NASIONAL

Kampar Peroleh Nilai B Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019.

Batam ; Atas penilaian yang dilakukan oleh Kemen PAN-RB RI terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai B terhadap Hasil Evakuasi SAKIP 2019 dari nilai CC pada tahun 2018, Hasil yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Gubernur Riau Syamsuar, M. Si dan dihadiri oleh Seluruh Kabupaten yang berada di Wilayah I Kemenpan RB. Alhamdulillah Kampar peroleh nilai B atas evaluasi SAKIP tahun 2019, semoga ini menjadi motivasi dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan, saya sangat mengapresiasi terhadap kinerja yang telah ditunjukkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kampar. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, Usai menerima penghargaan Hasil Evakuasi SAKIP tahun 2019 yang diadakan di Radisson Convention Center Kota Batam pada hari Senin, 10/02. “Ini menggambarkan makin membaiknya Kinerja Instansi Pemerintah, tentunya jangan Sampai disini, saya berharap kedepan tentu lebih baik lagi” Kata Catur yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri M Si, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, Ketua Bappeda Kampar Afrizal, Kepala Dinas Kominfo Kampar Arizon, Asisten Administrasi umum Setda Kampar Syamsul Bahri. Kabag Ortal Setda Kampar Dedi Rohyani, Kabag Umum Setda Kampar Khairil dan rombongan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar saya berharap tingkatkan dan matangkan terhadap perencanaan pembangunan, pengawasan maupun hasil yang menyentuh berkaitan dengan kebutuhan masyarakat karena ini akan bermuara peningkatan kesejahteraan” Tambah Catur lagi. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Cahyo Kumolo dalam sambutannya menyampaikan peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan Birokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia” Pinta Cahyo Kumolo. “Bangun Sinergitas dalam dalam efisiensi anggaran, tingkatkan pelayanan, ini taantangan bagi Aparatur sipil Negara yang menjadi keharusan dalam peningkatan pelayanan” Pintanya lagi. Sekda Kampar Drs. Yusri secara singkat menyampaikan ini merupakan hasil dan upaya kita terhadap perencanaan serta pencapaian kinerja oleh OPD, terus tingkatkan kinerja dalam peningkatan pelayanan maupun administrasi” Kata Yusri. Capaian ini tak terlepas dari upaya dalam peningkatan kinerja pemerintah kabupaten Kampar Dimana untuk tahun 2018 kita peroleh nilai CC, dan Alhamdulillah kita untuk tahun ini peroleh B, semoga tahun depan kita berupaya lebih baik lagi” pintanya. Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad dalam laporannya menyampaikan penilaian ini merupakan hasil evaluasi terhadap SAKIP tahun 2019 yang mana indikator penilaian terhadap Kesesuaian antara RPJMD, Renstra, pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja internal dan sasaran” Kata Muhammad.(Diskominfo Kampar)

Read more

Setelah di Asistensi Provinsi, SAKIP Kampar diserahkan ke Pusat.

