Bangkinang ; Setelah Tim Ahli LPP SP Fisip Universitas Indonesia Melakukan penilaian terhadap Seluruh Puskesmas Sekabupaten Kampar hari ini Sabtu Malam 14/11/20 Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si menutup secara resmi acara tersebut yang dipusatkan di Balai Bupati Kampar.
Dalam acara tersebut Bramana Purwasetya, Sos, M.Si yang mejabat sebagai ketua Tim penilai dan juga merupakan Dosen UI sekaligus menyerahkan Piagam Penghargaan dan Dokumen penilaian laporan keuangan, dihadapan seluruh Kepala Puskesmas sekabupaten Kampar dan Sekretaris Dinas Kesehatan Dr.Nurzami M.Kes, kepada Tiga Puskesmas terbaik, diantaranya terbaik satu Puskesmas Tapung II, terbaik dua Puskesmas Bangkinang Kota dan Puskesmas Kuok terbaik tiga dihadapan seluruh Kepala Puskesmas sekabupaten Kampar
“ini adalah tantangan baru dan prestasi yang patut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten kampar, kita apresiasi yang setinggi-tingginya dengan hasil semua ini yang mana kepada Dinas Kesehatan beserta seluruh staf telah menorehkan prestasi yang baik, dengan adanya prestasi yang diperoleh melalui BLUD , maka tuntas satu Program serta kerja Pemerintah Kabupaten kampar”. ungkap Yusri
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili Sekretaris Dr. Nurzami mengatakan” BLUD merupakan terobosan yang baik dan cerdas dalam pengelolaan laporan keuangan yang baik dan tertata,
Saat yang bersamaan Pramana Purwasetya dalam sambutannya mengatakan bahwa Fisip Universitas Indonesia mengadakan penilaian pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, terutama kepada pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Kampar.
“Dengan adanya sistim BLUD yang baru ini Kepala Dinas Kesehatan harus memiliki laporan keuangan yang tertata dengan baik dan Rapi serta akuntabilitas yang baik, agar kedepannya prestasi ini dapat diraih dimasa -masa mendatang, Selain itu Tim juga membantu proses administrasi dan pengelolaan keuangan pelayanan publik, penilaian itu terdiri dari Dokumen Renstra, tata kelola dan dokumen laporan keuangan setiap instansi pelayanan Publik”. (Diskominfo/Rby)