Lingkungan

Bangkinang Kota : Dalam menjalani aktifitas kenegaraan salah satu indikator adalah sejauh mana kita telah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap kemampuan daya beli masyarakat, inilah tugas kita dalam memberikan dorongan, regulasi yang jelas dan tegas, tentunya jangan hanya tunggu perintah tapi dikerjakan. Inilah salah satu fungsi kita selaku pemegang Amanah dalam mengurangi kemiskinan di Daerah, Bikin pilot projects di setiap kecamatan untuk mengangkat Ekonomi masyarakat, sehingga peningkatan inflasi dapat di kendalikan. Upaya yang real adalah dengan mempraktekkan langsung di masyarakat miskin dan kurang sejahtera. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar dilaksanakan dilantai II Ruang Rapat Bupati Kampar pada hari Senin, 24/02. Oleh sebab itu saya meminta kepala satker dapat berinovasi, berkreasi dan memberikan ide dalam memberikan kontribusi pembangunan daerah, mari kita robah Mindseat kita’ Kata Bupati Kampar. Selain itu Bupati Kampar meminta agar meminta agar ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan terhadap pengendalian Inflasi, seluruh OPD terkait dukung dan supoort yang yang terkoneksi disetiap OPD dan instansi terkait lainnya” Pinta Catur Sugeng Susanto SH yang didampingi oleh Sekda Kampar Drs. Yusri. M. Si. Selain itu kita dapat memberikan nilai dengan indikator dari penghargaan yang diterima, saya yakin ini mampu kita laksanakan untuk Menuju Kabupaten Kampar yang lebih baik dan sejahtera. Sementara itu Sekretaris Daerah Drs. Yusri. M Si dalam sambutannya menyampaikan Banyak program yang dapat kita buat, tinggal keinginan kita untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat” Pinta Yisri. Mari kita merubah mindseat yang diawali dari kita di pemerintahan” Pinta Yusri lagi pada rapat yang dihadiri oleh ketua Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Ketahanan Pangan, Perdagangan, Koperasi, UMK, kadis DPMPTSP, Kadis Perikanan, Kadis Pertanian TPH, Kadis Perkebunan, peternakan dan keswan, Kadis perhubungan, Kadis Kominfo, Kasat Satpol PP, Kabag Perekonomian dan Kabag Kerja sama. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat, mari kita komit dengan tupoksi kita, jemput bola jangan hanya menunggu” Pintanya lagi. Sementara itu Cokroaminoto dalam sambutannya menyampaikan dukungan seperti inilah yang kita harapkan, karena selama ini belum ada tindakan real yang kita fokuskan dalam menahan lajunya inflasi Daerah” Kata Cokroaminoto yang menyampaikan ada program jitu yang ada di OPD masing-masing. Sekretaris perikanan H. Zulfahmi, S.Pi M. Si menyampaikan telah banyak program yang telah kita lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar” Kata Zulfahmi Begitu pula Kepala Disperindag UMK Kampar saat ini kita telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian Inflasi Daerah, tentunya dengan berkoordinasi dengan Bulog dan distributord dan agen” Kata Zamzami. Begitu juga Terkait Perizinan yang saat ini terus mempercepat untuk keluarnya izin, namun kita juga berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk permudah izin” Kata Hambali. Terakhir dikatakan Bupati, Setelah kita melihat inovasi dan kegiatan dari OPD jangan dibawa tidur namun untuk dapat di terapkan dimasyarakat, inilah roh dalam pengendalian Inflasi daerah” Pintanya lagi. (Diskominfokampar)

Kampa – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Dt Rajo Batuah selaku Pembina menyaksikan Pelantikan Badan Pembangunan dan Pengelola Kawasan Restorasi Kesultanan Kampa Serta Peresmian Pasar Pekan Tua ditambah penyerahan penghargaan kepada perusahaan yang telah berpartisipasi dalam restorasi, Sk Hutan adat serta penyantunan Fakir Miskin 20 orang dan anak yatim 20 orang di halaman Masjid Al-Qubro Kecamatan Kampa, Sabtu (22/2). Acara tersebut juga dihadiri H. Syahrul Aidi Maazat, Lc, Ma Anggota Komisi V DPR RI, H. Yuyun Hidayat, ST. MSC anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kepala OPD,Camat Kampa Ninik Mamak Kenegerian Kampa beserta seluruh dubalang pegawainya,Tokoh masyarakat alim ulama cerdik pandai Sekenegerian Kampa, pimpinan perusahaan di Kecamatan Kampa dan Tambang, Kepala desa beserta perangkatnya Sekenegerian Kampa. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan, mari kita bahu membahu membangun kebersamaan dalam satu ikatan tigo tali bapilin, tigo tungku sajoghangan seiring dengan keinginan untuk bersama-sama bersinergi menuju masyarakat yang sejahtera. “Hidupkan kembali nilai – nilai budaya masyarakat masa lalu ( maghangkek batang taghondam ), jadikan relokasi Kesultanan Kampa untuk mengembangkan potensi adat budaya serta mengangkat perekonomian masyarakat” ungkap Catur Anggota DPR RI Syahrul Aidi Lc, MA menghimbau dengan adanya restorasi Kesultanan Kampa maka menjadi tanggung jawab bersama untuk membangkitkan kembali nuansa tradisi kesultanan tersebut yang religius, beradat dan berbudaya. Bangkitkan kembali potensi budaya, kuliner dan adat yang dapat membangun kembali potensi ekonomi di wilayah kesultanan Kampa. “Mari kita jaga dan kita manfaatkan potensi – potensi yang ada di kawasan restorasi kesultanan kampa seperti bangunan istana, pasar pekan tua, masjid al-kubro, komplek pemakaman sultan menjadi potensi kebangkitan ekonomi dan religi agar terjaga anak kemenakan dari potensi kejahatan narkoba yang marak belakangan ini” ungkap Syahrul Aidi Sejalan dengan Syahrul Aidi, H. Yuyun Hidayat, ST. MSC anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau mendorong pemerintah daerah dapat melestarikan adat dan budaya melalui peningkatan SDM dan sekolah adat yang dapat mewariskan pembelajaran adat dan budaya agar tidak habis terlupakan. “Sejak lahir kami merantau keliling Indonesia maupun belajar keluar negeri namun tak pernah menjumpai adat istiadat yang kaya dan lengkap seperti Kampar ini, bahkan dipeta kuno Kampa ini tertulis diwilayah yang luas. Artinya adat dan budaya yang telah ratusan tahun ini jangan sampai hilang ditelan zaman” ungkap Yuyun (DiskominfoKampar)

Tambang,- Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto mendampingi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPeRa Sugiyartanto dan Staf Dalam Peninjauan usulan jalan jalur dua Kualu-Danau Bingkuang, dalam kunjungan tersebut, beliau merespon positif segala usulan pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh Pemerintah Kabulaten Kampar. Begitu dikatakan Catur saat meninjau langsung lokasi jalur dua di Kecamatan Tambang, Jumat (21/2) yang juga didampingi oleh Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat serta kepala OPD terkait. Ditambahkan Catur, selain pembangunan jalur dua yang rencana akan dibangun dengan proyek multiyears, Pemkab Kampar juga meminta bantuan kepada kementerian untuk pembangunan rangka baja jembatan yang saatnya abutmentnya sudah dibangun dengan panjang jembatan 2×60 meter. Pada kesempatan tersebut, juga diusulkan untuk pelebaran jalan Prof.M.Yamin Kecamatan Bangkinang Kota ” semoga semua yang kita usulkan nantinya dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat karena pembangunan infrastruktur ini akan sangat bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat” harap Catur. Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PUPeRa Sugiyartanto dalam penjelasannya mengatakan bahwa, kementerian siap membantu proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar, seperti permintaan jalan jalur dua dan pelebaran jalan serta rangka baja jembatan, terkait usulan rangka baja jembatan, Sugiartanto mengatakan bahwa rangka baja yang diusulkan nantinya, harus sesuai dengan abutment jembatan yang sudah dibangun, agar nantinya apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, bisa bermanfaat dan tidak sia-sia.(Diskominfokampar)

