BERITA

Bangkinang Kota- Pemerintah Kabupaten Kampar terus bergerak dalam pencegahan dan penanganan Covid – 19, hal ini terlihat jelas saat 140 orang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang terdiri dari Esselon II, III dan IV serta bagi pelayanan publik dan calon jemaah Haji diruang lingkup Pemda Kampar mengikuti suntik vaksinasi melalui Dinas Kesehatan pada Kamis, bertempat di Balai Bupati ( Pendopo ) (1/4/21). Sebelum divaksin, petugas medis terlebih dahulu melakukan skrining awal, dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada calon penerima, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui riwayat penyakit calon penerima vaksin. Bila ditemukan penyakit tertentu atau tidak bisa menerima vaksin, maka akan ditunda hingga dinyatakan siap menerima vaksin. Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto, SH yang hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang wakili Ridwan mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. ” Selain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kegiatan vaksinasi ini bertujuan mendukung pemerintah mencapai kekebalan kelompok (hard immunity), karena Profesi sebagai ASN setiap hari terus beraktifitas baik di dalam ruangan maupun di lapangan, ” Ujarnya. Bupati berharap, dengan diadakannya kegiatan vaksinasi, seluruh pegawai yang bekerja di jajaran Pemda Kampar dan seluruh masyarakat Indonesia dapat terbebas dari Covid-19. Sehingga, dapat bekerja dan beraktivitas kembali secara normal dan sehat walafiat. “dengan adanya vaksinasi ini diharapkan kita bisa menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID-19, sehingga nanti kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi” Sementara untuk Jemaah Haji sendiri tambah Catur, dengan adanya Sertipikat Tanda Selesai divaksinasi ini nantinya akan memudahkan keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah, karena pemerintah Arab Saudi Mewajibkan setiap Jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji Dan Umroh memiliki sertifikat tanda selesai Vaksinasi” Tutup Bupati Kampar. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Dedi Sambudi, SKM, M.Kes mengatakan” Pemda Kampar akan terus melakukan Vaksinasi ini sampai Desember 2021 dari 700 jiwa penduduk Kabupaten Kampar yang akan divaksin, dengan rincian 500 orang pelayanan publik terdiri dari Asselon I, II,III dan 986 untuk Calon Jemaah Haji “ungkap Dedi ” Sedangkan untuk hari ini di balai bupati ini ada 149 orang calon jemaah haji (CJH) yang berasal dari 3 Kecamatan antara lain Kecamatan Kuok, Bangkinang Kota dan Kecamatan Salo, dan selanjutnya akan menyesuaikan,” Tambah Dedi dan akan dibagi setiap harinya, serta di lakukan dipuskesmas terdekat, karena Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 6 Tim Vaksinator(DiskominfoKampar).

Tapung – Pemerintah Kabupaten mendukung penuh program yang dicanangkan Pemerintah Pusat diantaranya program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH didampingi Istri Hj. Muslimawati menerima kader petugas pendata lapangan di kediaman pribadinya guna memberikan data yang valid untuk program Pendataan Keluarga 2021 yang dimulai pada 1 April 2021 sampai 31 Mei 2021,Kamis(1/4). Bupati Kampar juga mengharapkan kepada Kepala Desa/Kelurahan, RT dan RW untuk dapat membantu program ini sehingga terlaksana pendataan yang valid sesuai nama dan alamat (by name by adres), sehingga nantinya didapati data demografi, data keluarga berencana, data keluarga sejahtera, data anggota keluarga di setiap wilayah, hasil pelaksanaan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan keluarga yang dapat digunakan untuk kepentingan operasional Pembangunan keluarga maupun Pembangunan lainnya. “Dengan pendataan ini kita dapat memperoleh data yang menyeluruh dan valid, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan berbagai hal dimasa yang akan datang.” Papar Catur Selain itu Bupati Kampar juga menyampaikan bahwa sasaran Pendataan Keluarga 2021 ini akan menyeluruh diwilayah Kabupaten Kampar, dimana Jumlah  penduduk Kampar 841.330 orang, Jumlah Kepala Keluarga 227.461 (KK), dengan Jumlah kader pendataan 1488 yang tersebar di 250 desa dan kelurahan di 21 Kecamatan yang ada, dimana setiap 150 kk maksimal dihandle oleh satu orang petugas pendataan dan setiap desanya diawasi dan dikontrol oleh 1 orang supervisor menggunakan Pola pendataan sistem online via smartphone dan manual. “Pemerintah juga mengucapkan terimakasih kepada kader maupun masyarakat yang telah memberikan data yang valid, mari kita sukseskan pendataan Keluarga Berencana tahun 2021 di Kabupaten Kampar” Ungkap Catur  Terakhir, Kadis DPPKBP3A Drs. Edi Afrizal M.Si kembali mengingatkan kepada masyarakat agar disaat petugas pendataan datang, untuk dapat memberikan data yang benar, akurat dan lengkap kepada kader, maupun sebaliknya kepada kader yang mendatangi Masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan secara disiplin melaksanakan 3 M sesuai Protokol Kesehatan Covid-19.(DiskominfoKampar).

