Peristiwa

Peristiwa Pengkhianatan PKI dan Keganasan PKI (Bagian: Ketiga)

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph. Peristiwa pengkhianatan PKI tahun 1965, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebab, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ternyata ada niat jahat dari kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar NKR yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 direncanakan diubah dengan ajaran faham komunis melalui poros Bejing, Republik Rakyat China (RRC). Adanya upaya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi Nasional, Agama dan Komunis (Nasakom), mendapatkan tantangan dan perlawanan dari sebagian tokoh nasionalis, kaum agama, Adat untuk memberikan perlawnan terhada ide Nasakom yang dikembangkan oleh Ir. Soekarno, dan kawan-kawan. Ide tersebut, mendapat perlawan dari kelompok agama, dan tokoh-tokoh adat. Puncak dari pergerakan PKI di Indonesia ditandai dengan meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30-SPKI, adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya (1 Oktober) tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa G-30-SPKI itu, sejumlah tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta militer. Dalam dokumen pemerintah, gerakan ini disebut sebagai Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Istilah lainnya yang juga digunakan untuk peristiwa itu, adalah Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu), atau Gerakan Satu Oktober (Gestok), . Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan Partai Komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan. Kemudian, Ir. Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Dia  memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin”, Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM, seperti dikutip dari Wikipedia Indonesia, (2021). Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.            Angkatan Kelima Pada saat kunjungan Mentri Luar Negeri Indonesia, ketika dibajat oleh Subandrio ketika ke Tiongkok, maka Perdana Tiongkok (China) pada saat itu,  Menteri Zhou Enlai menjanjikan, 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi pihak Mentri Zhou Enlai, belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya peristiwa G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI, berdasarkan tawaran perdana menteri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal itu akan menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan pihak yang berfaham PKI. Berawal dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan “kepentingan bersama”, polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “Sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” sebagai subjek karya-karya mereka, sebagaimana dikutip dari Wikipedia, (2021). Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). Menteri-menteri yang berhaluan PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa, angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis ”rakyat”.                                  Jenazah di Lubang Buaya Selanjutnya, salah seorang tokoh PKI, yaitu D. N. Aidit, sempat memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, ketika itu dia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk dengan para komunis”. Sedangkan rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di tempat-tempat industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan, karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis). Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa, “Nasakomisasi”, angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa, para aparatur militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G-30-S PKI, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil…

Read more

Peristiwa Pengkhianatan PKI dan Keganasan PKI, (Bagian: Kedua)

