Birokrasi

Tapung ; Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kampar kembali menyerahkan paket Sembako di dua Kecamatan yakni Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Tapung. Untuk Kecamatan Bangkinang sembako diserahkan di Desa Suka Mulya sementara untuk Kecamatan Tapung dipusatkan di Desa Sei lembu Makmur. Penyerahan ini mungkin tak seberapa nilainya namun ini merupakan bentuk perhatian dan hadirnya pemerintah melalui PKK dan Darma Wanita Persatuan. Ini merupakan dampak yang disebabkan oleh mewabahnya Covid-19. Demikian disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur saat penyerahan Sembako kepada masyarakat di desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung pada hari Selasa, 21/04. Sebelumnya telah dilakukan penyerahan Sembako dan peninjauan pembuatan Masker di desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang yang pada penyerahan tersebut didampingi oleh Camat Bangkinang Amir Ludtfi dan Ibu, Kepala Desa Suka Mulya Sugianto dan ibu. Sementara untuk Kecamatan di penyerahan sembako dampingi oleh Rahayu Sri Mulyani Anggota DPRD Kampar. Camat Tapung Amri Yudo dan Sekcam Nurmansyah serta kepala desa Sei Lembu Makmur Kawit Dwi Antoro dan ibu serta pengurus PKK Desa. Di Desa Suka Mulya Ketua TP PKK Kabupaten Muslimawati Catur Kampar bersama DWP Kampar Juli Mastuti berkesempatan melihat produksi 4000 Masker oleh PKK desa Suka Mulya serta dilanjutkan dengan penyerahan Sembako Kepada masyarakat dan mengunjungi Kebun Toga Masyarakat Desa Suka Mulya. Dikatakan Muslimawati penyerahan bantuan paket ini mungkin tidak seberapa jika dinilai dengan uang namun dapat hendaknya membantu meringankan beban di masa yang sulit akibat dampak Covid-19 ini” Kata Muslimawati Catur. Selain itu tak lupa ia berpesan dalam mengahadapi dan mengurangi penyebaran Covid-19 agar menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak dan jangan berpergian jika tidak penting” Kata Muslimawati Catur yang merupakan pembina dari DWP Kampar tersebut. Sementara itu Ketua DWP Kampar Juli Mastuti Yusri menyatakan, penyerahan ini bentuk perhatian dari DWP kampar terhadap dampak multi dimensi dari wabah Corona ini, semoga ini memberikan manfaat bagi masyarakat” Kata Juli Mastuti yang didampingi oleh beberapa orang anggota DWP Kampar. Sugianto Kepala Desa Suka Mulya menyatakan Terima kasih atas bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan Sembako, selain itu desa Suka Mulya juga melakukan berbagai inovasi terhadap pencegahan Covid-19, sosialisasi, penyuluhan, Himbauan maupun produksi Masker sebanyak 4000 Masker untuk warga , biaya dari dana desa, dikerjakan oleh PKK desa secara swadaya dan dibagikan gratis Kepada masyarakat” Kata Sugianto. Sementara itu Kawit Dwi Antoro Kepala Desa Sei Lembu Makmur menyatakan bahwa untuk kondisi saat ini seluruh masyarakat membutuhkan bantuan Sembako, berbagai uluran tangan kita harapkan dapat menyalurkan bantuan, dan Alhamdulillah hari ini TP PKK dan DWP kampar menyerahkan bantuan sembako, ada juga bantuan sembako dari Baznas Kabupaten Kampar” Kata Kawit.(Diskominfo Kampar)

Kampa – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH terus melakukan pembagian masker dan paket sembako langsung kepada masyarakat, hal ini dilakukan Catur Sugeng sebagai bentuk kepedulian dan Kerja nyata lnya sebagai pemimpin kampar. Dimana pembagian sembako pertama di lakukan di Kantor Lurah Langgini Bangkinang, kemudian dilanjutkan langsung pembagian masker di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar serta Pasar Kampa kecamatan kampa, selasa (21/4/20). Didampingi Kadis Kesehatan kabupaten kampar Dedi Sambudi SKM, M.Kes, Kadis Sosial Zamzami, Kadis Perhubungan M Amil Filda dan Kadis Kominfo dan Persandian Arizon,SE, Bupati kampar membagikan paket sembako untuk masyarakat kelurahan leanggini lebih kurang 400 buah paket. Selanjutnya di Pasar air tiris dan kampa, seperti biasa Bupati kampar membagikan langsung lebih kurang 700 buah masker gratis kepada pengendara motor, mobil, pedagang serta siapapun yang berada dilokasi. Dimana 