Jakarta ; Pemerintah Kabupaten Kampar sangat komit terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, ini bergambar dalam keseriusan pemerintah dalam peningkatan pemeringkatan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kampar. Dimana dari hasil tahun ketahun terus mengalami peningkatan yakni CC pada tahun 2018, B pada tahun 2019 dan Insyaallah pada tahun 2020 kita lebih baik lagi menuju ke BB pemeringkatan SAKIP yang dinilai langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Pan-RB) RI. Demikian dikatakan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri. M. Si saat penyerahan SAKIP yang telah diasistensi dan diverifikasi oleh Inspektorat Provinsi Riau SAKIP Kampar diserahkan Kepada Kemen PAN-RB RI yang diterima oleh Asisten Deputi Kementerian PAN-RB RI Oding yang diadakan di Ruang Asdep Kemen PAN-RB di Jakarta pada hari, Selasa 04/02. Sekretaris Daerah yang di dampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Drs. H. Syamsul Bahri. M Si dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad dan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar Dedy Rochyani tersebut, Sekda Kampar menyerahkan dokumen perbaikan indikator kinerja SAKIP yang telah di asistensi oleh tim SAKIP Provinsi Riau. Dikatakan Yusri bahwa Setelah di serahkan sampel sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kampar untuk diverifikasi oleh Provinsi maka pada hari ini kita serahkan ke Kemen PAN-RB. Tentunya kita berharap agar tahun ini Kampar memperoleh nilai SAKIP BB, ini merupakan harapan masyarakat Kabupaten Kampar dan juga merupakan penekanan oleh Bupati Kampar terhadap peningkatan pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang tergambar pada laporan SAKIP ini dan ini setiap tahun di nilai” Kata Yusri. Ditambahkan Yusri sebagai mana pesan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH pada berbagai kesempatan bahwa seluruh OPD apalagi yang sedang di verifikasi agar dapat memahami terhadap yang berkaitan dengan SAKIP, mulai dari Visi, Misi, tujuan dan indikator yang tertuang didalam Cascading/pohon Kinerja Pemerintah” Kata Yusri lagi. Terakhir disampaikan Sekda Kampar, ucapan kepada Kementerian PAN-RB yang telah menerima kehadiran kami disini, terus berikan arahan, bimbingan dan asistensi dari Provinsi maupun Kemen PAN-RB terhadap perbaikan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kampar semoga menjadi Kabupaten yang maju dan sejahtera” Tutup Yusri. Sementara Asisten Deputi Kementerian PAN-RB Oding menyatakan terimakasih kepada Pemkab Kampar yang proaktif dalam peningkatan kinerja pemerintah, kami akan melakukan penilaian terhadap laporan SAKIP Kabupaten Kampar” Kata Oding (Diskominfo Kampar)

Read more

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto berikan dukungan penuh pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang Tahun 2020

Jakarta – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menghadiri pertemuan di Ruang Rapat Krakatau Hotel Sultan Jakarta hari Rabu 22 Januari 2020 terkait rapat pembahasan rencana penggunaan lahan aset Kabupaten Kampar untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru -Bangkinang. Rabu(22/1). Adapun hasil rapat diantaranya : Pertama, PT Hutama karya (Persero) meminta izin kepada bapak Bupati Kampar untuk penggunaan lahan aset Kabupaten Kampar sambil menunggu UGR yang diperkirakan baru terlaksana pada bulan Juni 2020. Kedua, pemerintah Kampar mendukung penuh proyek strategis nasional khususnya jalan tol Pekanbaru – Bangkinang. ketiga, sinkronisasi antara semua pihak sangat diperlukan untuk percepatan tol Pekanbaru – Bangkinang. Keempat, pelepasan aset paling memungkinkan sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu hibah dengan feedback dukungan program untuk Kabupaten Kampar berupa rangka jembatan Rumbio 2 x 60 meter pembangunan stadion dan peningkatan ruas jalan nasional dua jalur yang semua proposal telah diajukan kepada kementerian PUPR. Kelima, izin untuk memulai pekerjaan pada lokasi rumija Jalan Kabupaten untuk dimulainya konstruksi struktur persilangan sambil berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Kampar. Keenam, pada tanggal 10 Februari 2020 rencana akan diterbitkan SK P2T jalan tol Pekanbaru Bangkinang, penyusunan RAB operasional B2T dan dilaksanakan rapat persiapan tanggal 14 Februari 2020 serta tanggal 17 Februari 2020 SK Satgas diterbitkan. Ketujuh, ATR/BPN Provinsi Riau memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan siap bersinergi dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah tol Pekanbaru – Bangkinang. Delapan, pematokan ROW kiri kanan dan patokan bidang (prioritas) harus dapat diselesaikan pada minggu ke 2 Februari 2020 atau sebelum satgas turun ke lapangan. Kesembilan, Adapun lokasi prioritas tersebut adalah Kelurahan Pasir Sialang sampai Kualu Nenas ditargetkan selesai 90% karena dirasa lebih mudah dalam prosesnya Notulen rapat ini merupakan kesatuan dari daftar hadir Rapat di Hotel Sultan Jakarta tanggal 22 Januari 2020. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar patut diapresiasi mengingat saat ini kebutuhan tol Pekanbaru Bangkinang merupakan syarat mutlak untuk perkembangan pembangunan Kabupaten Kampar di masa depan.(DiskominfoKampar/DAT)

Read more

Pemkab Kampar dan Limapuluh Kota Sepakat lakukan PKS Terkait Infrastruktur Desa Balung.

