JAKARTA

Jakarta ; Dalam rangka memajukan olahraga di Kabupaten Kampar Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengunjungi Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta. Kunjungan Bupati Kampar ini diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan olahraga RI Gatot S dewa Broto di Ruang Kerjanya di Jakarta pada hari Kamis, 23/05. Pada kesempatan tersebut Bupati Kampar menyampaikan keinginannya bahwa ia tokoh olahraga raga ingin sekali memajukan olahraga di Kabupaten Kampar, hal ini bukan tanpa alasan karena Kampar telah banyak memberikan dan melahirkan atlit atlit yang telah membela Negara di Ajang internasional” Kata Catur Sugeng mengawali pertemuan. Oleh sebab itu, tambah Catur ia bersama rekan-rekan OPD dan dinas terkait menyampaikan keinginan agar dapat membantu dalam memajukan olahraga terutama pembangunan Stadion Di Ibukota Kabupaten Kampar, karena stadion yang ada saat ini sudah lama dan berada di pinggir jalan dan di tengah-tengah kota Bangkinang yang mana jika ada iven besar dapat menggangu kelancaran arus lalu lintas dan kemacetan” Kata Catur Sugeng Susanto. Oleh sebab itu tambah Catur kami datang ke sini agar dapat dibantu dalam pembangunan Stadion baru di Kabupaten kampar, serta dukungan terhadap kemajuan olahraga di Kampar” Tutup Catur Sugeng Susanto. Kabupaten Kampar merupakan salah satu penyangga provinsi Riau karena memiliki lokasi yang sangat strategis serta dekat dengan ibu kota provinsi, banyak agenda yang mana Kabupaten selalu menjadi lokasi Iven provinsi” Tambah Catur Sugeng lagi. Dusamping itu dalam waktu dekat Kami juga akan mengadakan Iven Kampar internasional Dragon Boat berempat di Danau Rusa XIII Koto Kampar yang diikuti oleh beberapa negara, Kami mohon juga dukungan dari kementerian Olahraga ini” Pinta Bupati Kampar dihadapan Bayu Rahadian Asdep Sentra dan Sko, Alman Hudri Asdep olahraga dan pendidikan, Teguh Raharjo Asdep Olahraga Prestasi. Sementara dari Kabupaten Kampar hadir Asisten II Setda Kampar Ir. Azwan, M.Si, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Afdal ST, MT, Kepala Dinas Perkebunan Bustan, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Hambali, Zaki Helmi dari Bappeda Kampar dan M Saleh Kabid Pemuda dan Olahraga P dan K Kampar. Sementara itu Sekretaris Kementerian Pemuda dan olahraga RI Gatot S dewa Broto, Atas usulan maupun dukungan yang telah dismapaikan oleh Bupati Kampar kami sangat mendukung, apalagi ini sesuai dengan peraturan presiden terkait kemajuan persepak bolaan di Indonesia, untuk saat ini proposal yang di berikan kami terima dan akan kita Kaji Terkait dengan ketersediaan anggaran di Kementerian, maklum anggaran yang ada di kementerian Pemuda dan olahraga RI tak begitu besar” Tambahnya lagi. Kita sangat support apalagi Kabupaten Kampar telah banyak memberikan kontribusi Bagi keolahragaan Tingkatkan nasional. Namun terkendala dengan minimnya dana kita akan upayakan dan kita kawal dan giring, Kita selama ini bekerjasama dengan kementerian PUPR, jika perlu kita gunakan jalur khusus seperti Presiden maupun Anggota DPR-RI, sehingga ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan” Kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut. Sebelumnya Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menemui Raden Isnanta Deputy Bidang Olahraga Kemenpora RI seperti Kata Sekretaris Kementerian olahraga, Raden Isnanta manyatakan bahwa kondisi saat ini anggaran yang boleh dikatakan minim, namun hal ini tetap kita berjuang dan perhatikan apirasi daerah terhadap program pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kampar ini” Tutup Isnanta.(Kominfo Kampar)

