Bangkinang Kota – Kabupaten Kampar meraih Penghargaan Entitas Pelaporan Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kategori lima kali berturut-turut, dalam kurun waktu selama lima tahun dari tahun 2015-2020.
Hal tersebut disampaikan langsung Mentri Keuangan RI Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021, Secara Virtual di Kantor Kementerian RI Jakarta yang diikuti Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH,MH yang diwakili Sekda Kampar Drs Yusri, M.Si di rumah Dinas Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Selasa (14/9/21).
Bupati Kampar yang diwakili Sekda Kampar Drs. H. Yusri, M. Si menyambut baik, ini kabar gembira bagi pemda dan masyarakat kampar tersebut. Dimana hal ini menjadi sejarah bagi kita, alhamdulillah dalam Pelaporan Keuangan pemda kampar lima tahun ini berjalan dengan sempurna.
Untuk itu, kedepan kita akan terus jaga kesuksesan ini dan terus ditingkatkan dengan selelu menjaga administrasi setiap OPD. Lakukan terus pembinaan dan pembelajaran bersama BPK atau auditor/auditi.
Pada kesempatan tersebut sekaligus diadakan rapat kerja dengan berbepa kementerian, lembaga perbankan, Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021 dengan tema “Bangkitkan ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama hadapi pandemi”
Sesuai dengan tema, Srimulyani menyampaikan bahwa raker yang dilaksanakan ini merupakan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta menjaga kepercayaan publik.
Dimana dalam rakor tersebut, juga dilakukan berbagai kegiatan lomba sebelumnya antara lain, webiner, Coaching Clinic dan Talshow serta pada puncak Lounching buku “mengawal akuntabilitas PC Pen” serta pemberian kepada entitas Pelaporan peraih Opini WTP dalam berbagai kategori.
Sri Mulyani berharap APBN dan APBD untuk menjadi motor penggerak dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini melalui keuangan negara telah banyak menyalurkan batuan baik secara langsung maupaun tidak langsung.
Selain itu, Sri Mulyani berharap kepada setiap pemerintah daerah maupun lembaga keuangan lainnya agar tetap melihat temuan dengan positif untuk kita memperbaiki, perbaiki berdasarkan rekomendasi BPK, auditor atau auditi.(Diskominfo Kampar)
