19 bersama Kepala Desa se-Kecamatan Tapung Hilir dengan dihadiri Camat Yurico, Danramil Kapten Inf Taufik Sihombing, Kapolsek AKP Asep Rahmat, Kadis Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis DPMD Febrinaldi, Sekretaris BPBD Amga, di Aula UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, Selasa(1/9). Sekretaris Daerah H Yusri dalam arahannya Untuk mengantisipasi dan menangani penyebaran kasus Virus Covid-19 ini kita harus kembali ke awal seperti pemberlakuan PSBB, menjalankan kehidupan New Normal dengan penerapan Protokol Kesehatan, ingatkan masyarakat untuk selalu membiasakan diri memakai masker dan mencuci tangan dan mengurangi perjalanan ke daerah zona merah serta sekembalinya agar dapat mengisolasi diri secara mandiri. “Untuk menekan tingginya Penyebaran Virus Covid-19 Kepala Desa harus kembali seperti masa PSBB yang lalu, agar masyarakat memberlakukan Protokol Kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan bahkan jika perlu tidak diberikan pelayanan jika tanpa memakai masker.” Ungkap Yusri Ditambahkan Yusri Kebanyakan masyarakat kebablasan dalam mengartikan New Normal sehingga mengabaikan penerapan Protokol Kesehatan baik dalam penggunaan masker maupun kebiasaan hidup bersih, untuk itu perlu kembali dilakukan pendisiplinan. Jaga setiap pintu masuk ke Desa, jika perlu gunakan pendataan tujuan perjalanan jika dikhawatirkan sekembalinya akan membawa virus covid-19 maka lakukan isolasi mandiri, Relawan Desa untuk dapat diaktifkan kembali, melaksanakan gebrakan masker. “Desa merupakan garda terdepan Pemerintah Kabupaten Kampar, Aman kondisi Desa maka aman Kabupaten, selain itu rangkul perusahaan agar dapat ikut berpartisipasi.” Papar Yusri Pihak perusahaan juga harus dirangkul dalam upaya yang akan dilaksanakan, Dana CSR perusahaan bisa diarahkan untuk masyarakat seperti sembako yang akan sangat berguna bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.(Diskominfokampar/DAT)

Tapung Hilir,- Sebanyak 38 orang pasien dari Tiga Desa di Kecamatan Tapung Hilir terkonfirmasi virus covid -19, Desa yang papar diantaranya Desa Gading Lestari, Desa Kijang Jaya dan Desa Tanah Tinggi, dengan melonjaknya kasus ini, pemerintah berharap kepada masyarakat untuk kembali lagi ke masa PSBB seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Begitu dikatakan Bupati Kampar yang diwakili Sekda Kampar, Drs.H. Yusri, M.Si saat membuka rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Tapung Hilir yang dilaksanakan di Puskesmas Tapung Hilir, Selasa (1/9). Ditambahkan Yusri, melonjaknya kasus covid-19 terjadi akibat masyarakat banyak yang beranggapan bahwa setelah PSBB berlalu, kita memasuki new normal, kehidupan yang benar-benar normal seperti sebelum terjadinya covid dan tidak memperhatikan protokol kesehatan, ditambah lagi saat ini lokasi wisata sudah banyak yang beroperasi dan pengunjung yang datang tidak memperhatikan protokol kesehatan, maka virus penyebaran semakin meningkat. ” untuk menekan lonjakan penyebaran virus ini, seluruh kepala desa harus kembali melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan di masyarakat, karena dengan menggunakan masker saja akan mengurangi 70 persen penyebaran virus tersebut, apalagi jika ditambah dengan sering cuci tangan dan menjaga jarak, saya yakin penyebaran virus tersebut akan bisa dihentikan” ujar Yusri Pada kesempatan tersebut, Yusri kembali mengajak masyarakat untuk mendirikan posko di pintu-pintu masuk perkampungan, untuk mengetahui mobilitas masyarakat dan langsung mengidentifikasi masyarakat yang kembali atau datang dari daerah zona merah dan juga melakukan penyemprotal desinfektan di desa masing-masing untuk mengantisipasi meningkatnya penyebaran virus tersebut. Sementara itu Kadis Kesehatan, Dedi Sambudi dalam keterangannya mengatakan bahwa, dengan terkonfirmasinya 38 orang pasien covid 19 dari 3 Desa yakni Gading lestari, kijang Jaya dan Tanah Tinggi, ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan, dan sangat sulit melakukan isolasi kalau tidak ada dukungan dari desa yang ikut memberikan pemahaman kepada msyarakat. “kita tidak tau kapan kondisi ini akan berakhir, sampai saat ini kita tetap melakukan aktifitas, untuk itu yakinlah bahwa hanya kita yang bisa menjaga diri kita dan keluarga, tingkatkan kewaspadaan dan gunakan pola hidup sehat agar terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan” ujar Dedi (Diskominfokamparprot-dokpim)