Sarilamak)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dan Limapuluh Kota sepakat melakukan perjanjian Kerjasama (PKS) antar wilayah perbatasan dibidang infrastruktur, pendidikan,kesehatan, penanggulangan bencana dengan fokus utama Desa Balung di Kecamatan XIII Koto Kampar. Begitu dikatakan Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekda Kampar Drs Yusri M.Si saat melakukan Kunjungan Kerja terkait koordinasi perjanjian kerjasama wilayah perbatasan ke Pemkab Limapuluh Kota, Selasa (14/12) yang juga didampingi oleh Assisten II Setda Ir Azwan ,M.Si serta OPD terkait lainnya. Ditambahkaan Yusri, Pemkab Kampar berharap, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat balung , sebaiknya diperbatasan, dibangun kantor bersama di bidang kesehatan, pendidikan, dan terkait infrastruktur jalan sepanjang 9 KM, 5 KM masuk ke Kampar dan 4 KM menjadi wilayah Pemkab Lima Puluh Kota, untuk mempermudah akses masyarakat, seharusnya perlu segera dibangun jalan beton. “Dengan jumlah penduduk 2085 orang, sudah selayaknya kita duduk bersama agar hak-hak wajib bagi masyarakat Balung bisa terpenuhi, baik itu pendidikan, kesehatan serta infrastruktur, “ujar Sekda. Sementara itu Sekda Lima Puluh Kota Widya Putra, S.Sos,M.Si, menyambut adanya baik Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Kampar dan Pemkab Limapuluh Kota, beliau berharap semoga pertemuan tersebut bermanfaat dan menjadi sprit bagi kedua Dearah untuk membangun daerah di perbatasan Kampar dan Limapuluh Kota sesuai dengan prioritas kampar. Dikatakan Widya dengan adanya PKS merupakan sebuah kesempatan dan tantangan kedua belah pihak dalam memberikan pelayan dan fasilitas secukupnya untuk masyarakat, dan berharap dalam waktu yang sangat singkat harus dikerjasamakan. “ PKS akan diramu dan disempurnakan untuk dibahas dikaliborasi sesuai dengan draf konsep masing-masing daerah, dan akan ditandatangi oleh Bupati masing-masing Daerah terutama di balung baik bidang infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, penangulangam bencana”,ujar Widya. Untuk pembangunan infrastruktur jalan, Pemkab Kampar dan Limapuluh Kota sepakat secara bersama-sama untuk mengajukan proposal ke Kementerian.(Diskominfo Kampar/dokumentasi dan informasi pimpinan)

