Ekonomi

Bangkinang kota – Pj Bupti Kampar bergerak cepat dalam membuat terobosan-terobosan dalam mewujudkan pembangunan dan membangkitkan sektor-sektor ekonomi masyarakat, dengan membangun ekosistem pertanian, sehingga semuanya dapat terarah dan tersystem dengan baik dari segi anggaran, tekhnis maupun terhadap kondisi di lapangan. Program Unggulan Nasional bahkan menjadi perhatian global dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan,  siapa yang paling kuat pangannya maka keamanan nasional juga terjaga bahkan yang akan memenangi dan bertahan dalam kondisi sulit dan perang. Strategi yang kita lakukan saat ini merupakan strategi yang tepat, sejalan dengan program pemerintah pusat dan Presiden RI Joko Widodo terhadap penguatan pangan nasional, oleh sebab itu kita kembali menggalakkan di sektor pertanian khususnya pertanian, petani kembali turun ke sawah. Kita telah membuat disgn dan konsep ini, perlu kerja keras dan ke ikhlasan dan yang sangat penting adalah adanya tim yang solid. Demikian Pj Bupati Kampar saat mereviuw kembali terhadap pertanian Kampar dan upaya produksi beras Kampar yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar di Bangkinang Kota, Senin malam, 18/07, hadir pada kesempatan tersebut hadir Sekda Kampar Drs Yusri, M.Si ,Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Riau Kepri Mohd Zamroni Fathoni, Kadis Ketahanan Pangan Tjokro Aminoto, Kadis Pertanian iNur Ilahi Ali, Perwakilan BRIN Nuhansyah Harahap serta instansi terkait. Dengan kerjasama dengan BRIN ,Dinas Pertanian , Dinas Ketahanan Pangan  dan Bank Riau Kepri dapat menciptakan inovasi melalui hasil kajian dan riset khususnya untuk peningkatan pada sektor-sektor ekonomi masyarakat. Pj bupati menyampaikan ada 2 strategi pangan yang di sampaikan ke Kemendagri yaitu jagung dan beras, ia berharap dengan hasil pangan ini kita bisa mengekspor dengan hasil kita kelola dalam sektor pertanian. Dalam hal ini BRIN menyampaikan kepada kami terhadap trobosan hasil kajian dan Risetnya, bagaimana proses dari hulu hingga dapat memproduksi beras khas Kampar ini. Ekosistem ini kita bangun untuk peningkatan produksi beras. Oleh sebab itu Pj Bupati Kampar untuk mensinkronkan wadah yang kita butuhkan adalah koperasi sebagai pengelola maupun untuk menampung produksi masyarakat dengan demikian pemerintah akan mudah dalam pengaturan pembelian maupun penjualan, perlu percepatan kita semua untuk mewujudkan ini walau belum semua dapat tertampung dalam Anggaran kita. Pemerintah telah membangun ekosistem ini dan sangat mendorong kemajuan pertanian, bahkan kita akan melakukan MoU dengan BRIN, begitu juga kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam menyusun konsep keuangannya” Kata Kamsol lagi. Sesuai dengan tantangan dan zaman saat ini, kita dituntut untuk mengikuti kemajuan Tekhnologi dan digitalisasi, Pj bupati Kamsol menyatakan merancang koperasi  digital agar lebih mudah dan cepat. Disini juga di smapaikan oleh pj Bupati Kampar agar Bank Riau ikut membantu untuk trobosan aplikasi digital koperasi tersebut dalam pegelolaan keuangan para kelompok petani di sistem apliksai digital tersebut. Berharap semua yang terlibat dalam program ini bisa bekerja sama sampai terwujudnya apa yang kita cita – citakan ini ” Pinta Kamsol. Terkait dengan sektor ekonomi masyrakat, Pemerintah juga akan melakukan kajian terhadap potensi jagung, alhamdulillah dari komunikasi yang kita lakukan, bahwa kita akan membangun pabrik jagung dengan kapasitas yang akan di sesuaikan dengan produksi masyrakat, Pemkab Kampar juga akan menjalin kerja sama dengan pengusaha peternakan ayam, yang terpadu dengan kolam ikan, ini juga ada kaitan dengan jagung sebagai pakan ayam yang saat ini sangat mahal ” Kata Kamsol. Terakhir Kamsol meminta agar semua tim ini dapat bergerak cepat serta dukungan dari masyarakat dan DPRD Kampar sehingga dapat segera mewujudkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil” Pinta Kamsol. (Diskominfosandi/CK)