JAKARTA – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH menghadiri Forum Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, Peluncuran Visi Indonesia 2045 dan Penyerahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, bertempat di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta Kamis (9/5). Pemkab Kampar melalui perencanaan terpadu yang tertampung dalam system dan aplikasi Krisna selaras telah mengusulkan program strategis ke pemerintahan pusat dan begitu juga terhadap usulan ke pemerintah Provinsi Riau, semoga Musrenbangnas ini memberikan perubahan terhadap kemajuan Kabupaten Kampar terutama terkait dengan penganggaran” Kata Catur Sugeng. Turut mendampingi Bupati Asisten Perekononiman dan Pembangunan Ir Azwan M.Si Kepala Bappeda Aprizal, S.Sos, Kadis Kesehatan Nurbit, Kadis Pariwisata Zulia Dharma dan Kadis Pertanian dan Holtikultura Hendri Dunan, Kepala Bappenda Ali Sabri dan Plt Kabag Protokol dan Humas Irwan AR. Musrenbangnas yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Gubernur, Bupati/Wako Seluruh Indonesia. Musrenbangnas 2019 digelar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang mengusung tema Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas dilakukan dengan penguatan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratik dan Spasial( THIS). Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH didampingii Kepala Bappeda Aprizal usai mengikuti pembukaan musrenbang 2019 mengatakan bahwa musrenbang dilakukan untuk mewujudkan sinergi antara RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rangkaian Kegiatan dalam rangka penyusunan RKP 2020 telah dimulai sejak 10 Januari 2019, proses penyusunan RKP sudah pada tahap pelaksanaan Musrenbangnas dan Persidangan (Desk) Musrenbangnas. Ditambahkan Catur pada tanggal 10-14 Mei 2019 diadakan persidangan (desk) musrenbangnas akan disepakati program, kegiatan, lokasi, target dan anggaran antara Bappenas , K/L dan Pemerintah Propinsi dalam bentuk forum multilateral dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan. “Untuk itu saya mengharapkan kepada dinas terkait yang telah mengusulkan melalui bappeda dengan sistem online agar terus berkoordinasi dengan pemerintah propinsi untuk tetap mengawal usulan-usulan, agar tetap masuk dalam RKP 2020, kita harus kejar dana pusat untuk pembangunan di Kabupaten Kampar” ujar Catur Pemkab Kampar melalui Bappeda telah memasukkan usulan program, kegiatan strategis daerah melalui Aplikasi Krisna Selaras. (Diskominfo Kampar/Humas)

Jakarta ; lahan perkebunan seluas 2800 ha tanah yang selama ini menjadi sengketa antara masyarakat Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu dengan pihak PTPN V segera di serahkan ke masyarakat. “Alhamdulillah perjuangan panjang pada hari ini sudah di putuskan Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk segera di proses penyerahannya dan Sertifikat hak milik kepada masyarakat Demikian disampaikan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH usai mengikuti Rapat Kabinet terbatas yang diikuti oleh Bupati Kampar, Gubernur Riau Syamsuar dan perwakilan masyarakat Senama Nenek yang bertempat di Kantor Presiden RI Jakarta pada hari Jum’at, 03/05. Rapat Kabinet terbatas tersebut di pimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Para Menko, Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Staf Presiden Dirut PTPN V, Gubernur Riau, perwakilan masyarakat, dan undangan penting lainnya. Bupati kampar Catur Sugeng Susanto atas nama Pemerintah Kabupatenn Kampar beserta masyarakat menyambut baik dan bahagia atas keputusan yang pro rakyat ini,, selanjutnya Presiden meminta Pemda Kampar agar segera menyiapkan nama nama masyarakat yang akan menerima lahan tersebut untuk langsung diterbitkan sertifikat hak milik (SHM), sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan sekaligus memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat” Kata Catur Sugeng.( Diskominfo Kampar)