Sumatera Utara,-Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian, Suhermi yang didampingi H. Rinto Pramono Direktur PT. BKSE (Perseroan Daerah PT. Bumi Kampar Sarana Energi)menghadiri silahturahmi sekaligus mengikuti program kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET). Acara tersebut membahas berbagai hal terkait kemigasan dan energi terbarukan dan sekaligus mendengar masukan dari Anggota terhadap kendala yang dihadapi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam migas dan energi terbarukan. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel JW Marriott Provinsi Sumatera Utara Medan. (31/3) tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, Gubernur Daerah Istimewa Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT, Wakil Bupati Pelalawan Drs. H. Zardewan, MM Sekdakab Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut Suhermi menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sangat menyambut baik kegiatan ini, dirinya juga berharap Provinsi Riau terus mendorong blok-blok energi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar untuk memberikan devisa bagi Kabupaten Kampar. Selain itu Suhermi mengungkapkan pada dasarnya daerah membutuhkan kehadiran investor untuk menggarap potensi migas maupun energi terbarukan, namun daerah tetap harus mendapatkan bagi hasil yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. “Kita butuh investor, tetapi kita juga harus memperjuangkan hak-hak daerah guna mendapat keuntungan dari investasi bidang energi migas dan energi terbarukan di di Kabupaten Kampar” kata Suhermi. Suhermi menegaskan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas perlu ditingkatkan, Pemda Kampar dalam kepemimpinan Bupati Catur Sugeng Susanto selalu memberikan perhatian terhadap energi migas dan energi terbarukan sehingga masyarakat Kabupaten Kampar tidak kesulitan menemukan energi Migas dan energi terbarukan. Sementara itu ketua umum ADPMET Ridwan Kamil yang juga Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan ADPMET selalu berkomitmen membawa aspirasi dari daerah penghasil energi migas terbarukan agar mendapatkan hak adil yang akan kembali disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dirinya juga mengatakan ADPMET untuk mendengar dan mengetahui masalah yang dihadapi Daerah penghasil sumber energi dan energi terbarukan agar pemerataan hasil dapat dirasakan bagi Daerah penghasil energi migas tersebut. Disisi lain Ridwan Kamil mengatakan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) jadi fokus daerah penghasil migas maupun EBT Dia berpendapat SDM di daerah penghasil migas tidak boleh hadir sebagai penonton, melainkan harus tampil sebagai subjek yang berdaya secara optimal melalui peningkatan capacity building, pendidikan, seminar dan transfer teknologi ucapnya. Adapun Susunan dewan pengurus ADPMET periode 2020-2025 yakni, Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua Umum, Gubernur Riau selaku Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan SDM, Gubernur Jawa Timur Ketua Bidang Transisi Energi, Gubernur Papua Barat Ketua Bidang Hubal dan Pengelolaan Migas Daerah, Bupati Banyuasin dan Bupati Tabalong Wakil Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan SDM, Bupati Muaro Jambi dan Bupati Wajo sebagai Wakil Ketua Bidang Transisi Energi, dan Wali Kota Tarakan dilantik menjadi Wakil Ketua Bidang Hubal dan Pengelolaan Migas Daerah. (DiskominfoKampar/dokpim)

Pekanbaru,- Kabupaten Kampar, menjadi salah satu pilot project TP2DD (Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah) provinsi Riau yang ditaja oleh Bank Indonesia, dengan telah terbentuknya tim percepatan tersebut, diharapakan nantinya bisa meningkatkan PAD Kabupaten Kampar kedepan. Begitu dikatakan Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH yang juga didampingi Sekda Kampar, Drs. H.Yusri, M.Si saat menghadiri acara penandatanganan SK dan pengukuhan Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD provinsi Riau yang dilaksanakan di Gedung Daerah, Provinsi Riau, Rabu (31/3) Dikatakan Bupati, di Wilayah Riau selain Provinsi dan Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar merupakan satu-satunya Kabupaten yang menjadi pilot project TP2DD ini, masyarakat bisa mudah mengakses dan melakukan pembayaran seperti pajak dan transaksi lainnya hingga nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Catur menambahkan, TP2DD ini, merupakan peraturan presiden no 3 tahun 2021, namun sesungguhnya Kabupaten Kampar sudah memulai digitalisasi ini dari beberapa tahun yang lalu, saat ini tentunya kita akan semakin memaksimalkan dengan telah dibentuknya TP2DD ini. Adapun Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kabupaten Kampar yang dikukuhkan diantaranya Bupati Kampar sebagai Ketua TP2DD Kabupaten Kampar, Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, Ketua Harian, Sekda Kampar, Drs. H. Yusri,M.Si, dan Kepala Bapenda, Kholida, sebagai Sekretaris.(DiskominfoKampar/dokpim)

