PEKANBARU

Pekanbaru ; berdasarkan Keputusan menteri Agama nomor 167 Tahun 2019, tentang penetapan Embarkasi Haji Antara (EHA) di Riau telah terwujud. Hal ini dengan telah di serahkannya SK penetapan pada acara Rakornis pelaksanaan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau Tahun 2019 kepada Gubernur Riau Syamsuar, M.Si. Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama tentang penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara tahun 1440 H/2019 M sekaligus Rapat Koordinasi Teknis Embarkasi Haji Antara yang diadakan di Gedung Daerah Riau Pekanbaru pada hari Rabu, 24/04. Dirjen penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Prof. Dr. H. Nizar. M.Ag. dalam sambutannya menyatakan bahwa Kementerian agama RI memandang patut berikan Embarkasi Haji Antara kepada Provinsi Riau semua persyaratan telah di penuhi terutama bandara SSK II merupakan bandara internasional, tinggal lagi Pembangunan asrama haji, dan ini diminta kepada Gubernur Riau untuk dapat di carikan lokasi lebih kurang 10 ha, sehingga nantinya kita tidak ada keraguan dalam memberikan Embarkasi haji penuh untuk Riau” Kata Nizar. Ditambahkan Nizar dengan telah satunya Embarkasi juga memudahkan JCH dalam penginapan di Mekkah sudah satu tempat yakni syisyah di Arab Saudi lokasi yang sangat strategis bagi jamaah haji, ini akan lebih efektif dan efisien dalam pelayanan JCH” Tambahnya lagi. Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan diterimanya SK penetapan Bandara Embarkasi Haji ini kita sangat gembira dan terima kasih telah di percayakan untuk menjadi Embarkasi. Terimakasih atas para pejuang dalam mewujudkan Riau sebagai Embarkasi, ada 5060 Calon JH yang tergabung pada 11 kloter yang akan memanfaatkan Embarkasi Antara Riau ini” Kata Syamsuar, M.Si “Semoga ini akan lebih memudahkan bagi jamaah haji, kita tentunya lebih bersemangat lagi dalam pelayanan kepada jamaah haji, kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian Agama RI dan jajaran, Angkasa pura II dan Bupati se Provinsi Riau” tambahnya lagi. Sementara Bupati Kampar yang diwakili oleh Asisten Pemerintah Setda Kampar menyampaikan kita bersyukur bandara Sulthan Syarif Kasim telah dijadikan pemberangkatan JCH ini Makin efektif dan efisien karena lebih dekat, tidak perlu ke batam lagi, pelayan terhadap jamaah haji lebih bagus” Kata Ahmad Yuzar yang didampingi oleh Kepala Kemenag Kampar Alfian Riau Selama ini Pemda melakukan pelayanan JCH di bandara Hang Nadim Batam, namun untuk tahun ini jamaah haji Kampar cukup sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru” Katanya lagi. “Ini merupakan kemajuan bagi pemerintah Riau baik dalam peningkatan pelayanan jamaah maupun dalam skala ekonomi, Kedepan bukan hanya berharap EHA nantinya dapat menjadi Embarkasi haji penuh” Tambahnya lagi. Sementara itu Kepala Kementerian agama Provinsi Riau Mahyuddin, MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini merupakan hasil perjuanan panjang masyarakat Riau untuk menjadi Embarkasi sendiri. Alhamdulillah telah membuahkan hasil dengan diterimanya SK penetapan Riau sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA), Terima kepada Menteri Agama yang telah mengeluarkan Sk penetapan haji antara. Hadir pada kesempatan tersebut mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim yang dengan gigih memperjuangkan Riau sebagai Embarkasi Haji Riau, Azali Djohan, Mambang Mit dan Forkopimda Riau (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; Selaku Pemegang saham nomor tiga terbesar setelah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Pemkab Kampar memiliki suara yang dalan menentukan terhadap penetapan terhadap Komisaris dan Direksi maupun terhadap kebijakan yang akan di ambil oleh Bank Riau Kepri. Oleh sebab itu Pemkab Kampar tentunya mengharapkan kepada Bank Riau Kepri dapat melebarkan sayap dan menumbuhkan kembangkan Bank Riau Kepri, sehingga Besaran Bagi hasil atas penyertaan modal bagi Kampar makin meningkat, begitu juga terhadap program Corporate Social Responsibiliti (CSR) bagi masyarakat makin meluas. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto disela-sela RUPS Bank Riau Kepri terkait laporan Tahun buku 2018 dan program tahun 2019 yang diadakan di Ball Room Dang Merdu Gedung Bank Riau Kepri di Pekanbaru pada hari Senin, 22/04. RUPS yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar dan di dampingi oleh Komisaris Utama HR Mambang Mit dan Dirut Irvandi Gustari juga akan membahas Bupati Kampar juga menyampaikan bahwa Rapat kali ini membahas terkait masa tugas Komisaris utama dan direktur utama serta Direksi Perkreditan dan direksi Syariah. Terkait masa periode pimpinan dan komisaris Bupati Kampar menyatakan bahwa selama ini kita lihat perusahaan daerah telah berjalan dengan baik, oleh sebab itu Pemkab Kampar mendukung dan memberikan kepercayaan kepemimpinan BRK sekarang untuk dapat lebih mengembangkan Bank Riau Kepri ini” Kata Catur Sugeng Susanto. Begitu juga terhadap Konversi bank Riau Kepri dari Konvensional menuju bank Syariah, Pemkab Kampar berharap semoga bank Riau Kepri dapat lebih berkembang, sehingga kedepannya makin baik lagi” Harap Catur yang didampingi oleh Asisten Kesra Setda Kampar Azwan, M.Si dan Direktur Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kampar Muhammad Affan.(Diskominfo Kampar)

Dumai ; Ketua TP PKK Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Juli Mastuti Yusri mengahdiri acara Pencanangan Bhakti Sosial IBI KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019, Rabu (10/4), yang dilaksanakan di Kota Dumai. Acara yang mengusung tema “Bidan Melindungi Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi Pelayanan Kebidanan” tersebut dihadiri Deputi KB dan KR BKKBN Pusat Dwi Sulisyawardani, Gubernur Riau yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus P. Proklamasi, Ketua IBI Provinsi Riau Hj. Kasmarni, Istri Gubernur Riau Misnarni Syamsuar, Istri Wakil Gubernur Riau Hj. Suti Mulyanti Edi. Gubernur Riau dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 mengatakan bahwa, melalui momentum ini diharapkan semua pihak dapat menyatukan semua komitmen untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan KB. “Peran IBI sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi menjadi ancaman dan hambatan dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas,” kata Ahmad Syah Harrofie. Sementara itu Deputi KB dan KR BKKBN Pusat Dwi Sulisyawardani mengatakan bahwa “ada empat yang terlalu”, yang harus dihindari, yakni terlalu muda melahirkan dibawah 21 tahun, terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu sering melahirkan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati Catur yang diwakili oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Juli Mastuti usai pencanangan mengatakan bahwa dengan Pencangan ini merupakan bagian dari program pokok PKK, kita terus melakukan sosialisasi dan turun ke desa dalam memberikan pengetahuan terutama kesehatan keluarga” Kata Juli Mastuti. “Mari Kita jaga kesehatan ibu rumah tangga untuk generasi masa depan yang kuat, yang dimulai dari dalam kandungan” Himbau Juli Mastuti. “Kami selalu mendukung terhadap program pemerintah pusat bersama dengan instansi Terkait dalam capaian program keluarga sehat, insyaallah setelah sampai di Bangkinang Kabupaten Kampar akan dilaporkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Kampar” Katanya lagi (Diskominfo Kampar)