Read more

Bupati Kampar jemput bola ke Dirjen Sarana Prasarana Kementerian Pertanian RI

Jakarta, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH didampingi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kampar Herman ST MM jemput bola ke Dirjen Sarana Dan Prasarana Kementerian Pertanian RI guna Konsultasi program pembangunan pertanian tahun 2020. Pertemuan Bupati Kampar bersama Dirjen Sarana Dan Prasarana Kementerian Pertanian RI Dr Sarwo Edhy SP, MM tersebut dilaksanakan di ruang kerjanya Gedung D Lantai 8 Kementerian Pertanian RI Ragunan, Jakarta Selatan. 14/1/20 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian merupakan pendukung salah satu upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan produksi-produksi tanaman dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Kampar. Bupati Kampar menjelaskan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal di sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura kita mengharapkan dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat melalui APBN Kementerian Pertanian RI Tahun 2020. “Alhamdulillah tadi setelah kita melakukan temu langsung dengan pak Dirjen Sarana Dan Prasarana Kementerian Pertanian RI Sarwo Edhy, beliau menggapi dengan baik dan akan menindaklanjuti semua permohonan yang kita ajukan, sehingga kita harapkan kedepan masyarakat petani di Kabupaten Kampar bisa meningkatkan hasil tani dan swasembada pangan dapat kita wujudkan.”ujar Bupati Kampar. Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang cukup besar di sektor pertanian, dan ini menjadi perhatian Pemkab Kampar dalam upaya agar petani di Kabupaten Kampar lebih baik dan sejahtera. (Kominfo Kampar/Informasi dan Dokumentasi Pimpinan)

Read more

Forum Paud Kampar Stuban ke Paud Berprestasi Tingkat Nasional 

YOGYAKARTA ; Pengurus Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kampar melakukan studi banding (studi banding) ke Paud Berprestasi Tingkat Nasional di Kota Yogyakarta, Kamis (26/12/19). Studi banding ini dilakukan dalam rangka sharing informasi, pengayaan wawasan dan pengetahuan guna memajukan pendidikan anak usia di Kabupaten Kampar. Pengurus Forum Paud yang melakukan kunjungan kerja ini diketuai oleh Sekretaris Forum Paud Kabupaten Kampar drg. Awal Haenniwati mewakili Ketua Forum Paud Kabupaten Kampar Ny. Hj. Muslimawati Catur Sugeng Susanto, didampingi Kordinator bidang kurikulum Jaafar Sodik S.Pd MSi, Koordinator Bidang SDM Herman Jhoni, S.Sos, M.Si, Bendahara Debbie Ricardo, Wakil Bendahara Yuli Artati, Dhian Suzana dan pengurus lainnya. Lokasi studi banding adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Karangkajen Kota Yogyakarta. Kedatangan pengurus PAUD di Dinas Sosial diterima oleh Kabid PNF dan Paud Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Sugeng Mulyo Subono, Kasi Paud Suryani dan staf. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa di Kota Yogyakarta saat ini terdapat 600 lembaga paud, 200 diantaranya pendidikan TK. Dari 600 Paud tersebut 100 diantarannya sudah menerapkan pendidikan Paud HI (Holistik Integratif). Hubungan kemitraan antara dinas pendidikan dengan Forum Paud Kota Yogyakarta terjalin dengan baik. Meskipun tidak ada bantuan hibah kepada Forum Paud sejak empat tahun terakhir, kegiatan-kegiatan Forum Paud tetap berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam setiap kegiatan Paud selalu melibatkan Forum Paud. Bahkan dalam pendataan dan penetapan pemberian insentif guru Paud, harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari Forum Paud. Demikian juga dalam hal pengajuan proposal kegiatan pendidikan Paud dan pemetaan Paud, Dinas pendidikan selalu melibatkan Forum Paud. “Kita (Dinas Pendidikan, red) selalu bermitra dan bersinergi dengan Forum Paud dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Paud,” ujarnya. Kabid PNF dan Paud Disdik Kota Yogyakarta Sugeng Mulyo Subono yang juga ketua PGRI Kota Yogyakarta dan staf menjelaskan secara gamblang bagaimana sistem kemitraan yang mereka bangun dengan Forum Paud Kota Yogyakarta. Pada saat diskusi banyak pertanyaan, saran dan saling tukar informasi diantara kedua belah pihak. Usai pertemuan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, pengurus Forum Paud Kabupaten Kampar melakukan kunjungan ke TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Karangkajen Kota Yogyakarta. TK ABA Karangkajen merupakan salah satu Paud berprestasi tingkat nasional. Pada tahun 2013 lalu TK ABA Karangkajen meraih prestasi sebagai juara I nasional tingkat pencapaian terbaik bidang kesehatan. TK ABA Karangkajen berdiri pada tahun 1930 jauh sebelum Indonesia merdeka yang kini telah berusia 89 tahun. TK ABA Karangkajen adalah TK ABA ketiga yang berdiri di Indonesia setelah TK ABA pertama di Kauman Yogyakarta. TKA ABA Karangkajen memiliki segudang prestasi baik lokal, regional maupun nasional. Lebih dari seratus piala dan piagam penghargaan terpajang diruang majelis guru. Kepala TK ABA Karang Kajen Yogyakarta Winarni, SPd didampingi guru dan pengawas TK Disdik Yogyakarta Jundana mengajak seluruh pengurus melihat fasilitas dan sistem pendidikan di TK ABA Karangkajen. Fasilitas sarana dan Prasarana di TK ABA sangat lengkap. Ada ruang sentra bahan alam, ruang sentra aika, sentra balok, mushalla, ruang kesehatan. Demikian juga Alat Permainan Edukatif (APE) baik indoor maupun outdoor sangat lengkap. Dari pemaparan Winarni terungkap bahwa TK ABA Karangkajen memiliki visi Terbentuknya Peserta Didik Yang Cerdas, Kreatif, Islami dan disiplin. Jumlah anak didik TK sebanyak 150 orang, KB B 20 anak, KB A 10 Anak, dan TA A 5 Anak. Sekretaris Forum PAUD Kabupaten Kampar drg. Awal Haenniwati yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dan Koordinator Bidang Kurikulum Forum Paud Jaafar Sodik, SPd, M.Si mengaku kunjungan ke Dinas Pendidikan dan TK ABA Karangkajen Yogyakarta sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas Paud di Kabupaten Kampar. “Apa dan bagaimana pengelolaan dan pengembangan Paud di sini (Kota Yogyakarta), akan menjadi contoh bagi kita dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Paud di Kabupaten Kampar,” ujar Jaafar Sodik yang juga sehari-hari menjabat sebagai Kabid PNF dan Paud Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar. (Diskominfo Kampar /HermanJhoni)

