JAKARTA

Jakarta,- Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM terus bergerak melakukan berbagai terobosan Setelah beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Kementerian Desa Tertinggal, kali ini Kamsol melakukan kunjungan Kemneterian PUPR RI, ini untuk mewujudkan pembangunan kabupaten kampar yang maju dan sejahtera. Penjabat (PJ) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta itu dilakukan Pj. Bupati Kampar untuk menggesa pembangunan infrastruktur di Desa-desa terisolir atau desa sulit diwilayah Kabupaten Kampar. Turut hadir Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat, PJ. Bupati Kampar diterima oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Kementerian Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc Ikut hadir mendampingi Pj Bupati Kampar diantaranya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Ir. Afdal, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afruddin Amga. (14/7/2022) Dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc, Kamsol menyampaikan apresiasi luar biasa kepada wakil kita di DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Bina Marga terkait mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa-desa sulit di Kabupaten Kampar. Kamsol juga menyampaikan bersama Perwakilan  di DPR-RI kita serius mempercepat infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadai bisa menjadi multi efek bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa sulit tersebut. Ditambahkannya kemajuan suatu daerah sangat tergantung dari infrastruktur daerah itu sendiri, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan, Ia juga menjelaskan dirinya bersama Syahrul Aidi Mazaat telah menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di desa sulit. Kamsol juga menjelaskan bahwa, Kampar merupakan Kabupaten tertua di Provinsi Riau, sangat disayangkan masih ada desa sulit dan sangat terisolir, oleh sebab itu Pemerintah yang difasilitasi perwakilan di DPR -RI ingin menyampaikan hal-hal yang dapat mempercepat pembangunan. beliau juga memaparkan, selagi ada program dari Pemerintah Republik Indonesia untuk peningkatan-peningkatan desa sulit, maka Pemerintah Kabupaten Kampar harus melakukan pendekatan untuk dapat menyampaikan aspirasi kita sehingga Pemerintah pusat paham akan apa yang dibutuhkan daerah. Kamsol juga menjelaskan didaerah sulit itu juga terdapat objek-objek wisata yang belum memiliki akses jalan yang memadai, sangat disayangkan apabila objek wisata tersebut tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.(Diskominfo/Srn)

Jakarta – Penjabat (PJ). Sebelum diadakan Munas Pertama AKPSI di Tahun 2022, Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM mengadakan silaturrahmi sekaligus mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Munas tersebut direncanakan akan diadakan pada tanggal 15 hingga 17 Juli 2022. Yang dijadwalkan buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya Sekjen, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, Irjen Kemendagri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi, Ketua Umum AKPSI  Yulhaidir (Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah) dan  Sekretaris Jenderal Dr. Kamsol, MM (PJ. Bupati Kampar). Kegiatan tersebut dipusatkan diruang Kerja Mendagri di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. (14/7/2022) Dalam keterangannya usai silaturrahmi dengan Menteri Dalam Negeri PJ. Bupati Kampar Dr. Kamsol, MM yang juga Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AKPSI mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersedia untuk hadir dalam acara Munas AKPSI mendatang. Kamsol juga menjelaskan Mendagri juga berpesan agar AKPSI usia Munas nanti untuk tetap kepada tujuan utama dibentuknya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan petani Sawit di Indonesia. Sekjen AKPSI itu juga mengatakan  Menteri Dalam Negeri juga mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan AKPSI untuk kemajuan dan kesejahteraan petani sawit di Indonesia, Kamsol juga menyampaikan AKPSI agar jangan berubah haluan jika sudah melakukan Munas nanti. Kamsol juga memaparkan Asosiasi ini dibentuk untuk melindungi sekaligus memperjuangkan Aspirasi masyarakat Petani Sawit yang ada di Indonesia dan ia berharap dukungan dan perhatian dari Pemerintah-Pemerintah yang tergabung dalam AKPSI. Kamsol juga berharap, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia agar mendukung dan mendorong agar AKPSI terus berkiprah dan melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Petani Sawit di Indonesia.(Diskominfo/Srn)