Siak Hulu – Masyarakat Kabupaten Kampar yang menjadi korban keganasan angin puting beliung dan kebakaran beberapa waktu lalu yang merusak serta menghanguskan rumah warga tersebut  mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial, bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Drs. Muhammad, M.Si didampingi Kabid Linjamsos Hj. Rosmiati dan Kabid Penanganan Fakir Miskin Nur Ihsan,S.Sos di tiga lokasi yakni Desa Tanah Merah, Desa Teratak Buluh, dan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu yang juga dihadiri Camat, Kepala Desa,Tagana dan Pekerja Sosial Kecamatan maupun desa,Senin(18/7). Bantuan yang diserahkan berupa Family Kit, Makanan Siap Saji, Lauk Pauk, Makanan Anak, Sandang Dewasa, Tenda Gulung Merah, Selimut Merah, Kasur ditambah 1 Paket Sembako dan diserahkan kepada 3 kepala keluarga yang menjadi korban angin puting beliung dan kebakaran tersebut, dengan harapan agar bantuan ini sedikit meringankan keluarga yang ditimpa musibah dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya yang ditimpa bencana alam yang tidak dapat dihindarkan, hal ini dijelaskan Muhammad selepas memberikan bantuan ” Ada bencana yang tidak dapat kita hindarkan seperti bencana angin puting beliung yang merupakan faktor alam, namun ada juga bencana yang sebenarnya masih mungkin untuk kita cegah dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan seperti kebakaran yang disebabkan arus pendek yang bisa dicegah dengan rutin mengecek instalasi listrik atau karena keteledoran kita terutama dalam menggunakan obat nyamuk bakar, artinya kita harus selalu waspada terhadap bencana dan musibah apapun.” Ujar Muhammad Dalam kesempatan tersebut Muhammad juga berdialog langsung dengan para kepala keluarga selaku korban bencana dan merasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga tersebut, dan menyampaikan bahwa kunjungannya bersama tim merupakan bagian dari wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah ini baik korban angin puting beliung maupun kebakaran serta menyampaikan harapan agar keluarga dapat segera bangkit dan pulih secara psikologi maupun finansial agar keluarga menjadi lebih kuat dan sejahtera.pungkas Muhammad. (Diskominfo Kampar /Humas Dissos Kampar)

Jakarta – Setelah melaksanakan orientasi pembangunan Desa berkelanjutan program AKPSI, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) resmi di kukuhkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dimana acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Mercure Ancol Jakarta, pada Sabtu, 16/7/2022 malam. Dimana Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Yulhaidir Bupati Seruyan Kalimantan Tengah dan Sekretaris Jenderalnya yakni Dr.H.Kamsol MM yang juga merupakan Pj Bupati Kampar Provinsi Riau. Hadir pada pengukuhan tersebut Menteri Dalam Negeri Ri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Ri Zulkifli Hasan, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.Hum, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, Anggota DPD Ri dapil Riau Intsiawati Ayus dan Bupati – Bupati se Indonesia yang merupakan pengurus AKPSI. Sekjen Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan juga Pj. Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam negeri RI Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Ri Zulkifli Hasan karna beliau bisa hadir langsung dalam pengukuhan AKPSI ini “kami sangat berterima kasih kepada pak menteri yang bisa berkenan hadir pada pengukuhan AKPSI ini, karna dari support pak menterilah AKPSI ini bisa dikukuhkan” ucap Kamsol Kamsol juga berharap kepada seluruh pengurus AKPSI agar bisa berjibaku dalam membangun organiasi dan bersinegritas demi kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok sebagai Sekretaris Jenderal AKPSI insyaallah amanah dalam mengemban sebagai Sekjen Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Dalam Sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat Kepada Ketua Umum dan Sekjen Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang telah dikukuhkan Beliau juga mengatakan, organiasi AKPSI ini adalah organisasi baru yang sudah berbadan hukum, organisasi ini setara dengan organisasi massa ormas yang bersifat suka rela “Demi meningkatkan organisasi ini saya berharap kepada pengurus AKPSI ini untuk berkomitmen bersama – sama dalam mengakomodir dan membentuk konsep untuk kinerja organisasi AKPSI dalam menanggulangi permasalahan minyak Kelapa Sawit ini” kata Tito Karnavian Sementara itu, Menteri Perdagangan Ri Zulkifli Hasan menyampaikan pada sambutannya, Indonesia adalah negara penghasil sawit, pangan dan devisa terbesar di Dunia “saya mengajak kepada Bupati -Bupati untuk membenahi harga sawit di Indonesia supaya tingkat ekonomi masyarakat kita di Indonesia ini menjadi naik” ajak Zulkifli Hasan(Diskominfo/Srn)

