Bangkinang Kota : Dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam menghapus miskin ekstrem yang berada di kawasan Swakamarga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Sebelumnya Pemkab Kampar dan BKSDA Riau Kementerian Lingkungan Hidup RI telah melakukan kerja sama Nomor : NK. 372/K.6/BTU/KUM.3/03/2019 dan 414.4/BUP KPR/2019/07 Tanggal 13 Maret 2019 tentang pengembangan Wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling melalui pembangunan jalan interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat yang berada dalam kawasan yang mencakup seluas 16.400 ha pada 9 Desa.
Setelah kita evaluasi semua kegiatan sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal, ini dikarenakan adanya recofusing anggaran akibat adanya wabah Covid-19. Inilah yang harus kita evaluasi lagi apa skema baru terhadap lanjutan kegiatan yang telah di MoUkan
MoU ini perlu di evaluasi dan di perbahrui lagi dengan format baru pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan pada blok khusus kawasan Swakamarga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling termasuk pembangunan Sumber Daya Manusia.
Pemkab Kampar beharap dengan kewenangan yang dimiliki oleh BB BKSDA kita berharap dengan koordinasi dengan Pemkab Kampar dalam dua tahun ini kemiskinan ekstrem dapat kita tuntaskan, marilah kita Dorong bersama sehingga apa yang dialami dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama ini dapat kita realisasikan. Hal ini bukan hanya dialami oleh Kampar saja namun hal yang sama juga dialami banyak Kabupaten di Indonesia.
Demikian dikatakan Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM saat menyampikan arahan pada rapat koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (BB KSDA) Provinsi Riau yang diadakan di Balai Bupati Kampar di Bangkinang, Senin 17/10.
Dari panjang lebih kurang 36 KM jalur interpretasi dari tahun 2019 – 2020 terealisasi sepanjang 22,04 M sisanya sepanjang 13, 058 KM belum dapat di selesaikan sementara Realisasi Jembatan dari APBD Kampar sebanyak 12 Jembatan gantung sementara yang berasal dari APBN sebanyak 2 unit Jembatan.
Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM dalam arahannya menyampaikan ini tindak lanjut dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan antara Pemkab Kampar dengan BKSDA Riau.
Memang persoalan ini menjadi perhatian nasional yang meliputi 09 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dimana mereka menganggap seakan-akan tidak ada kepedulian pemerintah, namun tidak demikian halnya, ini disebabkan desa tersebut berada di wilayah kawasan dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi banyak, namun kita lakukan berbagai upaya termasuk berkoordinasi dan menyampaikan kondisi ke beberapa dengan Kementerian.
Masyarakat disana telah hidup dari sejak nenek moyang, namun kehidupan mereka tidak meningkat bahkan masyarakat menilai gajah mati menjadi perhatian namun jika manusia yang meninggal walaupun telah menjadi takdir ini dianggap biasa.
Oleh sebab itu perlu kita fikirkan Bersama -sama, bahwa ini menjadi paru-paru dunia, namun konvensasi bagi masyarakat perlu kita berikan, bukan saja satwa liar saja yang perlu di Konservasi tapi juga manusia yang hidup didalamnya ” Kata Kamsol lagi.
Kemiskinan Kampar secara porsentase barada posisi Nomor 4 di Riau namun dari segi jumlah jiwa Kampar terbanyak yakni 15 Ribu lebih jiwa.
Kami juga mengkampanyekan konvensasi Carbon yang telah menjadi isu International, apa yang dapat di berikan nilai ekonomi kepada masyarakat yang ada disana “Kata Kamsol lagi.
Kita memperjuangkan hidup orang banyak, bagaimana strategi kita dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem yang khususnya di Kampar dalam waktu dua tahun ini hingga 2024 dapat kita tuntaskan” Harap Kamsol.
Pemkab Kampar tidak bisa sendiri dalam mengangkat human Development, malalui BKSDA kita bersinergi dalam membangun masyarakat dikawasan Swakamarga yang telah ditetapkan melalui regulasi, apa solusi kita dalam mengentaskan kemiskinan ini “Pinta Kamsol.
Ia meminta BKSDA dengan Kementerian KL HK dapat memberikan keseimbangan pembangunan yang merata bagi masyarakat sehingga tidak ada gejolak sosial di masyarakat” Katanya lagi.
Kita telah melakukan program Desa Ekowisata Ramah Anak dan Peduli Perempuan (DERAPP) yang akan melibatkan berbagai Kementerian /lembaga di Pusat ” Kata Kamsol lagi.
