Supardi

Bangkinang Kota : Kondisi Pendemi Covid-19 yang masih ada tak menurunkan niat kita untuk menjalankan program kemasyarakatan, banyak program yang mungkin terhenti akibat Pendemi, namun kegiatan yang telah disusun dapat kita jalankan dengan penerapan protokol kesehatan. Mari kita sikapi bersama sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Saya meminta kepada seluruh pengurus dan ketua Kelompok kerja maupun Camat dan ibu Camat agar memperhatikan ini dengan serius. Demikian disampaikan Hj. Muslimawati Catur saat memimpin Rapat di Aula Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kampar di Bangkinang, Rabu, 09/06. Ikut mendampingi wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj. Juli Mastuti Yusri, Ketua Pokja dan Pengurus Harian TP PKK Kabupaten Kampar serta seluruh Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Kampar. Untuk terLaksananya kegiatan kita d tahun 2021 ini Saya mengajak seluruh pengurus dan Ibu Camat selaku ketua PKK Kecamatan bisa melaksnakan program kemasyarakatan ” Kata Muslimawati. Semua kegiatan yang kita jalankan harus sesuai dengan protokol keseahatan termasuk kegiatan Provinsi yang harus kita sukseskan” Pintanya lagi. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan melalui organisasi seperti Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOP TKI) , Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) , Dewan Kerjainan Nasional Daerah (Dekranasda), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mari kita semua terus lakukan Komunikasi dan koordinasi baik dengan OPD maupun dengan kecamatan dan desa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik” Kata Muslimawati Catur.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Pemerintah kabupaten (pemkab) Kampar melalui diskominfo Kampar selaku organisasi perangkat daerah (OPD), berkomitmen untuk memberikan perhatian serius terhadap tata kelola layanan informasi publik tahun 2021. Hal ini ditandai dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan relasi dan kerjasama antar lembaga di kantor Komisi Informasi Provinsi Riau, Selasa (8/6). Plt. Kepala Dinas Kominfo Kampar, Yuricho Efril, S.STP., yang didampingi Kabid PSDLP, Salmi Hadi, S.Sos., M.Si., dan Kasi Pengembangan Sumber Daya, Gusniwati dalam kunjungannya mengatakan kerjasama antar instansi merupakan bentuk azaz sinergitas dan upaya agar bisa berkolaborasi dalam memberikan pelayanan akan kebutuhan informasi kepada masyarakat. “Tentu saja kita juga akan melalui kesempatan ini, kami ingin mempererat hubungan silaturrahmi bersama. Hubungan kita (kominfo) tidak akan bisa terpisah dengan komisi informasi Riau.” Ujar Yuricho. “Maka wajar dan seharusnya kita bangun dan kuatkan kerjasama ini semata mata untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dari segi informasi” Lanjut Yuricho. Komisioner KI Riau, Alnovrizal mengapresiasi langkah yang ditaja oleh kominfo Kampar. “Kominfo Kampar selaku PPID Utama pada tahun 2020 meraih penghargaan KI award, namun tetap konsisten dan berkomitmen untuk terbuka dan transparan dalam tata kelola informasi publik, ini tentunya niat yang baik.” terangnya. Pihaknya juga siap membantu sebagai media konsultasi terkait informasi layanan publik bagi Kominfo Kampar.