Read more

Dua Anak Kampar Terpilih Jadi Duta Anak Nusantara

BANGKINANG : Dua anak dari Kabupaten Kampar yakni, Adetya Pratayudha Wibowo dan Muhammad Ridho Alifa terpilih menjadi Duta Anak Nusantara. Mereka terpilih sebagai Duta Anak Nusantara, pada Kongres Anak Nasional ke-16, di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 16-19 Desember 2019. Dengan demikian dua anak Kampar ini akan menjadi perwakilan Indonesia bersama 8 (delapan) Duta Anak Nusantara lainnya pada kegiatan Kongres Anak Internasional tingkat Asia Tenggara (Asean) dalam rangka perkenalan suara Anak Indonesia ke Asia Tenggara. Adetya Pratayudha Wibowo saat ini merupakan Ketua Forum Anak Kabupaten Kampar dan Muhammad Ridho Alifa adalah Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Kampar. Keduanya adalah siswa kelas II SMA Negeri I Bangkinang Kota. Keikutsertaan anak-anak Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Forum Anak Kabupaten Kampar di Kongres Anak Nasional ke-16 di Deli Serdang itu langsung didampingi oleh Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Lindawati, SKM. Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar Edi Afrizal melalui Kabid Perlindungan Anak Satiti Rahayu SKM, MKM dan Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kabupaten Kampar Lindawati, SKM, kepada wartawan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi anak anak dari forum anak Kabupaten Kampar di tingkat Nasional. “Mereka berhasil membawa harum Forum Anak Kampar dan Kabupaten Kampar sekaligus Provinsi Riau ke kancah nasional serta internasional,” ujar Lindawati. Lindawati berharap dukungan semua pihak agar kedua anak Kampar Yuda dan Ridho bisa membawa nama Forum Anak Kampar mendunia. “Semoga, melalui forum anak ini, kita bisa menaikkan kabupaten kampar menjadi kabupaten yang layak anak dan membanggakan ayah bupati kita dan ayah sekda sekaligus seluruh OPD Kampar,” ujarnya. Disampaikan Lindawati bahwa terpilihnya Yuda dan Ridho sebagai Duta Anak Nusantara karena mereka mampu mempresentasikan keberadaan forum anak Kampar di kongres anak nasional dengan baik. Mereka memaparkan secara gamblang apa dan bagaimana kegiatan forum anak Kabupaten Kampar dalam dua tahun terakhir ini. Lindawati menyampaikan apresiasi kepada forum anak Kampar karena telah mampu berbuat untuk Kampar meskipun dalam kondisi yang terbatas. “Saya salut dengan semangat anak forum Kampar, yang selalu giat melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat,” ujarnya. (Diskominfo Kampar/Herman Jhoni)