Jakarta ; Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto berharap penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, yang telah diberikan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kampar. “Program penyaluran bantuan Sosial (Bansos) saat diawasi dengan ketat oleh instansi terkait terutama setelah adanya MOU antara Kementerian Sosial dengan kepolisian RI dan aparat penegak hukum lainnya Sekali lagi saya tekankan, menjalankan program yang memberikan manfaat untuk masyarakat sesuai aturan yang ada” Pinta Bupati Kampar. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar M Amin Filda saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Keluarga Harapan tahun 2019 yang diadakan di hotel Sultan Jakarta pada hari Kamis, 02/05. Oleh sebab itu tambah Amin Filda, PKH ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan juga pemenuhan kebutuhan lainnya,” kata Amin Filda yang di hadiri Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Erizon, Serta Rosmiati Kabid dan Syafrizal Kasi di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Hadir juga pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Darius dan para Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/kota se Indonesia. Ini dilakukan agar pencairan dan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. ada KPM yang telah meningkat kesejahteraannya atau ada perubahan data penerima. Seperti anak yang sudah lulus SMA / Sederajat, dan lainnya, maka jumlah dana yang diperlukan pun diubah pada pencairan untuk selanjutnya” Tambahnya lagi sebagaimana yang dipesankan Bupati Kampar. Ia menambahkan bahwa Rakornas ini hendaknya dapat menjawab semua persoalan dan mencarikan solusinya” Kata Amin Filda pada Rakornas yang dibuka oleh menteri Sosial RI Agus Gumewang Karta Sasmita tersebut. M Amin Filda menambahkan bahwa jumlah penduduk Kampar saat sebanyak 734.948 jiwa atau 185 043 KK terdapat sebanyak 271. 050 KK Masyarakat miskin dan sebanyak 66.987 Kak dari jumlah tersebut sebanyak 26.794 KK merupakan penerima Program Keluarga Harapan ( PKH) Tahun 2019 dengan Anggaran biaya lebih kurang sebesar Rp. 51 Mikyard. KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 26.794 KK sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak rastra 36.119 jiwa sementara itu” Tambah Amin Filda. Dan untuk diketahui kedepan program penyaluran beras mulai Bulan Agustus tahun 2019 khusus akan diberikan Secara tunai bukan lagi dalam bentuk beras atau dengan sebutan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” Tutup Amin Filda.(Diskominfo Kampar)

Jakarta – Menindaklajuti kunjungan Ombudsman RI Ke Kabupaten Kampar terkait penyelesaian pembangunan jembatan kembar marangin, Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Kampar menyampaikan dokumen kemajuan penyelesaian yang dilengkapi dengan bukti usaha yang telah dilakukan oleh pemkab kampar ke Ombudsman RI. Dokumen diserahkan langsung oleh Sekda Kampar Drs Yusri M.Si kepada Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di ruang pertemuan lantai 7 Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (30/1). Dalam Sambutannya Sekda menyampaikan bahwa penyampaian dokumen terkait penyeleaaian terhadap salah satu proyek APBN jembatan kembar merangin merupakan komitmen pemkab kampar dalam usaha mempercepat proyek pembangunan nasional yang ada diKabupaten Kampar. Sekda juga mengatakan telah menerima surat dari Kementerian PUPR agar fungsional jembatan tuntas sebelum Mei 2019.” Ini merupakan PR Pemkab untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami minta tujuk ajar ombusman agar kepentingan masyarakat jalan dan kepentingan publik juga jalan , karena jembatan itu sangat vital termasuk jalan nasional lintas sumatera, Pemkab