PEKANBARU

Pekanbaru; Sebagai Tindak lanjut dari perjanjian kerjasama Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BB KSDA) Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang pengembangan wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi Kawasan Suaka Marga satwa Bukit Rimbang Baling melalui pembangunan jalur interpertasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2019 lalu di Kementerian LHK di Jakarta maka selanjutnya perlu dilakukan penandatanganan Rencana Pelaksanakan Program (RPP) tahun 2019-2022 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Ir. Aliman Makmur, Kepala Dinas PUPR Kampar Afdal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ir. Zulia Dharma, dengan Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono, SH, M. Hum di Gedung KSDA Riau di Pekanbaru pada hari Kamis, 13/06. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Ir. Zulia Dharma, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Afdal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Febrinaldi Tri Darmawan, Kepala Bagian Kerjasama Kabupaten Kampar Sasminedi, Camat Koto Kampar Hulu Dasril menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Hutan lindung Marga satwa Rimbang Baling Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kepala BB BKSDA Riau Suharyono usai penandatanganan MoU menyatakan ini merupakan langkah selanjutnya terhadap program yang telah kita lakukan sebelumnya, kita melangkah ke program ril di masyarakat” Kata Suharyono. “banyak kegiatan yang berkaitan ekonomi masyarakat yang akan kita buat, begitu juga terhadap kegiatan wisata ini semuanya dalam upaya memajukan tarap hidup masyarakat setempat yang telah bertahun-tahun dalam kondisi yang terisolir” Kata Suharyono. “Nantinya dengan melibatkan semua Pemuda di seluruh desa yang ada di Desa desa di kawasan Rimbang baling, insyaallah akan kita adakan berbagai kegiatan maupun lomba seperti lari lintas alam sejauh lima belas kilo se Provinsi Riau, dengan melibatkan 200 orang Pemuda dan remaja pada bulan Juli 2019 mendatang sebagai panitia” Katanya lagi Ini langkah awal yang dapat kita lakukan sebelum RKT dan RPP dapat kita jalankan” Tambahnya lagi. Draf Kerjasama ini mengandung materi dan kegiatan berupa RPP dan RKT bahwa program perencanaan, pelestarian lingkungan hidup, Wisata alam terbatas, yang telah susun sesuai dengan pasal-pasal yang ada didalam MoU, terdiri dari lima program besar tersebut yang pada intinya pelestarian lingkungan hidup, kampung iklim, pembinaan Ekonomi masyarakat dan penguatan fungsi adat sosialisasi, maupun pengkajian program Ekonomi masyarakat yang setiap tahun kita anggarkan” Tambahnya lagi. Kepala Dinas Kebersihan dan lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Aliman Makmur menyampaikan bagaimana kita untuk menaikkan incame maupun terhadap tetap terpeliharanya alam. Disini ada tiga Fungsi yang berkaitan yakni hutan adat dan hutan lindung, Ekonomi masyarakat dan incame masyarakat, Pemkab Kampar sangat Komitmen untuk menjalankan RPP dan RKT yang tertuang didalam MoU tersebut, sehingga Ekonomi masyarakat terangkat disamping tetap terpeliharanya kawasan hutan” Tambahannya lagi. Sementara itu Kadis PUPR Kampar Afdal menyatakan bahwa sesuai dengan MoU bahwa Jalan interpertasi sepanjang 32 Kiko Meter, dengan jumlah jembatan lebih kurang 80 unit, oleh sebab itu masih banyak jembatan lagi yang akan Bangun dan ini Perlu penguatan dari APBN dan APBD Riau” Kata Afdal Begitu juga Kepala Dinas Pariwisata Kampar Ir. Zulia Dharma sangat mendukung terhadap penandatanganan MoU ini, karena salah satu isinya adalah wisata alam terbatas, kita siap sukseskan MoU ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat” Kata Zulia Dharma. Kepala Bappeda Kampar Afrizal menyatakan anggaran yang di gunakan untuk pelaksanakan MoU ini hendaknya dapat disingkronkan dengan perencanaan Daerah baik melalui dana APBD Kampar, APBD Provinsi maupun terhadap APBN, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak ada kendala” Kata Afrizal(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M kedua, Bupati Kampar Catur Sgeng Susanto,SH brsama Isteri Ny Muslimah Wati Catur melakukan Open House ke rumah Kediaman Gubernur Riau, kamis (6/6/19). Selain Bupati Kampar, dalam agenda Open House tersebut turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si berserta Isteri Ny Juli Masturi serta para kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bersama para isteri. Dengan menggunakan baju Melayu Putih lengkap, Bupati Kampar beserta rombongan memulai open house dikediaman Rumah Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si, kemudian dilanjutkan open house di kekediaman Kapolda Riau, selanjutnya kediaman Awakil Gubernur Riau, begitu juga kerumah kediaman Wakapolda Riau serta terakhir ke rumah kediaman Sekda Provinsi Riau, Setiap kediaman yang dikunjungi Bupati Kampar dan rombongan, terlebih dahulu dilakukan sesi poto bersama tuan rumah yang disertai dengan pengucapan selamat Hari Raya, kemudian baru dilanjutkan dengan santapan makanan dan minuman yang telah disediakan tuan rumah. Bupati Kampar saat melakukan open house kerumah Gubernur serta Forkopimda Provinsi Riau menyampaikan, bahwa hal ini merupakan kegiatan silaturahmi sempena suasana lebaran hari raya 1440 H. Dalam hal ini memiliki makna untuk menjalin tali silaturahmi antara pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Provinsi Riau serta Forkopimda Riau.(dskominfo mzk).