1000 buah masker sebelumnya telah bidibagikan juga. Bupati kampar saat membagikan paket dan masker menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan kedepan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan sedikit meringankan beban masyarakat damoak dari covid-19. Makanya pemda kampar melalui Gugus Tugas pencegahan penyebaran Covid-19, melakukan pembagian masker dan sembako secara gratis ke desa-desa langsung. Kita bukan hanya menghimbau masyarakat untuk tetap dirumah saja dan keluar rumah menggunakan masker, akan tetapi kita juga akan berusaha membantu semua masyarakat sesuai dengan yang telah direkap oleh setiap desa.”terang Catur”.(diskominfo/mzk).

Bangkinang Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si selaku ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kampar didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar Dedi Sambudi SKM, M.Kes yang juga Sekretaris PMI tandatangani kerjasama dengan Kapolres Kampar AKBP Muhammad Kholik SIK tentang kegiatan donor darah di Kabupaten Kampar di Aula Serba guna Polres Kampar. Jumat, 17/4 “Bersyukur kita kepada Allah Swt dihari yang baik ini kita telah melakukan kerjasama dalam bentuk MoU dengan Polres Kampar berkaitan donor darah di Kabupaten Kampar,”ucap Yusri Ketua PMI ini juga mengatakan bahwa hal ini langkah yang baik karena disaat wabah virus Covid-19 ini merebak pendonor semakin berkurang jumlahnya, untuk PMI Kabupaten Kampar sangat berterima kasih kepada Kapolres Kampar. Yusri juga mengatakan kerjasama atau MoU bersama Polres Kampar ini juga mengantisipasi kekosongan stok darah untuk persiapan memasuki puasa, lebaran dan libur panjang, namun ada kekhawatiran sebagai orang untuk mendonorkan darahnya saat wabah Covid-19 ini. “Ada kekhawatiran orang bahwa Covid-19 ini takut orang tertular padahal belum sampai kesana, tidak ada Kolerasinya donor darah dengan donor darah, maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap lakukan donor darah.”lanjut Yusri Selain itu Yusri juga menegaskan saat ini yang paling tepat saat ini pendonor yang tepat untuk menyumbangkan darahnya adalah Polri, TNI dan ASN sehingga stok darah di PMI Kabupaten Kampar tidak pernah habis dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkannya. Sebelumnya Kapolres Kampar juga mengatakan kedepan Polres Kampar akan siap selalu apabila PMI Kabupaten Kampar membutuhkan dalam pendonoran darah jika dibutuhkan. Selain itu Kapolres Kampar juga menyebutkan bahwa hari ini juga dilakukan kegiatan sosial pembagian masker, sembako, nasi kotak dan makanan lainya yang dibagikan kepada masyarakat yang berdampak Covid-19 di Kabupaten Kampar sehingga nantinya dapat meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak virus ini. Di sela-sela kegiatan donor darah Polres Kampar bahwa kegiatan kemanusiaan donor darah dari anggota Polres Kampar yang nantinya akan kita sumbangkan ke PMI Kabupaten Kampar dalam menghadapi virus Corona atau Covid-19 ini. Kapolres memaparkan dalam kegiatan kemanusiaan ini telah disiapkan 50 anggota dari satker yang ada di Polres Kampar yang memang ingin menyumbangkan darahnya. (Diskominfo Kampar/Dok_pim)

Bangkinang Kota,-Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si memimpin rapat bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dan Forkopimda terkait peraturan tentang aktifitas dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (15/4). Dalam arahannya , Yusri mengatakan bahwa, terkait aktifitas bulan suci ramadhan 1441 H, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran No.