Oleh:
DRS. Miswar Pasai, MH, Ph.D
Pembangunan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana lainnya, di suatu Kabupaten dan Provinsi, tidak hanya dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga dibiayai oleh pemerintah pusat, misalnya saja dalam hal pembangunan jalan Provinsi, dan Pembangunan Jalan Tol (bebas hambatan), Pekanbaru-Padang dan Pekanbaru-Dumai. Pembangunan jalan Tol (berbayar) Pekanbaru-Padang, pasti melewati Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar. Sumber dana atau anggaran pembangunan jalan Tol, adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN).
Pembangunan jalan Tol tersebut, hampir dipastikan mempunyai aspek positif dan negatifnya bagi masyarakat, misalnya dari aspek Ekonomi dan pendapatan lainnya, akan berkurang bagi pihak teretntu, misalnya dalam hal pengangkutan barang dan jasa yang tidak akan melewati jalan lama, –yang konon kabarnya — telah dibangun sejak zaman Belanda tempo silam. Dengan dibukanya jala Tol itu, tentu akan berkurang kenderaan yang akan berlalu-lintas di jalan lama.
Apakah jalan Tol memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat? Kendatipun tidak melalui sebuah penelitian, maka daerah-daerah yang sebelumnya menjadi jalan dan jalur utama dari/dan ke Pekanbaru/Padang dan Padang ke Pekanbaru, pastilah ada pengaruhnya. Pengaruhnya dapat dirasakan masyarakat, akan berkurangnya kenderaan bermotor melewati jalan dan jalur yang lama, terutama bagi pebisnis yang memerlukan waktu yang singkat menuju Padang 
menuju ke kota Pekanbaru.
Sedikitnya, ada tiga jembatan ganda untuk pengurai macet Riau-Sumbar telah rampung dibangun, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, (2021). Pembangunan tiga jembatan duplikat yang masing-masing berada di ruas jalan nasional Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah tuntas dikerjakan. Pembangunan tiga jembatan duplikat yang masing-masing berada di ruas jalan nasional kota Pekanbaru dan kota Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah tuntas dikerjakan. Ketiga jembatan ganda tersebut adalah Jembatan Sungai Poro, Jembatan Sungai Bakan, dan Jembatan Sungai Belanti.
Ketiganya, sudah selesai dalam tahap diserah-terimakan sementara, atau Provisional Hand Over (PHO) pada Maret 2021. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap konektivitas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar sebagai wilayah pendukung. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Direktur Jendral (Ditjen) Bina Marga mengerjakan konstruksi jembatan ini sejak tanggal kontrak 23 Januari 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp 25 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai backbone dalam pengembangan konektivitas antar-wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia. “Konektivitas yang semakin lancar akan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Basuki dalam siaran pers yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/05/2021).
Kehadiran jembatan ganda tersebut telah dimanfaatkan masyarakat, karena akan mengurangi kemacetan akibat tingginya volume lalu lintas harian sekaligus akses angkutan logistik dari dan menuju Provinsi Riau dan juga ke Sumatera Barat. Masing-masing konstruksi jembatan duplikat berada di samping jembatan eksisting (bertujuan) untuk mengurangi beban lalu lintas jembatan lama yang tetap difungsikan dua lajur, sehingga total terdapat empat lajur dengan jembatan lama. Pembangunan jembatan duplikat dilaksanakan oleh kontraktor lokal PT. Bangun Mitra Abadi dengan masing-masing memiliki panjang berbeda. Jembatan Sungai Poro sepanjang 30 meter, Sungai Bakan sepanjang 35.8 meter, dan Sungai Belanti sepanjang 25 meter. Sedangkan, untuk lebar jembatan sama 7,6 meter, seabagaimana dikutif dari Hilda B Alexander Kompas.com, (2021).
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selesai membangun tiga jembatan ganda di Kota Pekanbaru dan Bangkinang, Provinsi Riau. Tiga jembatan ‘kembar’ ini akan menyokong kelancaran lalu-lintas jalur Riau – Sumatera Barat. Konstruksi tiga duplikasi jembatan itu, telah selesai 100% dan sudah dalam tahap serahterimakan sementara atau Provisional Hand Over (PHO) pada Maret 2021, yakni jembatan Sungai Belanti, Sungai Poro, dan juga Sungai Bakan.
Pembangunan jembatan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Ditjen Bina Marga, telah dimulai sejak tanggal kontrak 23 Januari 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp 25 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa, pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam pengembangan konektivitas antar wilayah, dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. “Kehadiran duplikasi jembatan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan tersebut, akan mengurangi kemacetan akibat tingginya volume lalu lintas harian sekaligus akses angkutan logistik dari dan menuju Provinsi Riau dengan Sumatera Barat,” kata Mentri PUPR, dalam keterangan resmi, pada hari Selasa (18/5/2021).