Kampa, Jelang Panen Padi dan pepaya madu masyarakat yang direncanakan dilaksanakan pada hari Kamis (17/6/21) mendatang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Riau Drs Yusri M.Si meninjau langsung persiapan Panen Padi seluas 50 Ha di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Selasa, 8/6/21 “Ini momentum bangkitnya petani di Kabupaten Kampar karena di masa Pandemi Covid-19 ini mampu dan bisa berbuat serta melakukan hal yang membanggakan dengan membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan Nasional, ini contoh yang sangat baik .”ujar Yusri Dijelaskannya, KTNA merupakan mitra kerja Pemerintah, mitra usaha swasta maupun BUMN dan pelindung dan pembela petani, untuk itu kita harus mampu menjembatani, memberikan solusi ketika petani ataupun kelompok tani mempunyai masalah. “selaku ketua KTNA Provinsi Riau kita selalu komunikasi aktif dengan pihak pemerintah khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani ataupun menyampaikan aspirasi petani yang perlu dibantu oleh pemerintah, tujuannya agar para petani kita sejahtera. Selain itu lanjut Sekda Kampar, KTNA juga mendukung program pembangunan pertanian pemerintah baik sebagai pelaku usaha, penyuluh ataupun memotivasi anggota kelompok tani atau mandiri. “Begitu juga dengan BUMN yang kita harapkan dapat membantu para petani kita melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga para petani kita bisa bekerja dan menghasilkan melalui bertani dan mempu memberikan motivasi bagi petani lain, ini juga membantu pemerintah dan petani.”kata Yusri lagi Turut mendampingi Sekda Kampar, Plt Kepala Dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Kampar, Kepala BPBD Kabupaten Kampar Dedi Sambudi SKM M.Kes, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hendry Dunan, serta Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Bangkinang.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar Ir Suhermi membuka Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Pemanfaatan Gas Bumi (Bentu II) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar. Selasa, (8/6/21) Sekda Kampar mengatakan gas mungkin salah satu solusi jika besok minyak mulai berkurang, bahkan pemerintah daerah sudah mengarahkan, dan Pemerintah Daerah terus lakukan gerak cepat dalam mewujudkan pemanfaatan gas bumi untuk membantu masyarakat Kampar khususnya Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu. “Sudah banyak yang kita lakukan, ini bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Kampar karena kami memandang gas ini sama dengan air yang juga merupakan kebutuhan, walaupun kadang merugi, namun sosialnya cukup tinggi karena semua masyarakat butuh, begitu juga gas tetapi jika kita pandang dengan kepentingan masyarakat kita beruntung, masyarakat beruntung jadi tidak sisi ekonomi saja yang kita pandang.”ujar Yusri. Sekda Kampar meminta dukungan dari SKK Migas sebab sisi sosial dan ekonomi sangat baik, karena melihat dari kebutuhan masyarakat maka kita akan berusaha untuk mewujudkan sumber energi gas bagi masyarakat. “Ini mimpi kami, yang harus kami wujudkan maka upaya-upaya untuk mengadakan sumber energi gas tersebut kami siapkan.”kata Yusri Sekda Kampar memaparkan, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar diantaranya, beberapa berkoordinasi dengan kementerian ESDM di Jakarta untuk percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas baik itu bentu I dan II, kemudian berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Riau untuk kebijakan pembangunan infrastuktur jaringan gas, serta berkoordinasi dengan LM Bentu I dan II yang siap untuk mendukung pembangunan jaringan gas di Kabupaten Kampar. “Tinggal komitmen pemerintah pusat yang belum tercipta.”tutur Yusri Kemudian lanjut Sekda Kampar, pemerintah daerah sudah mendata semua masyarakat penerima gas lebih kurang 13.000 jiwa tahap pertama di Kecamatan Siak hulu yang menunggu jaringan gas ini, diluar perusahaan dan industri kecil dan menengah. Sekda Kampar mengatakan inilah yang perlu kita diskusikan bersama, komitmen apa yang diinginkan pemerintah pusat, mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggungjawab kita (Pemerintah Kabupaten Kampar. Selanjutnya dalam pemaparan dalam mensosialisasi pemanfaatan gas bumi, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang diwakili Manejer Humas SKK Sumbagut ( Sumatera Bagian Utara) Yanin Holison mengatakan bahwa, Pemerintah saat ini sudah berkomitmen dalam memberikan akses energi yang lebih mudah, murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat. Salah satunya dengan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di berbagai wilayah. Yanin Holison juga memaparkan keunggulan menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga. Dia menyebutkan, gas bumi merupakan bahan bakar yang bisa digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat, sebab tidak terbatas tempat penyimpanan seperti Liqufied Petroleum Gas (LPG). Keunggulan berikutnya adalah gas bumi ini selain harganya lebih murah dan akan selalu ada sehingga masyarakat yang menggunakan akan jauh lebih hemat. Sebelum ketua pelaksana kegiatan ini yang juga selaku kepala Bagian SDA Setda Kampar Safaruddin mengatakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya program Pemerintah untuk pembangunan infrastuktur jaringan gas di Kecamatan Siak Hulu. Seterusnya, diharapkan perusahaan, rumah tangga, usaha kecil dan mikro dapat memanfaatkan fasilitas bumi yang ada di sumur bentuk II dan mendukung program pemerintah dalam melestarikan gas bumi. Hadir pada acara tersebut Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang diwakili Manejer Humas SKK Sumbagut Yanin Holison, Spesialis Pratama Keuangan monetisasi SKK Migas Wahyu kristianto, Spesialis monetisasi gas pipa SKK Migas Dikky Sucipto, Camat Siak Hulu Muhammad Fajri,serta beberapa Kepala perusahaan yang bergerak di bidang migas.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru : Akibat dampak Pendemi Covid-19 bukan saja berpengaruh terhdap terhadap kesehatan akan tetapi berdampak Juga kepada ekonomi maupun terhadap program kegaiatan, pembinaan maupun sosialisasi terhadap masyarakat, Oleh sebab itu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau di Pekanbaru, Selasa, 08/06. Kunjungan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar disambut langsung oleh Ketua Perwakilan BKKBN Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M. Si, didampingi koordinator bidang BKKBN Riau Said Masri. Dikatakan Muslimawati Catur Akibat Pendemi ini Berbagai kegiatan telah kita lakukan berkaitan dengan Penanggulangan dampak Covid-19 seperti sosialisasi, pembagian Masker, pembagian Sembako, namun untuk pengumpulan kader PKK di Desa untuk saat ini kita batasi dan memperhatikan protokol Kesehatan” Kata Muslimawati Catur yang didampingi oleh Kepala DPPKB3A Kabupaten Kampar Edi Afrizal dan Sekretaris Drg. Awal Haeniwati. Alhamdulilah kita dapat bersilaturrahmi dengan perwakilan BKKBN provinsi Riau dapat menyampaikan langsung terhadap program untuk di kerjasamakan, terutama terhadap program pengentasan Stunting dimana Kampar memperoleh terbaik ke dua Penanganan Stunting di Riau, dukungan juga kami harapakan terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Bangga Kencana). Semoga dengan komunikasi kita dapat berbagi program, mengingat masih Pendemi Covid-19, formula dan materi kegiatan yang dapat kita Laksnakan di Kabupaten Kampar, kami siap bersinergi dalam membangun Kabupaten Kampar dari sisi PKK ” Tambah Muslimawati Catur. Mohon bimbingan dan petunjuk terhadap berjalannya program pkk di Kabupaten Kampar, kami siap berbagi dan siap mendukung program nasional terutama program Keluarga Berencana dan program pengentasan Stunting” Tambahnya lagi. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M. Si, menyatakan Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Kampar dan rombongan yang telah hadir, jalinan silaturahmi ini sangat bermanfaat dalam menjalankan program PKK melalui Kelompok Kerja (Pokja). Dikatakan Mardalena tak lama lagi kita akan melakukan kegiatan Nasional yakni Pelayanan KB sejuta akseptor yaitu pelayanan KB yang dilakukan serentak pada tanggal 24 Juni 2021, jenis pelayanan yang dilayani dalam kegiatan ini adalah KB baru, KB ulang, dan KB ganti” Kata Mardalena. Harapan kami agar ini dapat kita sukseskan melalui PKK Kabupaten se Riau. Serta Gerakan bersama tumbuh kembang balita serentak” Tambahnya lagi. Kepada ibu-ibu kader PKK kami berharap agar dapat memenuhi target terhadap tumbuh kembang bayi dan balita, Begitu juga terhadap pencegahan dan Penurunan angka stanting di desa” Harapnya lagi. Dengan terkendalinya angka kelahiran, balita sehat, dan penurunan angka kematian ibu kita dapat mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Sehat ” Tutup Mardalena Sementara itu Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Edi afrizal menyatakan silahrutahmi ini lebih mendekatkan diri lagi dengan BKKBN dengan program di Kabupaten Kampar, kita juga menyukseskan program Bangga KENCANA, kami telah melakukan pembinaan dan penilaian BKB HI, pembinaan dan penilaian kampung Kb, sosialisai pola asuh anak dan remaja serta penilaian PKK KB Kes” Kata Edi Afrizal. (Diskominfo Kampar)

