Pemerintah Kabupaten Kampar
  • Home
  • BERITA
  • Presiden RI Serahkan DIPA Dan TKDD Daerah
BERITA Birokrasi Ekonomi KATEGORI Pembangunan Pemda

Presiden RI Serahkan DIPA Dan TKDD Daerah

Bangkinang ; Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kementerian dan lembaga (K/L) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Bupati Kampar H. Catur Susanto, SH yang diwakili Asissten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Yuzar, S.Sos.ST mengikuti acara penyerahan yang digelar secara virtual tersebut dilaksanakan di Balai Bupati Kampar, Rabu 25/11.

Penyerahan DIPA dan TKDD ini langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H. Joko Widodo dan disaksikan oleh seluruh kepala Daerah Se indonesia melalui Vidio Conferance.

Saat memberikan arahan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ” Di tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak mudah dan sulit bagi seluruh Masyarakat Indonesia akibat Wabah Covid 19, untuk itu Tahun 2021 mendatang setelah diserahkannya DIPA dan TKKD ini diharapkan agar pemulihan Kesehatan dan Ekonomi segera pulih kembali dengan mengkedapankan kecepatan, ketepatan serta akurasi kinerja setiab Daerah”,

Ditambahkan Presiden ” Untuk tahun 2021 Pemerintah akan pokus membenahi berbagi bidang dan struktur yang berdampak akibat Covid 19, seperti  bidang kesehatan, Bidang Sosial, bidang Usaha ( UMKM ) dan bidang Reformasi Struktural, dengan anggaran APBN untuk tahun 2021 sejumlah Rp. 2. 750 Triliun, naik 0,4% dari tahun sebelumnya”. Tutup Presiden

Sementara itu Ahmad Yuzar, S.Sos. MT yang dampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Febrinalni Tridarmawan S.STP, M.Si serta Yandrianto mewakili kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan ” bahwa Belanja Pemerintah merupakan roda penggerak ekonomi, untuk itu dalam menghadapi ini fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting. tugas utama kita adalah memecahkan masalah masyarakat, dan membantu rakyat dan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan karena transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD nantinya.” ungkap Ahmad Yuzar. ( DiskominfoRby)

Related posts

Tinjau Posko Covid-19, Wakil Ketua Satgas, Sajikan data dan Transparan

Supardi

Sekda Pimpin Rapat OPD Gesa Rasionalisasi Anggaran.

Supardi

FAMKR Matangkan Persiapan Pengukuhan.

Supardi

Pemerintah Desa Sendayan terima Alat Pemakaman dari Ketua BKMT Kampar 

Dino Aritaba

Bupati Kampar Terima Kunker FPK Provinsi Riau

Supardi

Pemkab Kampar Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan.

Supardi