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph.D  Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia selalu diuji dan diganggu oleh pihak asing, terutama para penjajah, dan komunisme. Setelah kemerdekaan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dua kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Pertama peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948, yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI yang kedua di Indonesia. Peristiwa itu, terjadi pada tahun 1948, persis setelah 3 tahun Indonesia memprokalamirkan kemerdekaannya kepada dunia internasional, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kendatipun Indonesia  telah merdeka, nafsu busuk kaum penjajah, tetap ingin berkuasa untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk dibawa kenegara penjajah seperti Belanda yang sempat menjajah Indonsesia selama 350 tahun, seperti yang pernah diajarkan oleh para guru-guru kita tahun 70-an ketika menuntut ilmu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bangsa yang tidak baik, adalah bangsa yang tidak mengenang dan tidak mengenang peristiwa penajajahan yang merugikan dan membuat Indonesia ladang perbruruan untuk mengambil harta dan kekayaan Indonesia untuk dibawa dan dipindahkan ke negara penajah, misalnya seperti, Belanda dan Jepang. Belanda, sempat menjajah Indonesia, selama 350 tahun, dan Jepang sempat pula bercokol menguasai Indonesia selama 3,5 tahun (tiga setengah tahun) sebagaimaan dibaca dalam buku-buka sejarah Indonesia. Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, konon kabarnya, penderitaan yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, hampir sama yang dirasakan ketika dijajah oleh tentara penjajah Belanda selama 350 tahun. Benarkah demikian?       Keganasan PKI di Magetan Pada tahun 1948, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur juga terjadi pembantaian pejuang, ulama, dan tokoh masyarakat oleh orang-orang PKI. Tragedi pembantaian PKI saat itu juga menjadi catatan kelam dalam sejarah yang menimpa kaum santri dan ulama. Salah satu yang menjadi incaran PKI adalah Pondok Pesantren Cokrokoptopati Ibnu Sabil Takeran, Magetan. Dalam sejarahnya, Pesantren Ibnu Sabil Takeran dikenal sebagai basis Partai Masyumi. Di sana pula para tokoh-tokoh Masyumi, para ulama besar dan kaum santri biasa berkumpul. Keganasan dan kekejaman PKI pada masa itu hingga kini masih dikenang kuat oleh masyarakat Magetan. Semua tragedi itu kini dapat disaksikan melalui Monumen Soco yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan. Monumen itu menjadi simbol sejarah kebrutalan PKI terhadap warga Magetan. Tepat di bawah monumen itulah, dulunya mayat-mayat korban pembantaian PKI dari kalangan ulama dan santri dibuang. Saat itu PKI menciduk para ulama untuk kemudian dibunuh. Misalnya saja dengan membujuk, merayu hingga menangkap mengatasnamakan pemerintah. Ulama yang terciduk itu kemudian digiring ke sebuah sumur hingga kemudian dihabisi nyawanya. Di Monumen Soco terdapat bukti gerbong maut dan sumur yang digunakan untuk mengangkut dan membuang ratusan korban. Salah satu gerbong yang dulunya digunakan untuk mengangkut tebu dan hasil gula itu kini diletakkan sebagai bukti sejarah. Bekas sumur yang dijadikan tempat pembuangan sudah ditutup dan di atasnya dibangun sejenis tugu kecil. Di dekat sumur itu juga dibangun prasasti nama-nama korban pembataian PKI. Di sumur itu ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, sedangkan sisanya tidak dikenal. Selain itu, Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia, (2021). Di antara nama-nama yang tertera di monumen Soca itu adalah pimpinan Pondok Pesantren ath-Thohirin Mojopurno Magetan, KH. Sulaiman Zuhdi. Beliau merupakan salah seorang kiyai yang tidak hanya pandai dalam bidang agama, namun juga sebagai pengamal tarekat Naqsyabandiyyah-Khalidiyyah. Dia juga mampu menciptakan tenaga pembangkit listrik bertenaga air pada 1938, membuat pabrik rokok, membuat pabrik kain tenun (tekstil), dan menyamak kulit hewan. Menurut Kiai Sulaiman,  yang juga dikenal sebagai pejuang gigih kemerdekaan di barisan tentara Hizbullah dijelaskan bahwa,  dia merupakan salah satu komandan dan panutan dalam kesatuannya yang berkedudukan di Mojokerto. Disamping itu, Kiai Sulaiman sangat dikenal oleh masyarakat Magetan sebagai pemimpin yang disegani. Pada masa kemerdekaan, Kiai Sulaiman kemudian menjadi penasehat Bupati Magetan, Sudibjo. Namun, keduanya akhirnya meninggal dunia pada 1948 September karena keganasan PKI ketika melakukan petualangan politik di Madiun, yang dikenal dengan Madiun Affair. Selain Kiai Sulaiman, beberapa nama lain yang menjadi korban pembantaian PKI di Desa Soco adalah Jaksa R Moerti, Kiai Muhammad Suhud yang merupakan ayah mantan Ketua DPR/MPR Kharis Suhud, Kapten Sumarno dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. Selain Monumen Soca, ada juga Monumen Keganasan PKI yang terletak di Rejosari, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Di sana terpacak 26 nama korban pembataian PKI. Beberapa nama ulama yang ada di monumen itu di antaranya tertulis K. H. Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussu’ada Rejosari, Madiun. Kiai Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut, setelah disiksa berkali-kali oleh kelompok PKI yang biadap dan tidak berperikemanusiaan. Bahkan, ketika dimasukkan ke dalam sumur, Kiai Shofwan sempat mengumandangkan azan. Selan itu, dua orang putra Kiai Shofwan, yakni Kiai Zubeir dan Kiai Bawani juga menjadi korban keganasan PKI dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.             Pondok Modern Gontor Sejak tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Setelah Magetan, Ponorogo juga menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Takeran Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, keadaan yang semula tenang menjadi penuh kekhawatiran. Meskipun jarak antara Gontor dan Madiun terpaut sekitar 40 kilometer, semua peristiwa itu membuat para santri resah. Mereka khawatir akan menjadi korban situasi yang tidak menguntungkan itu. Sebagian santri kemudian ada yang minta izin pulang, khususnya mereka yang bertempat tinggal tidak jauh dari pondok. Sementara itu yang lain masih banyak yang tetap tinggal di dalam pondok. Kiai Imam Zarkasyi dan Kiai Ahmad Sahal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Gontor mencoba bersikap tenang sambil berpikir tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatisipasi keadaan tersebut. Ahmad Sahal dan KH. Imam Zarkasyi, kemudian bermusyawarah dengan beberapa santri seniornya, seperti Ghozali Anwar dan Shoiman Lukmanul Hakim. Dari musyawarah itu lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontak sesuatu yang tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dari para pemberontak dengan cara mengungsi. Dalam buku berjudul: “Dari Gontor Merintis Pesantren Modern”, dijelaskan bahwa untuk…