KAMPAR – Terkait tuntutan masyarakat Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir terhadap PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atas permasalahan lahan HGU PT. SBAL seluas 1500 hektar yang diklaim masyarakat Desa Koto Aman sebagai lahan milik mereka. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, telah dilakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang difasilitasi Pemprov Riau dipimpin Wakil Gubernur. Dari hasil pertemuan ini sesuai notulen rapat yang disampaikan Gubernur Riau kepada Bupati Kampar, dan telah diteruskan kepada Camat Tapung Hilir untuk diketahui semua pihak. Berikut Petikan Notulen Rapat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Bupati Kampar kepada Camat Tapung Hilir dengan nomor 100/ PEM-OTDA/ 70 tanggal 26 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Fasikitasi Desa Koto Aman dengan PT. SBAL sbb : 1. Keterangan semua pihak sudah didengar, PT. SBAL dengan senang hati mengganti rugi jika ada bukti kepemilikan lahan secara sah sesuai ketentuan. 2. HGU PT. SBAL tidak cacat Administrasi dan sesuai aturan yang berlaku. 3. Pertemuan hari ini adalah bagian dari pokok-pokok keinginan Dafson dkk untuk difasilitasi Pemprov Riau bertemu dengan PT. SBAL dan sekarang sudah dilakukan. Dan untuk perlu dihargai upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau ini, diharapkan masalah ini selesai setelah rapat dilaksanakan. 4. Karena surat kuasa dari Kades Koto Aman kepada Dafson dkk sudah dicabut, dari dari hal keterangan pihak BPN bahwa HGU PT. SBAL tidak cacat hukum, maka tidak ada lagi kewenangan Dafson dkk menuntut permasalahan ini. 5. Dengan adanya hak-hak masyarakat umum untuk mendapatkan ketenangan, maka keberadaan masyarakat Koto Aman disekitar Fly Over sudah harus diakhiri. Oleh karena itu apabila setelah pertemuan ini masih yang kurang puas, maka yang harus dilakukan oleh masyarakat pendemo adalah menempuh JALUR HUKUM. 6. Apabila nanti setelah rapat ini masih ada kelompok-kelompok yang tidak sesuai aturan, dan memaksakan kehendak, Pemerintah Provinsi Riau akan mempersilahkan pihak Kepolisian untuk mengambil langkah hukum. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada Camat Tapung Hilir, untuk dapat menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat melalui Kepala Desa Koto Aman untuk mematuhi dan mentaati hasil rapat ini Demikianlah hasil pertemuan mediasi antara Perwakilan Masyarakat Desa Koto Aman dengan Pihak PT. SBAL, yang difasilitasi Pemprov Riau beberapa waktu lalu agar diketahui semua pihak untuk dimaklumi dan diindahkan. Apabila dalam hal ini ada warga masyarakat yang dirugikan karena merasa tertipu oleh pihak tertentu, karena telah memberikan sejumlah uang dan dijanjikan akan mendapat lahan atas klaim terhadap HGU PT. SBAL ini, maka dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya penjelasan ini diharapkan semua pihak dapat memahami dan menahan diri, serta mengakhiri segala aksi demonstrasi/unjuk rasa ini untuk kembali beraktifitas sebagaimana biasa.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs.Yusri, M.Si serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018 ke BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (29/3). Sekda menjelaskan, setiap kegiatan dan laporan keuangan yang digunakan oleh Pemda Kampar pada tahun anggaran 2018 kita serahkan, karena ini suatu keharusan untuk dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan disampaikan ke BPK. Alhamdulillah Kampar dapat memenuhi salah satu syarat BPK untuk penyerahan laporan keuangannya yaitu paling lambat tiga bulan berjalan di tahun depannya yang berarti pada bulan Maret 2019, ujar Yusri. Yusri menjelaskan, kondisi keuangan Pemda Kampar dalam menjalankan kegiatan di 2018, tidak ada yang tunda bayar dan juga tidak ada hutang pada pihak ketiga