Jakarta,- Penjabat (PJ) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM menghadiri acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan yang merupakan salah satu rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang diselenggarakan di Ancol Beach City (ABC) dikawasan wisata Ancol Jakarta, Sabtu (16/07) Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  H. Surta Wijaya, Ketua AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah), Sekjen APKSI Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, pengurus APDESI seluruh Indonesia, Kepala Desa Penghasil Sawit  dan pengurus APDESI se-Indonesia. Dalam keterangannya usai mengikuti rangkaian acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan, Sekjen AKPSI yang juga sebagai Penjabat Bupati Kampar menyampaikan sesuai arahan dari Menteri dalam Negeri diantaranya Ungkapan Apresiasi setinggi-tingginya yang telah dibentuknya Asosiasi ini, Menteri juga berharap dengan adanya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dapat menata ulang tata kelola karena banyaknya persoalan – persoalan yang terjadi di Daerah terutama lahan yang menyangkut hak Masyarakat terhadap Perusahaan. Kamsol juga menambahkan persoalan – persoalan yang terjadi di Daerah hanya diketahui oleh Kepala Daerah, Perangkat Desa serta Pemangku kepentingan lainya, oleh sebab itu Kepala Daerah dan Kepala Desa dapat diberikan semacam Orientasi atau Peninjauan terhadap sesuatu yang tepat untuk diterapkan kepada Kepala Daerah. Ia melanjutkan, tata kelola dan kebijakan – kebijakan Perkebunan Sawit banyak berubah – ubah, sehingga dapat mengaplikasikannya di Daerah, selama ini persoalan di Hulu, antara Masyarakat dengan Perusahaan, dan selama ini belum ada Aturan khusus yang mengatur ini semua. Kamsol berharap dengan adanya AKPSI, akan lahir Peraturan – Peraturan yang mengatur segala Regulasi sehingga Petani Sawit dapat Terlindungi, Mengayomi sehingga Masyarakat Petani Sawit semakin Sejahtera dan Kesejahteraan tersebut berefek akan kemajuan suatu Daerah. Ia menjelaskan dengan belum adanya Regulasi atau Peraturan dari Pemerintah, selama ini harga Sawit dapat diatur oleh Perusahaan – Perusahaan Sawit yang berskala besar, sehingga Petani kecil di Daerah tidak dapat menentukan harga panennya sendiri. Kamsol juga menerangkan, dengan adanya AKPSI dan APDESI, maka Asosiasi – Asosiasi ini dapat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam mendengar setiap permasalahan yang dihadapi Petani Sawit di Daerah dapat tersampaikan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah atau kebijakan yang akan memberikan jalan jika ada permasalahan di Daerah. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan,dalam arahannya menyampaikan, AKPSI dan APDESI sebagai Jembatan Penghubung antara Pemerintah pusat dan Daerah serta Petani Sawit di Daerah untuk menyampaikan permasalahan yang timbul selama ini sehingga Pemerintah Pusat dapat mencarikan Solusi terhadap permasalahan yang terjadi. (Diskominfo Kampar)

Jakarta,- Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM terus bergerak melakukan berbagai terobosan Setelah beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Kementerian Desa Tertinggal, kali ini Kamsol melakukan kunjungan Kemneterian PUPR RI, ini untuk mewujudkan pembangunan kabupaten kampar yang maju dan sejahtera. Penjabat (PJ) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta itu dilakukan Pj. Bupati Kampar untuk menggesa pembangunan infrastruktur di Desa-desa terisolir atau desa sulit diwilayah Kabupaten Kampar. Turut hadir Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat, PJ. Bupati Kampar diterima oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Kementerian Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc Ikut hadir mendampingi Pj Bupati Kampar diantaranya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Ir. Afdal, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afruddin Amga. (14/7/2022) Dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc, Kamsol menyampaikan apresiasi luar