Read more

Peristiwa Pengkhianatan PKI danK esaktian Pancasila,(Bagian: Pertama)

Oleh: DRS. Miswar Pasai, MH, Ph.D (Bagian: Pertama)             Pasang-surut dan pasang-naik serta keberuntungan dan tidak beruntung  dalam kehidupan manusia adalah sesatu keniscayaan akan terjadi pada diri manusia, baik secara personal maupun secara berkelompok. Demikian pula, dengan roda kehidupan manusia di dunia, selalu berputar. Terkadang berada di atas, dan terkadang berada di bawah serta kemungkinannya berada di tengah. Itulah kehidupan, tak ada yang abadi, tetapi selalu terjadi peruabahan. Hal itu, dapat dipastikan dan dirasakan setiap orang yang hidup di dunia. Sebab, hidup itu adalah aktiftas, dan tak ada kehidupan tanpa aktifitas. Tidak semua aktifitas dan apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang positif, tetapi adakalanya bermakna negatif. Kendatipi ada hal positif dan negatif yang dirasakan oleh setiap orang, maka bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, tidak akan menyerah dan mengeluh ketika berhadapan dengan sesuatu dalam kehidupan mereka. Setidaknya, sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 hingga sekarang, sudah pernah terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Tujuan kelompok tersebut, adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintaha yang syah dan ingin menafikan Pancasila dari dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti dengan bentuk yang lain, yaitu ideologi Komunisme. Hal itu, dapat dibuktikan dengan dua kali peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. Adapaun peristiwa pemberontakan PKI, adalah peristiwa pemberontakan PKI yang pertama terjadi di Indonesia, yaitu  peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi yang berpusat  di Madiun, Jawa Tengah tahun 1948. Selanjutnya, pemberontakan PKI yang kedua terjadi adalah terjadi di Jakarta pada tahun 1965 di Jakarta. Peristiwa G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya Kristina, (30 September 2021). Peristiwa G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini (30/9/1965), atau sekitar 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU, sebagaimana dikutip dari situs berita detikedu, (Kristina, 2021). Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh Sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau dikenal dengan Henk Sneevliet. Sejarah PKI, tujuan, tokoh, pemberontakan Madiun, dan Gerakan 30 September berkeingian untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia dari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi ideologi Komunisme. Seperti dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas XII okarangan Nana Supriatna menjelaskan bahwa, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam (SI). Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaoen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis Harry A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia (PNRI). Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaoen. Sejarah G30S PKI, Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Sebagaimana dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni: “If everything depends on the communist, we would follow the peaceful way (bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian)”. Pandangan itu, disebut bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa, komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, seperti dikutip dari detikedu, (Kristina, 2021)..           Tujuan G30S PKI Tujuan utama G-30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara Komunis. Sebagaimana diketahui bahwa, gerakan PKI di Indonesia saat itu, disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah untuk SMK Kelas IX oleh Prawoto, beberapa tujuan gerakan biadap yang pernah dilancarkan dan dilaksanakan G30S PKI adalah sebagai berikut: 1). Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2). Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3). Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis, 4). Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional, Kronologi G30S PKI, Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, 30 September 1956 menuju hari Jumat, 1 Oktober 1965. Kenapa Disebut Lubang Buaya? Ini Sejarah Saksi Bisu Tragedi G30S/PKI. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik enam orang perwira tinggi Angkatan Darat. Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal…

Read more

Sebanyak 536 Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2021 di Serahkan.

