PEKANBARU

Pekanbaru – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH hadir secara langsung menyaksikan dan menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum DPD Partai Gerindra Provinsi Riau Muhammad Rahul, SH. Rahul yang dilantik secara langsung oleh Ketum UMUM Partai Gerindra Prabowo Subianto diwakili Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad di Grand Ballrom Hotel Pangeran Pekanbaru, sabtu (16/4/2022). Selain Bupati Kampar hadir juga pada kesempatan tersebut Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si, Anggota DPR RI Nurzaedi Edi Tanjuang, Wakil Ketua DPRD Riau Dr Habiburahamn, Ketum Partai Demokrat Riau Agung Nugroho, Bupati Rohul Sukiman, Bupati Bengkalis Kasmarmi, MMP, Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, Ketua DPRD Kampar M Faisal,ST. Usai dilaksanakan pelantikan Ketua dan pengurus partai Gerindra lainnya, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat memgemban amanah dalam partai politik. Semoga dalam menjalankan tugas selalu mendapatkan petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dimana kegiatan pelantikan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Partai Gerindra, untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjelang pemilu 2024 yang sesuai dengan Surat Keputusan 03-0701/Kpts/DPP-Gerindra/2022 Sementara itu Rahul yang saat ini juga merupakan Anggota DPR RI, menyampaikan juga ucapan terimakasih kepada Bupati Kampar yang telah sempat hadir memenuhi undangan pelantikan putra dari M Nasir yang juga merupakan anggota DPR RI politisi Demokrat.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Badan Kependudukan dan Kekuarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau gelar Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting bersama beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau. Rekonsiliasi sekaligus Rakerda Bangga Kencana yang diikuti langsung Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimah Wati Catur dan Kepala Dinas DPPKBP3A Kampar Drs. H. Edi Afrizal,M.Si tersebut dilaksanakan di Balrom Grand Central Hotel Pekanbaru, rabu (30/3/2022). Usai Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia, M.Si serta beberapa perguruan tinggi menanda tanaman MoU antara lain UIR, UNRI, UIN Suska Riau, Stikes Riau, Bulog, serta Kemenag Riau. Hj Muslimawati Catur menyampaikan dukungan dan apreaisasi atas komitmen dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar. Sesuai dengan tema ” Melalui Sinegritas dan Konvergensi Lintas Sektor Bergerak Bersama Mewujudkan Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Program Bangga Kencana di Provinsi Riau”. Untuk itu, Muslimah juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Kampar sendiri selain OPD terkait, nantinya melalui TP-PKK Kabupaten juga akan melakukan MoU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kampar dalam percepatan penurunan stunting. Sementara itu Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI Purn H Edy Natar Nasution yang secara resmi membuka Rankeda tersebut menyampaikan, bahwa dalam penurunan angka stunting seluruh Kepala Daerah memasukkan kedalam program prioritas dengan sinergitas seluruh Perangkat Daerah dan pihak yang terlibat, hal ini sejalan dengan MoU yang baru dilaksanakan bersama beberapa perguruan tinggi. Selanjutnya, pencegahan dan penurunan stunting ini harus dilakukan secara konvergensi, artinya di lakukan bersama-sama dan terus tingkatkan kerjasama dan kekompakan Tim dalam melaksanakan 8 aksi yang harus di laksanakan sepanjang tahun 2022 ini. Untuk diketahui, selain perguruan tinggi yang saat ini telah dilakukan kerjasama, sebelumnya beberapa Dunia Usaha juga tekah dilakukan kerjasama dalam menguatkan program penurunan stunting bersama lebih kurang 3500 tim keluarga yang terdiri dari Bidan Desa, Tenang Kesehatan, Kader PKK Desa, serta Kader Bangga Kencana. Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si yang sempat hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dimana sebelumnya Presiden RI telah menunjuk BKKBN dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia.”terang Agus”.(diskominfo/Mzk).