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan juga surat edaran dari Gubernur Riau Nomor 92/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Diseasa (COVID-19) dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Provinsi Riau serta Himbauan MUI Kabupaten Kampar Nomor: 01/MUI-K/III/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19). “berdasarkan surat edaran tersebut, sangat penting rasanya bagi kita untuk membuat aturan tentang ativitas bulan ramadhan dan idul fitri ini, agar mata rantai penyebaran covid tersebut dapat kita putus” jelas Yusri. Yusri mengatakan, aturan yang kita buat, tentunya tidak jauh berbeda dengan yang di keluarkan oleh Provinsi Riau, tentunya menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, adapun beberapa aturan yang dibuat antara lain menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas mudik/pulang kampung dan tradisi menjelang Ramadhan seperti Kenduri, berdoa sebelum masuk bulan Ramadhan, mandi Balimau Kasai dan Ziarah Kubur yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Kemudian juga menghimbau seluruh umat Islam agar meniadakan kegiatan Sahur Bersama dan Buka Puasa Bersama (ifthar jama’i) baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah, swasta, ormas, Masjid, Mushalla maupun kelompok masyarakat tertentu serta meniadakan santapan Rohani Ramadhan dalam pelaksanaan Sholat Tarawih di Masjid/Mushalla, sedangkan Kajian Ramadhan akan disampaikan melalui Radio atau Media Sosial juga melaksanakan kegiatan Tilawah atau Tadarus Al-Qur’an di rumah masing-masing sedangkan Tilawah atau Tadarus Al-Qur’an di Masjid/Mushalla hanya dilaksanakan oleh beberapa orang yang ditetapkan oleh pengurus dengan memberlakukan protokol kesehatan. Selanjutnya juga meniadakan kegiatan Peringatan Nuzul Al-Qur’an baik diadakan oleh Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Mushalla maupun Kelompok Masyarakat Tertentu. Tidak melaksanakan kegiatan I’tikaf baik di Masjid maupun Mushalla. Tidak Melaksanakan Takbiran Keliling pada malam Idul Fitri, cukup melakukan takbiran di dalam masjid/mushalla oleh beberapa orang saja maksimal tiga orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meniadakan kegiatan Silaturrahim atau Halal bi Halal yang sifatnya berkumpul di Masjid/Mushalla dan tempat umum lainnya baik diadakan oleh Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Mushalla maupun Kelompok Masyarakat Tertentu. Kemudian, dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi (zona merah) berdasarkan ketetapan Pemerintah, maka kegiatan sholat wajib lima waktu/rawatib, sholat jumat, sholat tarawih dan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid/mushallaatau tempat umum lainnya ditiadakan. Sedangkan dalam kawasan yang potensi penularannya rendah dan sedang (zona hijau dan kuning) berdasarkan ketetapan Pemerintah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat wajib lima waktu/rawatib, sholat jumat, sholat tarawih dan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid/mushalla atau tempat umum lainnya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan memperhatikan hal-hal diantaranya, Imam sholat dianjurkan membaca surat-surat pendek dan membaca zikir-zikir singkat, Jarak shaf antar satu jamaah dengan jamaah lainnya minimal 1 (satu) meter dengan tetap memperhatikan lurusnya shaf, setiap orang menghindari kontak fisik baik bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya dan kuga setiap orang dianjurkan sholat di masjid/mushalla terdekat dari kediamannya dan membawa sajadah masing-masing dari rumah dan tak lupa setiap orang wajib memakai masker. Bagi yang terpapar COVID-19 baik berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect COVID-19 dan Positif COVID-19 dilarang mengikuti sholat lima waktu/rawatib, sholat tarawih dan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid/Mushalla dan tempat umum lainnya. Khusus kepada Satgas COVID-19 agar melakukan pengawasan dan menindaklanjuti terhadap aktivitas pasar Ramadhan, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko, cafe/restoran/rumah makan, warnet serta kegiatan berkumpul sore menjelang berbuka puasa yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/RT, Pengurus masjid/mushalla, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan tokoh masyarakat diinstruksikan untuk melakukan pengawasan, mengedukasi, menertibkan dan memberikan teguran terhadap anggota masyarakat yang melanggar hal-hal tersebut di atas dalam upaya memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19.(Diskominfo Kampar/ Prot-dokpim).

