Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Kampar bergerak cepat dalam mengupayakan agar 16 Desa terisolir di Kampar Kiri Hulu dialiri Listrik dan punya akses Jalan.
Untuk mepercepat hal tersebut Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH atas perencanaan Manejer perencanaan PLN Wilayah Riau Agustian dan Kepala BKSDA Propinsi Riau Suharyono bersama Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ir Wiratno M.Sc di Hotel Ambarukmo Yogyakarta Sabtu, (19/10).
Turut hadir mendampingi Bupati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Azwan, M.Si, Kepala Dinas PUPR Kampar Afdal ST, MT, Kepala Bagian Protokol dan Humas Irwan AR.
Bupati Kampar dalam pertemuan tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan listrik desa khusus dan mendukung partai BKSDA dan juga Ditjen KSDAE Kemenhut HK RI dapat memberikan izin kepada pemerintah terkait dengan PLN yang terkait secara khusus, perencanaan pembangunan, (JTM) berbarengan dengan proses permintaan bantuan dari Kemenhut.
Bupati Kampar untuk Dirjen meminta semua pihak agar mengupayakan kebutuhan listrik masyarakat di daerah Rimba Baling untuk direalisasikan, karena dianggap Bupati, listrik merupakan kebutuhan dasar dan sangat dinanti-nanti masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan bermuara pada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut Dirjen KSDAE Kemenhut Wiratno pada prinsipnya mengatur program Lisa (listrik masuk desa). Dapat diharapkan rasio elektrifikasi Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2019 dapat mencapai 100 persen dengan dibangunnya jaringan listrik PLN di 16 desa yang sebagian besar masuk ke dalam kawasan SM. Rimbang Baling Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
Dalam pembicaraan tadi juga disepakat pengajuan percepatan pembangunan jalur interpretasi di SM. Rimbang Baling melalui hibah CSR jembatan gantung sebesar 4 M lebih yang semula hanya untuk 1 unit jembatan gantung menjadi beberapa jembatan sesuai kebutuhan dengan nilai atau pagu dana yang sama untuk pembangunan beberapa unit jembatan gantung.
Dengan adanya pembicaraan multipihak ini diharapkan listrik di daerah terisolir dlm kawasan hutan dapat diselesaikan sekaligus percepatan pembangunan jalur interpretasi (Diskominfo Kampar / Humas)