Pekanbaru : Bupati Kampar membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa Se-kabupaten Kampar tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 120 Desa dari dari 21 Kecamatan se-kabupaten Kampar yang ditaja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar yang dipusatkan di Hotel Khas Pekanbaru. Hadir mendampingi Bupati Kampar diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ambar Rustantini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Zamhur serta 120 Kepala Desa sebagai peserta Bimtek. (25/3) Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Ahmad Yuzar dalam arahannya usai membuka Bimtek Aparatur Pemerintah desa menyampaikan sebagai kepala daerah harus berperan aktif mendukung pembangunan desa demi terwujudnya desa mandiri, maju dan sejahtera yang telah dicanangkan pembangunan desa. “Saya berharap kepada semua stakeholder, seperti perangkat desa, marilah berperan aktif mendukung pembangunan desa demi terwujudnya desa mandiri, maju dan sejahtera yang telah dicanangkan pembangunan desa”ucapnya. Dalam kesempatan ini juga Ahmad Yuzar juga mengatakan  atas nama pemerintah kabupaten kampar, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara kepala desa peserta pelatihan yang berkenan hadir dengan penuh kesadaran hati nurani dan keikhlasan. “kita semua harus sadari bahwa jabatan yang diemban yang diamanahkan oleh masyarakat kepada saudara, haruslah dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana janji dan sumpah yang telah saudara ikrarkan pada saat saudara dilantik dan diambil sumpah  jabatan sebagai kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak bergelombang”tegasnya. Beliau juga menyampaikan pejabat negara, tentunya saudara sadar bahwa setiap kepemimpinan itu aaka dipertanggungjawabkan baik secara duniawi maupun ukhrowi.   pepatah mengatakan ‘tiada pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan, tiada keberhasilan tanpa pengorbanan, usaha dan do’a Dia juga menjelaskan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, senantiasa menyisihkan banyak pekerejaan rumah yang harus dibenahi, khususnya beban tugas kepala desa yang semakin berat dan dinamis, serta banyaknya permasalahan yang makin kompleks, terutama pada proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencairan anggaran, pengawasan, pelaporan dan persoalan hukum. dengan demikian maka dituntut agar kepala desa senantiasa meningkatkan kinerja, kapasitas individu maupun kelembagaan, khususnya kepala desa yang baru dilantik, agar dapat berkontribusi besar untuk kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa maupun daerah. “Saya menekankan kepada para kepala desa, agar selalu menjadi  garda terdepan dalam usaha pencegahan penularan penyakit corona virus desease (covid-19) yang melanda dunia global saat ini, dan kita berdo’a semoga kondisi ini cepat berakhir.” Tuturnya. Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Ambar Rustantini ketika membacakan laporan panitia mengungkapkan sejalan dengan nawacita dan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia , IR.H Jokowidodo yakni “SDM unggul indonesia maju” yang merupakan salah satu fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, maka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya aparatur pemerintahan desa merupakan salah satu program prioritas, agar kepala desa, perangkat desa, anggota BPD serta lembaga desa lainnya mampu memahami dan melaksanakan tupoksinya dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Plt. Dinas PMD itu juga mengatakan kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun dan membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, baik rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, rencana kerja pembangunan (RKP) desa yang dituangkan dalam program kegiatan yang didukung dengan APBDES setiap tahun anggaran. Diakhir pembacaan laporan panitianya Ambar Rustantini memaparkan peserta terdiri dari 120 Kepala Desa Se-kabupaten Kampar, serta Bimtek ini akan dilakukan selama tiga hari, dimulai tanggal 25 hingga 27 Maret 2022, dengan menghadirkan Nara sumber dari Diklat Pemerintah Desa Provinsi Lampung, Dinas PMD Provinsi Riau dan diselenggarakan di Hotel Khas Pekanbaru.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru,- Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Yusri Dt. Bandaro Mudo yang juga merupakan Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) membuka acara pelatihan pemberdayaan masyarakat Adat se-kabupaten Kampar. Acara tersebut ditaja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan Lembaga Adat Kampar. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau R. Yoserizal Zen, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Zulia Darma, para Ninik mamak se-kabupaten Kampar, acara tersebut dipusatkan di Ballroom Hotel Mona Pekanbaru pada Jum’at (25/3). Kegiatan dengam thema “kita tingkatkan sinergitas tali bapilin tigo, tungku tigo sajoangan dalam pembangunan Daerah” Dalam arahan Sekda Kampar Drs. H. Yusri Dt Bandaro Mudo menyampaikan bahwa peran Ninik mamak  atau pemangku adat memiliki peran yang vital dan strategis untuk mendorong pembangunan dan pengembangan nagari/ desa karena posisinya yang bersentuhan langsung dengan keluarga dalam tataran adat. “Pembangunan Desa tidak hanya tugas dari perangkat pemerintahan, namun juga semua pihak termasuk ninik mamak yang dalam tataran adat sangat dihormati, dan nasehatnya diminta”ujarnya. Menurutnya ninik mamak sebagai pemuka masyarakat bisa mendorong program pemerintah berjalan baik dan efektif dengan menyosialisasikannya pada keluarga dan anak kemenakannya. Disisi lain Yusri yang juga Datuk Bandaro Mudo mengungkapkan Persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat juga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui peran ninik mamak sehingga tidak perlu masuk ke hukum positif. Hal itu bisa mengurangi jumlah masyarakat yang tersangkut kasus hukum hingga Lembaga Permasyarakatan penuh sesak. Dikatakan Yusri, acara ini dirasa sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Ninik Mamak/pemangku adat di nagari. “Acara ini digelar bukan untuk menggurui ninik mamak. Tapi melalui kegiatan ini, kami ingin kapasitias ninik mamak meningkat lebih baik lagi dalam menjalankan perannya,” ujar Sekda. Pelatihan ini menurutnya, juga merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai adat budaya Kabupaten Kampar. Nilai-nilai adat budaya perlu kita lestarikan dan kita pertahankan. Jangan sampai adat kito barubah karano pengaruh globalisasi. Maka dari itu, ninik mamak kami harap dapat lebih aktif lagi dalam menjalankan perannya sebagai partner pemerintah dalam menjalankan pembangunan masyarakat, khususnya di bidang adat,” pungkas Datuk Bandaro Mudo itu. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar Zulia Darma mengatakan seluruh peserta sekitar 40 terdiri dari seluruh ninik mamak Se-Kabupaten Kampar. Ia juga menambahkan Pelatihan bagi Ninik mamak itu diselenggarakan selama tiga hari yakni dari hari Pembukaan 25 hingga 27 Maret.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru : Bupati Kampar menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati di Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru, Kunjungan Menteri Keuangan dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan  antara Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kampar Drs, Azwan, M. Si menghadiri Kunker Menkeu tersebut di Balai Serindit Kompleks perkantoran Provinsi Riau, hadir mendampingi Bupati Kampar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Banpenda) Kabupaten Kampar Ir. Kholidah. Sementara itu Gubernur Riau dalam hal ini diwakili Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution ikut mendampingi Menteri Keuangan serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta seluruh Bupati/Walikota se-provinsi Riau juga ikut menghadiri acara tersebut. (25/3) Usai mengikuti Sosialisasi tersebut Azwan menyampaikan kehadiran Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kampar. Dia meneruskan tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang HKPD ini. Azwan menambahkan, dengan adanya HKPD ini Pemda Kampar berharap dengan adanya sosialisasi ini seluruh peserta dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat melakukan persiapan-persiapan sehingga dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan sudah memiliki dasar yang baik dalam melakukan perbaikan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kementerian keuangan telah melakukan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan Local Taxing Power dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu penambahan opsen pajak. Opsen Pajak tidak menambah beban wajib pajak. Tetapi Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB. Ia menambahkan sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan Undang-undang ini juga mengganti undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah dan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diakhir pemaparannya Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru :  Setelah mengikuti rangkaian sosialisasi terhadap pemanfaatan sampah agar bernilai ekonomi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kampar tahun 2022, peninjauan ke Bank Sampah Dalang Collection menutup rangkaian sosialisasi daur ulang sampah. Disini kita melihat secara langsung pengelolaan sampah dari barang yang tidak berguna dan di buang begitu saja dapat menjadi bernilai dan berharga di tangan-tangan kreatif. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur yang diwakili oleh Wakil Ketua Pokja III Jasniwarti Herlin saat menutup langsung acara pelatihan Daur Ulang Sampah tingkat kabupaten kampar tahun anggaran 2022 di rumah Daur ulang sampah Bank sampah Dalang collection jln Sail.jn Gajah kecamatan Tenayan Raya. No 33 Pekanbaru, Jumat 25/03. Saya mengucapkan terimakasih kepada TP Pkk khususnya pokja III dari masing-masing kecamatan yang telah ikut pelatihan Daur ulang sampah selama 2 hari semoga apa yang di dapat selama pelatihan ini bisa diterapkan oleh kader kader desa di desanya masing-masing, dan perkecilah sampah di lingkungan kita” Harap Jasniwarti Herlin. Untuk itu saya  menyampaikan kepada kader kader PKK desa yang di wakili oleh pokjanya masing-masing dengan telah dilaksanakan pelatihan Daur ulang ini di agar kegiatan ini tidak putus disini saja. Disamping ini di berikan kepada peserta Piagam Penghargaan dari ketua Tp Pkk Kabupaten Kampar pada Pelatihan Daur Ulang Sampah.sebanyak 42 piagam dari 21 kecamatan” Katanya lagi. Sementar itu narasumber Soffie Seffen dari DLH propinsi sekali gus ketua Bank sampah Dalang collection mengucapkan terimakasih kepada PKK Kabupaten Kampar yang menjadikan Dalang Collection dijadikan tempat Peninjuan oleh kader-kader Pkk desa sebagai peserta pelatihan Daur ulang sampah selama dua hari ini. Disini kita memberikan ilmu yang telah kami lakukan di Bank Sampah, mengelola barang – barang yang selama ini di buang saja menjadi bermanfaat. Semoga ilmu ini dapat dilaksanakan di desanya masing-masing. Agar sampah yang ada bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Semoga ilmu yang saya berikan tidak sia sia dan tidak hanya sampai hari ini saja” Kata Soffia. Salah satu peserta Neneng dari kecamatan kuok menyatakan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Kampar dan Nara sumber. “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada PKK Kampar Khusunya pokja III  atas terlaksananya kegiatan pelatihan Daur ulang ini saya juga telah mendapatkan ilmu karna selama ini manfaat dari sampah ada gunanya. Semoga untuk kedepan dapat kita terapkan sebagai kader kader pkk dan mengajak masyarakat desa semoga sampah bisa berkurang.dan dari sumua kecamatan lainya  dengan agenda seperti ini sangat mengembangkan kreatifitas” Kata Neneng. Kita mampu dan bisa , karna kita juga bisa melaksanakannya.saya juga berharap kepada teman-teman yang ikut, ini adalah merupakan ilmu yang tidak boleh disiasiakan. Semoga  kerajinan tangan ini bisa menambah penghasilan keluarga kita” Kata Neneng semangat (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru,  Melaui Daur ulang sampah berarti telah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, mendaur ulang sampah juga berarti penghematan sumber daya alam dan energi, sampah dibuang ke alam bebas akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat pada ekosistem dan kesehatan. Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru, sampah plastik seperti gelas minuman kemasan dapat dikreasikan menjadi berbagai macam produk kerajinan, diantaranya tempat kue dan tempat air kemasan, maupun sebagai cenderamata. Demikian disampaikan oleh ketua TP PKK Muslimawati catur dalam acara pelatihan Daur ulang sampah tingkat kabupaten kampar tahun anggaran 2022 di aula mona plaza ,Pekanbaru  Kamis 24 /;03, pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Kampar didampingi oleh Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Kampar Jasniwarti Narasumber dari DLH Propinsi Riau Soffia seffen sekaligus ketua Bang sampah dalang collection. Pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur yang juga Ketua Dekranasda Kampar juga berkesempatan uji coba melakukan menjahit plastik yang yang akan di jadikan sebagai tas yang dapat