biasa kepada wakil kita di DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Bina Marga terkait mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa-desa sulit di Kabupaten Kampar. Kamsol juga menyampaikan bersama Perwakilan  di DPR-RI kita serius mempercepat infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadai bisa menjadi multi efek bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa sulit tersebut. Ditambahkannya kemajuan suatu daerah sangat tergantung dari infrastruktur daerah itu sendiri, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan, Ia juga menjelaskan dirinya bersama Syahrul Aidi Mazaat telah menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di desa sulit. Kamsol juga menjelaskan bahwa, Kampar merupakan Kabupaten tertua di Provinsi Riau, sangat disayangkan masih ada desa sulit dan sangat terisolir, oleh sebab itu Pemerintah yang difasilitasi perwakilan di DPR -RI ingin menyampaikan hal-hal yang dapat mempercepat pembangunan. beliau juga memaparkan, selagi ada program dari Pemerintah Republik Indonesia untuk peningkatan-peningkatan desa sulit, maka Pemerintah Kabupaten Kampar harus melakukan pendekatan untuk dapat menyampaikan aspirasi kita sehingga Pemerintah pusat paham akan apa yang dibutuhkan daerah. Kamsol juga menjelaskan didaerah sulit itu juga terdapat objek-objek wisata yang belum memiliki akses jalan yang memadai, sangat disayangkan apabila objek wisata tersebut tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.(Diskominfo/Srn)

Jakarta – Penjabat (PJ). Sebelum diadakan Munas Pertama AKPSI di Tahun 2022, Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM mengadakan silaturrahmi sekaligus mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Munas tersebut direncanakan akan diadakan pada tanggal 15 hingga 17 Juli 2022. Yang dijadwalkan buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya Sekjen, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, Irjen Kemendagri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi, Ketua Umum AKPSI  Yulhaidir (Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah) dan  Sekretaris Jenderal Dr. Kamsol, MM (PJ. Bupati Kampar). Kegiatan tersebut dipusatkan diruang Kerja Mendagri di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. (14/7/2022) Dalam keterangannya usai silaturrahmi dengan Menteri Dalam Negeri PJ. Bupati Kampar Dr. Kamsol, MM yang juga Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AKPSI mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersedia untuk hadir dalam acara Munas AKPSI mendatang. Kamsol juga menjelaskan Mendagri juga berpesan agar AKPSI usia Munas nanti untuk tetap kepada tujuan utama dibentuknya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan petani Sawit di Indonesia. Sekjen AKPSI itu juga mengatakan  Menteri Dalam Negeri juga mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan AKPSI untuk kemajuan dan kesejahteraan petani sawit di Indonesia, Kamsol juga menyampaikan AKPSI agar jangan berubah haluan jika sudah melakukan Munas nanti. Kamsol juga memaparkan Asosiasi ini dibentuk untuk melindungi sekaligus memperjuangkan Aspirasi masyarakat Petani Sawit yang ada di Indonesia dan ia berharap dukungan dan perhatian dari Pemerintah-Pemerintah yang tergabung dalam AKPSI. Kamsol juga berharap, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia agar mendukung dan mendorong agar AKPSI terus berkiprah dan melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Petani Sawit di Indonesia.(Diskominfo/Srn)

Jakarta : Usai melakukan kunjungan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Penjabat Bupati Kampar langsung melakukan kunjungan ke Kemnetetian desa Tertinggal, kunjungan ini berkaitan dengan pembangunan Perempuan dan perlindungan anak di desa – desa yang tertinggal di Kampar, khususnya di desa yang berada dikawasan hutan maupun desa – desa tertinggal lainnya yang sangat perlu perhatian dari pemerintah, khusus Kementerian Desa Tertinggal kami mohon agar dapat melaksanakan program di desa – desa yang sangat terisolir. Kami sangat merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, karena berada di hutan kawasan, semua terbatas. Untuk bertani saja masyarakat susah apalagi membuka lahan mereka takut karena ini merupakan