Sekda Hadiri Rakornas Was Intern Pemerintah 2019.

Jakarta- Sekda Kampar Drs. Yusri M.Si didampingi oleh Inspektur Kampar Drs. Muhammad, M.SI menghadiri rapat kooordinasi Nasional Pengawasan intern Pemerintah tahun 2019 yang merupakan agenda tahunan sejak tahun 2015.

Rakor tahun 2019 ini mengusung tema Pengutan APIP dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan dan pembangunan yang berkualitas yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan peserta 1200 orang yang berasak dari APIP pada K/L/Pemda sebanyak 628 orang, perwakilan BPKP sebanayak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sbanyak 11 orang, Sekjen K/L dan Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 bertempat di hotel Bidakara Jakarta, Kamis(21/3).

Rakor dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan sebagai narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudianto dan Kepala BPKP Pusat Arsen Adiperdana.

Sekda Kampar didampingi Inspektur Kampar Drs. Muhammad usai mendengar pemaparan Wapres, Menteri Keuangan dan Menteri Kominfo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi Kegiatan Rakor sehingga diharapkan kualitas pengelolaan keuangan didaerah sampai ketingkat desa semakin akuntabel dan berkualitas.

Untuk itu dikatakan sekda perlu didukung oleh Sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang Kompeten. ” Pemerintah telah memberian atensi terhadap pencapaian penguatan Sistem Pengendalian Internt Pemerintah (SPIP) Kampar yang sudah mencapai level III sementara untuk penguatan dan kapabilitas APIP lagi berproses menuju level III. Kita mengharapkan nantinya Kapabilitas APIP harus ditingkatkan sehingga bisa membimbing dan memberikan legal opini kepada OPD dan Pemerintahan Desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Sementara itu Ispektur Kampar Drs. Muhammad mengatakan bahwa untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dikatakan tentu memerlukan dukungan dari segi anggaran. ” Alhamdulillah dana sudah tersedia, Untuk penguatan APIP kita telah banyak mengirimkan pelatihan-pelatihan diklat-diklat substantif yang langsung diasuh oleh BPKP bahkan ada workshop-workshop yang dibimbing langsung oleh KPK, semoga peranan APIP kedepan ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan di Kampar akuntabel secara keuangan dan berkualitas,” paparnya.(Kominfo/Humas).