Pekanbaru,-Bupati Kampar Yang Diwakili Asisten III Administrasi Umum Syamsul Bahri ikuti Sosialisasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Di Biil Room Alamanda Green Sentral Hotel Pekanbaru. Rabu, 31/3/21 Asisten Administrasi Umum Setda Kampar didampingi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar Dedi Rohyani dalam wawancara usai acara mengatakan tujuan reformasi birokrasi ini memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah termasuk penyederhanaan birokrasi. “Untuk penyederhanaan birokrasi ini sebenarnya kita di Kampar sudah menyiapkan peta jalan atau rencana aksi dari tahun 2021 sampai tahun 2024, dan sudah ditandatangani oleh Bupati Kampar.”ujar Syamsul Bahri Sebelumnya Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri memaparkan bahwa agenda reformasi birokrasi ini ada 8 (delapan) area diantaranya pemenuhan management, penataan peraturan perundangan-undangan birokrasi, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem management SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Acara Yang Ditaja Oleh Biro Organisasi Provinsi Riau dihadiri oleh Gubenur Riau Yang Diwakili Asisten III Administrasi Umum Provinsi Riau Syarial Abdi, kepala Biro Organisasi Provinsi Riau Yeyet Mariati, serta seluruh kepala Bagian Ortal Kabupaten/kota Seprovinsi Riau. (DiskominfoKampar/Dokpim)

Bangkinang – Untuk menjalankan program Inovasi Pelayanan Prima Terpadu CAKEP’s atau Cerai Administrasi Kependudukan Elektronik Selesai tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Pengadilan Agama Bangkinang, rabu (31/3/21). Penjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Disdukcapil kampar Muslim dan Kepala Pengadilan Agama Bangkinang Drs. H. Rudi Hartono,SH didampingi Wakilnya Rahmat Arijaya, S.Ag, M.Ag yang dipusatkan di Aula Pengadilan Agama Bangkinang. Sebelum menandatangani kerja sama, pada kesempatan tersebut Muslim menyampaikan bahwa CAKEP’s ini merupakan program untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan status data yang jelas dalam individunya. Dalam hal ini baik pihak suami maupun pihak isteri. Dalam program Inovasi Pelayanan Prima Terpadu ini sendiri apabila telah terjadi perceraian dan keluar akta cerai, maka secara otomatis akan dikeluarkan kartu keluarga masing-masing individu antara isteri dan suami. Dalam kartu kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tertera status Janda atau Duda. Selain itu, tujuan dari kerjasama tersebut juga akan menambah inovasi pengadilan agama dalam melayani masyarakat, sehingga penerapan zona integritas di Pengadilan Agama Bangkinang dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Didampingi Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Evawati, Muslim mengharapkan dengan terciptanya kerjasama ini semoga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengadilan untuk mendapatkan Akta cerai sekaligus KK dan KTP dengan status janda atau duda. Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang melalui Wakil PA Rahmat Arijaya, S.Ag., M. Ag menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemda kampar khusus Disdukcapil yang telah melakukan kerjasama yang baik untuk masyarakat kampar khsususnya. Dimana produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sendiri dalam kerjasama ini adalah pengesahan surat cerai dan ditambah penentuan kedudukan status anak dalam kartu keluarga. Semoga dengan kerjasama ini zona integritas di Pengadilan Agama Bangkinang dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bisa tercapai(DiskominfoKampar).

