Supardi

Bangkinang Kota ; Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H/2019 M Gubernur Riau Syamsuar dan ibu menghadiri Balimau Kasai yang diadakan di pantai Langgini pada hari Ahad, 05/05. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati, Sekda Kampar Drs. Yusri, M.Si dan Isteri, Burhanuddin Husin, Mm mantan Bupati Kampar, Forkopimda, Camat, Tokoh masyarakat dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar. Gubernur Riau dalam arahannya menyampaikan marhaban ramadhan, Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, bulan yang penuh Rahmat, maghfirah dan bulan bebas dari api neraka” Kata Syamsuar. Terkait dengankegiatan Balimau kasai Gubernur menyatakan agar dapat terus dipelihara oleh masyarakat karena memiliki makna yang positif bagi kita” Tambahnya lagi. Kegiatan Balimau Kasai ini punya makna dan arti yakni pelestarian budaya yang terpelihara dan perlu di jaga, ada beberapa hikmah yang di peroleh, kita membersihkan diri kita bukan hanya badan tapi rohani kita, begitu juga   Ajangsilaturrahmi antar masyarakat, menyambut ramadhan kita sambut dengan doa dan memohon ampunan, jangan kita kotori balimau Kasai dengan hal-hal yang jauh dari norma adat dan norma agama” Pesan Gubernur. Kegembiraan kita dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan, karena dulu tidak ada sabun namun menggunakan wangian-wangian” terangnya lagi. Selain itu balimau Kasai dapat dijadikan Iven wisata, kampar ini merupakan daerah yang kaya akan Pariwisata, banyak yang dapat di promosikan dan di jual Kepada wisatawan, bulan mei juga kita akan gelar iven wisata budaya. Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada gubernur Riau yany telah dapat meluangkan waktu hadir di Kabupaten Kampar dalam rangka Balimau Kasa, ini merupakan agenda masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dari zaman dulu dan sampai sekarang” Kata Catur Sugeng Susanto. Pesan Bupati Kampar mari kita jaga keamanan, ketertiban, keselamatan, jaga keluarga mari Kita semuanya berhati-hati” Pintanya lagi Besok kita melaksanakan ibadah puasa, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang memenuhi kriteria dan syarat dan di terima Allah SWT” Tambah Catur Sugeng Susanto. Pada kesempatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar melakukan penyiraman Limau Kasai kepada masyarakat yang diikuti oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekda Kampar Yusri, Mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Kapolres Kampar dan tokoh Masyarakat. Diumumkan juga pemenang lomba sampan hias sekaligus penyerahan hadiah oleh Gubernur dan Bupati Kampar.(Diskominfo Kampar)

Bangkinang – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto diwakili Sekretaris Daerah Yusri membuka secara resmi Festival Seni Qasidah Rebana Se-Kabupaten Kampar yang diikuti 21 Kecamatan di Kawasan tepian sungai Kampar Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang yang berlangsung selama dua hari 3 dan 4 Mei 2019, dimana hari pertama menghadirkan 12 kelompok rebana yang akan berlomba, Jumat(3/5) Sekretaris Daerah Yusri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang telah mempersiapkan agenda kegiatan ini untuk menyambut bulan Ramadhan dan ini yang perdana diselenggarakan setelah sekian lamanya, ini sesuai dengan brand image nya Kampar sebagai serambi Mekahnya Riau. Festival ini merupakan bukti nuansa islami di Kabupaten Kampar masih tetap terjaga. “Tahun depan kita upayakan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan kalau perlu digelar selama 5 malam agar menjadi event positif bagi masyarakat, selain menghidupkan ekonomi masyarakat juga memberikan motivasi bagi generasi muda agar menghasilkan seni, inovasi dan kreativitas yang positif dimasa yang akan datang” ungkap Yusri Terkait event tahunan Kabupaten Kampar Balimau Kasai, Yusri menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Gubernur Riau akan membuka secara resmi event Balimau dan akan diikuti oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau, untuk itu seluruh elemen masyarakat agar dapat sama – sama menjaganya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Kampar Zulia Dharma menjelaskan ini merupakan Festival Seni Qasidah Rebana Perdana, maka dengan adanya Festival Seni Qasidah Rebana 2019 ini semoga kelompok – kelompok seni rebana ini diharapkan akan tetap lestari dan eksis. Saat ini mayoritas pemain Rebana adalah ibu – ibu sehingga perlu adanya regenerasi dan menatap minat remaja putri untuk ikut berpartisipasi dan konsisten dalam pengembangan rebana kedepannya. “Dari 21 grup yang berlomba akan diambil 5 grup terbaik, namun tanpa peringkat rangking. Semoga dengan adanya Festival Seni Rebana ini menjadi membangkitkan kembali rebana di Provinsi Riau, dimana Kampar terkenal dengan juara – juara rebana pada masanya” ungkap Zulia Dharma(DiskominfoKampar/DAT)