dan Kondisi keuangan Kampar masih stabil,terangnya. Pemda Kampar akan menyambut baik kedatangan BPK, pada senin besok yang akan memulai melakukan pemeriksaan di Kampar dan akan kami perintahkan Kepala OPD untuk tetap di tempat dan tidak ada yang keluar kota serta menyiapkan dokumen yang diminta oleh tim BPK. Kemudian kami juga akan kooperatif serta bersinergi melayani apa yang ditanya dan dibutuhkan untuk kelengkapan laporan pemeriksaan BPK, tutup Yusri singkat mengakhiri sambutannya. Sebelumnya Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE. MM mengharapkan adanya sinergi dengan Pemda Kampar dalam pemeriksaan nanti. BPK akan memulai pemeriksaan pada senin besok hingga akhir akhir mei 2019 dan dalam hal pemeriksaan Thomas menjelaskan gunanya untuk memberikan opini penilaian laporan keuangan. Setidaknya menyangkut pemeriksaan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan arus kas. Ditambahkannya, hasil pemeriksaan ini akan memberikan nilai atau opini, karena pemeriksaan ini bertujuan untuk pemantauan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya, menilai efektifitas laporan, kepatuhan terhadap peraturan, pengujian substantif terhadap kas termasuk terhadap program JKN dan BOS. “Serta kewajaran pengelolaan kas, belanja modal, atas persediaan pisah batas tahun, belanja modal, belanja Pusat, SPPD, utang,” tambah Thomas. Turut hadir pada Penyerahan Laporan Keuangan diantaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edwar, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Dimana Musrenbang tersebut secara resmi dibuka Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si yang dilaksanakan di Balroom Premere Hotel Pelanbaru tersebut, kamis pagi (28/3/19). Usai pembukaan Yusri meyampaikan,  bahwa dalam perencanaan pembanguna pemda Kampar melakukan usulan sekala proritas dalam perencanaan. Dimana diharapkam harus adanya sinegritas  antarah Pemda Kampar dengan Provinsi serta Pusat dalam program-program Nasional. Untuk itu kepada setiap OPD terkait kiranya dapat melakukan sesuai dengan dokumen perencanan, Hal ini tidak tidak semata untuk pembangunan fisik saja akan tetapi hal lain juga menjadi perhatian dan tetap konsisitensi yerhadte perencanan”terang Yusri. Sementara itu Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si dalam arahannya saat membuka Musrenbang menyampaikan, dalam sambutan  bahwa pertumbuhan perekonomian provinsi Riau  pada tahum 2018 sebesar 2,34%  mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan pada tahun 2017. Sebaliknya untuk persentase kemiskinan di Peovinsi Riau dari tahun 2017 berjumlah 496.390 turun pada tahun 2018 berjumlah 494.260 dengan komposisi tahun 2018 diperkotaan  lebih 172 ribu lebih (6,36%) sedangkan dipedesaan lebih kurang 322 ribu lebih (7,86). Musrenbang tersebut memilki tujuan untuk menselaraskan atau mensingkronisasikan pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dengan 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Melalaui kegiatan ini akan terangnya dapat untuk dipertajam indikator target kinerja dan menyepakati prioritas pembangunan daerah beserta perencanaan pendanaannya. “Sejumlah kegiatan fisik seluruh sektor yang telah diusulkan pada pra musrembang beberapa waktu yang lalu, nantinya masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun APBN, mudah-mudahan dapat terealisasi pada tahun 2022,” harapnya. Hadir juga pada keempatan tersebut Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Katua DPRD Riau Septina Promawati, anggota DPR/DPD-RI utusan Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, para Bupati/walikota, para Sekda, DPRD, Bappeda Kabuapten/kota se Provisni Riau, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi dan BUMN/BUMD.(diskominfo mzk).