Masing-masing konstruksi duplikasi jembatan berada di samping jembatan eksisting untuk mengurangi beban lalu lintas jembatan lama yang tetap difungsikan dua jalur. Dengan demikian, terdapat empat jalur jalan dengan jalur lama. Pembangunan duplikasi jembatan dilaksanakan oleh kontraktor lokal PT. Bangun Mitra Abadi dengan masing-masing memiliki panjang berbeda, yaitu Jembatan Sungai Poro sepanjang 30 meter, Sungai Bakan sepanjang 35.8 meter, dan Sungai Belanti sepanjang 25 meter. Sleian itu, untuk lebar jembatan dan jalan yang sama yaitu 7,6 meter.
Salah satu pengguna jalan, Agus Wahono, warga Kampar, mengatakan kehadiran jembatan duplikasi dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar yang kerap terjadi saat akhir pekan atau libur panjang. “Dulu biasanya macet saat liburan, banyak kendaraan dari Pekanbaru liburan ke Kampar menuju wisata Candi Muara Takus, ke Ulu Kasok yang terkenal dengan sebutan “Raja Ampat” Riau. Sekarang, dengan adanya jembatan jadi lebih lancar, karena jalan sudah lebar, jembatan juga lebar, kendaraan bisa terbagi,” kata Agus Wahono sebagaimana dikutip dari Kompas.com, (2021).
Menurut pengajar dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UPTT) Riau, Drs. Miswar Pasai, MH, Ph.D menyatakan bahwa, disamping banyak manfaatnya, akan tetapi pembangunan jalan Tol itu, mungkin akan merugikan sebagain kecil masyarakat yang berada sepanjang jalur yang jalan lama menuju ke Sumatera Barat yang tidak dilewati jalan Tol. Karena itu, di jalur jalan yang lama, diperkirakan akan terjadi pengurangan orang, barang dan jasa serta kenderaan yang akan melintas di ruas jalan lama yang dibangun sejak zaman Belanda itu.
Selain itu, Miswar Pasai juga melihat dan menilai bahwa, kehadiran Jalan Tol, Pekanbaru-Padang dan sebaliknya, tetap akan memberikan manfaat yang lebih “besar” bagi pengendara dan kenderaan bermotor, baik yang menggunakan mobil pribadi, bus umum dan lain sebagainya. Plus dan minus, dampak dari sebuah pembangunan, dipastikan ada. Namun demikian, dengan pembangunan jalan Tol tersebut, “Kita berharap agar dapat memberikan manfaat lebih untuk masyarakat, khususnya untuk para pebisnis dan pedagang lainnya. Karena, sudah semestinya pembangunan diharapkan lebih banyak memberikan hal-hal yang positif untuk kepentingan rakyat, dan jangan sampai pembangunan merugikan masyarakat, apalagi masyarakat kecil”, ujar Miswar Pasai sambil berargumentasi.
Dengan adanya jalan Tol, Riau – Sumatera Barat itu, diharapkan melahirkan daerah baru dan pertumbuhan ekonomi baru, serta jangan sampai sebaliknya “merusak ekonmi” rakyat, karena mobilitas barang dan jasa tidak lagi melalui jalan lama. Sebagaimana diketahui bahwa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa, kampung-kampung, dan tempat-tempat tertentu sebagai tempat persinggahan mobil untuk minum dan makan serta lain sebagainya, maka mungkin para pedagang tidak mendapatkan keuntungan lagi akibat perubahan jalur lalu lintas dari dan ke Sumatera Barat, serta demikian pula sebaliknya.
Lalu, bagaimana dampaknya nanti setelah dibukanya jalan Tol Pekanbaru – Padang dan sebaliknya, Padang ke Pekanbaru? Menurut Miswar Pasai, sedikit banyaknya dipresdiksi bahwa, dari aspek ekonomi dan pendapat masyarakat yang berada di jalur jalan bukan Tol alias jalan lama, maka mungkin akan sedikit terganggu. Sebabnya, arus barang dan orang sudah terbagi akibat pembangunan jalan Tol tersebut. Karena itu, diharapkan agar jalan lama tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Riau yang ingin ke Sumatera Barat. “Kita berharap, agar dampak pembangunan tetap positif, dan jangan sampai berdampak negatif bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tergolong berekonomi lemah ke bawah.
