DPRD

GUNUNG MALELO ; Untuk mewujudkan pembangunan di kecamatan dan desa-desa diperlukan usaha yang kreatif dan inovatif pihak kecamatan dan desa. Usaha itu juga harus disertai dengan data pendukung. Demikian disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kampar Ir. H. Azwan, MSi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang digelar di aula KUD Desa Gunung Malelo, Selasa (18/2/20). “Siapkan data dan proposal, kita mengetuk hati pengambil kebijakan,” ujar Azwan. Disampaikan Azwan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten, pemerintah Kabupaten hampir tidak pernah bosan untuk menyampaikan proposal usulan program kegiatan prioritas daerah ke pemerintah provinsi dan pusat. “Alhamdulillah, berkat usaha dan kerja keras Bupati Kampar dan OPD serta didukung oleh anggota DPR- RI dan DPD, inshaa Allah untuk tahun ini lanjutan pembangunan dua jalur jalan Nasional dari Kualu ke Danau Bingkuang dan jalan Prof M.Yamin hingga Simpang Panca akan dibangun,” jelas Azwan. Mari kita berdoa semoga berbagai usulan program tersebut dapat diwujudkan di tahun tahun berikutnya Azwan menyampaikan bahwa sebenarnya, peluang pembangunan itu banyak baik di pusat maupun di provinsi. Hanya saja perlu usaha dan kerja keras semua pihak. “Kita perlu ‘nyinyir’ untuk memperjuangkan pembangunan ini, jalin komunikasi yang baik dengan OPD dan pihak terkait,” ujarnya. Untuk itu Azwan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun daerah ini. “Usaha ini tidak bisa dilakukan satu orang, tapi perlu kerjasama, jalin kerjasama antar Kepala Desa, BPD, Kecamatan, Kabupaten dan pihak terkait lainnya,” ingat Azwan Pada saat itu Asisten II Setdakab Kampar Azwan juga menyampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tertampung pada tahun anggaran 2020 untuk wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Diski menyampaikan bahwa Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan kecamatan yang berada palng barat di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan perhatian lebih dalam membangun Koto Kampar Hulu sehingga bisa sejajar dengan kabupaten dan provinsi tentangga. Pada sesi diskusi yang dipandu Camat Koto Kampar Hulu T.S Hidayat, pihak kecamatan menyampaikan usulan prioritas desa, kecamatan dan UPTD kecamatan Koto Kampar Hulu untuk tahun 2021. Usulan itu berasal dari 6 Desa, yakni desa Tanjung, Tabing, Sibiruang, Pongkai, Gunung Malelo, Bandur Picak, Kecamatan, UPTD Dispora, UPTD Kesehatan dan UPTD Pertanian. Usulan prioritas tersebut sebagian besar terdiri dari pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Disamping itu ada usulan pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata, Bantuan Sosial, Perkebunan, Rumah Layak Huni, Bantuan Bibit Ikan, Jaringan Listrik, Rumah Dinas Camat, Ruang Kelas, Mobiler Sekolah, Pagar Sekolah, Turap Kantor Camat, Rumah Dinas Dokter, Pengadaan Posyandu, Perbaikan Gedung BPP Pertanian dan usulan lainnya. Menanggapi usulan itu, Asisten II Azwan meminta kepada OPD terkait untuk mengkaji usulan itu, apakah kewenangan kabupaten, provinsi atau pusat. “Catat usulan itu, lakukan penyaringan dan siapkan pembahasan ditingkat lanjut, untuk menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujar Azwan. Pada kesempatan tersebut usulan-usulan itu ditanggapi oleh masing-masing OPD terkait seperti yang disampaikan oleh Nazaruddin dari Dinas PUPR, Jaafar Sodik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Zuliah Darma (Kadis Pariwisata), Aliman Makmur (Kadis Lingkungan Hidup) dan OPD lainnya. Rangkaian kegiatan ini di akhiri dengan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Koto Kampar Hulu oleh Asisten II Setdakab Kampar Azwan, Kepala Dinas Pariwisata Zulia Darma, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aliman Makmur, Kabid SDA Bappeda Azwir dan Kades Gunung Malelo Hidayat Matri. Hadir pada saat musrenbang RKPD di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Anggota DPRD Kampar Diski, Kepala Dinas Pariwisata Zulia Darma, Kadis DLH Aliman Makmur, Kepala Bappeda Kampar yang diwakili Kabid SDA Azwir, SE beserta tim dari Bappeda, Camat Koto Kampar Hulu TS Hidayat dan jajarannya, Perwakilan OPD, Kepala Desa, Kepala OPD dan UPTD se-kecamatan Koto Kampar Hulu serta undangan lainnya. (Diskominfo Kampar)