Sementara itu Kepala Balai Besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB BKSDA) Provinsi Riau Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut., MM.menyampikan kami baru saja dilantik pada 2 Bulan yang lalu, jadi kita sama-sama mereview kembali terhadap MoU Pemkab Kampar dengan BKSDA Riau.
Proposal membuka akses jalan di 9 Desa di wilayah Kawasan hutan Swakamarga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, jadi setelah di telusuri belum maksimal dilaksnakan begitu juga dengan program lainnya akibat beberapa kendala sehingga. MoU tidak berjalan maksimal terutama akibat recofusing Covid-19.
Peruntukan dan fungsi utama sebagai rumah satwa liar namun disana terdapat 09 Desa, jadi usulan ini dapat di akmodir yang masuk pada blok khusus, sehingga masyrakat dapat melangsungkan hidup masyarakat dengan kearifan masyrakat yang telah turun menurun.
Sehingga standart hidup masyarakat dapat kita penuhi dengan adaptasi alam, namun dengan permintaan masyarakat sepanjang 36 KM jalur interpretasi (Bisa dimanfaatkan sebagai jalur wisata terbatas), contoh bagaimana pengunjung disana dapat menyesuaikan dengan alam serta tradisi yang baik sehingga berkelangsungan hingga kemudian hari” Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut., M.M.
Tahun 2019 MoU Pemkab Kampar dengan BB BKSDA Riau ada beberapa lingkup Yang di tuangkan dalam rencana kerja tahunan, namun tidak berjalan dengan maksimal dan belum terealisasi.
BKSDA Riau memonitoring mana yang dapat kita realisasikan kita realisasikan berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, dan siap mendukung seluruh program pemerintah Kabupaten kampar ” Tambahnya lagi.
Dapat kita lakukan varalel dengan mengusulkan ke Menteri KLHK RI dalam membangun masyarakat bekesesuaian dengan fungsi Kawasan.
Yang Pasti ketika kita punya komitmen pelesteraisan kawasan sementara itu kita akan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada disana” Tambah Kepala BKSDA.
Kerja sama ini akan kita lakukan bentuk kerjasam antar pemerintah dengan MoU melalui penguatan fungsi dan MoU kerjasama strategis yang tak terelakkan seperti bidang kesehatan dan pendidikan” Kata Kepala BKSDA Riau.
Sementara itu Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Kampar Ir. Suhermi menyatakan Dalam evaluasi, semua kegiatan sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal, ini dikarenakan adanya recofusing akibat adanya wabah Covid-19. Inilah yang harus kita evaluasi lagi apa skema baru terhadap lanjutan kegiatan yang telah di MoUkan” Kata Suhermi.
Selanjutnya adapun cakupan luas lebih kurang 16.000 Ha, adapun Rekapitulasi usulan kegiatan jalan Jalur Interpretasi kecamatan Kampar kiri Hulu dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2023 memprioritaskan dengan memgusulkan ke Kementerian dan lembaga terkait program /kegiatan kegiatan pembangunan infrastruktur Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan kemiskinan ekstrem di Kampar ” Harap Suhermi.
Jika di total terdapat sebanyak 75 unit jembatan dengan biaya sebesar lebih kurang Rp.110 Milyar yang terdiri dari Jembatan gantung di jalur Interpretasi
di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang meliputi desa Tanjung Belit, Desa Muara Bio, Desa Batu Sanggan, Desa Tanjung Beringin, Desa Gajah Bertalut, Desa Aur Kuning, Desa Sebayang Jaya, dan Desa Pangkalan Serai” Kata Suhermi lagi.
Sedangkan rencana yang kita usulkan melalui usulan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dalam rangka penanganan kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kampar
Harapan kita Bappenas dapat mendorong Kementerian dan Lembaga untuk penanganan Penanggulangan kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Kampar.
Salah satu yang telah Disampikan langsung Disampikan oleh Pj Bupati Kampar beberapa waktu lalu pembangunan Melalui Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Sebanyak 17 Unit Jembatan dengan biaya lebih Kurang Rp. 55, 27 M” Tutup Suhermi.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Sugito, S. HUT, M. Sc, Kepala Sub bagian Program dan Kerjasama Desty Marwito Sitompul, SE, M. Si
Sementara dari Kabupaten Kampar hadir Asisten II Setda Kampar Ir. Suhermi, M. Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Aliman Makmur, Kepala Dinas PU PR Kampar Afdhal, ST, MT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lukmansyah Badoe, Camat Kampar Kiri Hulu Firdaus, Kabag SDA Kampar Safaruddin, M. Si, Kabag Kerja sama Setda Kampar Zaki Helmi Rahman, Kabag Hukum Setda Kampar Khairuman, Kepala Bidang SDA Bappeda Kampar Syafri, S. Sos (Diskominfo Kampar)