Read more

Bupati Kampar : Presiden Jokowi akan serahkan langsung sertifikat lahan 2800 ha ke masyarakat Sinamanenek.

Jakarta: Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyerahkan sertifikat tanah ulayat eks PT Perkebunan Nusantara V kepada masyarakat Sinama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penyerahan itu direncanakan pada pertengahan Desember depan. Kabar gembira itu disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH dihadapan mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Bupati diundang pihak sekolah tinggi bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra untuk menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya terkait Keberhasilan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Kabupaten Kampar pada Rabu pagi (03/12 2019). Catur Sugeng yang merasa tersanjung berada di tengah mahasiswa menyampaikan pujiannya atas keberpihakan yang kuat dari Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Terbukti dengan selesainya sengketa tanah ulayat antara warga Sinama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara V seluas 2.800 hektar. Menurut Catur, sengketa tanah ulayat itu telah berlangsung selama 22 tahun, dan tak kunjung selesai. Baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo masyarakat dapat bernafas lega setelah presiden memutuskan melepaskan 2.800 hektar lahan sengketa itu menjadi milik warga dan dimasukkan ke dalam program Tanah Objek Reformasi Agraria. ”Dalam rapat terbatas kabinet dimana saya hadir, presiden meminta maksimal dalam waktu dua bulan seluruh proses pemindahan hak dapat dituntaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tegas Catur Sugeng Susanto. Ia berharap, sesuai janji di rapat kabinet terbatas, Presiden dapat langsung menyerahkan sertifikat lahan kepada warga. ”Alhamdulillah. Informasi dari Kementerian ATR inshaa Allah Presiden Jokowi berkenan hadir menyampaikan sertifikat tersebut kepada masyarakat, dan penyerahannya dijadwal pada tanggal 15 Desember 2019. Ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak semata memberi janji tetapi juga bukti,” imbuh mantan Wakil Bupati Kampar ini.(Diskominfo Kampar)

Read more

Sukses Bina Industri Pengolahan Madu “Wilbi” Kuok Bupati Terima Anugerah Paramakarya Tahun 2019.

Jakarta, Industri Pengolahan Madu “Wilbi” Kuok, Binaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispenaker) Kabupaten Kampar Terima Anugerah Paramakarya Tahun 2019. Penganugerahan piagam penghargaan Paramakarya diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Gubernur Riau Syamsuar didampingi Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH, sedangkan dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyerahkan plakat Paramakarya kepada Pimpinan pengusaha pengelola Madu “Wilbi” di Istana Wakil Presiden. Kamis, 28/11/19. Penghargaan Paramakarya kepada Gubernur Riau tersebut, atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil memperoleh penghargaan produktivitas Paramakarya Tahun 2019. Paramakarya merupakan penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan produktivitas. Bupati Kampar yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Ali Sabri usai acara memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar atas pembinaan yang telah dilakukan kepada Industri Pengolahan Madu CV Wilbi, sehingga dampaknya sangat baik bagi pengusaha itu sendiri dan diharapkan usaha ini dapat berkembang lebih besar lagi serta pemasarannya lebih luas dan manfaatnya akan lebih baik lagi bagi masyarakat. “Selaku Bupati, tentu saya mengapresiasi kinerja dinas perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar yang telah berhasil membina, dan membimbing industri kecil hingga mampu meraih penghargaan di tingkat Nasional, dan saya mengharapkan seluruh industri-industri kecil yang ada juga menjadi perhatian karena dengan demikian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan bagi industri itu sendiri dalam mengambang usahanya serta mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.”ujar Catur. Kadis Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Ali Sabri menjelaskan penghargaan tersebut di raih setelah CV Wilbi beralamat jalan Raya Bangkinang-Kuok KM.9 Dusun Bukit Agung Desa Kuok kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang bergerak di bidang usaha kecil menengah (UKM) dengan produktivitas usaha yang cukup baik, usaha UKM bergerak di bidang budi daya madu lebah, dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mendapatkan penilaian dari Kementerian Tenaga Kerja. Ali Sabri juga mengatakan CV Wilbi memiliki produktivitas tinggi dengan kinerja yang baik dan selalu memperbaiki kinerjanya ke arah yang lebih baik sehingga siap berkompetensi dalam era globalisasi. Produktivitas tersebut gabungan teknologi yang dipakai dengan kemampuan, skill yang baik dari para manusianya, masyarakatnya, dan para pengusahanya. (Diskominfo Kampar/Humas)