Tapung Hilir – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Forkompinda, Anggota DPRD Kampar Zainuri dari dapil Tapung Hilir beserta Kepala OPD, Camat, Kepala Desa serta perusahaan dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan Tapung Hilir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2020 di aula Kantor Desa Kota Bangun, Selasa(18/2) Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam paparannyanya mengharapkan Kepala Desa bersama seluruh lapisan masyarakat dapat lebih awal melakukan perencanaan dan menampung aspirasi maupun usulan yang ada sehingga begitu Musrenbang dapat terakomodir dan bukan menjadi program susulan yang begitu rusak parah barulah dimasukan dalam usulan. “Pemerintahan Desa beserta perangkatnya dapat merencanakan dan menampung usulan dari jauh sebelumnya agar kebutuhan didesa itu dapat terakomodir dengan baik ketika dilakukan pembahasan ditingkat musyawarah kecamatan”ungkap Catur Sementara kepada perusahaan yang hadir, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto meminta agar perusahaan dapat melakukan pendataan putra – putri daerah yang memiliki potensi agar dapat dibina, dilatih diberikan pelatihan kerja agar dapat mengembangkan potensinya sehingga mengurangi potensi pengangguran didaerah terutama ditingkat desa. “Kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah dan membina masyarakat tentunya akan diperhatikan perusahaannya oleh pemerintah dan pasti akan ada timbal baliknya bisa berbentuk kemudahan maupun pengurangan pajaknya atau hal lainnya yang dapat mendorong perusahaan dan pemerintah terus bersinergi”ungkap Catur Mari kita semua bersinergi, bersatu padu, sama sama kita genjot pembangunan Kampar kedepannya agar lebih baik, upaya dan perjuangan harus kita gapai bersama agar kemajuan daerah ini kita geliatkan melalui dana APBD, APBD Provinsi maupun Pusat dengan cara kita kompak, yakinkan bahwa kita membutuhkan Pembangunan tersebut dengan tanggung jawab dan tantangan kedepannya yang harus kita benahi bersama. Yuricho Camat Tapung Hilir memaparkan banyak desa – desa pinggir yang belum memiliki jalan aspal dan tahun ini nantinya akan mendapatkan jatah Pembangunan, dan juga mendapatkan Ambulance Desa. Berdasarkan usulan yang tadinya 5 dikerucutkan menjadi 3 dan dikerucutkan kembali menjadi 2.(DiskominfoKampar)

Bangkinang Kota- Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku lembaga penyelenggara Negara di Daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah. Untuk itu Ranperda ini nantinya, dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. Hal itu disampaikan Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs.Yusri pada rapat paripurna pembahasan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kampar yang dilaksanakan di gedung DPRD Kampar, (23/12). Ketujuh Ranperda yang diajukan diantaranya : Ranperda tentang rancana pembangunan industri di Kampar tahun 2019 – 2039, penyerahan sarana dan prasarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang, penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kemudian ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, ranperda RPJMD tahun 2017-2022, ranperda BUMD dan tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kampar, kata Yusri. Menyangkut perubahan ranperda, nantinya setelah disetujui Dewan akan di evaluasi oleh Pemprov Riau dan Kemendagri, sesuai amanat Permendagri No.80 tahun 2015. Dengan selesainya pembahasan 7 Ranperda, artinya sudah 11 ranperda dibahas. Hal ini gunanya untuk meningkatkan kerja sama yang baik antara Pemda dan Dewan dalam suatu tatanan Pemerintahan yang demokratis dan aspiratif yang di jiwai nilai-nilai dan semangat kebersamaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kampar kearah yang lebih baik,terang Yusri. Mengakhiri sambutan, Sekdakab Kampar Yusri dan mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) I, II, III dan IV yang telah membahas Ranperda yang diajukan Pemda.(diskominfokampar/Humas Kampar)

Kampa – Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kampar tahun Anggaran 2019 telah mulai melaksanakan reses masa sidang III didaerah pemilihannya masing-masing. Tidak terlepas reses juga dilakukan oleh salah seorang Anggota DRD Kampar Haswinda,S.Ag pada reses perdananya yang dilakukan di Davil IV tepatnya di Dusun Pulau Sayak Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa, senin (2/12). Dimana reses yang merupakakn kewajiban setiap anggota dewan di davilnya masing-masing yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka pada kesempatan tersebut Haswinda dalam arahannya menyampaiakn, melalui reses ini beliau beliau berkesempatan untuk bisa mendengar dan menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dalam resenya, politisi partai demokrat tersebut menghimpun suara-suara, keluhan atau harapan masyarakat yang dirangkum dan diperjuangan untuk disampaikan nantinya kepada Bupati Kampar yang kemudian diteruskan pada Organinasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Untuk itu Haswinda berharap, apa yang menjadi usulan masing-masing perwakilan desa dapat terlebih dahulu dibahas pada Musrenbangdes, Musrenbangcam serta Musrenbang Kabupaten mana aspirasi yang menjadi prioritas. Di penghujung sambutannya, mantan ketua UP DWP PUPR kampar tersebut mnyampaikan. “Insyaallah, semua usulan ini akan kami kawal dan mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya dengan baik” harapnya.(AF).