Bangkinang Kota – Berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta diperluas dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan program redistribusi tanah. Pada kesempatan ini, Sebanyak 502 masyarakat desa balung dan 34 untuk masyarakat desa sungai rambai akan menerima sertifikat hak atas tanah program redistribusi tahun 2021 tentunya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi masyarakat balung dan sungai rambai mengingat dengan adanya sertifikat ini berarti status kepemilikan tanah sudah jelas. Demikian disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir. Bustan saat menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah program redistribusi tahun 2021 yang dilaksanakan di Balai Bupati Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Rabu (22/9/2021). Bustan juga menyampikan bahwa, sertipikat ini juga bernilai sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diserahkan sertipikat ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar. Selanjutnya, Bustan juga berharap kedepannya dapat menambahkan target bidang tanah untuk diberikan kepastian hukum terhadap semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung program redistribusi ini, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kantor Pertanahan Kampar dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas sinergitas dan kerja sama yabg telah kita jalin selama ini, “tutup Bustan. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Dedy Kurniawan, ST. SS. M.Si menyampaikan bahwa, penyerahan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2021 ini dalam rangka peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang ke 61 Tahun 2021, semoga dengan sertipikat Resdistribusi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan agar sertipikat di jaga dengan baik. Sementara itu, Presiden RI Joko Ir H. Joko Widodo melalui zoom meeting menyampaikan bahwa, Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama, untuk itu pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini. “Saya tidak ingin konflik agraria yang terjadi di setiap daerah yang terus menerus berlangsung, saya juga tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka dan saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya.” Kata Joko Widodo. Hari ini bertepatan hari Agraria dan Tata Ruang, saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota, sebanyak 5512 diantaranya merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang menjadi Prioritas di Tahun 2021. ” Ungkap Joko Widodo. ( Diskominfo Kampar).

Read more

Bunda PAUD Muslimawati Catur Hadiri langsung Pelantikan Juli Mastuti sebagai Ketua PD Himpaudi Kampar.

Bangkinang Kota – Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Keendidikan Anak Usia Indonesia (PD Himpaudi) Kabupaten Kampar periode 2021-2005 yng dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota, selasa (21/9/21). Pelantikan ketua Himpaudi kabupaten kampar Hj Juli Mastuti dan pengurus lainnya tersebut dilaksanakan setelah Musyawarah Daera IV yang sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 022/KEP/ PW HIMPAUDI-Riau/IX/2021 yang ditandatangani langsung oleh ketua PW Himpaudi Provinsi Riau Sri Wahyuni, SE. Bunda Paud (Pendidikan Anak Usia Dini)   Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur yang hadir langsung pada pelantikan tersebut menyampaikan bahwa pelantikan wajib dilaksanakan oleh semua jenis organisasi PAUD sebagai wadah Pendidik PAUD untuk meningkatkan SDM dan Profesionalitas Guru, sehingga Guru PAUD bisa melaksanakan tugasnya dengan baik” Kata Muslimawati Catur. Sebagai organisasi pendidik, Penasehat HIMPAUDI kabupaten kampar Muslimawati juga menegaskan agar HIMPAUDI Kampar wajib ikut andil dalam menunjang kemajuan dan kemandirian pendidikan secara berkelanjutan dan lebih konstruktif. “Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Muslimawati. Hal senada juga disampaikan ketua PW HIMPAUDI Provinsi Riau Sri Wahyuni, SE bahwa setiap organisasi apapun yang terpenting adalah kekompakan. Semua harus bekerja, jangan setiap pengurus hanya numpang nama. Semua harus proaktif dalam bekerja dan memberikan inovasi guna meningkatkan mutu pendidik usia dini. Sementara itu Ketua PD HIMPAUDI yang baru dilantik Hj Juli Mastuti dalam sambutannya menampilkan kesiapan berasa pengurus lainnya untuk lebih memajukan HIMPAUDI Kampar agar mutu pendidikan mulai anak usia dini. Akan tetapi, dalam mewujudkan visi dan misi, pengurus tersebut perlu kerjasama dan kebersamaan yang propesional. Dalam kesiap sedian melihat dan memantau apa yang menjadi kekurangan bagi yayasan atau lembaga pendidikan yang ada di kabupaten kampar” Kata Juli Mastuti .(Diskominfo Kampar)

Read more

Apreasiasi Kemenangan Leani Ratri,Bupati Kampar Serahkan Bonus 300Juta dan Bangun GOR.