Bangkinang Kota ; Usai memimpin Rapat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lantai III Ruang Rapat Bupati Kampar Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto menerima kunjungan awak media di Ruang Kerjanya dilantai II pada hari Selasa, 14/04. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa Pemkab Kampar insyaallah akan konsisten dan berkomitmen terhadap penanganan, penanggulangan maupun pencegahan atas mewabahnya Corona Virus Desease 10 (Covid-19) di Kabupaten Kampar. Kita telah melakukan berbagai langkah maupun persiapan terhadap kemungkinan yang terjadi” Kata Catur Sugeng yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar Arizon. Pengaruh yang besar di sangat dirasakan bukan saja oleh masyarakat tapi juga pemerintah kabupaten yang berpengaruh terhadap beberapa hal di APBD Kampar yang mengalami pergeseran Anggaran dan ini telah kita lakukan, begitu juga terhadap Percepatan Pengalokasian Dana Desa sebesar Rp. 150 juta perdesa” Tambah Catur lagi. Hal yang menjadi kendala saat ini adalah ditundanya transper pusat ke daerah, perintah penggeseran Anggaran, alokasi anggaran fisik yang diajukan untuk sementara dihentikan dulu” Tambahnya lagi. Kita juga selalu analisa dan evaluasi, melakukan kajian Epidemiologi Covid-19, kajian dampak maupun terhadap keberlangsungan pembangunan kemasyarakatan. Selain itu selaku ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Kampar menginstruksikan agar seluruh desa membentuk Relawan Gugus Covid-19 jalinan komunikasi terus ditingkatkan di tingkat kecamatan dan desa dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas di kecamatan masing-masing” Pintanya lagi. Peran aktif kepala desa dengan Anggaran yang telah dibuat saya Perintahkan agar dapat di cairkan dalam penyediakan segala kebutuhan logistik bagi masyarakat yang rentan terhadap Covid-19, masyarakat yang tergolong ODP dan Isolasi mandiri, masyarakat atau keluarga dalam Orang dalam pengawasan. Anggaran yang dialokasikan dengan sasaran masyarakat yang tidak terdaftar dalam PKH, Sembako non tunai, dan penerimaa Kartu Pra Kerja. Jika dikalkulasikan ada sebanyak 34.000 KK di Kabupaten Kampar kita yakin masih ada yang belum terdata, agar desa mengupdate data yang mungkin belum masuk” pintanya lagi. Kepala desa diminta untuk menyelesaikan administrasi sehingga dapat dengan segera dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Saya selalu Ketua Gugus jika hal-hal diatas berjalan’dengan baik jika kita termasuk dalam kategori PSBB, terhadap komponen yang dibutuhkan kita dibawah sudah siap, begitu juga terhadap, pengamanan, Hal-hal inilah yang kita harapkan, PSBB ini Aparatur memberikan penindakan hukum, tentunya kita upayakan dengan mendahulukan tindakan persuasif, kita beda dengan kota Pekanbaru. Kita sangat luas yang sampai ke pelosok desa yang jauh dan terbatas. Terhadap ada masyarakat yang enggan melaporkan, pemerintah menghimbau Kepada seluruh masyarakat yang berpergian ke daerah terjangkit ataupun baru pulang secara jujur harus melaporkan kepada lurah, desa dan puskesmas. Sehingga data kita komplit dan akurat. Diakhir wawancara Catur Sugeng menyampaikan semoga ini cepat berlalu dan aktifitas pemerintah dan masyarakat kembali seperti sediakala” Tutup Catur (Diskominfo Kampar)