kawasan Hutan pembanguna desa terisolir Ini juga sesuai dengan amanah Gubernur Riau yang merupakan prioritas kami selaku Penjabat Bupati Kampar. Kunjungan Pj Bupati Kampar ke Kementerian Desa Tertinggal langsung disambut oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito S.Sos MH, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Nursaid, S.Sos., M.M di Gedung Dirjen pembagunan sarana dan prasaran desa Kementerian Desa Tertinggal di Jakarta, Jum’at, 08/07. Ikut mendampingi kunjungan kerja ini Kepala Dinas Pememwrintahan dan Desa Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, Camat Kampar Kiri Hulu Firdaus, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP, mewakili Kepala DPPKBP3A Satiti Rahayu, Ibrahim Kabid di Dinas Pemerintahan dan Desa. Dikatakan Kamsol bahwa desa seperti ini tidak hanya ada di Kampar dan Riau saja namun juga ada tersebar di Indonesia, sebanyak 24 Desa ada didalam kawasan hutan yang berada pada jalur Kuning, Jalur Tengah dan Jalur Kiri, khusus sembilan desa yang berada di jalur Kiri di Kampar Kiri Hulu kami minta perhatian khusus dari Kementerian PDT dan Kampar telah melakukan berbagai hal yang bekerjasama dengan lintas Kementerian diantaranya pembangunan jalan interpretasi, pembangunan jembatan penghubung, pembangunan jaringan listrik dan pembangunan telekomunikasi, namun ini belum berjalan maksimal dan sebagian terhenti akibat adanya pendemi Covid-19, Namun ini akan kami tindak lanjuti lagi ” Kata Kamsol. Penanganan ini boleh dibilang lambat, sehingga dengan adanya program ini merupakan bentuk hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, telah berpuluh – puluh tahun mereka merasakan, bahkan mereka bilang kami belum merdeka” Tambah Kamsol lagi. Perlu kombinasi dengan lintas Kementerian, seperti Kementerian PDT, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo kami juga telah melakukan apa yang dapat kami lakukan disini (Desa terisolir) melalui apbd Kampar , ” Ujar Kamsol. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rachmatia Handayani ST, MT,  dalam sambutan menyampikan selamat datang di Kementerian PDT RI, siap mensupport terhadap proposal yang dibawa oleh Pj Bupati kampar ini dalam pembangunan di desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu , kami siap menyesuaikan dengan program pemerintah Kabupaten Kampar dengan program Kementerian Desa Tertinggal ” Kata Rachmawati Handayani. Ada master plan pembangunan terhadap pengembangan desa seperti ini, program bersama dengan NGO atau dengan desa – desa yang ada di sekitar, kami siap menyesuaikan” Imbuhnya lagi. Untuk itu kita akan bentuk tim terpadu terkait dengan persoalan yang jarang seperti ini ” Katanya lagi. Mana yang ada di anggaran kami, kami siap melaksnakan di Kampar, namun yang berkaitan dengan Kementerian lain diharapkan dapat mensingkronkan lagi” Kata Rachmawati Handayani. Terakhir Kamsol menyampikan ucapan terima kasih semoga pertemuan ini dapat segera kita realisasikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap nasib masyarakat yang telah puluhan tahun berada di dalam terisolir ” Tutup Kamsol (Diskominfo Kampar)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kampar membahas draft Momerandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) Jalan Universitas Indonesia Salemba No. 4 Senen Jakarta Pusat, Jum’at 08 Juli 2022. Pj Bupati Bupati Kampar DR. H. Kamsol, MM yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi dan Umum Ir. Azwan, M.Si didampingi Kepala Bagian Kerjasama Setda Zaki Helmi, ST, M.Eng dan Kepala Bagian Hukum Setda Khairuman SH. Pertemuan ini membahas Penguatan Pembangunan Daerah melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun ruang lingkupnya meliputi Bidang perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengabdian Masyarakat serta Bidang-bidang lain yang telah disepakati Para Pihak. Plt Direktur LPTUI Ovila N Setiawan didampingi oleh peneliti LPTUI Bob Randilawe, Pande K Trimayuni beserta perwakilan Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Bagian Keuangan LPTUI menyambut baik kedatangan perwakilan Pemkab Kampar dan rencana kerjasama yang akan dilaksanakan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor UI Bidang Kerjasama terkait point point MoU yang telah disepakati para pihak antara Rektor UI dengan Pj Bupati Kampar. “Papar Setiawan” Sementara itu Azwan menyampaikan bahwa Nota Kesepatan yang dibahas langsung dengan berbagai unsur dari LPTUI. secara umum telah disepakati pasal per pasal dan akan disampaikan ke pimpinan masing-masing dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan penandatangan bersama.(Diskominfo/JJ)