Pekanbaru; Kabupaten Kampar menerima Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau untuk yang diterima secara keseluruhan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten / kota di Auditorium Let II Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada hari Senin 27/05. LHP ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Wasita kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Ahmad Fikri, S.Ag. Usai penyerahan Ketua BPK Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Wasita, SE, MM menyatakan bahwa masing-masing daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2018, setelah melalui proses pembuatan baik di Lapangan atau administrasi maka BPK Perwakilan Riau dapat membantu meminta pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ((WTP) terhadap laporan keuangan Pemkab Kampar tahun 2018 “Kata Ketua BPK Riau tersebut. Opini WTP pengkajian kewajaran, bukan berarti tidak ada penyelewengan anggaran dan penyimpangan-penyimpangan maka diperiksa mengungkapkan dalam LHP, oleh sebab itu setelah menerima LHP ini untuk dapat digunakan kembali “Tambah Thomas Ipoeng Wasita. Kami memberikan kepada Bupati dan Ketua DPRD se-provinsi Riau yang telah diminta selama pemeriksaan dilakukan, semoga Hasil pemeriksaan dapat memberikan semangat dalam pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten masing-masing “Tambahnya lagi. Sementara itu Bupati Kampar dapat menerima LHP menyatakan syukur Alhamdulillah kita kembali dapat meminta pendapat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2018, semoga ini dapat digunakan kembali “Kata Catur Sugeng Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M.SI, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, Kepala Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, Kepala BPKAD Kabupaten Kampar Edward, Asisten Administrasi umum Setda kampar Syamsul Bahri, Sekretaris Dewan Kampar Ramlah. Kedepannya saya berharap bisa mengelola keuangan bukan hanya untuk mengeluarkan opini tetapi juga dengan Riel dilapangan pelaksanaan Lebih baik lagi, sehingga antara laporan dan hasil dapat disingkronkan “Harap Catur lagi. (Diskominfo Kampar)

Pemprov Riau Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten Kampar Pekanbaru ; Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar tahun 2019-2039. Rapat evaluasi ini dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau Jl. SM Amin Pekanbaru, Selasa (14/5/19). Rapat evaluasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Riau Zulkifli selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Riau dan dihadiri oleh anggota Pokja TKPRD Provinsi Riau, OPD terkait di lingkup Provinsi Riau, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kampar Ir. Azwan, MSi dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar. Turut hadir Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kampar Safri, S.Sos, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kampar Azwir, SE, Kasubbid Infrastruktur dan Pertanahan Zaki Helmi, ST, MSc dan Kasubbid terkait. Rapat evaluasi ini merupakan salah satu rangkaian (proses) yang harus dilalui sebelum perda ini diberlakukan. Dengan telah dievaluasinya ranperda RTRW ini oleh Provinsi maka pengesahan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039, tinggal beberapa langkah lagi. Ketua Pokja TKPRD Provinsi Riau Zulkifli menyampaikan bahwa ada tiga tahapan yang dilaksanakan dalam evaluasi ini yakni, evaluasi ranperda di tingkat Provinsi, konsultasi ke Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan peninjauan hasil sekaligus pleno. “Mari sama-sama kita bahas dan evaluasi sehingga menghasilkan perda yang baik dan bersinergi dengan perda RTRW Provinsi Riau,” ujar Zulkifli. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa secara administrasi ranperda RTRW Kabupaten Kampar tahun 2019-2039 telah dinyatakan lengkap dengan persyaratannya melalui berita acara pemeriksaan kelengkapan dokumen Nomor : 001/BA.TKPRD.RIAU/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019. Ranperda tentang RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 ini bertujuan mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai kawasan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung kegiatan Industri dan Pertanian yang maju berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera, dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kampar. Disampaikan Afrizal, bahwa ranperda RTRW ini telah melalui proses asistensi oleh Pemerintah Provinsi dan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada tanggal 27 Maret 2019 dengan perbaikan baik secara teknis