Bangkinang Kota – Setelah sukses meraih 2 Medali Emas dan 1 Medali Perak di Paralimpiade Tokyo 2020, Leani Ratri Oktila sebelumnya disambut dan diberikan bonus oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Riau Drs Syansuar, M. Si. Setiba di Kabupaten Kampar yang merupakan tanah kelahiran atlet Badminton kelahiran Siabu, Siabu 6 Mei 1991 tersebut, Bupati kampar Catur Sugeng Susanto SH dampingi Ketua DPR Kampar M Faisal, Ketua KONI Kampar Surya Darnawan, Sekda Kampar Drs Yusri, M. Si, Ketua NPC Kampar Zulkifli, langsung menyerahkan bonus sebesar Rp 300 Juta di Balai Bupati Kampar, Senin, 20/09. Setelah menyerahkan bonus, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih kepada Leani atas kerja keras  bisa mengibarkan bendera merah putih di Tokyo. Ini adalah hadiah untuk Indonesia serta khusus untuk masyarakat kampar Leani sendiri yakni masyarakat Kabupaten Kampar. Semoga ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya, di mana semua kita bisa memiliki kesempatan dan peluang untuk bersaing di Dunia Internasional. Hal ini telah dibuktikan oleh Leani melalui olahraga bidang Badminton. Hal senada juga disampaikan oleh Leani, bahwa dengan keberhasilan yang saya dapatkan ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik dan pemuda lainnya. Dalam hal ini bisa saja dari olahraga cabang lainnya atau bidang lainnya seperti pendidikan dan kesenian, yang jelas kita semua memiliki peluang dan kesempatan apabila kita benar sungguh – sungguh dalam satu propesi. Selanjutnya Leani juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yg dilakukan pemda dan masyarakat kampar sampai ke Desa Siabu sendiri. Saatnya saya merasa diagungkan oleh pemda dan masyarakat kampar, saya bangga bahwa saya alah anak Kampar yang lahir di kampar.(Diskominfo Kampar)

Read more

Bupati Kampar Dan Gubernur lakukan  Pemancangan Tiang Pertama SPAM Pekanbaru Kampar.

Kualu, Tambang :  untuk memenuhi kebutuhan Air di Riau Pemerintah Provinsi Riau bersma, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Pekanbaru membangun SPAM lintas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang bersumber dari pemanfaatan Air Sungai Kampar dengan kapasitas 1000 Liter/ Detik yang akan mensuplay Air bersih ke kedua Kabupaten Kota Secara bertahap. Memulai Pembangunan ini ditandai dengan penekanan tombol digital dan pemancangan pertama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang, Senin, 20 /09. Pemancangan juga diiringi dengan penandatangan MoU antara SPR Riau dengan PT. PP Konstruksi dan PT. Tirta Kampar, PT Tirta Siak dan Asosiasi Perumahan Nasional (Apernas) Riau. “Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung program pembangunan SPAM dengan kapasitas 1000 liter perdetik ini, tak lain tak bukan untuk kesejahteraan rakyat” Kata Catur yang didampingi oleh Kadis PUPR Kampar, Dirut Tirta Kampar Rusdi, Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP, Camat Tambang Abukhari dan Tokoh masyarakat Kualu. Untuk tahap awal di tahun 2022 akan melayani Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang, semoga ini dapat segera di wujudkan dan beroperasi, selain keterlibatan BUMD seperti Tirta Kampar juga serapan tenaga kerja bagi masyatakat setempat ” Harap Catur Pemancangan Tiang ini Sebagai tonggak bagi masyarakat Kualu dan masyarkat Kampar pada umumnya” Tambahnya lagi. Sementara itu Gubernur Riau Drs Syamsuar. Msi menyatakan bahwa  pemancangan ini hari ini merupakan hal yang di tunggu masyarkat, denham1000 Liter perdetik ini mampu  layanai 102 Ribu sambungan Layanan Rumah di dua Kabupaten/Kota. ” Kata Syamsuar Skema ini telah di rancang sejak lama, ini untuk kepentingan masyarkat sebagaimana amanah negara mampu memenuhi kebutuhan dan melayani masyarakat akan kebutuhan pokok, mwmbuka Lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarkat dengan pemanfaatan air baku sungai Kampar yang layak, berkualitas dan berkelanjutan, proses telah dilalui di pengolahan di SPAM Kualu serta dimulainya pembangunan pabrik dan jaringan distribusi” Kata Syamsuar lagi. Melalui Sarana Pembangunan Riau, PT Tirta Riau, Tirta Siak dan PT Tirta Kampar  proyek pertama di Riau ini dapat segera kita wujudkan ” Pinta Syamsuar, Senada dengan Gubernur Riau Satrio Pramdodo dari PT PP Infrastruktur mengawali proyek SPAM lintas Pekambaru Kampar selaku investor dan pelaksana kami siap menyelesaikan pembangunan Mulai dari perizinan, amdal dan saat ini kita lakukan pemancangan SPAM, insyaallah 2022 dapat beroperasi ” Kata Satrio. Sementara itu Fuadi Nur, SE direktur PT SPR selaku penanggung jawab menyatakan bahwa bersama Pemkab Kampar dan Kota Pekanbaru terus berkoordinasi dalam proses pembangunan SPAM ini” Kata Fuadi Nur. Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia Riau Rangga Amri, SE menyatakan sangat gembira dalam mendukung infrastruktur perumahan yang selama ini menggunakan air sumur bor, dengan SPAM ini tentunya biaya lebih murah dan distribusi dapat kita lakukan dengan merata ” Pungkas Rangga. (Diskominfo Kampar)