Jakarta ; lahan perkebunan seluas 2800 ha tanah yang selama ini menjadi sengketa antara masyarakat Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu dengan pihak PTPN V segera di serahkan ke masyarakat. “Alhamdulillah perjuangan panjang pada hari ini sudah di putuskan Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk segera di proses penyerahannya dan Sertifikat hak milik kepada masyarakat Demikian disampaikan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH usai mengikuti Rapat Kabinet terbatas yang diikuti oleh Bupati Kampar, Gubernur Riau Syamsuar dan perwakilan masyarakat Senama Nenek yang bertempat di Kantor Presiden RI Jakarta pada hari Jum’at, 03/05. Rapat Kabinet terbatas tersebut di pimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Para Menko, Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Staf Presiden Dirut PTPN V, Gubernur Riau, perwakilan masyarakat, dan undangan penting lainnya. Bupati kampar Catur Sugeng Susanto atas nama Pemerintah Kabupatenn Kampar beserta masyarakat menyambut baik dan bahagia atas keputusan yang pro rakyat ini,, selanjutnya Presiden meminta Pemda Kampar agar segera menyiapkan nama nama masyarakat yang akan menerima lahan tersebut untuk langsung diterbitkan sertifikat hak milik (SHM), sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan sekaligus memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat” Kata Catur Sugeng.( Diskominfo Kampar)

Pekanbaru ; Dengan dilantik dan dikukuhkannya Ketua TP PKK Provinsi Riau akan membawa dan memberikan terhadap arah dan tujuan PKK dalam meningkatkan Keluarga yang sejahtera di Riau Khusunya Kabupaten Kampar yang tertuang didalam 10 program pokok PKK. Kami dari Kabupaten Kampar siap mendukung dan mensukseskan 10 Program pokok PKK di Kabupaten. Demikian disampaikan oleh Muslimawati Catur saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi Riau Ny. Misnarni Syamsuar Periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada hari Jum’at, 03/05. Ny Muslimaaati Catur bersama dengan Ketua TP PKK se Provinsi Riau usai acara menyatakan minta bimbingan dan arahan dari PKK Provinsi Riau yang baru dalam menjalankan program PKK di Kabupaten, semoga sinergitas dan jalinan silaturrahmi terus dapat kita lakukan” Kata Muslimawati Catur yang didampingi oleh pengurus TP PKK Kabupaten Kampar. Gubernur Riau yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur H Edi Natar Nasution dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan pelantikan dan pengukuhan ini semoga tujuan organisasi PKK dapat tercapai kedepannya tentunya dengan meningkatkan sinergitas antara PKK dengan Dinas instansi terkait dalam mewujudkan peningkatan keluarga sejahtera dan pembangunan SDM Riau yang lebih baik. PKK memiliki peran yg sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah serta menunjang peningkatan terhadap peningkatan keluarga sejahtera tanpa menghilangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan pembimbing bagi anak-anak” Kata Edi Natar.(Diskominfo Kampar)