maupun substansi yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 tahun 2018 dan Perda RTRW Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018. Namun demikian kata Afrizal masih ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut seperti terkait tentang aturan keberadaan outline pada RTRW Kabupaten Kampar ini. Ada perbedaan peruntukkan pola ruang pada Ranperda Kabupaten Kampar dengan Perda RTRW Provinsi yakni antara perkebunan rakyat pada ranperda RTRW Kabupaten Kampar versus hutan rakyat pada perda RTRW Provinsi Riau dan perkebunan rakyat versus resapan air. “Selain permasalahan itu secara teknis mungkin masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dan masukan dari pihak TKPRD Provinsi Riau untuk penyempurnaan ranperda RTRW Kabupaten Kampar tahun 2019-2039. Dalam rapat tersebut, hampir seluruh OPD instansi memberikan masukan terhadap kesempurnaan ranperda RTRW tersebut. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Riau Sudarman bahwa menyusun perda bukan pekerjaan mudah karena harus melihat masa lalu, kenyataan saat ini dan harus mampu memprediksi apa yang terjadi dimasa depan. Ia mengupas tentang pentingnya soal tapas batas. Untuk Kampar ada enam segmen batas. Segmen ini ada yang sudah ada permendagrinya dan ada yang masih draf final. Untuk itu sebelum perda ini disahkan perlu dipedomani permendagri atau draf final tersebut. Jefrizon dari Bappeda Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah berupaya maksimal dalam menyusun ranperda ini mulai dari nol. Kampar adalah Kabupaten/Kota yang pertama di evaluasi ranperda RTRWnya di Provinsi Riau. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan, juga menyampaikan masukan terkait aturan keberadaan outline. Kemudian perlunya sinkronisasi dengan kondisi lapangan. Selain masukan secara lisan OPD juga berjanji menyampaikan masukan secara tertulis yang akan disampaikan paling lambat 17 Mei 2019. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan berita acara evaluasi ranperda RTRW Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kampar Afrizal, Ketua Pokja TKPRD Provinsi Riau Zulkifli Rachman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan, Kadis PUPR Kampar Afdal, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Zulia Dharma, dan Kadis Perkebunan Kampar Bustan. (oni) ///////////////

Pekanbaru ; menidaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo terhadap penyerahan 2.800 ha lahan perkebunan Kepada masyarakat Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui Dirjen Pengadaan Tanah melakukan pertemuan dengan Pemkab Kampar dan PTPN V yang bertempat di Gedung PTPN V jalan Rambutan Pekanbaru 11/05. Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, S.H., M.Sl dan Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santoso yang membicarakan kelanjutan penyerahan dan penerbitan Sertipikat tanah, sehingga segera dapat diserahkan kepada masyarakat. Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa dalam Rangka Penyelesalan Sengketa Tanah Kebun Sel Kencana, Kabupaten Kampar. Penyelesaian tanah eks pelepasan PTPN V menggunakan Perpres 86/2018, kemudian Bupati Kampar membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria da|am waktu 1 (satu) minggu. Selanjutnya SK Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan Penetapan daftar nominatif disiapkan oleh Bupati Kampar dalam waktu 2 (dua) minggu. Kemudian dari daftar nominatif yang telah disiapkan oleh Bupati Kampar, selanjutnya BPN akan melakukan identifikasl dan Inventarisasi. PTPN V me|akukan proses pelepasan aset PTPN V seluas 2.800 Ha untuk masyarakat Desa Senama Nenek, Kecamaxan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Setelah ada proses pelepasan dan daftar nominatif akan ditindaklanjuti dengan pembahasan proses penerbitan sertipikat melalui kegiatan TORA, dalam pemanfaatan tanah menganut manajemen Pola Kemitraan PTPN V. Pembiayaan sertipikasi obyek TORA akan dibahas di Kementerian ATR/BPN atau menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar, Setelah Lebaran akan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kembali terhadap keputusan dan yang telah ditetapkan. ” Ini merupakan hasil pertemuan kita hari ini bersama instansi yang terkait langsung yakni PTPN V, kementerian ATR-BPN dan Pemkab Kampar” Kata Catur Sugeng. Bupati Kampar bersama dengan Tim terus berupaya agar ini dapat segera kita selesaikan. ” Semoga dengan kerja sama antara Pemkab Kampar, PTPN V dan Dirjen Kementerian ATR-BPN persoalan ini dapat segera kita selesaikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten kampar khusus masyarakat Sinama Nenek Tapung Hulu” Kata Bupati Kampar.