Banyak Manfaatnya :
Disisi lain, pembangunan Jalan Tol, Pekanbaru-Padang dipastikan banyak manfaatnya. Karena itu, Pemerintah sedang tengah fokus menggezah dan berupaya mempercepat pembangunan jalan Tol Trans Sumatra yang dapat memudahkan akses transportasi darat antar provinsi di Pulau Sumatra. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Hingga kini, sudah rampung dikerjakan adalah jalan Tol dari Lampung sampai ke Palembang, Sumatra Selatan, yaitu sepanjang 1.064 Km dengan 551 ruas Tol konstruksi dan 513 ruas Tol operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh yaitu Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km). Selain itu, ada lagi Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 Km), Tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (15 km), Tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km).
Sementara itu, Tol Padang-Pekanbaru total panjang yang akan dibangun adalah sepanjang 254 kilometer, hingga kini masih belum rampung pelaksanaanya. Salah satu persoalan Tol Padang-Pekanbaru di daerah Sumatera Barat adalah terkait dengan proses pembebasan lahan. Menanggapi persesoalan itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi yang baru saja dilantik menjadi kepala daerah di Sumatera Barat, berjanji akan segera menyelesaikan persoalan itu, agar proses pembangunan lebih cepat dilaksanakan.
Selanjutnya, kata Mahyeldi berpendapat bahwa, hadirnya Jalan Tol Padang-Pekanbaru akan sangat baik bagi perekonomian masyarakat Sumbar. “Sumbar memiliki potensi pertanian yang bisa membantu pemenuhan ketahanan pangan di provinsi tetangga, seperti Provinsi Riau dan Sumatera Utara, khususnya untuk kota Medan. Menurut Mahyeldi, jalan Tol menjadi kunci konektivitas antar-daerah sehingga pembangunannya harus didukung penuh,” ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Padang, pada Senin (22/3) sebagaimana dikutip dari media online, Republika.com, (Febrian, Republika.com, 2021).
Sebelumnya, sempat beredar informasi hoaks yang menyebutkan bahwa, pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru di daerah Sumbar sempat dihentikan sementara. Namun demikian, Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin dari PT. Hutama Karya, Marthen Robert Singal membantah sinyalemen itu. Sebaliknya, Marthen justru mengatakan bahwa, pihaknya hanya mengubah pola dengan memokuskan aktivitas pembangunan di lahan yang sudah dibebaskan. “Intinya, PT Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tetapi hanya akan mengerjakan pekerjaan pada lahan yang sudah dibebaskan terlebih-dahulu. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya,” kata Marthen kepada wartawan baru-baru ini.
Selain itu, Marthen menjelaskan bahwa, dengan kemampuan sumber daya dan ekuitas yang sangat terbatas, Hutama Karya melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap. Dengan demikian, hasilnya bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu, dengan keterbatasan lahan yang ada, mengakibatkan produktivitas pengerjaan jalan menjadi rendah. Di sisi lain, mengakibatkan biaya Overhead BUJT dan Main Kontraktor menjadi tinggi. “Biaya bunga selama masa konstruksi dan biaya eskalasi akan semakin mahal serta biaya supervisi dan pengawasan konsultan bertambah sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien,” kata Marthen seperti dikutip dari (Republika.com, 2021). Selain itu, berdampak kepada ditambah lagi datanya serta disesuaikan dengan kondisi lapangan yang akan dipantau petugas lapangan di wilayah pembangunan Jalan Tol di Bangkinang Seberang dan sekitarnya, ungkap Marthen beberapa waktu yang lalu.
Menurut Marthen, hal-hal tersebut di atas, akan berdampak kepada meningkatnya total biaya investasi. Hal itu dapat mengakibatkan tarif Tol per kilometer menjadi lebih mahal dan nantinya menimbulkan beban pada masyarakat pengguna jalan Tol. Anggota Komite 2 DPD RI yang beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan ke Sumatra Barat, yaitu Edwin Pratama. Menurut Edwin Pratama, jalan Tol Padang-Pekanbaru akan memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya, ialah untuk kemudahan lalu-lintas berbagai komoditi barang dan jasa antara Provinsi Riau, Provinsi Sumbar dan ke provinsi tetangga lainnya.”Selama ini, bila ada gangguan di jalan Padang-Pekanbaru, maka bangguan itu langsung berefek ke harga cabai di Pekanbaru. Hanya, bisa mencapai Rp 150 ribu per kilogram, karena pasokan dari Sumbar tidak masuk,” kata Edwin di Padang kepada Republik.com, Senin (Pebrian, Republika.com, 2021).
