Jakarta- Sebagai tindaklanjut pertemuan di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu antara Bupati Kampar dengan Dirjen KSDAE dan PT PLN (Persero), Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH didampingi Wakil Ketua DPRD Repol, SAg dan Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Kampar Ir. Azwan, MSi diundang untuk menyaksikan Penandatanangan Naskah Amandemen PKS antara BBKSDA Provinsi Riau dengan PT PLN (Persero) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jakarta, Selasa (19/11).
Dari PT PLN (Persero) hadir dalam acara penandatangan tersebut Henvry Setijabudi Manajer Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, Binara Nainggolan Wakil Presiden Konstruksi Jaringan Regional Sumatera dan Agustian Manajer Senior Perencanaan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri.
Dari KSDAE hadir langsung Direktur Jenderal KSDAE Ir. Wiratno, MSc dan Kepala BBKSDA Propinsi Riau Suharyono SH, M.Si, M.Hum.
Dalam amandemen, Perjanjian Kerjasama disetujui, perjanjian kerja sama seluruh kawasan hutan yang ada di Propinsi Riau, dan seluruh program pembangunan yang terkait dengan keselamatan, dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut amandemen ini akan dilaksanakan dalam Program Rencana Pelaksanaan (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam rentang waktu maksimal 3 bulan setelah penandatanganan amandemen perjanjian ini, adapun pelaksanaan program pembangunan pelabuhan untuk mengakses akses jalan desa yang ada di dalam wilayah hutan pemulihan dan pembuatan kandang hewan dalam masa pemulihan.
Dengan adanya amandemen perjanjian kerjasama ini PT PLN (Persero) siap melistriki desa diseluruh wilayah Provinsi Riau yang melintasi atau berada dalam kawasan hutan yang di kelola oleh Balai Besar KSDA Riau, diharapkan dalam tahun 2019 PT PLN (Persero) dapat mewujudkan 100% desa berlistrik di Provinsi Riau.
Bupati Kampar Catur Sungeng Susanto SH usai penandatangan mengucapkan syukur dan terima kasih atas telah ditandatangani amademen kerjasama PLN dengan BKSD Propinsi Riau.
“ Syukur Alhamdulillah, Penandatanganan amandemen ini tidak hanya ditunggu-tunggu oleh pemerintah kab kampar, PLN dan BKSDA, melainkan oleh masyarakat yang berada di desa-desa terpencil baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling,” ucap Bupati
Alasan yang diangkat Bupati dengan adanya PKS di pihak PLN ini sudah bisa melakukan pemasangan tiang listrik JTM di kawasan hutan juga dukungan terhadap pembangunan Jalur Interpretasi melalui bantuan hibah jembatan gantung pada tahun 2020 yang akan datang. Melalui dengan pembangunan jaringan listrik.
Bupati juga akan memperjuangkan penyedia pihak PT. Telkomsel untuk membangun BTS di daerah terisolir sehingga jaringan komunikasi di kawasan ini bisa lebih baik. (Diskominfo Kampar / Humas)