Jakarta : Usai melakukan kunjungan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Penjabat Bupati Kampar langsung melakukan kunjungan ke Kemnetetian desa Tertinggal, kunjungan ini berkaitan dengan pembangunan Perempuan dan perlindungan anak di desa – desa yang tertinggal di Kampar, khususnya di desa yang berada dikawasan hutan maupun desa – desa tertinggal lainnya yang sangat perlu perhatian dari pemerintah, khusus Kementerian Desa Tertinggal kami mohon agar dapat melaksanakan program di desa – desa yang sangat terisolir. Kami sangat merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, karena berada di hutan kawasan, semua terbatas. Untuk bertani saja masyarakat susah apalagi membuka lahan mereka takut karena ini merupakan kawasan Hutan pembanguna desa terisolir Ini juga sesuai dengan amanah Gubernur Riau yang merupakan prioritas kami selaku Penjabat Bupati Kampar. Kunjungan Pj Bupati Kampar ke Kementerian Desa Tertinggal langsung disambut oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito S.Sos MH, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Nursaid, S.Sos., M.M di Gedung Dirjen pembagunan sarana dan prasaran desa Kementerian Desa Tertinggal di Jakarta, Jum’at, 08/07. Ikut mendampingi kunjungan kerja ini Kepala Dinas Pememwrintahan dan Desa Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, Camat Kampar Kiri Hulu Firdaus, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP, mewakili Kepala DPPKBP3A Satiti Rahayu, Ibrahim Kabid di Dinas Pemerintahan dan Desa. Dikatakan Kamsol bahwa desa seperti ini tidak hanya ada di Kampar dan Riau saja namun juga ada tersebar di Indonesia, sebanyak 24 Desa ada didalam kawasan hutan yang berada pada jalur Kuning, Jalur Tengah dan Jalur Kiri, khusus sembilan desa yang berada di jalur Kiri di Kampar Kiri Hulu kami minta perhatian khusus dari Kementerian PDT dan Kampar telah melakukan berbagai hal yang bekerjasama dengan lintas Kementerian diantaranya pembangunan jalan interpretasi, pembangunan jembatan penghubung, pembangunan jaringan listrik dan pembangunan telekomunikasi, namun ini belum berjalan maksimal dan sebagian terhenti akibat adanya pendemi Covid-19, Namun ini akan kami tindak lanjuti lagi ” Kata Kamsol. Penanganan ini boleh dibilang lambat, sehingga dengan adanya program ini merupakan bentuk hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, telah berpuluh – puluh tahun mereka merasakan, bahkan mereka bilang kami belum merdeka” Tambah Kamsol lagi. Perlu kombinasi dengan lintas Kementerian, seperti Kementerian PDT, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo kami juga telah melakukan apa yang dapat kami lakukan disini (Desa terisolir) melalui apbd Kampar , ” Ujar Kamsol. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT,  dalam sambutan menyampikan selamat datang di Kementerian PDT RI, siap mensupport terhadap proposal yang dibawa oleh Pj Bupati kampar ini dalam pembangunan di desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu , kami siap menyesuaikan dengan program pemerintah Kabupaten Kampar dengan program Kementerian Desa Tertinggal ” Kata Rachmawati Handayani. Ada master plan pembangunan terhadap pengembangan desa seperti ini, program bersama dengan NGO atau dengan desa – desa yang ada di sekitar, kami siap menyesuaikan” Imbuhnya lagi. Untuk itu kita akan bentuk tim terpadu terkait dengan persoalan yang jarang seperti ini ” Katanya lagi. Mana yang ada di anggaran kami, kami siap melaksnakan di Kampar, namun yang berkaitan dengan Kementerian lain diharapkan dapat mensingkronkan lagi” Kata Rachmawati Handayani. Terakhir Kamsol menyampikan ucapan terima kasih semoga pertemuan ini dapat segera kita realisasikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap nasib masyarakat yang telah puluhan tahun berada di dalam terisolir ” Tutup Kamsol (Diskominfo Kampar)

Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kampar atas komitmen Pemerintah dalam pembangunan perempuan dan Perlindungan terhadap anak, pembangunan ini hingga ke Desa – desa. Dari Segi pendidikan dan pembangunan Manusia Kampar terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas hidup maupun mengurangi angka kamiskinan dan angka putus sekolah, walau ada beberapa desa di Kampar yang saat ini masih berada dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, ini salah satu kendala dalam pembangunan baik ekonomi, pendidikan maupun infrastruktur. Namun kita trerus berupaya membuka keterisolasian daerah dengan pembangunan jalan interpretasi, jaringan listrik. Kami sangat mengapresiasi Pemkab Kampar dalam upaya dan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan, Infrastruktur, Ekonomi dan Kesehatan. Hal tersebut dikatakan oleh Titi Eko Rahayu, SE, MAP Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI  saat menerima Kunjungan Penjabat Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM di Kantor Kementerian Pbwedayaan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta, Jum’at, 08/07. Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Kampar Dr. Kamsol MM menyampikan kondisi terkini dalam pembangunan perempuan dan perlindungan terhadap anak begitu juga permasalahannya yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kami mengapresiasikan kabupaten kampar dengan membawa pembangun ke tingkat desa dan tingkat kelurahan , wilayah itu yang harusnya kita sentuh karna desa memiliki potensi sumberdaya yang besar, juga memiliki sumber daya yang partisipasi masyarakat di tingkat desa jauh lebih besar dan lebih mempunyai nuansa dan kekhasan ” Kata Titi Eko Rahayu yang didampingi oleh Sri Prihantini lestari WIjayanti Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kementrian PPPA, Nanang Aminudin Rachman, S.Sos, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan khusus anak kementrian PPPA. Perempuan dan anak itu termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi, padahal potensinya luar biasa ketika perempuan dan anak ini diberikan kesempatan untuk pertartisipasi untuk maju” Kata Titi Eko Rahayu. Dikatakan Titi Eko Rahayu bahwa terhadap komitmen Pj Bupati Kampar dalam pembangunan anak dan perempuan sampai ke Desa kami tidak mempunyai kewenangan di tingkat desa tentunya kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang memiliki wilayah sampai ke tingkat desa khususnya kementrian desa untuk dapat melakukan MOU dengan Kementerian Desa. Kerja sama mengembangkan desa ramah perempuan dan anak itu menjadi titik awal membawa pembangunan kebutuhan semua kelompok masyarakat” Kata Titi Eko Rahayu. Sekali lagi kami mengapresiasi atas komitmen kabupaten kampar dalam pembangunan anak komitmen untuk pembedayaan perempuan , dan juga kami mengapresiasi bapak bupati karna dari catatan kami kampar menjadi satu dari 216 Kabupaten yang menerima DAK Non fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, Kampar memiliki Adminitrasi tertinggi yang merupakan hasil dari kementrian keuangan” Titi Eko Rahayu Sebelumnya pj bupati kampar Dr.Kamsol.MM menyampaikan ekspose menyampaikan mengenai masalah langkah strategis terhadap arah kebijakan nasional, kami terus akan berkoordinasi dengan beberapa kementrian sehingga program yg ada di daerah sejalan dengan program yg ada di Kementrian sehingga target yang di capai Kementerian bisa kita suport dengan kinerja kabupaten kota” Kata Kamsol yang pada kesempatan tersebut didampingi olehKepala Dinas Pemerintahan Dan Desa Kabupaten Kampar Loekmansyah Badoe,Kadis komimfo  dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP,  Kepala Dinas PPKBP3A yang diwakiliKabid Perlindungan Anak Satiti Rahayu ,SKM,MKM. Masalah perempuan dan anak yang ada di kabupaten kampar saat ini kita memberikan adukasi kepada anak untuk sekolah, paling tidak Kampar harus masuk pada tingkat belajar 12 Tahun” Tambah Kamsol lagi. Di kampar ada Tiga filosopi di Kabupaten Kampar yang dipegang erat dan menjadi dasar pembangunan yakni Tali bapilin tigo, tigo tungku sajoangan artinya ada sinergitas Pemeeintah, Ninik Mamak dan tokoh adat  alim ulama. Kampar juga sangat dikenal dengan sebagai serambi mekkah Provinsi Riau ini tak terlepas dari pendidikan dan masyrakat yang religius, mayoritas pendidikan agama. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong pemberian insentif kepada guru PDTA dan karna pendidikan Agama yang kuat sehingga anak-anak di kabupaten kampar tidak terpengaruh dengan hal – hal nrgative dan lingkungan yang tidak sehat karena telah di dasari dengan pendidikan agama yang kuat” Tambah Kamsol lagi. (Diskominfo Kampar)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kampar membahas draft Momerandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) Jalan Universitas Indonesia Salemba No. 4 Senen Jakarta Pusat, Jum’at 08 Juli 2022. Pj Bupati Bupati Kampar DR. H. Kamsol, MM yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi dan Umum Ir. Azwan, M.Si didampingi Kepala Bagian Kerjasama Setda Zaki Helmi, ST, M.Eng dan Kepala Bagian Hukum Setda Khairuman SH. Pertemuan ini membahas Penguatan Pembangunan Daerah melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun ruang lingkupnya meliputi Bidang perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengabdian Masyarakat serta Bidang-bidang lain yang telah disepakati Para Pihak. Plt Direktur LPTUI Ovila N Setiawan didampingi oleh peneliti LPTUI Bob Randilawe, Pande K Trimayuni beserta perwakilan Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Bagian Keuangan LPTUI menyambut baik kedatangan perwakilan Pemkab Kampar dan rencana kerjasama yang akan dilaksanakan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor UI Bidang Kerjasama terkait point point MoU yang telah disepakati para pihak antara Rektor UI dengan Pj Bupati Kampar. “Papar Setiawan” Sementara itu Azwan menyampaikan bahwa Nota Kesepatan yang dibahas langsung dengan berbagai unsur dari LPTUI. secara umum telah disepakati pasal per pasal dan akan disampaikan ke pimpinan masing-masing dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan penandatangan bersama.(Diskominfo/JJ)

Jakarta, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) lakukan Rapat Koordinasi bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi Republik (Marves) Republik Indonesia Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. dan Ketua BPKP RI  Muhammad Yusuf Ateh, AK, M. B. A, CSFA, CGCAE di Puri Agung Grand Sahid Hotel Sahid Jaya Jakarta. Kamis, 7/7/2022 Ketua Umum AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah) didampingi Sekretaris Jendral AKPSI Dr. H Kamsol MM (Bupati Kampar, Provinsi Riau) dan Direktur Eksekutif Asri Anas mengajukan penerbitan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Persawitan Kepada Pemerintah. 13 Pengajuan regulasi peraturan perundang-undangan Persawitan yang diajukan diantaranya, Meminta kepada Menteri Pertanian untuk melakukan revisi peraturan menteri pertanian tentang pedoman penetapan tandan buah segar TBS Kelapa sawit produk perkebunan dengan memasukkan komponen cangkang dan kernel dalam standar penghitungan buah segar, meminta kepada Pemerintah pusat memasukkan dalam priotnas (prioritas nasional), prioritas 2023 undang-undang kelapa sawit perkelapa sawitan yang mengatur terkait tata kelola sawit nasional, pembentukan badan pengelola pelaksana kelapa sawit mengatur tata kelola sawit dari hulu sampai ke hilir serta kewenangan pengawasan dan retribusi dan AKPSI siap menyusun draf awal untuk disyahkan menjadi oleh Pemerintah. Selanjutnya AKPSI juga meminta Pemerintah untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh perusahaan besar kelapa sawit untuk membuka akses cabang dan legalitas perizin perusahaan kepada kepala daerah penghasil sawit. Selanjutnya Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut retribusi pada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. AKPSI memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah bisa melakukan pemungutan Rp 25 perkilogram (kg) pada tiap TBS yang ada di daerahnya.Rekomendasi ini pun sudah diberikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.“Kami sudah meminta pada pemerintah pusat agar daerah kabupaten masing-masing diberi kewenangan untuk memungut Rp 25 per kg dari harga TBS. Untuk meningkatkan keadilan di kabupaten masing-masing,” ujar Yulhaidir dalam acara Rapat Koordinasi AKPSI di Grand Sahid Jaya.Yulhaidir mengatakan jumlah pungutan sebesar Rp.25 per kg dilakukan agar bisa menimbulkan keseimbangan antara kepentingan negara, investasi, dan masyarakat. Pungutan yang masuk akan diberikan daerah untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.