Bangkinang ; Dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Kampar berbagai langkah dan upaya terus dilakukan, termasuk penggunaan Dana Desa. Untuk itu dapat mengalokasikan anggaran dana desa dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan imbas terhadap masyarakat yang memiliki kerentanan ekonomi imbas Covid-19 melalui Padat Karya Tunai Desa (PKDT). Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan, , S. STP. M. Si saat melaksanakan teleconfrense dengan Camat se Kabupaten Kampar di Aula Dinas PMD Kampar pada hari Senin, 06/04/2020. Ikut pada teleconfrense tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Ir. Cokroaminoto dan Sekretaris Halim, Kepala Ali Sabri Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, mewakili kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kampar. Ini merupakan Rapat pertama melakukan Video Confrense Apresiasi bagi kecamatan dalam menyikapi Covid-19 ini termasuk dalam partisipasi dalam Video Confrense, begitu juga terhadap bantuan peralatan dari diskominfo Kampar” Kata Febrinaldi Tridarmawan yang didampingi oleh Tim Pendamping Desa, acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami berharap percepatan penyusunan APBDes tahap I tahun Anggaran 2020, terutama dalam program padat karya Tunai Desa dan pencegahan Covid-19″ Kata Febrinaldi lagi. Berbagai rekomedasi dan Surat Edaran (SE) telah di keluarkan kementerian Desa RI terutama SE nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa dalam menghadapi Covid-19 yang juga telah kita tindak lanjuti terkait dengan penggunaan dana desa, dan bagaimana mekanisme APBDes” Tambahnya lagi. Selain itu Pemerintah telah menyetujui pengalokasian dana Desa dalam tanggap Darurat Covid-19 Sebesar Rp.150 juta yang diperuntukkan bagi penyedian logistik dan Sembako dan penyedian sembako maupun untuk alat pelindung berupa Masker, Disinfektan, Baliho dan sosialisasi dan pembentukan Relawan Covid-19 di desa” Tegas Febrinaldi. Kita berharap dengan telah susunnya APBDes tahap I ini, semoga segera dapat di kirim ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dapat segera di posting” Pintanya lagi.(Diskominfokampar)

Bangkinang ; Kebutuhan Keuangan dalam pergeseran anggaran dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kampar sebesar lebih kurang Rp.72 miliar. Demikian Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar Lakukan Teleconferen Bersama Provinsi Riau yang di pimpin oleh Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid Terkait Pergeseran Anggaran APBD Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kampar di Aula Rumah Dinas Kabupaten Kampar. Sekda Kampar menjelaskan terkait dengan penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan langkah-langkah dan secara administrasi bahwa ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kampar berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat berkaitan dengan kepulangan sanak saudara kami dari malaysia, thailand untuk dapat menahan diri agar tidak pulang kampung. Sekda Kampar juga melaporkan berkaitan dengan kebutuhan keuangan dalam pergeseran anggaran dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kampar sebesar lebih kurang Rp.72 miliar dengan rincian Rp.19 miliar dari Dinas Kesehatan yang digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan, vitamin, penyemprotan dan hal-hal lain. Kemudian pergeseran anggaran dari Rumah Sakit sebesar Rp.3,5 miliar digunakan untuk dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sedangkan penanganan Covid-19 jangka panjang karena Kampar diperkirakan perantau akan pulang sebelum lebaran Idul Fitri dan Balimau Kasai yang sampai hari ini sudah hampir mencapai 3.000 orang, mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyiapkan sembako yang ditempatkan melalui Desa, kalau tahun kemaren anggaran tanggap darurat sebesar Rp.20 juta maka tahun ini kita anggarkan sebesar Rp.100 juta per desa, jadi untuk total yang dibutuhkan sebesar Rp.24 miliar hingga sampai bulan Oktober 2020 yang diambil dari dana desa. Terkait dengan relawan di desa sesuai surat dari Kementerian Desa harus ada relawan di setiap desa dan ini tentunya juga sudah dipersiapkan anggaran sebesar Rp.52 juta per desa dan berarti ada anggaran sebesar lebih kurang Rp.36 miliar ditempatkan di desa untuk itu kita sudah persiapkan Peraturan Bupati (Perbup) maupun perbaikan Perbupnya dah sudah ditandatangani oleh Bupati