Perhentian Raja ; Terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar mulai tanggal 17 /s/d 21 Februari 2020, pada hari ini Selasa, (18/02) digelar di Aula Kantor Camat Perhentian Raja. Dari berbagai program usulan yang menjadi usulan tetap berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan disini masyarakat mengusulkan program peningkatan Ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM. Bupati Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Ir. Afdal, ST, MT yang menjadi Koordinator dalam sambutannya menyampaikan bahwa paradigma Musrenbang telah bergeser dimana setiap usulan dimasukkan didalam perencanaan secara e-planning, sehingga tidak ada yang masuk di tengah jalan” Kata Afdal lagi yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kampar Dapil Perhentian Raja yakni Tony Hidayat, Iib Nursaleh, Jama’an, S. Ag, Camat Perhentian Raja Drs. Amiruddin, Forkopimcam Perhentian Raja, 5 Kepala desa se Kecamatan Perhentian Raja. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Afdal bahwa Musrenbang ini hendaknya dijadikan sebagai penyampaian program prioritas desa maupun kecamatan, inilah momen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” Tambahnya lagi. Sementara itu Tony Hidayat anggota DPRD Kampar Dapil Perhentian Raja yang didampingi oleh anggota DPRD Jama’an, IiB Nursaleh dalam sambutannya menyampaikan Bahwa kita musyawarah tingkat kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat yang dimulai dari bawah. Kami meminta kepala desa, Camat dan OPD dilingkup Pemkab Kampar agar dapat memasukkan dan mengusulkan terhadap program Akses Ekonomi selain itu juga terhadap program perikanan, peternakan, Infrastruktur, yang mengarah pada peningkatan Ekonomi kerakyatan, perbanyak pelatihan dan pembinaan” Kata Tony Hidayat. Bagaimana implementasinya sehingga meningkatkan Ekonomi masyarakat dapat kita tingkatkan dan realisasikan” Pinta Tony Hidayat. Bagaimana pengembangan UMKM rumah tangga, kami selaku wakil rakyat akan terus melakukan perjuangan terhadap pemenuhan terhadap peningkatan ekonomi disamping pembangunan infrstruktur, pendidikan dan pelayanan kesehatan” Kata Tony Hidayat. Inilah yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, kadang ada yang belum serasi dengan usulan dari desa sehingga tidak masuk dalam perencanaan dan RKPD”Tutup Tony Hidayat. Sementara itu Camat Perhentian Raja Amiruddin menyampaikan seluruh program yang sangat prioritas untuk seluruh Desa di kecamatan perhentian raja, kami berharap seluruh program Prioritas ini dapat di masukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pinta Amiruddin. Pada kesempatan tersebut digelar dialog antara pemerintah daerah, DPRD Kampar dengan camat dan Kepala desa terhadap usulan kegiatan pembangunan serta solusi terhadap kendala maupun kondisi Desa yang dilanjutkan dengan penandatanganan MoU terhadap program yang telah diusulkan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta musyawarah, Koordinator yang Mewakili Bupati Kampar dan Anggota DPRD Kampar. (Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto melakukan Penandatanganan Kesepakatan (MOU) Kerjasama antara pemerintah provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu dan Bengkalis. Berupa Pembagian hitungan reservoir Dan pembagian hitungan wilayah pelamparan administrasi participating interest (PI) 10% diwilayah kerja migas Siak di ruang rapat melati kantor gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (17/2) Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan sebagai bentuk komitmen dan perhatian terhadap hak setiap daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (Migas), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembagian Hitungan Reservoir dan Pembagian Hitungan Hamparan Administrasi Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Migas Blok Siak. “Pembagian hitungan reservoir Dan pembagian hitungan wilayah pelamparan administrasi participating interest (PI) 10%,Sesuai amanah Menteri ini harus dibuat kesepakatan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu dan Bengkalis yang terkait dengan blog Siak ini, perusahaan daerah ini akan membuat pembagian sahamnya melalui notaris”ungkap Syamsuar Acara penandatangan ini dihadiri Gubernur Riau Syamsuar dan masing-masing Kepala Daerah diantaranya Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohil, Kabupaten Rohul dan Kabupaten Bengkalis, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau. Gubernur Riau Samsuar mengatakan kehadiran kepala daerah dalam kegiatan ini merupakan wujud tingginya komitmen dan perhatian pada pengelolaan SDA yang dimiliki. “Dimana, ini adalah merupakan hak daerah pada sektor Migas. Yang berdasarkan peraturan menteri ESDM tentang ketentuan penewawaran PI 10 persen pada