“Kami meminta agar ada keseimbangan, Kepentingan negara, investasi, dan masyarakat, Agar roda ekonomi berjalan baik, Kita kan minimal Rp 25 per kg dan kami rasa sudah mencukupi, sudah ada rasa adil di hati kami, ” jelas Yulhaidir AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isupertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit. Sementara itu Luhut dalam arahannya mengatakan saat ini kita jangan membicarakan perbedaan, namun kita harus bersama-sama memperjuangkannya, inilah gunanya Pemerintah melakukan mengaudit seluruh persawitan melalui BPKP RI. Luhut juga menyampaikan kondisi keuangan dunia juga masalah ketidakstabilan kondisi ekonomi ini mempengaruhi sekali dan ditambahkan ada lagi Eropa mengeluarkan sun flower,  ini sangat berpengaruh dengan sistem.“Karena dia lama tidak bisa ekspor dipotong pajaknya harga menjadi turun harga minyak sawit kita juga menjadi turun jadi kalo harga minyak sawit kita menjadi turun kan akhirnya cpo juga turun produksi perusahaan juga menurun jadi tentu perusahaan akan mengupayakan dulu memaksimalkan hasil CPO hasil sawit yang ada di kebun mereka, sehingga yang Swadaya dan plasma menjadi menjadi repot, dan kadang kadang memaksakan diri menjual dengan harga yang berapa aja, daripada tak terjual sama sekali.”ujar Luhut Sementara itu Bupati Kampar usai acara mengatakan tadi sudah disampaikan oleh kepala BPKP, Mereka sedang melakukan audit secara keseluruhan dari  hulu sampai hilir, dan bagaimana kondisi perkebunan sawit juga hilirisasi daripada Sawit itu sendiri Kamsol menjelaskan ini akan memberikan dampak yang begitu besar bagi pemerintah maupun bagi kita di daerah sebabnya dari hasil audit ini, kita lebih tahu dan jelas berapa sebenarnya luas kebun yang ada apa sebenarnya begitu juga nilai produksinya karena inilah sebagai bahan bagi pemerintah nanti, Kamsol juga memaparkan dengan adanya undang undang nomor satu 2022 tentang pembagian hasil kita berharap ada turunan PPnya .“seperti yang saya sampaikan tadi sebagai permintaan oleh asosiasi di PP itu yang akan mengatur pola pembagian, pola pembagian Dwh dari hasil sawit jadi pembagian dewek DBH itu kan sangat tergantung dari kondisi data yang ada kalau sekarang ini kan data serba nggak jelas, data dari Kabupaten berbeda dari kehutanan berbeda dari agraria juga berbeda dari perkebunan juga berbeda.”Ujar KamsolKamsol melanjutkan kalau data dari perkebunan saya yakin kawasan kita nggak masuk, karena hanya masuk kawasan kawasan perkebunan.“Mungkin dalam kawasan hutan tak terhitung kan banyak kebun kebun Swadaya yang berada di kawasan hutan apalagi juga kebun kebun HG U juga ada dan belum dalam proses jadi itu tidak tersinkronisasi dengan baik.”Kata Kamsol lagiKamsol juga menegaskan kalau data sudah tersinkronisasi dengan baik jadi jelas pemerintah menghitung berapa besar yang akan dibagi kepada masing masing daerah.Menteri Marves juga berharap nantinya ada Peningkatan produktif intensitas daripada sawit kita karena nilai biaya produksinya juga bagus, bibitnya bagus, pokoknya bagus dan ini menjadi komoditas utama misalnya sekarang kita baru 5 ton per hektar bisa menjadi 10 tahun itu tergantung tanah bibit. Kamsol juga mengatakan pemerintah harus menggalakkan itu semua untuk jadi  komoditas, jadi nanti sawit ini tidak lagi sebagai kebutuhan untuk pangan tapi untuk kebutuhan biodiesel apalagi dengan peningkatan dari B 20 menjadi B 30 selanjutnya menjadi B 40.Dengan demikian kebutuhan sawit akan tinggi dan pengaruh daripada harga sawit yang turun saat ini. tapi ini insya Allah tidak akan lama, jadi ke pasar akan kembali normal karena apa sebabnya karena mungkin pengaruh dari kemarin kita stop ekspor, akhirnya dengan stop ekspor harga minyak menjadi turun dan sekarang ini makin turun lagi,  bahkan penyumbang penurunan inflasi itu dari minyak goreng.Mudah-mudahan dengan upaya kiat saat ini  pasar akan beraktif kembali, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan asosiasi ini kita tetap mendorong pemerintah pertama untuk menyusun tata kelola per Sawitan, mendukung pemerintah untuk mendirikan suatu badan yang khusus penanganan sawit sehinga memberi kepastian kepada investasi juga kepada pemerintah dan masyarakat supaya semuanya seimbang di dalam hal tata kelola perkebunan itu sendiri.(Diskominfo Kampar)