Pekanbaru- Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Informasi Transparan Anggaran (Fitra) dan Komisi Informasi (KI) Riau melaksanakan bimbingan teknis (bintek) penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) se Provinsi Riau bertempat di Thezuri Hotel Pekanbaru hari Kamis, 21/03/2019. Kegiatan yang dibuka Gubernur Riau yang diwakili Kepala dinas Kominfotik Riau Yogi detri dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dalam upaya mendukung layanan informasi publik yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat yang cenderung meningkat kepada lembaga publik pemerintah, untuk itu perlu adanya peningkatan layanan informasi dalam peningkatan kapasitas PPID di Provinsi Riau, Demikian disampaikan Tarmizi mewakili Fitra Riau saat memberikan penrahan pada pembukaan tersebut. Semntara itu Kadis Kominfotik Riau Yogi Getri dalam sambutannya menyampaikan, sesungguhnya tugas PPID ini adalah tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada dinas kominfo sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU KIP nomor 14 tahun 2018, akan tetapi karena itu amanat UU, tugas tambahan ini justru tidak jarang membuat stres, karena trennya dimasyarakat yang menuntut adanya ketersediaan informasi di lembaga publik. Sementara Ketua Komisi Informasi Riau Zufra Irwan pada kesempatan itu menyampaikan,bahwa secara umum PPID Utama sudah terbentuk di Riau,akan tetapi dewasa ini PPID Utama masuh dihadapkan pada berbagai kendala,untuk itu perlu diperkuat keberadaan nya. Kegiatan tersebut diikuti oleh Diskominfo Kampar bersama dengan Kominfo se Provinsi Riau, pemerhati keterbukaan informasi publik dan anggota Bimtek (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; Bertempat di Hotel Pengeran Pekanbaru, Ketua TP PKK Kabupaten Kampar mengahdiri Rapat Koordinasi terhadap program kependudukan, keluarga Berencana dan pembangunan Keluaraga ( KKBPK) Provinsi Riau tahun 2019 pada hari Rabu, 20/03 Ketua TP PKK Kabupaten Kampar yang didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Kampar Edi Afrizal dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Juli Mastuti mengahdiri Rakor yang bertema meningkatkan sinergitas implementasi program kerja Propinsi Riau dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas yang dihadiri oleh Gubernur yang di wakili oleh Kepala dinas Dukcapil dan KB Propinsi Riau Andra syafril, kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau Drs. Agus Putro Proklamasi. MM Sekretaris umum BKKBN pusat  anggota forum komunikasi Provinsi, para Kepala OPD dan Kepala Dinas DPPKBP3A se Riau, dan.ketua TP PKK se Propinsi Riau. Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Kampar Edi Afrizal menandatangani pernyataan komitmen kontrak  kerja target antara perwakilan BKKBN provinsi Riau dengan DPPKBP3A tentang target yang harus di capai tahun 2019  pada program KKBPK di kabupaten Kampar. Muslimawati Catur usai Acara pembukaan menyampaiakn bahwa selaku organisasi yang melaskukan pembinaan terhadap Keluarga di Desa siap untuk menyambut program yang telah tertuang terhadap hasil dari Rakornas ini, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar  TP PKK siap untuk bersninergi” Kata Muslimawati Catur. Sementara itu Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Kampar Edi Afrizal menyampiakn Pemkab Kampar siap menyuksskan program Nasional ini, dengan upaya yang telah kita lakukan selama ini, dan kita terus akan melakukan sosialisasi, turun ke desa-desa serta dalam penyediaan alat kontrasepsi dan bersniergi dengan TP PKK Kampar, Dinas Kesehatan beserta instansi terkait lainnya” Kata Edi Afrizal lagi. “Untuk itu kita siap mendukung dari semua lini baik pemerintah daerah maupun mitra kerja agar dapat bersama-sama dalam target program KKBPK di tahun 2019” Tambahnya lagi. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru. Usai mengikuti Rapat Ekspos Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019, Asisten I Bidang Pemerintah Dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Prov Riau Ahmad Syarofi mengatakan tinggal menunggu Surat Keputusan dari Gubernur Riau. Ahmad Syarofi juga menyampaikan bahwa seluruh Kabupaten Kota yang ada Diprovinsi Riau sangat merindukan Kabupaten Kampar sebagai Tuan Rumah Provinsi Riau tahun 2019 ini. “ Setelah 26 Tahun tidak pernah menjadi tuan rumah, Sudah saatnya Kabupaten Kampar jadi tuan Rumah MTQ Tahun ini” ucap Asisten I. Hal ini disampaikan Ahamad Syarofi usai melihat pemaparan dan ekspos Pemerintah Kabupaten tentang persiapan MTQ Tingkat Provinsi Riau ke XXXVIII tahun 2019 di Ruang Senayan Kantor Gubernur Riau. (19/3) Dirinya juga menambahkan bahwa Setelah melihat ekspos serta melihat pemaparan dari Sekdakab Kampar, dirinya merasa yakin kalau Kabupaten Kampar telah siap menjadi tuan rumah MTQ. Hal senada juga disampaikan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang diwakili Sekdakab Kampar Drs. Yusri, M.Si bahwa setelah melihat pemaparan serta kesiapan seluruh tempat penyelenggaraan MTQ nanti, Provinsi Riau telah menetapkan Kabupaten Kampar layak menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan MTQ tahun 2019. Hadir dalam rapat Ekspos tersebut diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Drs H Mahyudin MA, LPTQ Provinsi Riau,, Ketua LPTQ Kabupaten Kampar Yurmailis Saruji, SE dan Kepala OPD Kabupaten Kampar. Selain itu Yusri menyampaikan bahwa multi player Efek terselenggaranya MTQ Tingkat Provinsi Riau ini, pergerakan Ekonomi masyarakat semakin meningkat. Sekda juga mengakui bahwa Perhelatan Agamis ini merupakan tugas berat yang akan dihadapi, dirinya juga meminta keihklasan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah maupun panitia yang dipercaya untuk bekerja keras mewujudkan kesuksesan penyelegaraan MTQ ini. Ditambahkan Yusri bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Kampar mampu meraih hasil terbaik Pemeritah bersama Kementerian Agama beserta LPTQ harus menempuh cara efisien dan tepat. (Kominfo/Humas)

Pekanbaru – Dalam rangka memantapkan Koordinasi dan Sinergi Gubernur Riau dengan Instansi Vertikal, Forkopimda dan Bupati/ Walikota guna antisipasi keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 khususnya di Kabupaten Kampar. Dalam kesempatan tersebut Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menghadiri  rapat Koordinasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi Instansi Vertikal  bersama pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkopimda Se-Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Ormas tahun 2019 di Grand Central Hotel Pekanbaru, pada hari Senin (18/3/19). Rakor resmi dibuka  secara resmi oleh Gubernur Riau Drs Syamsuar, M.Si tersebut dihadiri oleh Forkopimda Riau seperti Kapolda Riau, Danrem 031/WB, Ketua KPU Riau, para Bupati/Walikota Se-Riau, Para Kapolres se-Polda Riau, para Dandim, Para Ketua KPU se-Riau, para ketua Bawaslu Se-Riau serta para kepala Dinas terkait. Sekda Kampar Yusri pasa kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan Rakor sendiri  adalah untuk memantapkan koordinasi dan sinergi dengan Forkopimda guna mengantisipasi keamanan dan ketertiban serta memantapkan kesiapan Pilkada serentak tahun 2019 khususnya di Kabupaten Kampar. Dimana nantinya rakor ini juga akan segera ditindaklanjut dengan melaksanakan rakor di Kabupaten guna menjamin keamanan dan ketentraman menjelang pileg nantinya serta keamanan lainnya. Selain untuk keamanan Pileg dan Pilpres juga rakor ini menjaga keamanan dan ketentraman khusunya wilayah Kabupaten Kampar baik bidang kebakaran hutan dan lahan juga ketentraman terhadap penyakit masyarakat yang bekerjasama dengan penegak hukum. Hadir mendampingi Sekda Kampar Dandim 0313/KPR Letkol. Info.  Aidil Amin, S.Ip, MAP, Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira, MA, S.Ik, mewakili kejaksaan Kampar, Kepala dinas BPBD Kampar M. Yasir, Kepala Dinas Kominfo Kampar Arizon, Kepala Dinas Bapenda Kampar Ali Sabri, mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabag Tata Pemerintahan Refizal, Kesbangpol Kampar. Hal senada juga disampaikan Gubernur Riau saat membuka rakor Berharap untuk menjaga ketertiban agar pileg  nentinya bisa berjalan dengan aman dan lancar.  Selain itu juga terkait kebakaran hutan dan lahan melihat saat ini musim kering, maka kemungkinan mudah akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu Syamsuar juga berharap kiranya dapat memerankan para Camat, Danramil Kapolsek untuk melakukan penyuluhan dan melakukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara lebih meningkat , begitu juga terhadap  musim panas yang  sudah mulai dirasakan  agar melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya didengarkan pula pengarahan dari Kapolda Riau, KPU Riau, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian terhadap kondisi Daerah masing-masing wilayah kerja Bupati dan walikota.( Diskominfo Mzk).