Read more

Sekda :  Mahmud Marzuki Diharapkan jadi Pahlawan Nasional tahun 2021.

Bangkinang Kota – Gagal pada tahun lalu menjadikan Mahmud Marzuki sebagai Pahlawan Nasional, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri, M. Si minta kepada panitia atau TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kampar agar tahun 2021 ini Mahmud Marzuki resmi menjadi Pahlawan nasional. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri, M. Si saat memimpin rapat evaluasi percepatan rencana Mahmud Marzuki menjadi Pahlawan Nasional di ruang rapat Sekda Kampar Lantai II Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, (20/9/21). Rapat yang dihadiri langsung Ketua TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kabupaten Kampar Prof DR Yusri Munaf, SH, Kadis Sosial Drs Muhammad, M. Si, Ketua LPTG Kampar Yurmailis Saruji, SE, Sekretaris TP2GD Kampar Abdul Gafar, Dt Patio serta Sekretaris Dinsos Herri Indramulya,SP. Pada kesempatan tersebut, Yusri meminta kepada panitia dalam hal ini TP2GD Kampar agar lebih efektif dalam menyiapkan administrasi yang menjadi syarat untuk disampaikan dan serahkan ke Jakarta nantinya bersama Bupati Kampar. Dalam syarat administrasi terkait kantor atau nama gedung di kampar yang diberi ama Mahmud Marzuki, gedung LPTQ Jalan M Yamin samping Rumah Dinas Bupati Kampar saa ini sebelumnya telah dinamakan Gedung Mahmud Marzuki LPTQ Kampar. Dengan nama Gedung Mahmud Marzuki tersebut, sekaligus merupakan kantor atau Sekretariat Pahlawan Nasional Mahmud Marzuki nantinya. Segala kegiatan dan penyelesaian administrasi nantinya akan dilaksanakan di gedung tersebut. “ungkap Yusri”. Selain itu, Yusri juga menyampaikan bahwa saat ini pemda kampar utuk siap sepenuhnya mendukung hal ini agar jangan sampai gagal lagi. Terkait kendaraan untuk operasional yang betul-betul diperlukan nantinya, Yusri menyampaikan siap mengkondisikanya semua. Apabila ini berhasil, kedepan masih banyak lagi yang perlu kita perjuangankan lagi untuk menjadikan seorang Pahlawan Nasional antara lain seperti  Dt Tabano dan Syeh Burhanuddin.”terang Ketua Lak Kampar (Diskominfo Kampar)

Read more

Sekda Kampar Melayat Alm. Syafrii Guru Senior SMA N 1 Bangkinang Kota.