Selain itu, menurut Edwin, pembangunan jalan TOL Riau, Sumatera Barat, akan berdampak positif pada pengembangan pariwisata Sumbar dan Riau, juga akan semakin baik. Karena, keberadaan jalan Tol akan memberikan kemudahan akses transportasi, khususnya dari Sumatera Barat menuju ke Riau. Sebab, dapat mempersingkat jarak tempuh jalur darat, lebih singkat apabila sudah ada jalan Tol Padang-Pekanbaru. “Ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa, manfaat Tol itu sangat besar,” ujar Edwin, yang berasal dari Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
Menurut Edwin mengatakan bahwa, dia memahami pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sedikit terhambat, karena adanya proses cukup lama terkait pembebasan lahan. Karena itu, Edwin berharap kepada semua elemen pemerintah dan masyarakat bahu-membahu agar tahapan pembebasan lahan, tidak berlarut-larut, agar proses pembangunan bisa lebih cepat dituntaskan.
Sebagaimana diketahui bahwa, Edwin adalah seorang senator dari Riau menyatakan bahwa, proses pembebasan lahan di Sumbar memang tidak semudah di Riau. Di Riau menurut Edwin, lahan yang terkena pembangunan jalan Tol mayoritas dikuasai pemerintah daerah. Sementara, di Sumbar lebih banyak melewati tanah adat dan tanah ulayat, sehingga pembahasan untuk pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah sedikit lebih alot dibandingkan dengan pembebasan di wilayah Riau.
Sementara itu, menurut Ketua Komite 2 DPD RI yang berasal dari Aceh, Abdullah Puteh mengatakan, DPD RI juga mendorong percepatan pembangunan Tol Sumatra. Ia melihat, apabila semua provinsi di Sumatra sudah terhubung jalan Tol, akan menghidupkan perekonomian semua provinsi yang ada. Terlebih lagi, di daerahnya yang berada di paling ujung Sumatra. Menurut Abdullah Puteh, daerah akan lebih terbuka dalam perdagangan antar provinsi di Sumatra. “Jadi kalau sudah ada Tol, maka pemasaran komoditi barang dan jasa yang ada di Aceh lebih mudah masuk ke provinsi lain, kata Abdullah Puteh, (Republika.com, 2021).
Selain itu, menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatra Barat, Budi Syukur mengatakan bahwa, pihaknya sangat menginginkan jalan Tol Padang-Pekanbaru dapat segera diselesaikan. Hadirnya Tol Padang-Pekanbaru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk sektor usaha transportasi darat. “Kami tentu sangat mendukung”, ujar Budi Syukur, beberapa waktu yang lalu. Jalan Tol, nantinya sangat berpengaruh terhadap peningkatan arus perpindahan orang dan barang, “ seperti dikutip dari Budi di Padang, pada Kamis (25/3/2021) lalu.
Menurut Budi (2021) bahwa, keberadan jalan Tol, akan meningkatnya arus perpindahan barang dan orang serta akan meningkatkan kebutuhan angkutan bus AKDP, AKAP, AJAP dan bus pariwisata lainnya. Dengan demikian, dunia transportasi darat di Sumbar juga semakin bergairah. Selain itu, dapat memangkas jarak tempuh antara ibu kota Sumbar, Padang dan ibu kota Riau, Pekanbaru. Sebelum ada jalan Tol, Padang-Pekanbaru, dapat ditempuh dalam tempo 8-10 jam, setelah ada jalan Tol dapat ditempuh dengan waktu 3 jam saja.
Budi mengatakan, kehadiran jalan Tol Riau-Sumbar nanti, merupakan sebuah tantangan dan peluamg bagi pengusaha, khususnya transportasi darat. Karena itu, pengusaha harus berani menghadirkan armada yang berkualitas dan memadai. “Adanya tantangan itu, kita harus menyiapkan mobil yang banyak sesuai kebutuhan masyarakat, dan kita harus menjawab tantangan itu. Semoga jalan Tol Pekanbaru-Padang banyak manfaatnya untuk semua orang. Positif dan negatifnya, sudah tentu ada, namun kita berharap kehadiran jalan Tol Riau – Sumbar akan lebih banyak manfaatnya bagi semua orang. Dampak positifnya, tentu lebih banyak, tetapi tetap ada dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu. Semuanya, tergantung dari cara pandang seseorang. “Kita tak bisa memaksa orang lain, satu pandangan dengan kita. Kita berharap, agar jalan Tol itu, lebih banyak manfaatnya. Insya Allah! ***
Penulis adalah: Penagajar pada UPTT Riau, Bangkinang dan Jurnalis di Riau.