BANGKINANG : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar bahas program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021. Pembahasan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, 1-3 September 2020, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kampar. Rapat pembahasan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si, Selasa (1/9/20) dan dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar, M.Fadli Mukhtar, S.Pi, M.Sc, seluruh pejabat dilingkup Bappeda Kabupaten Kampar serta OPD terkait. Pembahasan tiap OPD sesuai jadwal yang telah disusun dengan sistem desk. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembahasan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021 ini, sesuai dengan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta penyusunan KUA PPAS Tahun 2021. Kemudian pembahasan program/kegiatan prioritas ini sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) tiap-tiap OPD. “Pembahasan ini penting agar tidak terganggu SPM masing-masing OPD,” jelas Azwan. Diingatkan Azwan bahwa penyusunan program/kegiatan prioritas tahun 2021 ini juga harus disesuaikan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2021, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. “Disamping untuk pemenuhan SPM itu, kita juga sesuaikan dengan tema RKP dan RKPD tahun 2021,” ujar Azwan. Pada rapat Selasa (1/9/20), OPD yang pertama dibahas sesuai jadwal, adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Rapat ini diikuti langsung oleh Kepala Dinas DLH DR. Aliman Makmur dan memaparkan (ekpose) program/kegiatan prioritas pembangunan DLH Tahun Anggaran 2021. Menurut Aliman, bahwa di Dinas Lingkungan Hidup ada dua pokok yang menjadi kewenangannya yaitu soal kebersihan dan lingkungan hidup. Untuk program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2021, DLH membutuhkan dana sebesar Rp. 10,797 miliar. Rapat ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pakai masker, tidak berjabat tangan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki gedung. (Diskominfo Kampar/Herman Jhoni)

Bangkinang Kota – Terjadinya penurunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2020, sedikit disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan perlu penyesuaian kepada seluruh sektor penerimaan negara dan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH dalam pidatonya pada penutupan masa sidang III dan pembukaan masa sidang I tahun 2020 tentang persetujuan bersama Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 di ruang rapat DPRD Kampar Bangkinang, senin ( 31/8/20). Rapat paripurna yang dibuka langsung ketua DPRD Kampar M Faisal,ST didampingi wakil ketua Repol,S.Ag, Toni Hidayat dan Fahmil,SE, tersebut juga dihadiri para kepala OPD dilingkungan pemda kampar. Bupati kampar Catur Sugeng pada kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun 2019 sebesar 9.39% atau Rp 253,31 milyar lebih. Dimana penurunan ini terdiri dari PAD sebeaar Rp 2,35 milyar lebih, dana perimbagan sebesar Rp 251,58 milyar lebih. Sementara dalam pendapatan lain-lain sah mengalami kenaikan sebasar Rp 631 juta lebih. Adapun pada belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar 8,08% bila dibandingkan tahun 2029 sebelumnnya sebesar Rp 234,96 milyar dari 2,097 menjadi Rp 2,673 milyar. Dalam belanja tidak langsung sendiri turun sebesar Rp 66,17 milyar lebih dibadingkan APBD tahun 2019, sementara untuk belanja langsung turun sebesar 164 milyar atau meningkat dibandikan pada tahun 2018 sebesar Rp 11,89 milyar lebih.