Bangkinang Kota – Innalillahi Wainna Ilaihirojiun, kembali berita duka menghampiri dunia pendidikan di negeri serambi mekkah. Salah seorang pensiunan guru SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, H. Syafri M.BA meninggal dunia pada hari ini, Jum’at (17/9). Syafri semasa hidupnya dikenal sebagai guru yang sangat heroik, murah senyum dan memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing yang baik, salah satunya adalah bahasa jerman. Hal ini diamini langsung oleh Sekda Kampar Drs. H. Yusri, M.Si ketika berkunjung langsung ke rumah duka di Jalan D.I Panjaitan Gg. Cendrawasih, Bangkinang Kota. “Bapak Syafri adalah sosok guru panutan yang semasa hidupnya sangat antusias sekali untuk mengajar anak didiknya. Penguasaan bahasa asing (bahasa jerman) tidak diragukan lagi. Disamping itu juga pak Syafri dikenal dekat dan sayang kepada anak anak.” Kata Yusri yang juga merupakan ketua Umum Alumni SMAN I Bangkinang tersebut. Setelah selesai dimandikan dirumah duka, jenazah kemudian bawa ke dalam ambulance untuk disholatkan di Masjid Islamic Centre Bangkinang Kota setelah sholat Jum’at. Terima kasih Bapak Syafri atas didikan engkau mencerdaskan penerus bangsa. Engkau sudah tiada meninggalkan dunia dan Kabupaten Kampar tercinta, tetapi jasamu akan selalu abadi sepanjang masa. Selamat jalan semoga husnul khotimah” Ujar Yusri yang tampak Sedih. Berdasarkan penuturan dari seorang perwakilan keluarga, Syafri meninggal akibat komplikasi dari penyakit diabetes yang telah di idapnya.  sekira pukul 07.00 Wib pagi di RSUD Bangkinang Kota.” Kata Deded selaku anak kelima dari Syafri memberikan keterangan. “Iya, Bapak sudah lama mengidap diabetes. Meninggal dunia tepat di hari mulia (Jum’at),  diusia  ke 79 tahun.” Lanjut Deded menjelaskan. Safri M Bin Moran adalah salah seorang yang berjasa dalam dunia pendidikan, lahir di Payakumbuh 2 April 1942 dan wafat di Bangkinang pada tangga 17 September 2021 (79 tahun), Almarhum berprofesi sebagai guru PNS SMA N 1 Bangkinang Kota, pensiun tahun 2002, menikah tahun 1969 dengan almarhumah Lismaniar, meninggalkan 5 (lima) orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki, 6 orang cucu.(Diskominfo Kampar)

Read more

Raker Bersama Forkopimda Bupati Kampar Bahas Pilkades Serentak Bergelombang.

Bangkinang kota – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH memimpin rapat kerja (raker)  yang membahas beberapa poin untuk kemajuan kabupaten kampar, dimana salah satu pembahasan rapat kerja tersebut, membahas tentang pemilihan 102 pemilihan kepala desa (pilkades) serentak bergelombang yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 mendatang, raker ini dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kampar Kamis 16/9/21. Pada kesempatan tersebut Hadir Kapolres AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba, SIK, MH, Dandim 0313/KPR Letkol. Inf. Leo Oktavianus, Ketua DPRD Kampar M Faisal, ST, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Riska Widiana, S.H, MH, Kepala Kemenag kampar Alfian,M.Ag, Danyonif 132 BS Mayor Infanteri Muhammad Syafii Nasution.Kepala BPN Kampar Dedi Kurniawan, Kepala Pengadilan Agama Kampar Fithriati AZ, S.Ag, Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si serta kepala Kesbangpol Ardi Mardiansyah,S.STP.M.Si. Bupati Kampar H.Catur sugeng susanto SH.MH. menyampaikan Kabupaten Kampar sekarang dalam zona orange namun demikian dalam pelaksaan Pilkades nantinya diharapkan untuk tetap dapat melaksanakan protokol kesehatan pada seluruh proses maupun tingkat Kepanitiaan yakni Kabupaten, Kecamatan dan terkhusus lagi pada tingkat desa. “Pemilihan kepala desa (pilkades) harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan dan menjaga jarak kata Bupati kampar selanjutnya Bupati Kampar mengatakan dari sisi aturan pemilihan kepala desa (pilkades) 1 TPS tidak boleh lebih dari 500 orang dari segi aturan pencegahan covid-19 Dalam raker tersebut juga membahas tentang keterbatasan vaksinasi dalam penanganan covid -19, terkait kondisi pandemi covid -19 jumlah kasus 8678 orang. “kita harus tingkatkan protokol kesehatan dan kita terus berupaya agar ketersedian vaksin di Kabupaten Kampar mengingat akan terbatasnya ketersedian vaksin” Tutup Catur (Diskominfo Kampar).

Read more