Suka Ramai, Tapung Hulu, Ungkapan rasa syukur disampaikan oleh Bupati Kampar atas di resmikannya fasilitas Air Bersih untuk masyarakat, karena ini merupakan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) dan Universitas Muhammadiyah Riau sehingga fasilitas Air bersih program Cherish (Chevron untuk Riau Sehat) ini dapat diresmikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH pada peresmian dan serah terima Fasilitas Air Bersih yang dipusatkan di Masjid Raya Tapung Hulu di Suka Ramai, Selasa, 08/06, yang dihadiri oleh Beberapa kepala OPD di lingkup Pemkab Kampar, Camat Tapung Hulu Sutani Rahmat, Kepala Desa se Kecamatan Tapung Hulu dan tokoh Masyarakat desa Tapung Hulu. Air Bersih sangka dubutuhkan oleh masyarakat, telah berpuluh tahun dalam krisis air bersih. Berbagai solusi telah kita lakukan karena berbagai kondisi dan halangan namun dengan kerja sama PT. CPI dan UMRI fasilitas air bersih telah dapat kita nikmati. Sinergitas ini tetap kita pertahankan walaupun PT. Chevron akan habis masa kontrak, namun harapan kami kepada PT. Pertmaima Hulu ini dapat kita lanjutkan” Kata Bupati Catur Sugeng. Atas fasilitas air bersih ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Mari kita jaga Asset ini agar dapat dijaga untuk anak cucu kita ” Harap Bupati Kampar. Sementara itu Wan Dedi Yudistira Manajer Corporate Affairs Asset South PT CPI menyatakan bahwa Pendemi Covid-19 yang telah menimpa bukan saja di Indonesia tapi di Dunia, setelah di formulasikan maka kita telah menyusun program membantu Penanggulangan Pendemi, bantuan kesehatan, handsanitizer, masker disifketan. Dan kali ini kita menyerahkan fasilitas air bersih untu masyarakat Suka Ramai, semoga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ” Kata Wan Dedi.. Terkait air bersih ini kita telah membangun sebanyak 4 sumur dengan Kedalaman sampai 70 meter untuk dua fasilitas air bersih di Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu. Terimakasih atas dukungan Bupati Kampar dan masyarakat Kabupaten Kampar, semoga ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan air di tengah masyarakat” Kata Wan Dedi. Sementara itu Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus menyatakan sektor pengembangan masyarakat jadi perhatian sebagai wujud pengembangan masyarakat, Selaras dengan produksi Minyak dan gas khususnya di Riau dan ini bentuk Tanggung jawab kepada masyarakat seperti kepedulian dalam bidang Pendidikan, lingkungan, infrastruktur dan ekonomi, Sesuai dengan buget dan sasaran” Kata Rikky Langkah dan upaya PT CPI yang telah melakukan kepedulian di wilayah operasi berupa Pembangunan fasilitas sumur dengan sold cost, ini komitmen PT Chevron untuk masyarakat dan kita pemgapresisi, hendaknya ini dapat dilanjutkan oleh PT Pertama Hulu selaku pengelola Blok Hulu Rokan ” Pinta Rikky lagi. Dampakvdari Pendemi Covid-19 telah menekan berbagai sektor dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk terus memberikan kontribusi dalam penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ucapan terima kasih kepada Bupati Kampar atas dukungan penuh terhadap perusahaan, sehingga kegiatan dan operasioanal telah berjalan dengan baik” Kata Rikky. Sementara itu Rektor UMRI Dr. Mubarak, M. Si mengucapkan terima kepada PT. CPI yang telah mengajak kami dalam pelaksanaan penyediaan Fasilitas Air Bersih ini, tentunya momen ini sangat berarti terutama untuk pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami juga mohon dukungan dan support dari Bupati Kampar dalam mendukung berkembangnya Universitas Muhammadiyah karena para pengajar, mahasiswa kebanyakan merupakan masyarakat Kampar, dan insyaallah kami akan mendirikan Fakultas Kedokteran di wilayah Kampar, tentunya dukungan dan kerja sama sanagat kami harapkan ” Kata Mubarak. (Diskominfo Kampar).