terus berupaya agar penyelesaian terhadap masalah ini agar berjalan dengan baik,” papar Sekda. Sekda juga menjelaskan bahwa dalam dokumen yang sampaikan ada dokumen awal persetujuan bersama atas penolakan terhadap upaya pemkab kampar untuk mengganti rumah mereka dengan 7 unit rumah layak huni. Juga dokumen tentang pertemuan dengan masyarakat bersama Kepala Desa, Camat serta pemkab dan rapat dikantor bupati deadlock. ” Masih belum ada titik temunya, surat bupati juga sudah kita layangkan untuk pengosongan. namun tdk diindahkan,” ujar Sekda. Untuk penyelesaian Pemkab kampar terus berkoordinasi dengan pihak tim yustisi serta T4P karena keputusan yang diambil harus keputusan bersama untuk penyelasaian permasalahan di kampar. “Intinya kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait tindakan yang akan diambil kedepan, kami juga akan mengundang ombudsman atau perwakilan ombudsman di Propinsi Riau, karena sebentar lagi akan lebaran jadi kita tidak bisa berlama-lama,” ujar Sekda. Anggota ombudsman RI Alvin lie mengatakan bahwa dokumen yang telah diterima akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian laporan. Terkait dengaan Surat Kementerian PUPR kepada Pemkab Kampar tentang fungsional jembatan pihak ombudsman akan melibatkan perwakilan ombudsman di riau untuk terus memantau perkembangan. ” Kami sudah kelokasi dan melihat ada rumah dibangun dibantaran sungai, kami juga mempertanyakan apakah secara perizinan sudah layak baik aspek keselamatan maupun lingkungan banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, ” ujar Alvin lie. Namun kata Alvin Lie terkait tindakan yang akan ditempuh kedepan pihaknya menyarankan Pemkab mematuhi semua peraturan yang berlaku, prosedur mau pelaksanaan dilapangan agar tidak melakukan hal-hal menjadi celah kelemahan pemerintah Kabupaten Kampar. ” Apapun didilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, agara tidak salah dikemudian hari,” ujar Alvin lie Hal senada juga dikatakan Anggota Tim ombudsman yang turun ke kampar mengatakan terima kasih karena pemkab telah menunjukan progres yang baik untuk ombusman dalam menyelsaikan laporan masyarakat dan menghimbau tindakan pelaksanaan dilapangan tetap persuasif dan sesuai dengan aturan. . “Pada perinsipnya tindakan penyelenggaraan pelayanan publik tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan sesuai dengan proseduer yang berlaku.,” ujarnya.(kominfo/Humas)

Surabaya,- Pemerintah Kabupaten Kampar mendapatkan hibah Satu Unit Kapal Pelayaran Rakyat dari Kementerian Perhubungan yang berita acara penerimaannya ditandatangani langsung oleh Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto dan disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dilaksanakan di Gedung Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya, Senin (15/4). Dikatakan Catur, Pemerintah Kabupaten Kampar sangat berterima kasih atas bantuan kapal pelayaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, kita berharap dengan adanya kapal ini bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ditambahkan Catur, saat ini Kampar tengah giat-giatnya memajukan destinasi wisata, salah satunya wisata Danau Rusa, untuk mendukung kelancaran itu semua, maka rencananya kita akan meletakkan kapal pelayaran ini di lokasi wisata tersebut agar masyarakat bisa berkeliling danau, dengan harapan pengunjung bisa membludak yang nantinya juga bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya yang berada disekitar Destinasi wisata Danau Rusa. Sementara itu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berharap dengan diberikannya kapal ini bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat dan juga Sinomba kepada Kepala Daerah agar memberikan inovasi daerah perairan bisa bermakna bagi masyarakat.(humas).