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang ; Setelah melakukan peninjauan Embung dan SPAM kelapangan beberapa waktu lalu oleh Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Syahril, Kepala Balai Sarana prasarana Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan Pemkab Kampar, pada hari ini Senin, 31/08 di terima oleh Bupati Kampar untuk menindaklanjuti Percepatan Pembangunan Embung dan SPAM di Kabupaten Kampar. Kunjungan ini untuk memastikan program yang akan menjadi prioritas pembangunan program kegiatan APBN di kementerian PU PR RI. Banyak program prioritas Serta peluang yang akan kita masukkan ke kegiatan APBN, namun dari sekian banyak prioritas untuk saat ini ada beberapa kegiatan yang akan dibangun di Anggaran tahun 2021. Diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana Embung Sungai Sonsang Bangkinang. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Sutanto, SH saat menerima Kunjungan dari Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah III Syahril, Kepala Balai Sarana prasarana Pemukiman Ihwanul di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang yang di Hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri, M. Si, Asisten II Setda Kampar, para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar, Ninik Mamak, Camat Tapung Hulu Sutani Rahmat, perusahaan Arindo, para Kabag dilingkungan Setda Kampar. Kunjungan Ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU proposal dan materi usulan ke kementerian PU PR oleh pihak-pihak yang terkait. Kedepannya makin kita insentifkan koordinasi dengan kepala Balai yang ada di Riau, sebagai penyambung urusan kementerian PU PR, banyak hal yang dapat kita sharing program APBN untuk kabupaten, kami minta pro-aktif kita Semu” Kata Catur Sugeng Susanto, SH. Sementara itu H. Syahrul Aidi Ma’azat menyatakan bahwa selaku perwakilan masyarakat di DPR RI tentunya tidak akan bosan dan berhenti mengusulkan, mengawal hingga realisasi terhadap kegiatan pembangunan APBN khususnya untuk Kabupaten Kampar sebagai negeri kelahiran, insyaallah saya komit untuk kemajuan Kampar” Kata Syahrul Aidi. Banyak hal yang dapat kita sinergikan bukan saja terkait dengan PUPR tapi bidang lainnya seperti Pertanian, Pendidikan, pertanian, pariwisata dan bidang lainnya, terus lakukan koordinasi” Kata Syahrul Aidi Ma’azat. “Untuk realisasi ini kami meminta kepada Pemkab Kampar untuk mengintensifkan koordinasi dengan balai yang ada di Riau ini” Kata Syahrul Aidi Ma’azat. Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten bertempat di lantai III Kantor Bupati Kampar mengekspose kegiatan Program untuk 2021 ini seperti pembangunan sarana Embung Sungai Sonsang yang telah di masukkan pada program tahn 2021″ Kata Yusri. Sementara untuk kegiatan pembangunan lainnya seperti Embung Muara Uwai, pembangunan turap dibeberapa lokasi maupun pembangunan Intake Air Bersih di Kecamatan Tapung Hulu” Kata Yusri. Ditambahkan Yusri sangat menyambut baik atas program yang dilakukan ini, banyak program yang harus kita data dan inventarisir yang dapat kita usulkan” Kata Yusri lagi. Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Syahrul ada beberapa titik yang telah kita tinjau seperti Embung Sungai Sonsang, Embung Muara Uwai, beberapa titik di sepanjang sungai Kampar. Atas tinjauan Ini kita telah memasukkan ke dalam Anggaran tahun 2021, sementara untuk kegiatan prioritas berikutnya” Kata Syahrul, kita mohon dukungan dari Anggota DPR RI bapak Syahrul Aidi Ma’azat. Begitu juga Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau Kemen PU PR Ihwanul menyatakan sangat mendukung terhadap pembangunan Air Bersih di Kampar Khusunya Tapung Hulu, tentunya banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari hibah dan Pembebasan lahan, Pembangunan infrastruktur intake dan instalasi Air kepada masyarakat, kami juga siap dengan program lainnya ” Kata Ihwanul. Tentunya kita minta usulan dari Pemkab Kampar, insyaallah kami siap untuk menjadwalkan program pembangunan hingga pelelangan” Katanya lagi. (Diskominfo Kampar).