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; Dengan dilantik dan dikukuhkannya Ketua TP PKK Provinsi Riau akan membawa dan memberikan terhadap arah dan tujuan PKK dalam meningkatkan Keluarga yang sejahtera di Riau Khusunya Kabupaten Kampar yang tertuang didalam 10 program pokok PKK. Kami dari Kabupaten Kampar siap mendukung dan mensukseskan 10 Program pokok PKK di Kabupaten. Demikian disampaikan oleh Muslimawati Catur saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi Riau Ny. Misnarni Syamsuar Periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada hari Jum’at, 03/05. Ny Muslimaaati Catur bersama dengan Ketua TP PKK se Provinsi Riau usai acara menyatakan minta bimbingan dan arahan dari PKK Provinsi Riau yang baru dalam menjalankan program PKK di Kabupaten, semoga sinergitas dan jalinan silaturrahmi terus dapat kita lakukan” Kata Muslimawati Catur yang didampingi oleh pengurus TP PKK Kabupaten Kampar. Gubernur Riau yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur H Edi Natar Nasution dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan pelantikan dan pengukuhan ini semoga tujuan organisasi PKK dapat tercapai kedepannya tentunya dengan meningkatkan sinergitas antara PKK dengan Dinas instansi terkait dalam mewujudkan peningkatan keluarga sejahtera dan pembangunan SDM Riau yang lebih baik. PKK memiliki peran yg sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah serta menunjang peningkatan terhadap peningkatan keluarga sejahtera tanpa menghilangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan pembimbing bagi anak-anak” Kata Edi Natar.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH bersama Gubernur dan Bupati / Walikota Se-Provinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Se-Riau Dan Badan Pertanahan Se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Daerah Pertanahan. Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Komplek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (2/5), dihadiri oleh Alexander Parwata dari Perwakilan KPK, Dirjen Pajak Pakpahan Robert, Gubernur Riau Syamsuar serta 12 Bupati / Walikota Se-Provinsi Riau. Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. “MoU ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah dengan Direktorat Pajak, Hal ini juga merupakan bentuk kepatauhan Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan,” katanya. Gubernur juga menyampaikan itu sebelummya Gubernur dan 12 Kabupaten / Walikota telah juga melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, MoU bermanfaat untuk memastikan dan mengusahakan Tanah milik Pemerintah Daerah. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Parwata menerima sambutan dari sektor penerimaan Pajak di Provinsi Riau masih bisa ditingkatkan lagi. Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak masih dapat ditingkatkan melalui sektor Pendapatan Asli Daerah. Selain itu membuktikan itu KPK sangat mendukung kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pajak. KPK sepenuhnya mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui dana peningkatan, Dengan meningkatkan PAD secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui Pajak. (Kominfo / Humas)

Pekanbaru,- Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau , Ichsan Fuady dilantik menggantikan Kepala BPKP sebelumnya Dikdik Sadikin, dengan dilantiknya Pejabat tersebut, diharapkan bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Kabupaten Kampar dalam mengawal akuntabilitas keuangan. Begitu dikatakan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, saat ditemui usai menghadiri pengukuhan kepala BPKP oleh Gubenur Riau Syamsuar, yang dilaksanakan di Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (30/4), yang juga dihadiri oleh Deputi BPKP RI, Gatot Darmasto dan Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. Ditambahkan Catur, seperti di tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap BPKP Perwakilan Provinsi Riau selalu memberikan bimbing kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Pada kesempatan tersebut Catur mengucapkan selamat atas pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP tersebut dan Pemkab akan mendukung seluruh program yang dibuat oleh BPKP yang bermuara pada pengelolaan keuangan yang baik. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam arahanya mengatakan bahwa, dengan dilantiknya Kepala Perwakilan BPKP yang baru diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan audit untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah.(Kominfo kampar/humas).