Jakarta ; Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto berharap penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, yang telah diberikan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kampar. “Program penyaluran bantuan Sosial (Bansos) saat diawasi dengan ketat oleh instansi terkait terutama setelah adanya MOU antara Kementerian Sosial dengan kepolisian RI dan aparat penegak hukum lainnya Sekali lagi saya tekankan, menjalankan program yang memberikan manfaat untuk masyarakat sesuai aturan yang ada” Pinta Bupati Kampar. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar M Amin Filda saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Keluarga Harapan tahun 2019 yang diadakan di hotel Sultan Jakarta pada hari Kamis, 02/05. Oleh sebab itu tambah Amin Filda, PKH ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan juga pemenuhan kebutuhan lainnya,” kata Amin Filda yang di hadiri Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Erizon, Serta Rosmiati Kabid dan Syafrizal Kasi di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Hadir juga pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Darius dan para Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/kota se Indonesia. Ini dilakukan agar pencairan dan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. ada KPM yang telah meningkat kesejahteraannya atau ada perubahan data penerima. Seperti anak yang sudah lulus SMA / Sederajat, dan lainnya, maka jumlah dana yang diperlukan pun diubah pada pencairan untuk selanjutnya” Tambahnya lagi sebagaimana yang dipesankan Bupati Kampar. Ia menambahkan bahwa Rakornas ini hendaknya dapat menjawab semua persoalan dan mencarikan solusinya” Kata Amin Filda pada Rakornas yang dibuka oleh menteri Sosial RI Agus Gumewang Karta Sasmita tersebut. M Amin Filda menambahkan bahwa jumlah penduduk Kampar saat sebanyak 734.948 jiwa atau 185 043 KK terdapat sebanyak 271. 050 KK Masyarakat miskin dan sebanyak 66.987 Kak dari jumlah tersebut sebanyak 26.794 KK merupakan penerima Program Keluarga Harapan ( PKH) Tahun 2019 dengan Anggaran biaya lebih kurang sebesar Rp. 51 Mikyard. KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 26.794 KK sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak rastra 36.119 jiwa sementara itu” Tambah Amin Filda. Dan untuk diketahui kedepan program penyaluran beras mulai Bulan Agustus tahun 2019 khusus akan diberikan Secara tunai bukan lagi dalam bentuk beras atau dengan sebutan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” Tutup Amin Filda.(Diskominfo Kampar)

Pekanbaru – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH bersama Gubernur dan Bupati / Walikota Se-Provinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Se-Riau Dan Badan Pertanahan Se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Daerah Pertanahan. Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Komplek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (2/5), dihadiri oleh Alexander Parwata dari Perwakilan KPK, Dirjen Pajak Pakpahan Robert, Gubernur Riau Syamsuar serta 12 Bupati / Walikota Se-Provinsi Riau. Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. “MoU ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah dengan Direktorat Pajak, Hal ini juga merupakan bentuk kepatauhan Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan,” katanya. Gubernur juga menyampaikan itu sebelummya Gubernur dan 12 Kabupaten / Walikota telah juga melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, MoU bermanfaat untuk memastikan dan mengusahakan Tanah milik Pemerintah Daerah. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Parwata menerima sambutan dari sektor penerimaan Pajak di Provinsi Riau masih bisa ditingkatkan lagi. Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak masih dapat ditingkatkan melalui sektor Pendapatan Asli Daerah. Selain itu membuktikan itu KPK sangat mendukung kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pajak. KPK sepenuhnya mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui dana peningkatan, Dengan meningkatkan PAD secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui Pajak. (Kominfo / Humas)