Bangkinang Kota – Untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Diskominfo Kampar menggelar Sharing Class Room Jurnalistik  yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kampar, Rabu(31/3). Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian  Kabupaten Kampar yang diwakili Sekretaris Kominfo Kampar Herry Indra Mulya, SP membuka kegiatan tersebut dengan didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sri Mardi Turni Astuti, SE, M.Ak bersama Narasumber Abdul Aziz yang merupakan wartawan senior dan masih aktif sebagai Jurnalis Gatra Perwakilan Wilayah Sumatera. “Pengetahuan terkait perilisan berita sangat penting, untuk itu saya berharap kita disini bisa menyerap ilmu dari sesi sharing (berbagi) ini” Ungkap Herry. Selanjutnya, Abdul Azis selaku narasumber memaparkan banyak hal tentang jurnalistik, seperti sudut pandang kita dalam melihat suatu peristiwa kemudian mengolah data lalu menjadikannya sebuah informasi ataupun berita.  “Buatlah informasi ataupun berita yang kita sampaikan itu diminati dan menarik bagi pembaca, serta berisikan data dan informasi yang mudah dipahami serta dimengerti oleh pembaca secara mudah.” Papar Azis Terakhir, Kabid PIKP Sri Mardi berharap dengan diadakannya sharing classroom ini dapat menambah ilmu pengetahun kita tentang jurnalistik sehingga kita bisa menulis dengan baik, mengelola informasi dan menyampaikan suatu informasi sesuai dengan fakta dan data yang ada.(DiskominfoKampar).

Tanjung, Koto Kampar Hulu- Pemerintah Kabupaten Kampar terus menggalakkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba, melalui Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kampar berkerjasama dengan Rumah sehat rehabilitas Narkoba menggelar sosialisasi narkoba Kepada Kader PKK Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar hulu. Ibu-ibu merupakan yang paling efektif dalam memberikan nasehat kepada anak-anak, pesan inilah yang kita harapkan agar dapat menghindari penyalahgunaan Narkoba. Kita sangat risau dengan kondisi Saat ini, bukan saja di kota namun sudah sampai ke Desa-desa. Demikian dikatakan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur yang diwakili Wakil Ketua Juli Mastuti saat membuka sosialisasi Narkoba penyalahgunaan Narkoba di Aula Pusat Kesehatan Desa, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Selasa, (30/03). Sosialisasi ini mengundang Kader-kader PKK Kecamatan dan Desa dengan mendatangkan Narasumber Pengasuh Rumah Rehabilitasi Narkoba Muhammad Anshor yang juga Anggota DPRD Kampar tersebut dan dihadiri oleh Sekcam Koto Kampar Hulu Dewi Sartika, Kepala Desa Tanjung Sutomi dan Isteri Didin Yuntari. Semoga dengan sosialiasi ini kita dapat meminimalisir terhadap penyalahgunaan dan dampak akibat Narkoba, apalagi ini merusak masa depan dan bertentangan dengan hukum” Kata Juli Mastuti didampingi oleh Pokja I PKK kabupaten Kampar. “Dampak dan bahaya Narkoba yang sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat baik muda maupun tua, Narkoba sulit di basmi apalagi berbarengan dengan pemberantasan wabah Covid-19” Kata Juli Mastuti. Kepada Peserta yang telah mengikuti sosialisasi diberikan Sertifikat, semoga ini dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat lain(Diskominfo Kampar).

Pekanbaru – Dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menjalin sinergi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) se wilayah Riau dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Peningkatan pengawasan maupun perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan karena banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama program pembangunan dengan berpedoman aturan yang telah ditetapkan, banyak hal yang dapat kita terima pada Rakor ini bukan saja pengelolaan pembangunan oleh pemerintah tapi juga terhadap pembinaan BUMD, kondisi Sosial, budaya dan kemasyarakatan terutama dampak dari Covid-19. Demikian dikatakan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M. Si saat menghadiri Rapat Koordinasi Bersama BPKP Perwakilan Riau di lantai III Aula BPKP Riau di Pekanbaru, Selasa, 30/03. Rakor dibuka yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Riau. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Brigjend (Purn) Edy Natar Nasution, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi koordinasi dan Supervisi KPK Herry Mulyanto, Direktur pengawasan akuntabilitas system tata kelola Pemerintahan Daerah Dra. Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Elyas, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Farid Firman, Bupati/Walikota, Sekda dan kepala inspektorat kabupaten/Kota Se Provinsi Riau. Kabupaten Kampar sangat mendukung terhadap langkah dan terobosan yang telah dilakukan oleh BPKP Provinsi Riau, tentunya ini untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang akuntabel. Kita berharap hasil Rakor ini dapat kita tindak lanjuti dengan peningkatan pengawasan dan mengidentifikasi perencanaan, sehingga pembangunan dapat memberikan kesejahteraan Kepada masyarakat” Kata Yusri yang didampingi Kepala inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, pada acara yang bertemakan pengawalan Program penanggulangan dampak ekonomi untuk perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau. Sebelumnya Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyatakan bahwa peran BPKP dalam memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten di 12 Kabupaten di Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya di Riau dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat” Kata Edy Natar. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dengan Nara Sumber Wakil Gubernur Riau, dari BPKP Pusat, KPK RI, BPKP Riau yang dipandu oleh Asisten Administrasi Umum Setda Riau Syahrial Abdi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Bersama terhadap dukungan stakeholder terhadap inspektorat atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM). (DiskominfoKampar/Prot-Dokpimp)