Pekanbaru; dalam membangun daerah tak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat, ide dan masukan dalam memajukan dan membangun daerah sangat kita harapkan dan perlukan. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs.Yusri, M.Si menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus forum putra putri alumni pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ( FP2APTK) periode 2019-2023 yang diadakan di Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru. Hari Sabtu 27/04. pada kesempatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar. M.Si yang juga merupakan Alumni APDN angkatan XI, HR mengukuhkan kepengurusan FP2APTK Riau menyampaikan harapan kepada putera Puteri Kepamongan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan Riau, SDM yang cukup dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah” Kata Syamsuar yang dihadiri oleh Marjohan Yusuf, Mambang Mit, tokoh Riau dan Forkopimda Riau serta para Pamong yang ada di Riau baik yang masih aktif maupun telah memasuki usia pensiun, ratusan anak-anak yang tergabung dalam FP2APTK Riau. Ditambahkan Yusri khusus bagi anak-anak Alumni kepamongan yang memiliki berbagai disiplin ilmu agar dapat memberikan masukan dan ide dalam mewujudkan kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Kampar” Pinta Yusri.(Diskominfo Kampar)

Syahril Abu Bakar Terpilih sebagai Ketua PMI Riau. Pekanbaru ; Dalam Musda ini hendaknya dapat memilih pimpinan yang dapat mengayomi, menjadikan Palang Merah Indonesia (PMI) yang lebih baik lagi, sehingga kedepannya PMI dapat lebih berbuat bagi masyarakat Riau terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan darah yang terus meningkat maupun terhadap tugas sosial dan kemasyarakatan lainnya. Demikian disampaikan oleh Ketua PMI Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si didampingi oleh Kepala Markas PMI Kampar Dedi Sambudi saat menghadiri Musyawarah Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau tahun 2019 di Markas PMI Riau Pekanbaru pada hari Sabtu 27/04. Ditambahkan Yusri PMI Kabupaten Kampar siap untuk menyukseskan program yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, semoga kita dapat menjadikan PMI yang dibutuhkan dan dicintai oleh masyarakat” Tambahnya lagi. PMI Kampar terus melakukan berbagai kegiatan donor darah pada berbagai kegiatan dan kesempatan begitu juga terhadap kegiatan sosial masyarakat” Tambahnya lagi yang didampingi oleh Kepala Markas PMI Kampar Dedi Sambudi dan anggota PMI Kampar.(Diskominfo Kampar) Rapat Musda yang dipimpin oleh M. Noer, MBS dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda ini yang dimulai dengan pembentukan Komisi yakni Komisi A dan Komisi B yang akan membentuk formatur dan program PMI. Acara Musda Prop PMI Riau yg ke 10, dilaksnakan tanggal 26 – 28 april 2019 di Markas PMI Riau di pekanbaru dg Agenda Laporan pertanggungjawaban PMI Riau masa bakti 2014 – 2019 dan Pemilihan ketua PMI Prop Riau masa bakti 2019 – 2024, Musda PMI Provinsi Riau dibuka langsung oleh Bpk Gubernur Riau , Drs. Symsuar, MSi. Acara dihadiri oleh ketua Dan sekretris PMi kab/kota sepropinsi Riau. Dimana pada musda tersebut seluruh pengurus PMI prop dan PMi kab/kota dapat menerima laporan pertanggung jawaban PMI prop riau masa bakti 2014 -2018 yg disampaikan oleh ketua PMI prop Riau, Drs. Syahril Abubakar. Pada musda tersebut Drs. Syahril abubakar juga terpilih kembali sebagai ketua dengan memperoleh 9 suara dan mengalahkan kandidat lainnya Drs. Hendro Ekowarso yg hanya memperoleh 5 suara dukungan Kab/kota.(Diskominfo Kampar)