Bangkinang Kota – Dakam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (hardiknas) serta Hari Otonomi Daerah tingkat Kabupaten Kampar tahun 2019, Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Kampar memberika. Penghargaan kepada para guru yang berprestasi. Dimana penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Kampar yang wakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si usai upacara Pendidikan Nasional (hardiknas) serta Hari Otonomi Daerah tingkat Kabupaten Kampar tahun 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Pelajar Bangkinang Kota, kamis (2/5/19). Dimana para guru dan pengawas yang memperoleh penghargaan tersebut antar lain, Siska Yusmarwlis,S.Pd dari TK Bina Kasih Kampar, Marfiyah,S.Pd dari TK Aisyah II Bangkinang Kota, Reni Yohana, S.S.Pd dari SDN 002 Kuok, Nur Eka Siswi,S.Pd,M.Pd dari SDN 003 Koto Perambahan Kec. Kampa, Hasbullah dari SMPN 02 Kuok, Dedi Sunardi, S.Ag dari SMPN 3 Kampar serta Darpon pengawas SD Bangkinang Kota. Selanjutnya Sekda Kampar dalam amanatnya membacakan pidato singkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, dimana dalam amanat tersebut menyampaikan bahwa peradaban dunia berkembang secepat deret ukur. Sementara dunia pendidikan bergerak seperti deret hitung. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan karakter peserta didik. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat. Saat ini peserta didik kita didominasi Generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi. Mereka lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital. Untuk itu melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan sumberdaya manusia yang dilandasi karakter yang kuat, ketrampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Pada kesemoatan tersebut juga dibacakan pidato singkat Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo, bahwa muara dari Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu diharapkan Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. “Ada tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang pertama otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kedua otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dan yang ketiga dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit,tetapi menjadi sangat efisien dan responsif. (Diskominfo msk).

BANGKINANG ; Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar menggelar kegiatan Sosialisasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi. Kegiatan ini digelar di aula DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Selasa (30/4/19). Kegiatan sosialisasi ini kerjasama antara DPPKBP3A Kabupaten Kampar dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan proyek prioritas nasional. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar Drs. Edi Afrizal, M.Si dan dihadiri narasumber, Kabid Keluarga Berencana (KB) Drg. Awal Haeniwati dan seluruh pejabat dilingkup DPPKBP3A Kabupaten Kampar. Kabid KB Drg Awal Haeniwati dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari pengurus kelompok kegiatan (poktan) se-Kabupaten Kampar. Ada 20 poktan yang mengirim peserta pada kegiatan ini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk peningkatan peserta KB aktif. Mengingat jumlah KB aktif di Kabupaten Kampar tahun 2018 adalah 59,9 %. “Diharapkan tahun 2019 peserta KB aktif meningkat 16 % atau sebesar 75 %,” ujar Awal Sementara narasumber dari BKKBN Provinsi Riau dan DPPKBP3A Kabupaten Kampar. Materi yang disampaikan tentang kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi, dan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Materi MKJP ini dinilai penting disampaikankan karena sampai saat ini peserta MKJP baru 20 % dari keseluruhan jumlah KB aktif. Sementara itu Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar Drs. Edi Afrizal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengendalikan penduduk dan mengatur jarak kelahiran dengan cara meningkatkan peserta KB aktif. Untuk itu Edi Afrizal mengharapkan kepada kader KB yang merupakan ujung tombak program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga bisa sekaligu sebagai peserta KB. “Dikelompok kegiatan kader jangan hanya mengurus balita saja dan lansia tapi juga bisa mengajak mereka yang berstatus usia subur ikut menjadi peserta KB, ” ujarnya. Edi mengingatkan agar mereka yang berstatus usia subur didorong ikut program MKJP tersebut mengingat jumlah MKJP masih rendah dibanding non MKJP. Program MKJP itu lebih aman karena jangka waktunya panjang, seperti Implant untuk jangka waktu tiga tahun, IUD 8 tahun dan kontrap (kontrasepsi mantap) seperti MOW (medis operasi wanita) dan MOP (medis operasi pria) tahan seumur hidup (Diskominfo Kampar).

Pekanbaru,- Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau , Ichsan Fuady dilantik menggantikan Kepala BPKP sebelumnya Dikdik Sadikin, dengan dilantiknya Pejabat tersebut, diharapkan bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Kabupaten Kampar dalam mengawal akuntabilitas keuangan. Begitu dikatakan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, saat ditemui usai menghadiri pengukuhan kepala BPKP oleh Gubenur Riau Syamsuar, yang dilaksanakan di Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (30/4), yang juga dihadiri oleh Deputi BPKP RI, Gatot Darmasto dan Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. Ditambahkan Catur, seperti di tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap BPKP Perwakilan Provinsi Riau selalu memberikan bimbing kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Pada kesempatan tersebut Catur mengucapkan selamat atas pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP tersebut dan Pemkab akan mendukung seluruh program yang dibuat oleh BPKP yang bermuara pada pengelolaan keuangan yang baik. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam arahanya mengatakan bahwa, dengan dilantiknya Kepala Perwakilan BPKP yang baru diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan audit untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah.(Kominfo kampar/humas).