Jakarta  ; guna memantapkan konsolidasi dan sinergitas terhadap pelaksanaan kegiatan maka untuk mewujudkan hal tersebut diadakan sosialisasi dan Harmonisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019. Bunda PAUD Kampar Muslimawati Catur hadir pada acara yang dibuka secara resmi oleh Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla di Ballroom Hotel Sultan Jakarta pada hari Selasa, 2/04. “Kita memberikan dan Menanamkan nilai-nilai luhur dan karakter harus dimulai sejak usia dini. Dan keluarga memiliki peran besar dalam membangun manusia Indonesia  berkarakter, berahlak mulia dan dan berbudi pekerti  luhur dengan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi” Kata Bunda PAUD Kampar Muslimawati Catur. Sosialisasi ini sangat penting guna meningkatkan pemahaman Bunda PAUD terkait kerangka kebijakan global dan nasional di bidang PAUD, serta meningkatkan pemahaman peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan PAUD di daerahnya masing-masing khususnya di Kabupaten Kampar nantinya” Kata Muslimawati yang menambahkan bahwa beberapa isu strategis dibahas pada kesempatan tersebut diantaranya isu stunting, program kedepan bagi kemajuan PAUD. Tujuannya pemahaman bunda paud terkait kerangka kebijakan global dan nasional di bidang Paud serta meningkatkan pemahaman peran Bunda Paud sebagai pengerrak utama pembinaan layanan Paud di daerah. “masing-masing.menciptaka sinergi peran bunda paud propinsi dan bunda paud kabupaten salam pembinaan layanan paud.mewujudkan keaamaan persepsidalam pemantapan peran bunda paud” Tambahnya lagi. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Harris Iskandar saat membuka sosialisasi ini mengatakan, peran strategis Bunda PAUD antara lain mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas. Hadir pada kesempatan tersebut Hj. Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Bunda PAUD se- Indonesia dan undangan yang memenuhi Ballroom acara yang bertema sosialisasi dan harmonisasi adalah menetapkan peran bunda paud dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.(Diskominfo Kampar)

Jakarta ; Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH menghadiri Penyampaian laporan terhadap hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kegiatan system Elektronik tahun 2018, yang dihadiri Oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang diadakan di Hotel Bidakara Jakarta pada Hari Kamis, 28/03/19 Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto usai acara menyampaikan semoga dengan penerapan system terpadu penggunaan aplikasi Makin mempermudah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Didamping itu akan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memudahkan serta memberikan kepastian layanan masyarakat” Kata Catur Sugeng Susanto yang didampingi oleh Kepala Dimas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, SE Kedepannya kita akan mulai menerapkan beberapa aplikasi layanan, semoga ini Makin baik dan makin memudahkan dan memperingkas waktu, bukan malah makin panjang dan bertele-tele” Pintanya lagi Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam arahan menyampaikan kemajuan tekhnologi begitu cepat, perkembangan yang luar biasa, Star up, unicorn dan sejenisnya Makin maju dan berkembang apabila tidak kita Ikuti maka kita akan ketinggalan” Kata Jusuf Kalla. Pemerintahan harus memanfaatkan kemajuan tekhnologi ini dalam menjalankan kegiatan pemerintahan” Pintanya lagi Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang menyatakan ada 616 instansi pemerintah, yang terdiri dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia serta Ketua Bappenas efisiensi dalam pengelolaan Keuangan, sehingga mengurangi pemborosan Anggaran pemerintah” Katabya. (Diskominfo Kampar)

Jakarta- Sekda Kampar Drs. Yusri M.Si didampingi oleh Inspektur Kampar Drs. Muhammad, M.SI menghadiri rapat kooordinasi Nasional Pengawasan intern Pemerintah tahun 2019 yang merupakan agenda tahunan sejak tahun 2015. Rakor tahun 2019 ini mengusung tema Pengutan APIP dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan dan pembangunan yang berkualitas yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan peserta 1200 orang yang berasak dari APIP pada K/L/Pemda sebanyak 628 orang, perwakilan BPKP sebanayak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sbanyak 11 orang, Sekjen K/L dan Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 bertempat di hotel Bidakara Jakarta, Kamis(21/3). Rakor dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan