Bangkinang Kota – Persiden RI Jokowidodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang digelar secara Virtual se- Indonesia di langsung dari Istana Negara Jakarta, rabu (25/8/2021)
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) tersebut diikuti sebanyak 542 TPID yang terdiri dari Provinsi/Kabupaten/Kota atau Gubernur, Bupati/walikota seluruh Indonesia serta beberapa para Menteri.
Jokowi menambahkan pandemi telah menyebabkan kondisi perekonomian dunia saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pandemi telah menyebabkan tekanan berat terhadap perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
Menyambut arahan Presiden Jokowi tersebut, Yusri menyampaikan memang kondisi perekonomian di tahun 2021 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi.
Dalam menjaga hal tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Sosial Tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM.
Dengan berbagai bantuan tersebut, semoga bantuan sosial tersebut bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali demand, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya supply.
FAO (Food and Agricultural Organization) telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu, Pemda Kampar akan terus betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah Kampar dalam hal ketersediaan pangan.(Diskominfo Kampar)