Pekanbaru, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si ikuti Forum Group Discussion (FGD) Tentang Tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Ruang rapat Kantor Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Riau Perwakilan Pekanbaru. 28/8. Sekda Kampar dalam paparannya mengatakan secara global (umum) yang sudah dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 ini dari mulai Maret 2020 sampai hari ini, diawali dengan reprodution, ada 2 anggaran bantuan sosial yang ditempatkan pada Dana Desa sesuai dengan anjuran Kementerian Desa, pertama untuk relawan desa. “Jadi setiap desa kita mempunyai relawan Covid-19 yang dana nya Rp.50 juta Ditambah dengan Dana Tanggap Darurat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 Rp.20 juta dan tahun ini diambil dari dana desa kita poskan melalui Dana Desa sebesar Rp.100 juta per desa.”ujar Yusri Sekda Kampar menjelaskan guna anggaran tersebut untuk mengatasi jika terjadi kerawanan pangan akibat Pandemi Covid-19 ini, mereka bisa membeli sembako murah dari dana desa tersebut. “Berkaitan dengan bantuan, alhamdulillah banyak yang didapat seperti bantuan langsung tunai, PKH juga ada dan seluruh bantuan dikendalikan oleh satu OPD yakni Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan Dinas PMD karena yang tahu dengan masyarakat Desa adalah Dinas PMD, seluruh data itu ada di Dinas Sosial, siapa yang sudah dapat dan siapa yang belum dapat bantuan.”kata Yusri Dikatakan Sekda Kampar, Dinas Sosial mendata dan mengolah data, yang sudah dapat PKH tindak dapat bantuan lagi begitu juga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena nantinya tumpang tindih, jadi Dinas Sosial sebagai pengendali berkoordinasi Dinas PMD, dan akan memberikan bantuan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. “Maka dari itu ketika datang bantuan dari Provinsi, kita lihat ternyata data yang diberikan sama, dan kita tidak mau terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan ini sehingga yang sudah menerima bantuan, menerima lagi.”tegas Yusri Sekda Kampar juga memaparkan bahwa reproduction ditetapkan sebesar Rp.36 miliar dengan rincian Rp.18 miliar lebih di Dinas Kesehatan guna pengadaan obat dan perbekalan Covid-19, pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19. Kemudian RSUD Rp.4 miliar lebih, Diskominfo untuk Sosialisasi dan informasi Covid-19 Rp.200 juta lebih, seterusnya Penjemputan masyarakat yang datang dari luar daerah yang kita pantau hingga 6.000 orang apalagi ketika saat lebaran kemaren, masyarakat yang datang tersebut kita isolasi 14 hari, kita awasi dan kita pantau. Jadi kata Sekda Kampar lagi, jika di total secara keseluruhan sebesar Rp.49 miliar lebih termasuk bantuan dari Provinsi sebesar Rp.6 miliar, kemudian juga ada dana kerawanan pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.6,8 miliar, Ini jika terjadi lonjakan kerawanan pangan maka Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan anggaran. Selain itu juga ada Dana Tanggap Darurat sebesar Rp.11 miliar, yang hari ini sudah kita gunakan karena seluruh pasien Covid-19 yang kita inapkan atau isolasi, minum, makan dan obat-obatan ditanggung semua oleh Pemerintah, medisnya ditanggung oleh kesehatan dan kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). FGD ini dihadiri juga oleh pimpinan BPK Riau Perwakilan Pekanbaru dan Tim Pemeriksa Pelaksanaan Sistim Penanganan Covid-19 dan juga diikuti Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar yang terkait dengan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kampar. (diskominfo/Prot_dokpim)