sebagai narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudianto dan Kepala BPKP Pusat Arsen Adiperdana. Sekda Kampar didampingi Inspektur Kampar Drs. Muhammad usai mendengar pemaparan Wapres, Menteri Keuangan dan Menteri Kominfo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi Kegiatan Rakor sehingga diharapkan kualitas pengelolaan keuangan didaerah sampai ketingkat desa semakin akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dikatakan sekda perlu didukung oleh Sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang Kompeten. ” Pemerintah telah memberian atensi terhadap pencapaian penguatan Sistem Pengendalian Internt Pemerintah (SPIP) Kampar yang sudah mencapai level III sementara untuk penguatan dan kapabilitas APIP lagi berproses menuju level III. Kita mengharapkan nantinya Kapabilitas APIP harus ditingkatkan sehingga bisa membimbing dan memberikan legal opini kepada OPD dan Pemerintahan Desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya. Sementara itu Ispektur Kampar Drs. Muhammad mengatakan bahwa untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dikatakan tentu memerlukan dukungan dari segi anggaran. ” Alhamdulillah dana sudah tersedia, Untuk penguatan APIP kita telah banyak mengirimkan pelatihan-pelatihan diklat-diklat substantif yang langsung diasuh oleh BPKP bahkan ada workshop-workshop yang dibimbing langsung oleh KPK, semoga peranan APIP kedepan ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan di Kampar akuntabel secara keuangan dan berkualitas,” paparnya.(Kominfo/Humas).

Jakarta – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menandatangani naskah kerjasama antara BKSDA Riau dengan pemerintah Kabupaten Kampar, perjanjian ini juga ditandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono serta di saksikan oleh Ir Wiratno Msc selaku Dirjend KSDA. Dalam penandatanganan tersebut Bupati Kampar juga di dampingi Staf Ahli Suharmi, Asisten II Azwan, beberapa kepala OPD terkait seperti DLH Cokro Aminoto, Kadis PUPR Afdal, Kadis Pariwisata Zulia Dharma, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, Kabag Kerjasama Setda Kampar, Pegiat Alam dan peduli lingkungan kang Rahmat, yang dilaksanakan di ruang Rapat Dirjend KSDA gedung Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada hari Rabu(13/3) Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya memberikan gambaran tentang Kawasan Rimbang Baling yang didalamnya terdapat 9 Desa dalam keadaan terisolir sehingga menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian, pendidikan, akses kesehatan, maka disinilah Pemerintah Kabupaten Kampar melihat harapan masyarakat akan kebutuhan jalur interpretasi yang akan memberikan harapan baru bagi masyarakat disana. “Jalur interpretasi yang menjadi penghubung sembilan desa yang berada di kawasan inti bukit rimbang baling semoga memberikan harapan baru bagi masyarakat disana dan kedepan pengembangan ekowisata alam terbatas disana akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan” ungkap catur Selain itu Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Ir Wiratno, Msc mengatakan Provinsi Riau saat ini memiliki kawasan konservasi satu -satunya yang ada di wilayah Kampar dan alamnya sangat bagus, insfratruktur dasar saat ini menjadi perhatian dikarenakan banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan karena terkendala insfratruktur dan hal ini menjadi perhatian Presiden. “Wisata alam ini sangat perlu untuk dikembangkan yang memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa merusak hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem, banyak wilayah konservasi yang saat ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata ini, rimbang baling harus melihat contoh yang telah ada” ungkap Wiratno Terakhir Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono mengharapkan dengan penandatanganan ini semoga bisa menambah serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup melalui ekowisata dan kearifan lokal yang ada yang menjadi daya tarik tersendiri tanpa perusakan hutan dan lahan konservasi itu sendiri. “Kita secepatnya akan membuat rencana kerja tahunan yang insyaallah tahun ini akan segera jalan dan terealisasi, ini sejarah baru bagi masyarakat kita yang ada dirimbang baling semoga kedepan masyarakat dapat mengembangkan ekowisata dan bersama pemerintah kita bersama menjaga alam disana dari perusakan, agar ruang hidup satwa liar yang ada disana tetap ada dan tidak hanya kita baca di buku” ungkap Suharyono (diskominfoKampar/DAT)