dimanfaatkan. Dikatakan Muslimawati saya meminta kepada Masing-masing peserta pelatihan ini supaya mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya” Pinta Muslimawati Catur. “ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan kader PKK dalam mengelola sampah rumah tangga, berhubung saat ini masih dalam keadaan kondisi covid-19 kita tetap melaksanakan prokes penanggulangan Covid-19” Harap Muslimawati. Kepacda  42 orang  peserta masing-masing 2 orang yang di utus dari 21 kecamatan supaya dapat mengikuti dengan baik pelatihan  Daur ulang sampah ini yang di taja oleh Pokja III, saya berharap nantinya ilmu dan ketrampilan yang di peroleh dapat terus ditularkan melalui pembinaan berjenjang. “Jadikan sampah ini sebagai sumber ekonomi keluarga, sumber sampah ada di mana mari kita manfaatkan” Pinta Muslimawati Catur. Sementara itu Soffia Saffen Selaku narasumber dari DLH Provinsi Riau sekaligus ketua Bang Sampah Dalang Collection mengucapkan terima kasih kepada ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati Catur yang langsung ikut hadir dalam pembukaan pelatihan Daur Ulang Sampah ini saya merasa senang sekali karna ikut memberi materi ini semoga masing-masing Pokja III PKK Kecamatan dapat mengambil hikmah dalam Daur ulang yang ada di sekitar kita” Harap Soffia Saffen Dari Daur ulang ini bisa menambahkan penghasilan rumah tangga” Pesan Soffia Saffen (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bertempat di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH menghadiri Acara memperingati hari HUT Satuan Pamong Praja Ke-72 dan Satlinmas yang Ke-60 Tahun 2022. Acara HUT Satpol PP dipimpin langsung oleh Gubernur RIAU Drs Syamsuar, M.Si yang diwakili oleh Sekda Provinsi Riau Ir. SF. Hariyanto, MT sesuai perintah mendagri bahwa dalam rangka hari Hut Satpol PP tahun 2022 ini sesuai dengan petunjuk mengingat situasi covid-19 ini maka peringatan hari Hut Satpol PP dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas dan sederhana, mengingat masih dalam masa pandemi covid-19 yang belum berakhir, Selasa (14/3/2022) Dalam Hut Satpol PP Ke-72 dan Satlinmas Ke-60 di Di Balai Serindit Gedung Pekanbaru, H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang didampingi oleh Kasatpol PP Kampar Nurbit dan Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP, para Kabid Satpol PP Kampar mengatakan bahwa dalam rangka penegakan perda dan penegakan peraturan kepala daerah alhamdulillah satpol PP Kabupten kampar mendapatkan penghargaan peringkat pertama se-indonesia (nasional), dalam rangka penegakan perda sebagai bentuk bahwa kesatuan Satpol PP Kabupaten Kampar harapannya bagaimana paradikma baru satpol PP ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya itu juga bisa meningkatkan pelayanan dalam rangka ikut membantu pemerintah daerah memberikan bantuan ditengah tengah masyarakat aplagi dalam kondisi saat ini masih suasana pandemi Covid-19. Untuk itu Hut Satpol PP ini saya mengucapkan Dirgahayu Satpol PP yang Ke-72 semoga bekerja secara Profesional, Humanisme, serta memahami tugas Pokok sesuai Konsep dan aturannya, selalu berkolaborasi dengan Dinas terkait dalam penegakan PERDA, seperti memberi Izin Usaha, menjaga fungsi-fungsi, menertibkan Pasar Modren dan baliho yang izinnya habis, menjaga kebersihan sungai untuk digunakan sebagai destinasi Wisata serta ikut dalam operasi Yustisi bersama TNI dan Polri, “ ungkap Catur. Sementara itu Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Provinsi Riau Ir. SF. Hariyanto, MT  memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satpol PP Provinsi Riau dan Linmas atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Abdi Negara, Abdi Pemerintah dan Abdi Masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan, serta melindungi masyarakat. Di masa pandemi seperti saat ini, anggota Satpol PP menjadi garda terdepan dalam edukasi warga untuk penerapan protokol kesehatan 5M yang ketat. Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas tahun ini saya berharap kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung pencegahan pengendalian Covid-19 menuju Indonesia sehat, menggambarkan bahwa realitas dan kesiapan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung upaya pencegahan, pengendalian serta pendisiplinan masyarakat dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Semoga karya perjuangan dan pengorbanan saudara mendapat pahala dari Allah SWT, “Ujar SF Hariyanto “Dan Saya berharap kembali kedepannya sebagai penegak Perda, Satpol PP mampu merevitalisasi semangat pengabdian sehingga selalu dapat tampil prima, simpati dan tegas dalam pelaksanaan tugas, “Salam Praja Wibawa” Tutup Hariyanto,. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Sesuai dengan komitmen Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau terutama kepada tim pemeriksa pada pemeriksa pendahuluan Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah untuk disampaikan pertengahan bulan maret tepatnya 14 maret 2022. Dengan menindak hal tersebut, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) di Kantor BPK Perwakilan Riau di Pekanbaru, senin (14/3/2022). Dalam laporan Unaudited, Pemda Kampar melalui Catur Sugeng berdasarkan Peraturan Pemerinta nomor 71 tahun tahun 2010 sesuai  standar akuntansi, maka pada kesempatan tersebut dalam LKPD dilaporkan  antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporam Perubahan Ekuitas, Laporan Catatan Kas serta Laporan Keuangan . Selain itu, hal ini juga dilampirkaan sebagai pendukung terdiri dari Surat Pernyataan Tanggung jawab kepala daerah, Hasil reviu inspektorat, Laporan Keuangan BUMD serta Ikhtisar laporan Dana desa. Demgan penyerhan LKPD ini, Catur juga berhrap semoga dengan datangnya Tim pemeriksa keuangan BPKP Riau nantinya agar seluruh OPD dapat memberikan kemudahan, kelancaran hingga 2 (Dua) bulan kedepan, serta diharapkan Kabupaten Kampar akan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keenam. Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Widhi Widayat S.E., M.Si., CSFA., Ak., CA pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 202. Widhi berharap kepala OPD dan instansi terkait lainnya untuk menetap di Kabupaten Kampar agar memudahkan tim pemeriksa untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan laporan yang diterima BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau. Untuk dikatahui, mulai besok pihaknya akan mengirimkan tim pemeriksa keuangan ke Kabupaten Kampar, ini merupakan tindak lanjut dari diserahkannya laporan keuangan dari Pemda Kampar. Dengan demikian diharapkan l kepala OPD dan instansi terkait  untuk menetap di tempat agar meudahkan tim pemeriksa dalam melakukan pengumpulan data sesuai dengan laporan yang diterima BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau. Selain Bupati Kapar dan Sekda, hadir juga pendamping pada kesempatan tersebut Asisten III Setda Kampar Ir.Azwan, M. Si, Inspektur Kabupaten Kampar Feberinaldi Tridarmawan,S.STP, Kepala DPKAD Edwar, Kepala Bapeda ArdiMardiansyah, S.STP, M.Si, serta Kadis Kominfo Yuricho Efril,S.STP.(diskominfo/Mzk).

Bangkinang Kota – Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri terhadap ketentuan ketentuan perizinan dan pelaporan pada sektor industri, dipadang perlu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar yang memuat visi misi dan strategi pembangunan industri kabupaten Kampar untuk tahun 2020-2040 sejalan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menggelar pertemuan dengan para pelaku industri di Kampar yang dikemas dalam kegiatan “Bincang Industri Kampar’ dengan topik – Perizinan Usaha Industri dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Acara yang yang diikuti oleh sebanyak 80 orang peserta dari pelaku industri dan OPD terkait tersebut diselenggarakan di Hotel Prime Park Pekanbaru, kamis, (10/3/2022). Dengan mempedomani Peraturan Daerah Kampar no 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar yang memuat visi misi dan strategi pembangunan industri tersebut, kita akam terus berupaya menciptakan iklim usaha industri yang baik. Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH,MH melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Tengah Kerja Kabupaten Kampar Ali Sabri. Lebih lanjut Ali Sabri juga menjelaskan, bahwa dalam mendorong investasi industri serta memberikan kepastian berusaha. maka melalui perda no 11 th 2019 tentang RTRW Kampar juga telah ditetapkan 3 lokasi wilayah yang menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Dimana tiga wilayah yang rltelah ditetaokan tersebut berada di Kecama. Siak Hulu, Kecamatan Tapung serta Kecamatan Tambang dengan total luas laham lebih kurang 5900 ha. Adapun sebagai pemateri pada Bincang Industri Kampar tersebut hadir langsung dari 2 orang dari Kementerian Perindustrian RI serta 1 orang dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.(diskominfo/Mzk).