Jakarta – Menindaklajuti kunjungan Ombudsman RI Ke Kabupaten Kampar terkait penyelesaian pembangunan jembatan kembar marangin, Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Kampar menyampaikan dokumen kemajuan penyelesaian yang dilengkapi dengan bukti usaha yang telah dilakukan oleh pemkab kampar ke Ombudsman RI. Dokumen diserahkan langsung oleh Sekda Kampar Drs Yusri M.Si kepada Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di ruang pertemuan lantai 7 Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (30/1). Dalam Sambutannya Sekda menyampaikan bahwa penyampaian dokumen terkait penyeleaaian terhadap salah satu proyek APBN jembatan kembar merangin merupakan komitmen pemkab kampar dalam usaha mempercepat proyek pembangunan nasional yang ada diKabupaten Kampar. Sekda juga mengatakan telah menerima surat dari Kementerian PUPR agar fungsional jembatan tuntas sebelum Mei 2019.” Ini merupakan PR Pemkab untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami minta tujuk ajar ombusman agar kepentingan masyarakat jalan dan kepentingan publik juga jalan , karena jembatan itu sangat vital termasuk jalan nasional lintas sumatera, Pemkab terus berupaya agar penyelesaian terhadap masalah ini agar berjalan dengan baik,” papar Sekda. Sekda juga menjelaskan bahwa dalam dokumen yang sampaikan ada dokumen awal persetujuan bersama atas penolakan terhadap upaya pemkab kampar untuk mengganti rumah mereka dengan 7 unit rumah layak huni. Juga dokumen tentang pertemuan dengan masyarakat bersama Kepala Desa, Camat serta pemkab dan rapat dikantor bupati deadlock. ” Masih belum ada titik temunya, surat bupati juga sudah kita layangkan untuk pengosongan. namun tdk diindahkan,” ujar Sekda. Untuk penyelesaian Pemkab kampar terus berkoordinasi dengan pihak tim yustisi serta T4P karena keputusan yang diambil harus keputusan bersama untuk penyelasaian permasalahan di kampar. “Intinya kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait tindakan yang akan diambil kedepan, kami juga akan mengundang ombudsman atau perwakilan ombudsman di Propinsi Riau, karena sebentar lagi akan lebaran jadi kita tidak bisa berlama-lama,” ujar Sekda. Anggota ombudsman RI Alvin lie mengatakan bahwa dokumen yang telah diterima akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian laporan. Terkait dengaan Surat Kementerian PUPR kepada Pemkab Kampar tentang fungsional jembatan pihak ombudsman akan melibatkan perwakilan ombudsman di riau untuk terus memantau perkembangan. ” Kami sudah kelokasi dan melihat ada rumah dibangun dibantaran sungai, kami juga mempertanyakan apakah secara perizinan sudah layak baik aspek keselamatan maupun lingkungan banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, ” ujar Alvin lie. Namun kata Alvin Lie terkait tindakan yang akan ditempuh kedepan pihaknya menyarankan Pemkab mematuhi semua peraturan yang berlaku, prosedur mau pelaksanaan dilapangan agar tidak melakukan hal-hal menjadi celah kelemahan pemerintah Kabupaten Kampar. ” Apapun didilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, agara tidak salah dikemudian hari,” ujar Alvin lie Hal senada juga dikatakan Anggota Tim ombudsman yang turun ke kampar mengatakan terima kasih karena pemkab telah menunjukan progres yang baik untuk ombusman dalam menyelsaikan laporan masyarakat dan menghimbau tindakan pelaksanaan dilapangan tetap persuasif dan sesuai dengan aturan. . “Pada perinsipnya tindakan penyelenggaraan pelayanan publik tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan sesuai dengan proseduer yang berlaku.,” ujarnya.(kominfo/Humas)