Jakarta, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) lakukan Rapat Koordinasi bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi Republik (Marves) Republik Indonesia Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. dan Ketua BPKP RI  Muhammad Yusuf Ateh, AK, M. B. A, CSFA, CGCAE di Puri Agung Grand Sahid Hotel Sahid Jaya Jakarta. Kamis, 7/7/2022 Ketua Umum AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah) didampingi Sekretaris Jendral AKPSI Dr. H Kamsol MM (Bupati Kampar, Provinsi Riau) dan Direktur Eksekutif Asri Anas mengajukan penerbitan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Persawitan Kepada Pemerintah. 13 Pengajuan regulasi peraturan perundang-undangan Persawitan yang diajukan diantaranya, Meminta kepada Menteri Pertanian untuk melakukan revisi peraturan menteri pertanian tentang pedoman penetapan tandan buah segar TBS Kelapa sawit produk perkebunan dengan memasukkan komponen cangkang dan kernel dalam standar penghitungan buah segar, meminta kepada Pemerintah pusat memasukkan dalam priotnas (prioritas nasional), prioritas 2023 undang-undang kelapa sawit perkelapa sawitan yang mengatur terkait tata kelola sawit nasional, pembentukan badan pengelola pelaksana kelapa sawit mengatur tata kelola sawit dari hulu sampai ke hilir serta kewenangan pengawasan dan retribusi dan AKPSI siap menyusun draf awal untuk disyahkan menjadi oleh Pemerintah. Selanjutnya AKPSI juga meminta Pemerintah untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh perusahaan besar kelapa sawit untuk membuka akses cabang dan legalitas perizin perusahaan kepada kepala daerah penghasil sawit. Selanjutnya Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut retribusi pada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. AKPSI memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah bisa melakukan pemungutan Rp 25 perkilogram (kg) pada tiap TBS yang ada di daerahnya.Rekomendasi ini pun sudah diberikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.“Kami sudah meminta pada pemerintah pusat agar daerah kabupaten masing-masing diberi kewenangan untuk memungut Rp 25 per kg dari harga TBS. Untuk meningkatkan keadilan di kabupaten masing-masing,” ujar Yulhaidir dalam acara Rapat Koordinasi AKPSI di Grand Sahid Jaya.Yulhaidir mengatakan jumlah pungutan sebesar Rp.25 per kg dilakukan agar bisa menimbulkan keseimbangan antara kepentingan negara, investasi, dan masyarakat. Pungutan yang masuk akan diberikan daerah untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.“Kami meminta agar ada keseimbangan, Kepentingan negara, investasi, dan masyarakat, Agar roda ekonomi berjalan baik, Kita kan minimal Rp 25 per kg dan kami rasa sudah mencukupi, sudah ada rasa adil di hati kami, ” jelas Yulhaidir AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isupertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit. Sementara itu Luhut dalam arahannya mengatakan saat ini kita jangan membicarakan perbedaan, namun kita harus bersama-sama memperjuangkannya, inilah gunanya Pemerintah melakukan mengaudit seluruh persawitan melalui BPKP RI. Luhut juga menyampaikan kondisi keuangan dunia juga masalah ketidakstabilan kondisi ekonomi ini mempengaruhi sekali dan ditambahkan ada lagi Eropa mengeluarkan sun flower,  ini sangat berpengaruh dengan sistem.