Bangkinang Kota – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, di Balai Bupati Kampar berjalan lancar dan sukses, Selasa(30/3). Musrenbang ini dibuka oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Kampar Drs. Syamsul Bahri, MSi. Pada kesempatan itu Bupati juga melaunching Satu Data Kabupaten Kampar. Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh peserta, baik secara offline maupun online diantaranya, Bappenas RI yang diwakili Direktur Regional I, Uke M. Hussein, S.Si, MPP, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri RI Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Anggota DPR Republik Indonesia Syahrul Aidi Maazat, Lc MA, Anggota DPD Republik Indonesia Edwin Pratama Putra, SH, Kepala Bappeda Propinsi Riau, Anggota DPRD Propinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST dan anggota DPRD Kabupaten Kampar. Selanjutnya juga hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, BUMN dan Perusahaan Besar Swasta, Para Camat se-Kabupaten Kampar, Delegasi Kecamatan, Pemuka Agama, Pemuka Adat dan Pemuka Masyarakat Kabupaten Kampar, Asosiasi yang berada di Kabupaten Kampar, Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Kampar. Bupati Kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa RKPD Kabupaten Kampar yang disusun saat inimerupakan dokumen perencanaan daerah tahun 2022, yang didasari oleh Arah Kebijakan Pembangunan Daerahpada Dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Prioritas PembangunanNasional dan Prioritas Pembangunan Propinsi Riau. Musyawarah Perencanaan Pembangunanmerupakan salah satu rangkaian proses perencanaanpembangunan yang bersifat partisipatif yang dalampelaksanaannya dimulai dari tingkat kecamatan,kabupaten, provinsi dan nasional. Untuk itu Bupati berpesanagar forum strategis ini dimanfaatkan secaramaksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalammelahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawabberbagai isu strategis pembangunan. Disampaikan Bupati bahwa hasil pelaksanaanMusrenbang RKPD ini sangat berkaitan erat dengan RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022. Untukitu diminta kepada pejabat yang terkait dalampenyusunan dokumen perencanaan, agar tetapkonsisten dengan apa yang telah disepakati sehinggaAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, dapatdisusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Oleh sebab itu Bupati Kampar mengajak seluruh pemangku kepentinganpembangunan di Kabupaten Kampar, untuk selaluoptimis dalam upaya menghadirkan kesejahteraanmasyarakat yang menyeluruh dan berkeadilan, mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumber dayamanusia sebagai modal dasar untuk maju dan berdayasaing, serta penerapan prinsip-prinsip keseimbanganlingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan, selaku Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah untuk, Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau. Kemudian mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah kabupaten pada musrenbang kecamatan. Seterusnya mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas kabupaten. Dan Menyepakati program dan kegiatan prioritas daerah. Pada rapat pleno musrenbang, diisi dengan ekspose Menteri PPN/Kepala Bappenas,ekspose Menteri Dalam Negeri, ekspose Kepala Bappeda Provinsi Riau tentang Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022,ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, ekspose Kepala Bappeda Kabupaten Kampar tentang Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten Kampar. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah kesepakatan tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD tahun 2022, yang meliputi, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah. Pada rapat pleno disampaikan materi Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Tahun 2022 oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D yang diwakili Direktur Regional I Uke M. Hussein, S.Si, MPP. Materi tentang Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri RI Drs. Nyoto Suwignyo, MM. Sementara itu Anggota DPR RI Syahrul Aidi saat menyampaikan materi banyak mengupas tentang pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin menjadi jembatan Pemda ke Kementerian sehingga program Kementerian bisa dibawa ke daerah,” ujarnya. Sementara itu Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra, menyampaikan program-program apa yang telah dilakukannya tahun sebelumnya, diantaranya membantu pelaku UMKM. “Kami dipusat akan selalu berusaha secara konsisten untuk membangun daerah ini,” ujarnya. Kemudian materi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 oleh Kabid Perekonomian dan SDA Bappedalitbamg Provinsi Riau. Ekspose pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar oleh Muhammad Faisal, ST. Terakhir materi Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar Dalam rancangan RKPD tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. Azwan, M.Si Pada saat diskusi yang dipandu kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. Azwan, MSi, banyak saran dan pendapat yang disampaikan peserta untuk kemajuan Kabupaten Kampar kedepan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah. (DiskominfoKampar)