wilaayah kerja Migas, dengan harapan dapat lebih memperhatikan hak daerah terhadap peengelolan sumber energi Migas yang ada diwilayah Provinsi Riau” ungkap Syamsuar. Saat ini ada dua syarat yang perlu di persiapkan. Pertama, surat kesepakatan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Rokan hulu dan Bengkalis. “Syarat nomor satu sudah terlaksana, Sementara syarat kedua adalah akte perubahan kepemilikan saham pada BUMD penerima dengan mengacu hasil sertivikasi lembaga independen yang menentukan Hamparan reservoir cadangan Migas pada lapangan produksi wilayah kerja Siak, dari dua syarat tersebut salah satunya sudah dilakukan, yakni penandatanganan perjanjian kerjasama” ungkap Syamsuar

Bangkinang . Launching Sensus penduduk Online (SPO) dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak telah diluncur Oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupatem Kampar.(Diskominfo Kampar) Acara Louncing SPO dan Kabupaten Layak Anak tersebut dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar pada Senin (17/2). Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kampar Drs. Syamsul Bahri dalam arahannya menyampaikan Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, data sensus penduduk akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi. Syamsul Bahri Yang membaca Sambutan Bupati Kampar juga berpesan diantaranya Pertama, Sepuluh Tahun Sekali Mencatat Indonesia! pesan ini merupakan narasi besar Sensus Penduduk 2020 yang berarti Sensus Penduduk sebagai kejadian yang sangat intimewa, kesempatan langka, kesempatan untuk menjadi bagian dalam memperbarukan cerita bangsa indonesia, sayang untuk dilewatkan. Ditambahkan Syamsul Bahri Pastikan kita Tecatat Pesan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dengan Sensus Penduduk Online, anda bisa pastikan sendiri bahwa diri anda dan keluarga sudah tercatat. Pada 15 Februari sd 31 Maret 2020. Dirinya juga berpesan agar seluruh Masyarakat dapat menantikan kehadiran petugas sensus di rumah bapak dan ibu. Pesan ini disampaikan pada tahap sensus wawancara, dimana penduduk Indonesia yang tidak berpartisipasi dalam sensus online akan didatangi petugas sensus untuk didata pada bulan Juli 2020. Selain itu dalam arahan lainnya Syamsul Bahri menyampaikan Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, data sensus penduduk akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi. Agar program perlindungan sosial tepat sasaran, maka dalam perencanaannya akan memanfaatkan data sensus penduduk yang telah diolah untuk menekan infisiensi pemberian bantuan dan meningkatkan efektifitas anggaran. Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Edi Afrizal dalam laporannya mengungkapkan Tercatat dalam evaluasi KLA selama tahun 2018 dan 2019, Kabupaten Kampar memperoleh Anugerah KLA pada Tahap Pratama. Untuk Itu Harapan kita semua Kabupaten Kampar bisa meraih Anugerah KLA ke tingkat yang lebih tinggi ditahun 2020. Salah satu langkah kongkrit untuk mewujudkan perlindungan anak dalam perspektif geopolitik pembangunan adalah dengan mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang kita kenal dengan singkatan KLA. Hadir dalam Kegiatan Launching SPO dan Rakor Kabupaten Layak Anak tersebut diantaranya Ketua DPRD Kampar Faisal, ST, anggota DPRD Zumrotun, Kalapas Kelas II Bangkinang Sutarno,Bc, IP,SH,MH, Kementerian PPA Republik indonesia Iwan Setiawan serta Camat se Kabupaten Kampar dan Forum Anak Kampar.(Diskominfo Kampar)

Tanjung Belit ; Pemanasan global berdampak pada meningkatnya kesadaran banyak pihak untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia. Banyak pihak yang kemudian mengutuk kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan. Di satu sisi, ini adalah pertanda baik. Namun, pernahkah kita berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada pemanfaatan hutan sebagai sumber ekonomi? Pada Selasa, 11 Februari 2020, digelar  forum diskusi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan Rimbang Baling yang ditaja oleh PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) Riau, bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kampar, bertempat