Kampar. Sehubungan itu pula, terkait dengan keuangan di Kabupaten Kampar baik itu berkenaan dengan Covid-19 dan pangan sebesar Rp.72 miliar untuk sementara sedangkan dana tidak terduga saat ini di BPKAD ada Rp.2,5 miliar dan nantinya akan ditambah hingga mencapai Rp.10 miliar jika ini dibutuhkan. Kemudian informasi dari Sekretaris Dewan, anggaran reses yang tidak terpakai selama satu bulan dilakukan pergeseran yang nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Dari sisi ketersediaan pangan atau logistik sampai hari ini stabil, sedangkan beberapa tempat untuk isolasi yang sudah dipersiapkan yakni gedung PMI yang baru saja selesai dibangun bisa disiapkan 30 kamar berikut perlengkapannya serta gedung rumah sakit yang baru dibangun tahun lalu yang awalnya dipersiapkan 4 kamar, akan ditambah 100 kamar lagi. Kemudian kampar juga mempunyai 8 puskesmas rawat inap, 2 kamar akan dipersiapkan untuk antisipasi. Diprediksi sampai hari untuk rawat inap dinilai cukup, dan jika kalau bertambah maka kita punya stanum Bangkinang yang mempunyai 30 kamar bisa digunakan. Sekda Kampar juga menyampaikan bahwa sudah menerima rapid tes sebanyak 1.260 dan sudah dilakukan pemanfaatannya bagi para medis kita. Selain itu Kampar juga sudah menerima Alat Perlindungan Diri (APD) dari Kementerian Kesehatan sebanyak 25 pasang, dan membeli sebanyak 275 APD. Berkaitan dengan penjemputan TKI dari Malaysia dan Thailand, yang penempatannya ada dari Dumai, Bengkalis, Meranti Pemkab Kampar telah mempersiapkan personil dari Dishub beserta bus pemda. Kami senantiasa melayani masyarakat yang akan kembali ke Kampar, setiba dirumah langsung dicek dan didata oleh Kepala Puskesmas dan diantar ke rumah masing-masing untuk dilakukan Lock Down mandiri. Jadi sebanyak 2.783 orang tadi terpantau dengan baik dan dilakukan pengujian suhu tubuh dilanjutkan dengan rapid tes, sudah ada lebih kurang 300 orang yang sudah dilakukan rapid tes. Untuk insentif tenaga medis, dari Dinas Kesehatan telah mengajukan sebesar Rp.6 miliar dan ini diprediksikan sampai bulan juli 2020. Sebelumnya Sekda Kampar melaporkan bahwa terhitung hari ini Orang Dalam Pemantau (ODP) di Kabupaten Kampar sebanyak 2.783 orang, Pasien Dalam Perawatan (PDP) sudah mencapai 8 orang, dengan rincian 2 orang ditempatkan di RSUD Bangkinang, selebihnya berada di RS.Arifin Ahmad, RS.Awal Bros, dan RS.Eka Hospital. Selain itu juga Kabupaten Kampar telah membentuk dan mengeluarkan SK Gugus Tugas Covid-19 dan sudah berjalan sesuai dengan surat edaran terbaru Bupati Kampar sebagai ketua. Sekda kampar dalam Teleconference ini didampungi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri, Kepala Bappeda Ir Azwan M.Si, Kepala Inspektorat Muhammad, Kepala BPKAD Edwar ST,MT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kholida, Kadis PMD Febrinaldi Tridharmawan. (Diskominfokampar/Prot_Dokpim)

XIII Koto Kampar – Bupati Kampar mendampingi pertemuan antara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan Gubernur Riau yang diwakili Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution didampingi Bupati Kampar H Catur  Sugeng Susanto, SH. Kasatpol PP Sumbar Dedy Dianto lani, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Joni Amir di perbatasan Riau dan Sumatera Barat tepatnya di Rimbo data Kabupaten Lima Puluh Kota, Jum’at (30/4) Pertemuan yang dilakukan di perbatasan tersebut guna memantau persiapan penanganan posko terpadu agar setiap orang yang keluar dan masuk di kedua wilayah dapat terdata dan memiliki riwayat perjalanan hingga ke tempat tujuannya dan dihimbau untuk mengisolasi diri secara mandiri ketika tiba di lokasi tujuannya karena telah berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengharapkan kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Dandim 0313 KPR Letnan Kolonel Inf Aidil Amin, Kapolres Kampar AKBP Muhammad