Read more

Kampar Terima Penganugerahan Prediket Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019

Jakarta, Kabupaten Kampar Terima Penganugerahan Prediket Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan nilai 95,66 dengan 64 produk yang dinilai serta urutan 12 se Indonesia. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 diserahkan oleh Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dan langsung diterima Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH. di Grand Ballroom, JS Luwansa Hotel Jakarta. Rabu, 27/11/19 Didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri, Bupati Kampar usai menerima penganugerahan mengatakan bahwa Predikat Kepatuhan Tinggi tersebut diterima Kabupaten Kampar berdasarkan survey kepatuhan 2019 yang dilakukan Ombsudman di seluruh jaringan pelayanan publik di Kabupaten Kampar. Dalam hasil survey tersebut, Kabupaten Kampar telah memenuhi standar pelayanan public dan disebut sudah berada di Zona Hijau, yang memenuhi maksud dari Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Ini hasil kerja keras kita semua, saya secara pribadi dan kedinasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jaringan pelayanan publik di Kabupaten Kampar atas kepatuhan, kepedulian, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Semoga kinerja yang baik ini terus ditingkatkan yang intinya bukan penghargaan tetapi mutu layanan yang cepat dan nyaman untuk masyarakat,” kata Catur. “Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk semua pihak yang sudah memberikan dorongan untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kampar, ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya lagi. Bupati Kampar juga mengatakan prestasi ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai pelayan masyarakat, sehingga nantinya bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat dan merah nilai lebih tinggi lagi. Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 Pemerintah provinsi, 36 Pemerintah kota dan 215 Pemerintah Kabupaten, sedangkan total layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366 Turut mendampingi Bupati Kampar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Muslim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Kampar Hambali, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Ali Sabri, Direktur RSUD Bangkinang Dr. Asmara Fitra Abadi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Mahadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar M.Yasir, Kabag Ortal Setda Kampar Deddy Rohyani. Selain penyerahan penganugerahan, juga dilaksanakan Seminar Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Partisipatif yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD didampingi Menteri Agama RI Fachrul Razi dan Menteri luar negeri Retno Marsudi, Duta besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Mahfud MD dalam sambutannya merasa prihatin banyak pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Padahal, Ombudsman dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah. “Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang sepelekan Ombudsman,” katanya. Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan rekomendasi Ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Menurut dia, Ombudsman akan memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian permasalahan secara objektif. “Jangan sampai Ombudsman sudah buat dan kirim surat berkali kali, tak ditanggapi. Enggak boleh begitu. Harusnya setiap pejabat berterima kasih pada Ombudsman,” katanya. Sebelumnya Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai dalam release presnya menyatakan bahwa ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah sejalan peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut Amzulian, survei kepatuhan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam undangan-undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik. (Diskominfo Kampar/Humas)

Read more