Bangkinang Kota; Rapat Paripurna kali ini juga mensahan 7 (Tujuh) Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pembahasan ini yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui program Pembentukan Peraturan Daerah serta Pembentukan produk Hukum Daerah. Alhamdulillah Berkat Kerja keras, tanpa mengenal waktu serta melakukan yang dilakukan tim penitia khusus mendesain Perda DPRD Kampar dengan Pemkab Kampar melawan 7 Ranperda kami sangat menghargai Pimpinan dan anggota DPRD Kampar, begitu juga pro aktifnya para pimpinan OPD “Kata Catur Sugeng Susanto Tentunya untuk Tentunya mewujudkan percepatan pembangunan dan untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat “Tambahnya lagi. Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST, MT tersebut disampaikan Bupati Kampar ada beberapa Rancangan Perda yang kita ajukan yakni Ranperda APBD Kampar Tahun Anggaran 2020 dan 7 (tujuh) Rancangan Perda Tersebut adalah : 1. Ranperda Rencana rentang Pembangunan Industri Kabupaten Kampar. 2. Ranperda penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang, 3. Ranperda penyelenggaraan Administrasi kependudukan. 4. Ranperda penyelenggaraan kearsipan. 5. Ranperda Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 5 tahun 2017 tentang RPJMD Kampar 2017-2022. 6. Ranperda pencabutan Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) 7. Ranperda yang diajukan diluar program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019 dan diajukan berdasarkan pasal 16 huruf E peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yaitu Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kampar” Kata Catur Sugeng. Pada kesempatan tersebut Bupati Kampar menyampaikan alasan materi Perda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk di bahas oleh DPRD Kampar” Alhamdulillah setelah diserahkan ke DPRD Kampar dan telah dibahas dan didukung oleh fraksi-fraksi, Alhamdulillah DPRD Kampar dapat mensahkan Ranperda yang kita ajukan menjadi Perda Pemerintah Kabupaten Kampar” Kata Catur Sugeng Susanto. Semoga dengan pengesahan ini Makin cepat dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat serta dalam percepatan pembangunan Masyarakat dan Kabupaten Kampar “Kata Catur lagi. Sebelum Paripurna di tutup Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal mengirim ucapan terimakasih kepada Pemkab Kampar atas pengusulan Ranperda dan juga ucapan terimakasih kepada Anggota DPRD Kampar yang meminta persetujuan

Bangkinang Kota ; DPRD Kampar telah mensahkan APBD Kampar Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp., 2,649 Triliun, pembahasan hingga disetujuinya APBD dilakukan hingga subuh pukul 02.20 Wib, Rabu (27/11). Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto Hadir pada Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST, MT didampingi para pimpinan DPRD Kampar. Disampaikan Catur Sugeng Susanto Pada belanja daerah juga terjadi peningkatan baik pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung, kenaikan belanja daerah pada RAPBD tahun 2020 adalah sebesar 2,36 % dibandingkan dengan tahun 2019 atau bertambah sebesar 61 milyar lebih dari Rp.2,588 Triliun lebih tahun 2019 menjadi Rp.2,649 Triliun lebih pada tahun 2020, yang terdiri terdiri dari belanja tidak langsung naik 46 Milyar lebih atau sebesar 3,16 % dibandingkan dengan APBD 2019. Untuk belanja langsung naik sebesar 16 milyar lebih atau meningkat 1,41 % pada tahun 2020. Peningkatan belanja ini tentunya telah memperhitungkan Mandatory Spending yang telah ditetapkan peraturan perundangan diantara penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK, pada RAPBD tahun 2020 jumlah ADD yang dianggarkan untuk desa telah memenuhi sebesar Rp161 Milyar lebih, kemudian untuk fungsi pendidikan tidak kurang dari 20%, fungsi kesehatan minimal 10%” Kata Catur dihadapan para anggota DPRD Kampar. Dikatakan Bupati Kampar bahwa komposisi APBD Kampar TA 2020 komposisi APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 yang telah kita setujui bersama, terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 2,39 % atau naik sebesar Rp.60,75 Milyar lebih, peningkatan ini terdiri dari peningkatan PAD sebesar 11,13 % atau naik Rp.23,90 Milyar lebih, dana perimbangan naik 2,16 % atau naik sebesar Rp.42,69 Milyar lebih. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berkurang 1,67 % atau turun sebesar Rp.5,83 Milyar lebih” Tambahnya lagi. “Atas pengesahan ini atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar dan Masyarakat kabupaten Kampar sekali lagi mengucapkan apresiasi kepada Ketua DPRD Kampar dan seluruh anggota DPRD Kampar baik yang tergabung pada Pansus dan Banggar DPRD Kampar” Tutup Catur Sugeng.