Kholid dan seluruh stakeholder terkait dapat berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan posko terpadu di wilayah perbatasan nantinya. “Kita akan membentuk satgas terpadu sistem pengendalian ODP maupun PDP yang akan melintas masuk maupun keluar keluar Riau melalui posko diperbatasan, semua tempat masuk yang berbatasan dengan Riau akan kita bentuk pos seperti ini” ungkap Edi Sementara itu, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengaku siap mendukung kebijakan Provinsi Riau karena secara teknis semuanya sudah jelas prosedur penanganan seperti apa yang harus dilakukan. “Dalam rangka mengendalikan penyebaran mata rantai Virus Corona maka setiap orang yang memasuki wilayah Riau melalui wilayah perbatasan Kampar harus melalui tahapan Pemeriksaan kesehatan yang ada di posko ini, kami mendukung langkah Provinsi Riau dalam pendirian posko ini” ungkap Catur Setiap orang yang akan melintas diantara kedua wilayah nantinya akan diberikan riwayat perjalanan dan laporan kesehatan sehingga setibanya dilokasi tujuan Pemerintah di lingkungan tinggal masyarakat tersebut dapat mengetahui orang tersebut dalam status ODP dan wajib mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari dan melaporkan ke puskesmas terdekat apabila mengalami perubahan gejala kesehatan seperti batuk, demam, pilek, flu maupun sesak nafas. Di Wilayah Sumbar 13 orang dinyatakan positif berdasarkan pernyataan Gubernurnya dan masih akan bertambah jumlahnya, sementara di Riau 7 orang positif diantaranya 1 sembuh dan 6 lainnya masih dirawat dan 1 pasien PDP meninggal dunia.(DiskominfoKampar/DAT)

Bangkinang ; Musrembang RKPD 2021 yang digelar secara online melalui teleconferensi yang pertama dilakukan di Riau bahkan di indonesia diikuti oleh seluruh OPD dilingkungan Pemkab Kampar, Camat se Kabupaten Kampar. Bahkan Musrenbang Teleconference ini ikut memberikan sumbangan pemikiran dari Anggota DPD RI Edwin Pratama, anggota DPRD Kampar. Musrenbang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD )2021 ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang kecamatan dan Musrembang desa yang telah digelar sebelumnya, pada Musrembang ini skala prioritas masih menjadi pembicaraan dalam diskusi jarak jauh ini. Kata Arizon di Kantor Diskominfo Kampar Senin, 31/03/2020 di Bangkinang yang didampingi oleh Sekretaris Kominfo Herry Indra Mulya dan seluruh Kabid di diskominfo Kampar. Selain itu juga di upayakan untuk mencari dana pembangunan yang berasal dari Kementerian yang dilakukan melalui mitra DPR RI, tentunya Harapan ini tertuju kepada Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat dan Anggota DPD RI Erwin Pratama. Ditambahkan Arizon dalam sesi teleconfrense Tersebut menyatakan bahwa metode Musrenbang ini dilakukan secara Online melalui Video Confrense Karena adanya wabah Covid-19, bekerjasama dengan Bappeda Kampar dan di koordinasikan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dimana tidak dibolehkan untuk berkumpul, namun tidak mengurangi akan arti dari tujuan dari pelaksanaan Musrenbang. Disini juga diadakan pembicaraan timbal balik, penerimaan aspirasi, masukan maupun koreksi terhadap usulan pembangunan” Kata Arizon. Pada pembukaan Musrenbang RKPD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri. M.Si mewakili Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang dihadiri oleh Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat, Pimpinan DPRD Kampar Repol, S. Ag, Kepala Bappeda Kampar, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Kampar dan tim Live Streaming Diskominfo Kabupaten Kampar. Terakhir setelah pembahasan dibicarakan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Drs. Yusri. M.Si, pimpinan DPRD Kampar Repol. S. Ag, Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat melakukan penandatanganan dokumen Musrenbang. (Diskominfo Kampar)