Tarai Bangun, Tambang : Untuk menghentikan penyebaran Virus Covid-19 Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan berbagai langkah dan upaya, selain melakukan penegakan Protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kampar terus gencar melaksnakan Vaksinasi di berbagai wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar. Pada hari ini pos Siaga PPKM Kecamatan Tambang melakukan peninjauan pelaksnaan Vaksinasi di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Senin, 07/06. Tim PPKM kecamatan tambang yang hadiri oleh kades dan perangkat terus melakukan himbauan kepada masyarakat baik pedagang dan pembeli untuk memakai masker. Begitu juga kepedulian terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pemberian sembako.” Kata Koordinator Pos PPKM Kecamatan Tambang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Camat Tambang atas Atensi dan kepedulian yang diberikan begitu juga Kepala Desa se Kecamatan Tambang, tak kalah penting kami ucapkan kepada pengusaha dan pengelola pasar yang telah bekerja sama dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ” Kata Nurhasani yang didampingi Camat Tambang Abukhari yang selalu siap mendampingi Kegaiatan tim Posko PPKM Tambang. Alhamdulilah masyarakat sudah mematuhi Protokol kesehatan khususnya di pasar, tempat ibadah di desa-desa di Kecamatan Tambang. Jika kita posentasekan lebih sembilan puluh porsen sudah pakai masker” Tutup Nurhasani. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH di dampingi Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si Ikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Selasa, 7/6/21 Bupati Kampar dalam laporannya mengatakan sebagaimana diatur pasal 320 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Materi Pertanggungjawaban tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.”ucapan Catur. Bupati Kampar melanjutkan, sehubungan dengan itu dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2020 disampaikan ke BPK RI propinsi Riau di Pekanbaru sesuai dengan berita acara serah terima laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar tanggal 5 Maret 2021. Terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan pandangan umum baik dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi yang hakikatnya bersifat membangun untuk kesempurnaan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020. “Dari delapan fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, selanjutnya saran, pandangan dan pendapat yang dimaksud akan kami rangkum.”ujar Catur Selanjutnya terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Pemerintah Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. “Dapat juga kami sampaikan didalam menyusun laporan keuangan masih terdapat kendala dan hambatan seperti yang telah kami ungkapkan pada Ranperda laporan keuangan. Adapun penyebab kendala dimaksud lebih dominan pada sumber daya manusia yang kurang memahami terhadap Akuntansi serta pemahaman terhadap pengelolaan keuangan.”kata Catur “Untuk itu memang masih menjadi focus dan perhatian kami untuk melakukan peningkatan kualitas SDM dimaksud melalui bimbingan teknis dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan agar kedepannya permasalahan ini dapat kita atasi.”lanjut Catur lagi Dijelaskan Bupati Kampar, Realiasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2020 terealiasi sebesar 2,364 triliun lebih dari target sebesar 2,452 triliun lebih atau 96,41 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar 245 miliar lebih atau 103,44 persen dari targetnya yaitu 237 miliar lebih. Realisasi pendapatan asli daerah melebihi targetnya sebesar 8 miliar lebih. “Hal ini tentu tidak akan membuat kita berpuas diri atas pencapaian ini, Pemerintah Daerah tetap berupaya secara optimal untuk meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun.”tegas Catur Bupati Kampar juga menyampaikan upaya dalam meningkatkan PAD