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota –  Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjangdaerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, pasal 344 tentang tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD dan pasal 17 sampai dengan pasal 70 berlaku mutitas muntadis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Rancangan perubahan RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam melakukan penyusunan rancangan perubahan renstra daerah, untuk itu kepada seluruh kepala OPD saya harapkan agar melakukan penyusunan rancangan perubahan renstra perangkat daerah, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rancanagan perubahan RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022, sehingga setiap dokumen perencanaan yang di susun memiliki singkronisasi dan saling mendukung antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Hal demikian disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto. SH dalam membuka secara resmi  acara Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 di Balai Bupati Kampar, Selasa (19/11/2019). Yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Repol, S. Ag, Forkopimda Kampar, Tim Ahli dari ITB Bogor, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Riau, Staf Ahli dan Seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, para usahawan, pimpinan BUMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Pada saat ini kita melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 dilakukan dengan berbagai  tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down serta bottom-up, dengan melibatkan para pakar atau narasumber yang berkompeten di bidangnya, penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah oerencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan serta peesetujuan dengan ketua DPRD Kabupaten Kampar dan konsultasi ke gubernur riau.” kata catur Sugeng Susanto. “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera” merupakan visi Kabupaten Kampar yang saat ini berada pada RPJMD tahap ketiga yang dalam masa pelaksanaannya  pada tahun 2017-2022″ tambahnya lagi. Untuk pencapaian visi tersebut harus dilakukan melalui berbagai misi antaranya menyiapkan seumber daya manusia yang handal dan profesional, mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan propesional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengelolaan yang maju dsn memperkuat citra Kampar sebagai serambi makkah riau yang religius,beradat dan berbuya. “tambahnya lagi Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022 ini menjadi instrumen perencanaan sehingga visi dan misi dapat terwujud diakhir tahun perencanaan.”harap catur. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten kampar dengan rumah sakit syafira pekanbaru tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sekaligus penyerahan hasil pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dari PT. bumi siak pusakoberupa bantuan sapi untuk kelompok peternak dan PT Bank Riau Kepri berupa pembangunan ruang kelas dan meubiler. Diakhir sambutannya catur mengharapkan kepada seluruh peserta Musrenbang agar dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai.(Diskominfo Kampar).

Bangkinang Kota ; Terkait dengan pengelolaan Nota keuangan Daerah Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((RAPBD) Kabupaten Kampar tahun 2020 pada Rapat paripurna di Gedung DPRD Kampar pada hari Senin, 18/11, sementara Rancangan RAPBD Kampar 2020 untuk pendapatan Sebesar Rp 2.598 Triliun yang terdiri dari PAD Kampar, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara untuk Belanja Daerah di posisikan sebesar Rp. 2.649 Triliun meliputi belanja tidak langsung, belanja Langsung dan belanja tak terduga. Kelebihan atas pendapatan tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah. Rapat Paripurna tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST. MT didampingi para wakil Ketua tersebut Bupati Kampar menyampaikan pidato ini merupakan pembahasan terhadap Rancangan APBD 2020 untuk dapat di tetapkan Peraturan daerahnya” Kata H. Catur Sugeng Susanto. Selain itu Kata Catur Sugeng penyusunan RAPBD pada dasarnya untuk menyelaraskan Sumber ekonomi dengan Sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secar tepat, efektif dan efisien sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik” Katanya lagi. “Prioritas pembangunan Pemkab Kampar berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Kampar yakni Infrastruktur, Investor dan industri, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten kampar yang saat ini sebesar 2, 97 persen, oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan investasi dan distribusi pendapatan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil” Tambahnya lagi. Selain itu perlu kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai” Tambahnya lagi dimana pengalokasian anggaran diperuntukkan bagi mandatory Spending seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, Dana Transfer umum, Dana alokasi Desa” Kata Bupati Kampar. Dikatakan Bupati Kampar Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terimakasih atas waktu dan pemikiran yang telah membahas anggaran bersama dengan TAPD Kabupaten kampar semoga ini akan memberikan kemajuan bagi Kabupaten Kampar yang kita cintai” Kata Catur sembari menyampaikan bahwa Kampar akan melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Riau XXXVIII tahun 2019 di Kabupaten Kampar, mari kita sukseskan dan ramaikan Iven Tersebut” tutup Catur Sugeng Susanto. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan RAPBD Kabupaten tahun 2020 oleh Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kampar dan pimpinan DPRD Kampar yang disaksikan oleh Forkopimda Kampar, Sekda Kampar dan seluruh anggota DPRD Kampar yang hadir dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang Kota : Pemerintah Kabupaten Kampar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar tandatangani Nota Kesepakatan Terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggara Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kampar Tahun Anggaran 2020 yang diadakan di Ruang Rapat paripurna DPRD Kampar pada hari Senin malam, 11/11. Untuk Anggaran 2020 di targetkan sebesar Rp. 2.598 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 238.691 Milyar, Dana perimbangan Sebesar Rp. 2.016 Triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 344.18 Milyar. Sedangkan untuk belanja Daerah di rencanakan sebesar Rp. 2.649 Triliun, artinya terjadi defisit Lebih kurang rp.50.224 Milyar yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah” Kata Bupati Kampar lagi. Dimana didalamnya terdapat Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH saat diwawancarai, bahwa dengan kesepakatan ini kita berharap seluruh proses dan mekanisme dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan” Kata Catur Sugeng Susanto. Selain itu kata Catur dengan disetujuinya pembahasan ini dapat kita lakukan penyusunan Rancangan APBD tahun 2020, yang pada akhirnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat” Katanya lagi. Ketua DPRD Muhammad Faisal, ST, MT yang memimpin dan membuka Rapat paripurna menyampaikan ucapan terima kepada Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH dan Sekda Kampar Drs. Yusri. M. Si beserta perangkat daerah yang telah menyusun bersama sama dengan tim Badan anggaran DPRD Kampar sehingga dapat tersusun dokumen KUA PPAS ini, Semoga dengan ditandatangani nota kesepakatan ini dapat mempercepat pembangunan Kabupaten Kampar” Kata Ketua DPRD Kampar Faisal yang didampingi oleh pimpinan DPRD Kampar serta dihadiri Anggota DPRD Kampar dan para kepala OPD Pemkab Kampar. Ini merupakan hasil pembahasan dan akhirnya dapat disetujui antara pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar” Kata Faisal. Dikatakan Faisal Persetujuan bersama antara DPRD Pemkab Kampar diawali dengan pembahasan anggaran, Rapat Komisi, dan rapat banggar dengan komisi dan selanjutnya dilakukan MoU Antara DPRD Kampar dengan pemerintah Kabupaten Kampar.” katanya lagi. Setelah disetujui Bupati Kampar Bersama ketua dan pimpinan DPRD melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kampar Tahun Anggaran 2020.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang ; Penyusunan KUA PPAS APBD Kampar Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Penyusunan KUA PPAS APBD 2020 Sesuai dengan RKPD dan pedoman penyusunan APBD tahun 2020 sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2020″ Kata Bupati Kampar. Untuk Anggaran tahun 2020 di targetkan sebesar Rp. 2.598 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 238.691 Milyar, Dana perimbangan Sebesar Rp. 2.016 Triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 344.18 Milyar” Kata Catur Sugeng Susanto. Sedangkan untuk belanja Daerah di rencanakan sebesar Rp. 2.649 Triliun, artinya terjadi defisit Lebih kurang rp.50.224 Milyar yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah” Kata Bupati Kampar lagi. Dimana didalamnya terdapat Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian Dikatakan Bupati Kampar saat penyampaian pidato usai penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS pada rapat Paripurna DPRD Kampar pada Senin malam 11/11 di Gedung DPRD Kampar Bangkinang Kota. “Sangat membanggakan bagi kita bahwa pembahasan APBD Kampar Tahun Anggaran 2020 dapat menyentuh prioritas pembangunan 2020, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah mencurahkan segala pemikiran dalam melakukan pembahasan dengan tim Anggaran daerah kabupaten Kampar” tambahnya lagi. Masukan dan kritik di perlukan tentunya untuk kesempurnaan dokumen anggaran dan akan dilanjutkan dengan penetapan Perda RAPBD 2020″ pintanya lagi.(Diskominfo Kampar)