“Karena dia lama tidak bisa ekspor dipotong pajaknya harga menjadi turun harga minyak sawit kita juga menjadi turun jadi kalo harga minyak sawit kita menjadi turun kan akhirnya cpo juga turun produksi perusahaan juga menurun jadi tentu perusahaan akan mengupayakan dulu memaksimalkan hasil CPO hasil sawit yang ada di kebun mereka, sehingga yang Swadaya dan plasma menjadi menjadi repot, dan kadang kadang memaksakan diri menjual dengan harga yang berapa aja, daripada tak terjual sama sekali.”ujar Luhut Sementara itu Bupati Kampar usai acara mengatakan tadi sudah disampaikan oleh kepala BPKP, Mereka sedang melakukan audit secara keseluruhan dari  hulu sampai hilir, dan bagaimana kondisi perkebunan sawit juga hilirisasi daripada Sawit itu sendiri Kamsol menjelaskan ini akan memberikan dampak yang begitu besar bagi pemerintah maupun bagi kita di daerah sebabnya dari hasil audit ini, kita lebih tahu dan jelas berapa sebenarnya luas kebun yang ada apa sebenarnya begitu juga nilai produksinya karena inilah sebagai bahan bagi pemerintah nanti, Kamsol juga memaparkan dengan adanya undang undang nomor satu 2022 tentang pembagian hasil kita berharap ada turunan PPnya .“seperti yang saya sampaikan tadi sebagai permintaan oleh asosiasi di PP itu yang akan mengatur pola pembagian, pola pembagian Dwh dari hasil sawit jadi pembagian dewek DBH itu kan sangat tergantung dari kondisi data yang ada kalau sekarang ini kan data serba nggak jelas, data dari Kabupaten berbeda dari kehutanan berbeda dari agraria juga berbeda dari perkebunan juga berbeda.”Ujar KamsolKamsol melanjutkan kalau data dari perkebunan saya yakin kawasan kita nggak masuk, karena hanya masuk kawasan kawasan perkebunan.“Mungkin dalam kawasan hutan tak terhitung kan banyak kebun kebun Swadaya yang berada di kawasan hutan apalagi juga kebun kebun HG U juga ada dan belum dalam proses jadi itu tidak tersinkronisasi dengan baik.”Kata Kamsol lagiKamsol juga menegaskan kalau data sudah tersinkronisasi dengan baik jadi jelas pemerintah menghitung berapa besar yang akan dibagi kepada masing masing daerah.Menteri Marves juga berharap nantinya ada Peningkatan produktif intensitas daripada sawit kita karena nilai biaya produksinya juga bagus, bibitnya bagus, pokoknya bagus dan ini menjadi komoditas utama misalnya sekarang kita baru 5 ton per hektar bisa menjadi 10 tahun itu tergantung tanah bibit. Kamsol juga mengatakan pemerintah harus menggalakkan itu semua untuk jadi  komoditas, jadi nanti sawit ini tidak lagi sebagai kebutuhan untuk pangan tapi untuk kebutuhan biodiesel apalagi dengan peningkatan dari B 20 menjadi B 30 selanjutnya menjadi B 40.Dengan demikian kebutuhan sawit akan tinggi dan pengaruh daripada harga sawit yang turun saat ini. tapi ini insya Allah tidak akan lama, jadi ke pasar akan kembali normal karena apa sebabnya karena mungkin pengaruh dari kemarin kita stop ekspor, akhirnya dengan stop ekspor harga minyak menjadi turun dan sekarang ini makin turun lagi,  bahkan penyumbang penurunan inflasi itu dari minyak goreng.Mudah-mudahan dengan upaya kiat saat ini  pasar akan beraktif kembali, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan asosiasi ini kita tetap mendorong pemerintah pertama untuk menyusun tata kelola per Sawitan, mendukung pemerintah untuk mendirikan suatu badan yang khusus penanganan sawit sehinga memberi kepastian kepada investasi juga kepada pemerintah dan masyarakat supaya semuanya seimbang di dalam hal tata kelola perkebunan itu sendiri.(Diskominfo Kampar)

Jakarta – Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menjajaki Momerandum of Understanding (MoU) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung BPPT II  lantai 24 Jl M.H. Thamrin  No. 08 Jakarta Pusat. Kamis 07 Juli 2022. Adapun MOU ini membahas terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, penerapan Teknologi dan Invensi serta Inovasi yang terintegrasi antara Pemkab Kampar dengan BRIN. Pj Bupati Kampar dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Kampar Ir. Azwan, M.Si, Kepala Bagian Kerjasama Zaki Helmi, ST, M.Eng, Kepala Bagian Hukum Khairuman, SH serta Sekretaris Diskominfo dan Persandian Ade Syaputra, SE, M.Si Sementara itu Dr. Agus Widodo Plt Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah didampingiAnissa Anwar. M. Koordinator Kerjasama dalam Negeri Biro Hukum dan Kerja sama BRIN beserta staf menyampaikan arahan agar Pemda Kampar segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).Hal ini dimaksudkan supaya apa yang telah direncanakan sesuai Tugas,Pokok dan Fungsi organisasi. Azwan juga menyampaikan bahwa Nota Kesepatan yang dibahas langsung dengan berbagai unsur dari BRIN secara umum telah disepakati pasal per pasal dan akan disampaikan ke pimpinan masing masing dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan penandatanganan bersama (Diskominfo/JJ)