Jakarta,-Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kampar, Zamzami Hasan mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tentang PID, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia itu dipusatkan di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center di Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (29/9). Juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan serta pejabat Pemerintahan. Selain PJ. Bupati Kampar tampak hadir seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota se-Indonesia.
Pemkab Kampar sangat mendukung terhadap pemanfaatan sumber daya lokal, dengan demikian sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya membangkitkan UMKM yang bermutu dan berkualitas” Kata Zamzami Hasan.
Sejalan dengan kemajuan Tekhnologi dan zaman serba digital Pemkab Kampar juga melakukan berbagai inovasi dalam memperkenalkan produk khas Kampar ke dunia luar ” Kata Zamzami Hasan Disela-sela pertemuan.
Dalam arahannya Presiden RI itu menyampaikan mengenai upaya Pemerintah Daerah untuk segera menggunakan anggaran biaya tak terduga, belanja wajib 2 persen dana transfer umum, serta percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka pengendalian Inflasi.
Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian Inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan ketersediaan bahan pangan serta percepatan pendistribusiannya termasuk bahan pokok seperti beras, daging dan Holtikultura lainnya.
Jokowi juga menyampaikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan dan menetapkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan Ekstrem untuk memastikan akurasi sasaran program.
Jokowi menambahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan afirmatif penanganan kemiskinan Ekstrem termasuk re-alokasi anggaran.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam pemaparan materinya menyampaikan enam terobosan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
Selain itu tiga instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran, serta kemiskinan ekstrem. Luhut kemudian menyampaikan delapan hal yang memerlukan arahan dan keputusan presiden.
Salah satunya arahan dalam meminta pemerintah daerah segera menggunakan anggaran biaya tak terduga, belanja wajib 2 persen dana transfer umum, dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi nasional.(Diskominfo Kampar /prot-dokpim)