di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Dalam diskusi ini, salah seorang peserta yang merupakan perwakilan masyarakat mengeluhkan kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian besar warga di sekitar kawasan hutan Rimbang Baling. Dengan adanya pelarangan penebangan hutan dan pembukaan lahan hutan untuk bercocok tanam, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktifitas tersebut tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka kehilangan mata pencaharian. Peserta yang merupakan warga Desa Tanjung Belit tersebut menerangkan bahwa sumber daya manusia di sekitar kawasan hutan Rimbang Baling yang rendah, membuat mereka tidak mampu bersaing dalam dunia kerja di dunia luar kawasan Rimbang Baling. Hampir sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan itu jarang sekali berhubungan dengan dunia luar. Kondisi ini disebabkan tidak adanya akses jalan darat yang memudahkan mereka untuk berhubungan dengan dunia luar. Satu-satunya akses yang mereka miliki hanyalah jalur sungai memanfaatkan perahu yang disebut pighau, itu pun bergantung pada cuaca. Bila musim penghujan dan sungai meluap, mereka akan terisolasi. Baru pada tahun 2018 lalu, pembangunan jalur interpretasi sepanjang 36 Km yang menghungkan sembilan desa di sekitar kawasan itu dimulai pembangunannya. Selama ini, seperti yang diterangkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Suharyono, SH, M.Si, M.Hum, pembangunan akses jalur darat di sekitar kawasan terbentur aturan perundang-undangan. Namun, berkat kerja sama BBKSDA bersama Pemerintah Kab. Kampar, pembangunan jalur interpretasi itu mendapat restu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Komisi V DPR RI didampingi oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yakni lanjutan pembangunan jalan nasional dua jalur kualu-danau bingkuang, jalan tol pekanbaru-dumai dan teknopolitan di pelalawan, sore hatinya Anggota Komisi V DPR RI bersilaturahmi dengan dan diterima Gubernur Riau dan beberapa Bupati dalam rangka penyampaian berbagai usulan program prioritas nasional yang berada di propinsi Riau yang diadakan di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau pada hari Kamis, 13/02. Pada kesempatan tersebut Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kampar Ir. Azwan, M. Si menghadiri silaturahmi dan bincang terkait usulan pembangunan dengan Komisi V DPR RI. Dalam pemaparannya Gubernur Riau mengharapkan berbagai program yang telah diajukan oleh pemerintah Provinsi Riau maupun Bupati agar menjadi perhatian khusus termasuk upaya untuk penetapan balai jalan nasional agar berdiri sendiri di Provinsi Riau untuk memudahkan koordinasi”Kata Gubernur Riau. Sedangkan anggota komisi V Syahrul Aidi memaparkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat karena begitu banyak ekploitasi hasil daerah Riau yang begitu besar tidak seimbang dengan yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan ke Provinsi Riau. Syahrul Aidi juga menyampaikan kecilnya perhatian terhadap abrasi beberapa sungai diantaranya sungai kampar dan sungai indragiri”Tambahnya. Komisi V juga mengharapkan Gubernur Riau bersama Bupati dan Walikotaa memaparkan secara langsung pada rapat lengkap komisi V DPR RI berbagai kebutuhan pembangunan infastuktur dalam waktu yang tidak terlalu lama Ada beberapa usulan yang dipaparkan Gubernur Riau Syamsuar diantarnya jalan Provinsi ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional seperti Rantau Bernagin ke Pasir Pengaraian, dan ruas jalan akses Menuju Ke Sumatera Barat, Begitu juga terhadap pembangunan penyeberangan Roro Dumai-Melaka, dukungan melalui APBN ,begitu juga terhadap simpul-simpul penyeberangan. Selain itu di Riau ada 4 sungai besar di Riau, sering terjadi abrasi, kami mohon komisi V untuk dapat memperjuangkan untuk pembangunan turap dibeberapa sungai di Riau. Sementara itu mewakili Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto Asisten II Setda Kampar Ir. Azwan menyampaikan, Komisi V telah melakukan peninjauan terhadap pembangunan infrastruktur di Kampar seperti jalan tol maupun jalan dua jalur Pekanbaru-Bangkinang, tentunya kita berharap pembangunan ini dapat di teruskan hingga ke