Pemda

XIII Koto Kampar – Tugas berat langsung harus diemban oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, sebab Ketua BPD Pulau Gadang yang dijabat langsung oleh Ketua Forum BPD Kabupaten Kampar Syofian,SH,MH. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan,S.STP,M.Si pada acara Pelantikan Ketua dan Anggota BPD Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, selasa (31/7/18). Selain Ketua BPD, pada kesempatan tersebut juga dilantik anggota BPD lainnya seperti Akhiryani, SE, Jarwadi,S.Sos, Ramijas,S.Pdi, M Safi’i, S,Ag, Peri Effendi, Khudriyani, Candra Ujar dan Riki Irawan,SKM. Febrinaldi dalam sambutannya menjelaskan, bahwa sesuai dengan Undang- Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 58 ayat 3 menyatakan bahwa Anggota BPD, sebelum memangku jabatannya harus bersumpah dan berjanji secara bersama- sama di hadapan masyarakat  akan menjalankan Tugas dan Fungsi Pemerintahan. Dengan anggota yang merupakan wakil dari rakyat yang ditetapkan secara demokratis, dimana (BPD) memiliki 3 (Tiga) fungsi utama yaitu: Membahas dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kemudian menampung dengan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan Desa. Untuk itu BPD juga memiliki peran aktif dalam perencanaan pembangunan di Desa, sehingga dengan demikian semua perencanaan pembangunan di Desa dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Sekaili lagi, BPD Desa Pulau Gadang harus menjadi contoh bagi Desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar. Percuma Ketua Forum BPD Kampar sebagai ketua BPD Pulau Gadang apabila nantinya BPD Pulau Gadang tidak jalan.”tegas Febri”. Sementara itu Camat XIII Koto Kampar Drs Amiruddin menegaskan, agar BPD khususnya BPD Pulau Gadang  dalam bekerja dapat selalu bermusyawarah dengan kades dan perangkatnya. Apa yang akan dilakukan dan akan dikritik harus dengan musyawarah. Usai pelantikan, Febrinali bersama Kades Pulau Gadang sekaligus meresmikan Kantor BPD dan BUMDes Desa Pulau Gadang yang tidak jauh dari Kantor Desa Pulau Gadang.(Diskominfo Kampar).

Bengkalis. Sempena merayakan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis ke ke-506 tahun 2018 Bupati Kampar yang diwakili Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH berkesempatan hadir pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis di Kantor DPRD Bengkalis Jalan Antara, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Senin (30/7) Memakai pakaian melayu lengkap Wabup Kampar Catur Sugeng Susanto SH disambut oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Sekda Bengkalis Bustami HY yang juga pernah bertugas di Pemkab Kampar. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, Kami mengucapkan Selamat HUT ke 506 untuk Kabupaten Bengkalis, semoga Bengkalis tambah maju dan sejahtera, dan semoga kehadiran kami dapat menjalin silaturrahmi dan dapat mempererat hubungan Pemkab Kampar dan Pemkab Bemgkalis, ” ujar Wabup saat bersalaman dengan Bupati Bengkalis. Peringatan HUT Kabupaten Bengkalis diawali dengan Rapat Paripurana Istimewa dalam rangka HUT Bengkalis Ke-506 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi .Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir. “Adapun susunan acara Rapat Paripurna Istimewa tersebut adalah pembukaan rapat oleh Ketua DPRD Bengkalis, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Bupati Bengkalis, sambutan Gubernur Riau, pembacaan doa,” papar Johansyah. Dijelaskan, penetapan Hari Jadi Bengkalis setiap tanggal 30 Juli, merupakan ketetapan yang telah dikukuhkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08/Keputusan/DPRD/2004. Kemudian dituangkan kembali dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 20 Tahun 2004. “Hari Jadi Bengkalis pertama kali diperingati pada tahun ditetapkannya Perda tersebut, yaitu saat kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini dipimpin H Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis. Peringatan yang pertama itu merupakan Hari Jadi ke-492 Bengkalis,” jelas Johansyah. Ditambahkannya juga dalam peringatan ini juga dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, seperti ziarah ke makam pahlawan Kesuma Kesatria, makam Panglima Minal, makam Dara Sembilan dan makam Datuk Laksamana Raja Dilaut di Kecamatan Bukit Batu. “Pawai Budaya dan malam hiburan rakyat yang bakal menampilkan Siti Badriah dan Baby Shima,” Kata Johansyah. Dijadualkan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bertolak kembali ke Kabupaten Kampar usai mengikuti Prosesi Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis. ( Humas)

Bangkinang Kota : Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten Pertama dan tercepat  menyerahkan laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 ke Pemerintah Provinsi Riau untuk di Evaluasi, hal ini setelah DPRD Kampar menerima LKPJ dengan telah disahkannya Perda LKPJ beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si pada apel Gabungan senin pagi yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara  (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada hari Senin, 30/7. Ditambahkan Sekretaris Daerah Kampar bahwa Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) oleh Bupati Kampar H. Azis Zaenal, SH, MM  tahun 2017 telah diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan unsur Pimpinan DPRD Kampar dan telah disahkan oleh DPRD Kampar dengan telah keluarnya Perda LkPJ tahun 2017. Diminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melengkapi terhadap apa yang menjadi catatan dan pertanyaan dalam pemenuhan untuk evaluasi dan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut” Pinta Sekda Drs. Yusri, M.Si dihadapan pejabat esselon II, III, eseelon IV dan para ASN/THL dilingkungan Pemkab Kampar. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Edward, SE, M.Si usai Apel gabungan menyampaikan bahwa laporan yang diserahkan ini merupakan laporan Keterangan pertanggung Jawaban Bupati Kampar tahun Anggaran 2017, dimana kita telah peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) dari BPK RI, sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus menyerahkan LKPj Tahun anggaran 2017 kepada Provinsi untuk evaluasi dan diverifikasi lagi. Semoga hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh Provinsi ini mendapatkan pemnilaian yang baik dari provinsi Riau” Harap Edward. (Diskominfo Kampar).