Pekanbaru, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si ikuti Forum Group Discussion (FGD) Tentang Tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Ruang rapat Kantor Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Riau Perwakilan Pekanbaru. Jum’at, 28/8. Sekda Kampar dalam paparannya mengatakan secara global (umum) yang sudah dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 ini dari mulai Maret 2020 sampai hari ini, diawali dengan reprodution, ada 2 anggaran bantuan sosial yang ditempatkan pada Dana Desa sesuai dengan anjuran Kementerian Desa, pertama untuk relawan desa. “Jadi setiap desa kita mempunyai relawan Covid-19 yang dananya Rp.50 juta Ditambah dengan Dana Tanggap Darurat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 Rp.20 juta dan tahun ini diambil dari dana desa kita poskan melalui Dana Desa sebesar Rp.100 juta per desa.”ujar Yusri Sekda Kampar menjelaskan guna anggaran tersebut untuk mengatasi jika terjadi kerawanan pangan akibat Pandemi Covid-19 ini, mereka bisa membeli sembako murah dari dana desa tersebut. “Berkaitan dengan bantuan, alhamdulillah banyak yang didapat seperti bantuan langsung tunai, PKH juga ada dan seluruh bantuan dikendalikan oleh satu OPD yakni Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan Dinas PMD karena yang tahu dengan masyarakat Desa adalah Dinas PMD, seluruh data itu ada di Dinas Sosial, siapa yang sudah dapat dan siapa yang belum dapat bantuan.”kata Yusri Dikatakan Sekda Kampar, Dinas Sosial mendata dan mengolah data, yang sudah dapat PKH tindak dapat bantuan lagi begitu juga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena nantinya tumpang tindih, jadi Dinas Sosial sebagai pengendali berkoordinasi Dinas PMD, dan akan memberikan bantuan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. “Maka dari itu ketika datang bantuan dari Provinsi, kita lihat ternyata data yang diberikan sama, dan kita tidak mau terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan ini sehingga yang sudah menerima bantuan, menerima lagi.”tegas Yusri Sekda Kampar juga memaparkan bahwa reproduction ditetapkan sebesar Rp.36 miliar dengan rincian Rp.18 miliar lebih di Dinas Kesehatan guna pengadaan obat dan perbekalan Covid-19, pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19. Kemudian RSUD Rp.4 miliar lebih, Diskominfo untuk Sosialisasi dan informasi Covid-19 Rp.200 juta lebih, seterusnya Penjemputan masyarakat yang datang dari luar daerah yang kita pantau hingga 6.000 orang apalagi ketika saat lebaran kemaren, masyarakat yang datang tersebut kita isolasi 14 hari, kita awasi dan kita pantau. Jadi kata Sekda Kampar lagi, jika di total secara keseluruhan sebesar Rp.49 miliar lebih termasuk bantuan dari Provinsi sebesar Rp.6 miliar, kemudian juga ada dana kerawanan pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.6,8 miliar, Ini jika terjadi lonjakan kerawanan pangan maka Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan anggaran. Selain itu juga ada Dana Tanggap Darurat sebesar Rp.11 miliar, yang hari ini sudah kita gunakan karena seluruh pasien Covid-19 yang kita inapkan atau isolasi, minum, makan dan obat-obatan ditanggung semua oleh Pemerintah, medisnya ditanggung oleh kesehatan dan kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). FGD ini dihadiri juga oleh pimpinan BPK Riau Perwakilan Pekanbaru dan Tim Pemeriksa Pelaksanaan Sistim Penanganan Covid-19 dan juga diikuti Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar yang terkait dengan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kampar. (Diskominfo Kampar/Prot_dokpim)