Kota Bangkinang” Tambah Azwan Kita juga telah memberikan proposal terhadap kegiatan pembangunan ke kementerian PUPR terhadap kebutuhan kita di Kabupaten Kampar”Tambahnya lagi. Ir. Ridwan Bae selaku Ketua rombongan yang didampingi oleh anggota H. Syahrul Aidi Maazat, H. Isa Meki, H. Irmawan, Drs. Tamanuri, Hn Danuel Muttaqien, Anag Susanto, Ansar Ahmad, SE, H. Hasan Basri, didampingi dirjen Irigasi, dirjen perumahan, Cipta Karya, dirjen perhubung darat, laut, Basarnas, BMKG dan seluruh rombongan. Diakhiri sambutan Ir. Ridwan Bae menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk dapat segera ditindaklanjuti terhadap usulan dari Riau ini”Tutup Ridwan Bae (Diskominfo Kampar)

Kampa – Musibah kebakaran yang menimpa keluarga Rostaini membuat tempat tinggal dan suaminya Jamalludin habis terbakar. Sebagai Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH merasi prihatin dan peduli terhadap warganya. Dengan demikian Bupati Kampar Catur Sugeng didampingi Kadis Sosial Amin Filda usai menerima kunjungan Komisi V DPR RI langsung mengunjungi rumah yang telah terbakar di Desa Sei Rambai Kecamatan Kampa, kamis (13/2). Sebelum menyerahkan bantuan peralatan rumah, peralatan dapur dan sembako bersama Tagana Kampar. Catur Sugeng memerikan motipasi dan semangat kepala Rostaini dan seoarang amaknya, Catur berharap semoga korban bisa bersabar menerimanya karena ini adalah ujian dari Allah SWT. Kita harus iklas, ini memang bukan kehendak kita. tetapi kita tidak tau apa yang akan tejadi pada diri kita sekarang dan akan datang, semua yang tau hanya allah swt. Semoga ini ada hikmanya nanti.” ungkap Catur”. Rostaini sendiri selain kehilangan rumah dan barang-barang rumah tangga serta pakaian, dia juga harus kehilangan suami dan sekarang hanya tinggal sementara dirumah Dinas Unit Perikanan Kampa bersama satu orang anak gasinya.(diskominfo.mzk).

Pakanbaru ; Pencegahan serta kesiapsiagaan bencana musim kemarau seperti kebakaran hutan dan lahan serta krisis air di berbagai wilayah di propinsi Riau terutama Kabupaten Kampar akan di minimalisir sedini mungkin Untuk itu Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH menghadiri rapat terbuka bersama seluruh Bupati Propinsi Riau dan Pihak terkait untuk membahas koordinasi pencegahan dan penanggulangan hutan dan lahan Propinsi Riau yang di pimpin langsung oleh Gubernur Riau H.Syamsuar yang di adakan di Aula Serindit Rabu 12/2/2020. Rakor ini yang diawali dengan Pertemuan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dengan forkopimda dan Gubernur Riau yang dilanjutkan dengan peninjauan Posko Karhutla. “Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karlahutla ) merupakan ancaman yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan dan kehidupan manusia, Penanganan karkahutla merupakan tanggung jawab kita bersama, Bukan hanya TNI dan Polri saja tetapi perlu sinergitas antara pemerintah, Unsur terkait dan masyarakat begitu yang di sampaikan Gubernur Riau H. Syamsuar saat memberikan arahannya. Untuk itu mari kita sama sama bersinergi menanggulangi dan mencegah karkahutla di Propinsi Riau tambahnya. Sementara itu Bupati Kampar H.Catur sugeng susanto mengatakan saat di wawancarai ” Kebakaran Hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk bencana alam yang terjadi setiab tahun nya atau bencana tahunan yang terjadi di sebahagian wilayah Indonesia. Oleh sebab itu saya pribadi menghimbau kepada seluruh jajaran yang terkait serta masyarakat mari sama sama kita bersinergi meminimalisir terjadinya Karkahutala sejak sekarang kita tingkatkan kewaspadaan, kerja keras dalam mewaspadai dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan terutama sekali Daerah kita sendiri Kabupaten Kampar. Karena Sama sama kita ketahui dampak kabut asap yang ditimbulkan setiab kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih akan timbul dengan adanya kebakaran hutan ini serta terganggunya trasportasi darat, Laut dan yang paling utama sekali terganggunya udara untuk kesehatan kita tambah Catur. Untuk di ketahui Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden RI nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ( Diskominfo/Rby )