dengan langkah-langkah, Melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah, melakukan kajian dan penghitungan potensi serta menggali sumber-sumber penerimaan PAD baru di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Selanjutnya Bupati Kampar Mengoptimalkan pelayanan Pajak Daerah secara Online, untuk memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta mengurangi tatap muka secara langsung dengan Wajib Pajak di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya terkait beberapa pertanyaan fraksi-fraksi Bupati Kampar menyampaikan bahwa terjadinya penurunan pendapatan di bidang retribusi. Hal ini terjadi diakibatkan adanya beberapa pos penerimaan yang tidak tercapai target, adapun target penerimaan dari sektor retribusi yang paling rendah realisasinya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari target anggaran sebesar 8 Miliar terealisasi sebesar 6,2 miliar lebih, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain Faktor Perekonomian masyarakat akibat imbas Covid-19, terkait IMB Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pihak Bank tidak menerima pinjaman dari masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, sehingga pengembang enggan melakukan usaha di bidang perumahan. Terbatasnya ruang pengembangan wilayah izin karena sebagian besar rencana pengembangan perumahan masuk areal Pertanian dan Perkebunan, sehingga perlu ada rekom TKPRD. Bupati Kampar juga memaparkan tentang terjadinya penurunan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat kami jelaskan bawah pada sektor pendapatan ini merupakan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun anggaran 2020 masih terdapat BUMD yang belum memberikan kontribusi secara maksimal kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Tentunya Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa melakukan upaya dalam membenahi BUMD dimaksud antara lain dengan malakukan perubahan bentuk hukum seluruh BMUD melalui perubahan Peraturan Daerah masingmasing BUMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah, disamping itu telah dilakukan rekrutmen pengurus BUMD sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Terkait Realiasasi belanja pada tahun anggaran 2020 Bupati Kampar mengatakan seperti yang telah kami sampaikan pada pidato pembuka adalah sebesar Rp.2.497 Triliun Lebih, dari anggaran sebesar Rp.2.683 Triliun lebih atau sebesar 93,09 persen. “Dapat kami jelaskan bahwa pada tahun anggraan 2020 yang lalu terdapat pengurangan alokasi belanja diakibatkan adanya pengurangan penerimaan dari pemerintah pusat dan juga dilakukannya refocussing anggaran akibat adanya Pandemi COVID19 yang melanda dunia yang juga berdampak kepada negara kita seperti yang telah kita rasakan. Untuk itu alokasi anggaran pada refoccusing dimaksud sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah pusat untuk diarahkan kepada penanganan berupa pencegahan dan pemulihan COVID19. melalui kegiatan-kegiatan pada OPD-OPD teknis yang manangani permasalah dimaksud. Walaupun telah dilakukan refocusing ini pemerintah Kabupaten Kampar patut bersyukur dengan dapatnya melakukan kegiatan kegiatan di bidang pembangunan lainnya tanpa mengabaikan kegiatan kegiatan yang menjadi penekanan dari pemerintah pusat, seperti yang kita ketahui Bersama banyaknya daerah daerah yang tidak dapat melakukan pembangunan akibat dampak dari pandemi COVID19.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota : Dalam rangka Evaluasi Oleh Kemenpan RB dan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2021 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, Setelah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu, maka langkah selanjutnya Diskominfo Kampar selaku penanggung jawab tengah mendata dan memcerifikasi terhadap aplikasi yang mendukung terhada System Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan oleh Satker di Pemkab Kampar. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril, S. STP saat memimpin rapat Lanjutan di Aula Kantor Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar di Bangkinang, Senin 07/06. Dikatakan Yuricho selaku Wakil ketua tim Evaluator yang mewakili Ketua Tim Evaluator Sekda Kampar Drs. Yusri, M. Si, menyatakan Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar sedang mendata dan mengevaluasi terhadap aplikasi yang gunakan oleh OPD di Pemkab Kampar” Kata Yuricho Efril yang didampingi oleh Kabid E-Gov Ade Syaputra, SE, M.Si dan Kabid Pengembangan Sunber Daya Layanan Publik (PSDLP) Kominfo Salmi Hadi, S. Sos, M. Si dan Edi Syahputra, S. Sn Kasi Infrastruktur dan teknologi Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar dan mewakili OPD terkait. Sesuai dengan arahan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, Harapan kami agar seluruh OPD dapat menyiapkan data pendukung untuk evaluasi tingkat kematangan indikator SPBE” Kata Yurico. Oleh karena itu diminta kepada OPD untuk berkolaborasi bersama-sama menuju terwujudnya pemerintah berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkineeja tinggi “. Kata Yuricho. Sementara itu Sekretaris Tim evaluator yang juga Kabid E Gov Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Ade Syaputra menyatakan Rapat Lanjutan System Informasi Berbasis Elektronik (SPBE), data yang dapat kita terima sampai 14 Juni data sudah masuk Diskominfo Kampar dan tanggal 18 Juni 2021 Tenggat akhir pengiriman ke System” Kata Ade Syaputra lagi.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota – Masih rendahnya saat ini keikutsertaan Kabupaten Kampar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dimana sampai sekarang kampar dalam kepesertaan masih lebih kurang 81% dibawah rata-rata nasional sebanyak 98% ditahun 2021. Dengan demikian, kedepan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto melalui Sekretaris Daerah kabupaten kampar Drs Yusri,M Si meminta peran melalui OPD terkait dalam peningkatan JKN-KIS Ketersebut. Hal ini disampaikan Sekda Kampar Yusri saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Kampar bersama BPJS Kesehatan kabupaten kampar di ruang rapat lantai III kantor bupati kampar, senin (8/6/21). Untuk jelas bahwa cakupan kepesertaan JKN-KIS kabupaten kampar per april 2021 dari jumlah penduduk lebih kurang 790.313 jiwa, peserta JKN-KIS baru lebih kurang 640.851 jiwa atau 81,09% dari jumlah pnduduk. Dimana capain JKN secara nasional adalah 87% tahun 2019 dan 98% untuk tahun 2021, jadi Kampar masih dibawah rata-rata nasional. Ada lima Kecamatan saat ini yang belum tuntas distribusi KIS antara lain Kec. XIII Koto kampar enam desa ( 74 kartu) Kampar Kiri sebanyak 13 desa (21 kartu), kampar kiri hilir sevanyak 3 desa (19 kartu), Koto kampar hulu sebanyak 6 desa (163 desa), dan Kec.Gunubg Sahilan sebanyak 1 desa (1 kartu). Untuk itu, Yusri meminta melalui dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupten kampar agar bersama mitra dinas untuk selalu berkordinasi bagaimana mitra tersebut bisa ikut serta dalam JKN-KIS. Selain itu kepada BPJS Kesehatan untuk dapat menyurati nantinya setiap dinas terkait dalam permasalahan yang ada dapat di bahas dan dicarikan solusinya, akan tetapi setiap dinas terkait juga segera melaksanakan integrasi dan rapat teknis guna mengambil kebijakan lanjutan serta strategi dan langkah yang akan dilakukan. Sementara itu kepala kantor BPJS Pekanbaru Nora Dwita didampingi kepala kantor cabang kampar Asti Putri Dewi Santri menyampaikan bahwa sejauh ini sistribusi Kartu KIS di kampar bekerjasama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarajat (PSM), berhasil distribusi sebanyak 90% atau 2.332 kartu ( meninggal 4 dan 2 pindah alamat). Sedangkan peserta JKN yang menunggak segmen peserta mandiri tahun 2021 kelas 1 sampai kelas 3 lebih kurang 83 l.594 dengan total nominal lebih kurang nominal Rp 59, 242 milyar.(Diskominfo Kampar)