Jakarta –  untuk mewujudkan dan menjadikan Kabupaten Kampar yang maju dan sejajar dengan Kabupaten /Kota yang ada di Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat , Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM menghadiri Rapat Koodinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/ Walikota se- Indonesia yang di laksanakan di Gedung C Kementrian Dalam Negeri Jakarta, kamis (16/6/2022) kemarin. Rapat Koordinasi ini memberikan penekanan kepada seluruh Pj Gubernur, Bupati /Walikota se Indonesia agar dapat melaksanakan pembangunan, meningkatkan ekonomi masyarkat yang sedang turun, serta  isu-isu terkini yang terjadi dimasyrakat Dihadiri 5 Penjabat Gubernur dan 48 Penjabat Bupati/Walikota se- Indonesia, Kamsol pada kesempatan tersebut seluruh Menteri Koordinator menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bagaimana meningkatkan kinerja Penjabat Gubernur dan Bupati /Walikota, persoalan – persoalan yang dihadapi dan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, baik aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek lain. Aspek ekonomi ini menyangkut dengan Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Sumber Daya Manusia, ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyrakat, penekanan selanjutnya adalah persiapan dengan pemilu tahun 2024 berupa anggran, personil dan data. Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan beberapa Menko dan Menteri tadi, Bahwa tugas dan tangungjawab tidak lain adalah peningkatan pelayan kepada masyarakat selama diamanahkan menjadi Pj Bupati. Beberapa arahan Menteri juga sejalan dengan program kita seperti menyikapi kondisi saat ini baik dalam aspek ekonomi, yang mencakup ketenagakerjaan, SDM, juga pesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya” Kata Kamsol yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP. Selain itu Kamsol menambahkan yang menjadi penekanan untuk kami adalah bagaimana dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dan Kolusi dan Nepotisme sehingga menciptakan pemerintahan yang good Government dan Good Governance. Untuk itu, selama menjabat Penjabat Bupati kita akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik sektor pendikan, kesehatan serta pencanangan serta pengolahan sampah yang lebih produktif .”terang Kamsol” Terkait pengolahan sampah ini Kamsol menyatakan banyak daerah atau Kabupaten /Kota lain yang telah maju dan telah berhasil yang dapat kita jadikan contoh, sehingga penanganan sampah di dalam kota dan di perbatasan Kota lebih dapat produktif dan optimal, ini dapat kita terapkan di Kabupaten Kampar. Selain itu, selama menjabat Pj  yang perlu menjadi perhatian bagi kami adalah dalam penanganan sampah dalam kota yang lebih produktif. Kita boleh mencontoh daerah lain yang sudah berhasil dalam pengolahan sampah dan itu kita terapkan didaerah kita.”terang Kamsol” Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pol- hukam) Mahfud MD yang membuka secara resmi rakor menyampaikan, bahwa terkait Highlight sejarah Otda, Mahfud berharap kepada seluruh Pj untuk bisa nantinya memberi warna perubahan kepada yang lebih baik terkait prinsip dasar Otda dalam sistem pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Visi Presiden “terwujudnya Indonesia maju berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk itu, perlu memahami dan membumikan penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila. Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Penjabat baik Pj Gubernur maupun Pj Bupati/Walikota. Tito menambahkan, bahwa anda bukanlah penguasa masyarakat melainkan memimpin dalam pengambilan keputusan yang dipercayakan oleh Presiden dan dievaluasi sekali dalam tiga bulan. Jelas, tugas anda dititipkan disetiap daerah untuk memajukan daerah anda. Maju mundurnya Provinsi, Kabupaten/Kota tergantung bapak.”terang Tito Carnavian”. Untuk lebih jelas, peran penting seorang kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian investasi dan perizinan usaha, menjamin kelangsungan pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN. Sebagai narasumber, hadir langsung dalam rakor tersebut Menko Marinvest Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jendral Pol Drs Listyo Prabowo, M.Si, Menko Perekonomian DR (HC) Erlangga Haryanto, M.BA, MMT, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta,SH,MH. Selanjutnya Menko PMK diwakili Staf Ahli Bidang Stabilitas Politik Nyoman Shuida, Menteri PPN/Bappenas Deputi Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Erwin Dimas, SE,DEA, M.Si, M.P.A, Menpan-RB diwakili Depiti SDM Aparatur Dr Ir Alex Denni,MM serta ditutup Sekjen Mendagri Dr H Suhajar Diantoro,M.Si. (Diskominfo/mzk).