Bangkinang ; Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH yang di wakili Sekretaris Daerah Drs.Yusri M.Si secara resmi membuka Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kampar untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021. Musrenbang kali ini dilakukan menggunakan sistem online live Streaming atau aplikasi komunikasi yang pertama di Riau dengan menggunakan video Conference karena mengingat dan menimbang Penyebaran Virus Corona ( Covid- 19 ). Acara ini dihadiri Langsung oleh Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat, LC, Anggota DPRD Kabupaten Repol, Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah Kampar Ir. Azwan. M. Si Musrenbang ini secara live streaming yang diikuti oleh anggota DPD RI Edwin Pratama, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kampar, Anggota DPRD Kampar, Bappeda Provinsi Riau, Camat se-kabupaten Kampar yang berada dimasing masing kantor, Camat dan anggota DPRD, dan DPD RI yang di adakan di Rumah Dinas Bupati Kampar Selasa (31/3/2020). Dalam Sambutannya Yursi menyampaikan penyusunan Anggaran setiap OPD Harus berlandaskan skala prioritas, RPJMD Kabupaten  Kampar yang disusun saat ini merupakan dokumen perencanaan daerah tahun 2021, yang didasari oleh Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Propinsi Riau. “Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2020 adalah wadah musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder Kabupaten Kampar untuk merumuskan lebih lanjut rancangan RKPD 2021 berdasarkan Usulan Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan salah satu rangkaian proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dalam pelaksanaannya dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Yusri juga menambahkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. “Maka dengan itu mari bersama sama kita bangun Kabupaten Kampar untuk lebih maju kedepannya sesuai dengan tema memacu investasi dan sinergitas antar sektor serta dunia usaha dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Kerja, Kerja Kampar maju sahutnya. Di sela-sela Viceo komprensi, Asti Istah Tuti ST Kabid perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Riau memberikan Apresiasi kepada Pemda kampar atas kinerjanya melakukan Vidio Telekonfrem ( Vidkom ) guna membahas Musenbang dan ini adalah yang pertama kali di adakan di Propinsi Riau Sahutnya. Sementara itu kepala Bappeda Azwan dalam laporannya menyampaikan Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 14 ayat 3 dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK, bahwasanya dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan berbasis e-Planning Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan rancangan Renja Perangkat Daerah telah di Input pada sistem ini, selanjutnya dibahas pada Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang, selanjutnya menjadi kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbang hari ini. Azwan juga menyampaikan Selain sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar, masih ada peluang sumber-sumber pendanaan lainnya seperti; APBN, APBD Provinsi Riau, maupun CSR yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar. Untuk meraih berbagai sumber pendanaan tersebut tentunya sangat perlukan kesiapan dan usaha kita dalam menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen lainnya. Sementara itu Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam pengarahannya menyampaikan bahwa perjuangan pembangunan di Kampar terus dilakukan melalui lembaga DPR RI tentunya dengan seluruh mitra kerja kami di kementerian, dan terus ini kita upayakan untuk mengajukan skala pembangunan yang menjadi beban Pusat seperti jalan Nasional, turap sungai dan hal yang dapat kita masukkan ke dalam program kementerian” Kata Syahrul Aidi Maazat.( Diskominfo/Rby )