Penanganan Karhutla di Provinsi Riau disegerakan melalui upaya Pencegahan

Pekanbaru – Sekretaris Dinas BPBD Kampar Amga, Dandim 0313 KPR mengikuti Pertemuan Dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend TNI Doni Monardo, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kabinda, Kapolda, Danrem, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger serta Forkompinda Provinsi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau yang kemudian dilanjutkan dengan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Halaman Kantor Gubernur Riau diikuti oleh 12 Kabupaten/Kota, Senin(9/3)

Dalam paparannya Gubernur menyampaikan, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober mendatang, penetapan status siaga bertujuan untuk mempercepat gerak tim Karhutla dan datangnya bantuan dari pusat.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri KLHK, katanya lebih cepat ditetapkan siaga darurat Karhutla lebih baik,” ungkap Syamsuar

Ditambahkan, berdasarkan perkiraan BMKG, Provinsi Riau akan mengalami kemarau panjang dan Riau termasuk daerah yang sebagian besar lahannya gambut membuat Riau semakin rawan Karhutla.

“Sudah berbagai upaya pencegahan kita lakukan, tim juga sudah mulai bergerak dan siaga di berbagai daerah rawan Karhutla, semoga ke depannya lebih baik dan tidak ada lagi Karhutla,” tambah Syamsuar

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend TNI Doni Monardo menjelaskan Penyebab Karhutla 99% adalah ulah manusia, sementara 80% kebakaran lahan itu sendiri, datanya 1,6 juta Hektar Kebakaran lahan pada tahun yang lalu, dan Provinsi Riau berada di posisi ke tujuh dan luas lahan gambut yang terbakar seluas 62 ribu hektar. Lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan, bulan Agustus tahun lalu merupakan titik api tertinggi untuk Riau.

“Diriau ini saya menyaksikan jarak api dari pompa angguk hanya berjarak 15 meter, hari itu juga saya minta penanganan, seandainya terbakar itu kilang minyak bisa kita bayangkan dampaknya, tempat yang strategis dan berpotensi resiko tinggi harus kita amankan.” Ungkap Doni (DiskominfoKampar/DAT)