Jakarta – Ketua dan Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, (AKAPSI) atau Indonesian Palm Oil Producing District Association baru saja melakukan pertemuan atau Audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiRepublik Indonesia di Jakarta yang disambut langsung Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum AKAPSI Bupati Seruyan Kalteng Yulhaidir, Sekjen DR. H. Kamsol, MM Pj. Bupati Kampar. Usai pertemuan tersebut, Ketua, Sekjen dan pengurus AKAPSI melalukan makan malam sekaligus pertemuan dengan Ketua dan pimpinan  Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) yang dilaksanakan di Bunga Rampai Cik Ditiro Menteng Jakarta Pusat, selasa malam, (14/6/2022) kemarin. Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM selaku Sekjen AKPASI pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terimakaish telah memenuhui undangan pertemuan guna kerjasama koodinasi terkait keberadaan organisasi sebagai mitra strategis GAPKI dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Dengan kekuatan Triple Helic antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat akan terbangun iklim usaha yang sehat dan baik yang dapat memberikan kontribusi bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyrakat serta kemajuan daerah pada khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya” Kata Kamsol. Konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas/peneliti dan Industri yang bersinergi dimana Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama” Tambah Kamsol lagi. Sementara itu Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mewakili pengurus Cabang GAPKI menyampaikan apresiasi kepada AKPASI yang telah hadir guna menyatukan pesepsi antara pemerintah, perusahaan dan para pengusaha sawit di Indonesia. Dengan kehadiran AKAPSI, kami sebagai pengusaha berharap semoga ini kedepan keharmonisan regulasi dengan beberapa kementrian menjadi satu konsep juga untuk setiap perusahaan yang ada disetiap Kabupaten penghasil sawit untuk bisa semua bergabung dengan GAPKI. Sebab sejauh ini dari lebih kurang 3000 perusahaan, hanya baru 700 perusahan yang masuk Gapki.”terang Joko” Selain Ketum AKPASI hadir juga pada kesempatan tersebut Riau, Muhammad Asri Anas Direktur Eksekutif, DR. Insyawati Ayus, SH, MH. Direktur Kajian, Hukum dan Advokasi, Anggota MPR/DPD RI dan Ketua III H. Hamswardi Bupati PasamanBarat Sumbar. Kemudian selain Ketum Joko Supriyono, hadir juga Sekjen Eddy Martono, Wakil Ketua  I  Kacuk Sumarto, Timbas Cabang GAPKI Sumut, Cabang Kaltim Hendro SA Cabang Kaltim,  Syarial Tanjung Cabang Kalteng, Syuaiful Panigoro Cabang Kalteng serta Elenggowan Cabang Kalteng.(diskominfo/mzk).

Jakarta : Pj Bupati Kampar diterima langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, Kunjungan ini juga di hadiri oleh Muhammad Asri Anas Direktur Eksekutif AKAPSI, DR. Instiawati Ayus, SH, MH. Direktur Kajian, Hukum dan Advokasi, dan beberapa Bupati yang tergabung didalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit (AKAPSI), Pj Bupati Kampar sendiri merupakan Sekretaris Jenderal AKAPSI yang di ketuai oleh Ketua Umum Pusat AKAPSI yang juga Bupati Seruyan Yulhaidir, terlihat juga hadir Bupati Pasaman Barat Sematera Barat H. Hamsuardi, S. Ag. Kunjungan Pj. Bupati Kampar ke Ke Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi disambut langsung di Ruang Kerja Menko Marves di Jakarta, Selasa, 14 /06 Kemarin. Pada kesempatan tersebut Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan menerima langsung kunjungan Pj Bupati Kampar Bersama pengurus AKAPSI dan berdiskusi terkait masa depan kelapa sawit di Indonesia, sekarang kita lakukan penertiban dengan menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI mulai dari Perkebunan, Perusahan Sawit, Hak Guna Usaha, Produksi hingga sampai menjadi CPO. Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat AKAPSI RI menyampaikan berapa point penting dalam menyikapi perkebunan sawit maupun terhadap harga sawit di masyrakat dan berharap harga di masyrakat berada pada level Rp. 2.500. Termasuk pengaturan pupuk, sehingga pertanian itu terintegrasi antara Kementan, Subsisdi pupuk pemerintah dan dana desa maka akan di peroleh efisiensi, Cost akan turun, maka penjualan akan memberikan keuntungan kepada masyrakat ” Kata Menko Marves saat bincang dengan pengurus AKAPSI RI tersebut. Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM yang merupakan Sekretaris Jenderal AKPASI RI menyatakan bahwa kedatangan ini bertujuan menyampaikan hasil dari pertemuan dari AKAPSI yang diadakan beberapa waktu lalu serta perkembangan terkini terhadap persawitan di Indonesia serta kondisi terkini perkebunan sawit di Kabupaten Kampar terutama terkait lahan di tanah ulayat yang merupakan milik dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah kami diterima langsung oleh pak Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan dua orang staf, pengurus AKAPSI menyampaikan hasil pertemuan yang lalu tentang pembentukan organisasi dan meminta kepada bapak Menteri dapat menjadi dewan pengarah AKAPSI . Selanjutnya pengurus akan melaksanakan Munas AKAPSI pada tanggal 16 Juli 2022 di Jakarta yang akan mengundang 154 Kabupaten penghasil Sawit dan 5 Gubernur selaku provinsi penghasil sawit serta kepala desa yang memiliki kebun kelapa sawit. Dr. H. Kamsol menyatakan bahwa kesempatan berdiskusi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait dengan  kelapa sawit, Menko menyampaikan bahwa kondisi sekarang  BPKP RI sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia mulai dari status lahan, buah sawit sampai menjadi CPO, ini sedang di audit oleh BPKP dan berharap segera selesai dan bisa nanti disampaikan kepada seluruh daerah” Kata Pj Bupati Kampar menirukan kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Terkait dengan Munas AKAPSI kami meminta kepada bapak Luhut untuk dapat dihadiri  Pak Presiden RI Joko Widodo yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli di Jakarta nanti ” Tambah Kamsol Dalam diskusi ini kami menyampaikan pendapat bahwa di dalam Munas tersebut akan ada pembahasan atau masukan terkait dengan tata kelola sawit dan pemanfaatannya untuk masyarakat banyak, pengurus AKAPSI juga menyampaikan kepada bapak Menteri bahwa banyak aturan yang tidak sinkron antara Kementerian ATR /BPN, Kementerian Pertanian, selain itu pelaksanaan 20% terhadap lahan bagi masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masing-masing Kementerian memiliki regulasi dan aturan, di mana di daerah mengakibatkan ada kebingungan dalam penerapan” Tambahnya lagi. Kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa banyak tanah ulayat khususnya di Kabupaten Kampar, banyak  persoalan-persoalan yang terjadi di antara perusahaan dan masyarakat dan lahan ini berharap dapat di audit juga, melihat, memeriksa terkait dengan tanah adat yang ada di wilayah Kabupaten Kampar Karena rata-rata perusahaan juga menguasai tanah adat dan tanah ulayat ” Kata Kamsol lagi. Sumber Photo : dari Humas Kemenko Marves RI (Diskominfo Kampar)

Jakarta : Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM hadir pada pertemuan Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati /Walikota dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo, undangan ini hanya terbatas pada beberapa Pj Gubernur dan Pj Bupati / Walikota selebihnya mengikuti kegiatan melalui Virtual. Pada kesempatan tersebut Ada beberapa point penting yang disampaikan oleh Presiden RI dihadapan para Pj Gubernur dan Pj Bupati /Walikota. Demikian dikatakan oleh Penjabat Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM usai mengikuti arahan Presiden yang diadakan di Istana Negara di Jakarta, Selasa, 07 /06. Dikatakan Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM Dalam arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tugas yang harus segera dilakukan oleh penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati dan walikota yakni bagaimana penyerapan Anggaran Belanja Daerah, Pemulihan Ekonomi. kita akan menghadapi masa yang berat pasca Pendemi Covid-19 yang telah melanda negeri ini selama 2 Tahun belakangan ini yang membuat ekonomi kita terpuruk secara global yang juga berakibat ke Indonesia, inilah tugas kita untuk pemulihan ekonomi masyarakat” Kata Kamsol. Selain itu pesan Presiden Penggunaan dan Belanja terhadap produk dalam negeri minimal 40 % yang saat ini baru mencapai 22 Persen. Dengan penggunaa produk dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu tambah Kamsol segera selesaikan proyek-proyek yang saat ini sedang terbengkalai jangan ada penyerapan dana yang bersifat DIPA, fungsikan keuangan itu untuk proyek – proyek yang belum di selesaikan dengan cepat ” Tambahnya lagi. Disampikan juga oleh Presiden RI program percepatan penurunan dan pencegahan stunting, tidak perlu makanan mewah gunakan makanan yang lokal yang gizinya tak kalah banyak untuk anak-anak yang banyak tersedia didaerah kita. Selain itu pesan terakhir yang Disampikan oleh Presiden bahwa menghadapi pemilu tahun 2024 harus dipersiapkan betul dari aspek keuangan  Aspek Sumber Daya Manusia,  dan apek data pemilih jangan sampai ini menjadi kendala dalam pelaksnaan pemilu 2024 dan Penjabat itu harus netral tidak boleh ikut politik praktis ” Kata Kamsol menyampikan pesan Presiden RI Joko Widodo. Di katakan Kamsol bahwa apa yang menjadi arahan Presiden tersebut telah kita lakukan di Kabupaten Kampar dengan menggesa berbagai program pembangunan terutama program peningkatan ekonomi masyrakat, mempfubgsikan lahan – lahan kosong, menggiatkan kembali sawah – sawah yang sudah di tinggal petani ” Kata Kamsol. Pemanpaatan lahan lahan kosong ditanami dengan tanaman produktif yang bisa dikonsumsi masyarkat”  Kata Kamsol. Kita berupaya menjalin berbagai kerjasama dan instansi terkait, Kementerian, lembaga di pusat dalam membentuk dan menciptakan Ekosistim dari berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kampar terutama pada komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ” Tambahnya lagi. (Diskominfo Kampar)